UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Hukum yang pasti dan adil, Quo Vadis?

05/04/2013

Hukum yang pasti dan adil, Quo Vadis? thumbnail

 

Akhir-akhir ini negara kita diidap ironi: mengaku menjunjung tinggi hukum, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum justru yang menjadi persoalan. Kepastian hukum menjadi pelik. Hukum tidak lagi melindungi dan menjamin keadilan semua warga negara.

Hukum malah digunakan oleh kelompok tertentu untuk melindungi kepentingan sendiri. Demi kepentingan itu, mereka bersengkongkol dengan aparat penegak hukum. Di sini, hukum menjadi hamba kekuasaan; kekuasaan politik dan kekuasaan modal.

Tidak sulit mendefinisikan kepastian hukum. Hukum pada prinsipnya mengedepankan keadilan. Keadilan yang dikedepankan adalah keadilan dalam prinsip moral dan humanis, bukan seturut rasa penguasa.

Keadilan seturut rasa penguasa terlalu sering terjadi di negera kita. Kasus tabrakan yang melibatkan Rasyid Rajasa, korupsi Angelina Sondakh, skandal Bank Century adalah contoh nyata keadilan rasa penguasa. Mereka yang terkait hanya dikenai hukuman minimal dan proses hukumnya tidak maksimal. Hukuman itu tidak setimpal dengan dampak tindakan mereka terhadap rakyat Indonesia.

Hukuman yang diberikan kepada para koruptor sangat mencederai rasa keadilan (offend the sense of justice) jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada rakyat jelata. Sebagai contoh, pencuri sendal jepit diganjar hukuman 5 tahun, sendangkan Angelina Sondahk hanya 4,5 tahun.

Prinsip equal before the law nyaris jarang terjadi di Indonesia. Produk hukum pun tidak menjamin rasa aman kepada warga negara. Setiap orang yang tidak dekat dengan kekuasaan politik dan modal akan menjadi mangsa renyah dalam langgam hukum seperti ini. Inilah watak “kanibalitas” hukum. Hukum yang seharusnya memberi rasa aman, justru memangsa rasa keamanan itu sendiri.

Lex Talionis

Watak kanibalitas hukum dalam orde ketidakpastian hukum ini menimbukan perilaku “exit of law”. Orang tidak lagi ingin berlindung pada dalil-dalil hukum dan insititusi hukum. Banyak yang melihat dalil-dalil hukum dan institusi hukum hanya dibuat untuk mengadili rakyat jelata, tidak untuk para penguasa.

Dalil-dalil dalam produk hukum tampak lebih banyak melindungi kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, aparat penegak hukum bertindak tegas untuk mengamankan kepentingan kelompok-kelompok yang berkepentingan tersebut.

Luar biasanya lagi, rakyat dicecari oleh produk-produk hukum yang justru mengatur moralitas privat. Melalui aparatnya, negara dengan pelan tetapi pasti merobek ruang hidup individu warga negaranya. Padahal, rakyat bisa mengatasinya sendiri melalui norma dan tradisi dalam masyarakat itu sendiri.

Tambah celaka lagi, ini terjadi di tengah bejatnya moralitas publik aparatur negara. Praktek korupsi, money politics, money loundrying dan lain-lain sudah menjadi banal dalam praktek kekuasaan. Benarlah yang dikatakan filsuf Prancis, Jacques Derrida bahwa hukum bukan “natura realities” tetapi lebih tergantung pada kekuasaan struktural yang melibatkan intervensi palsu (mendacious inventions to take place).

Malpraktek kekuasaan ini memicu kegeraman rakyat. Kegeraman ini memicu ketidakpercayaan rakyat terhadap setiap praktek kehidupan bernegara, dalam hal ini hukum. Orang menjadikan dirinya sebagai hukum itu sendiri, dan bukan subyek hukum. Di sini, legalitas hukum dikastrasi ketika setiap orang menjelma jadi hukum itu sendiri.

Aksi premanisme dan main hakim sendiri adalah bagian dari cara berpikir: setiap orang menjadi hukum itu sendiri. Inilah skema lex talionis. Hukum balas dendam. Setiap orang merasa berhak membalas setiap laku kekerasan orang lain tanpa melalui jalur hukum positif.

Tawuran militeristik TNI-Polisi dalam peristiwa penyerangan Markas Polres Ogan Komerin Ulu (OKU) Sumatra Selatan, penyerangan LP Cebongan Yogyakarta, pengeroyokan rakyat sipil terhadap Kapolsek Dolok Pardamean Sumatera Utara adalah contoh up to date aksi premanisme hukum. Aksi premanisme ini tentu masuk dalam skema lex talionis sebab aksi itu bukan aksi spontan. Selalu ada barisan alasan yang menyebabkan aksi ini terjadi. Barisan alasan itulah simptom yang mudah meledak. Satu pemicu maka “hakim jalanan” akan beraksi. Kekerasan dan bahkan kematian bisa menimpa siapa saja.

Lex talionis yang menyebabkan kekerasan dan kematian ini akan selalu terjadi. Specter of lex talionis akan selalu bergentayangan pada suatu situasi masyarakat yang dikendalikan oleh kekerasan dan ketidakadilan hukum. Kekerasan yang sama pun digunakan oleh rakyat untuk menggapai tujuannya.

Atau mengutip kolumnis Diana McCauley, “Kita adalah sebuah masyarakat yang kejam dan kejahatan merajalela di negara kita karena kita percaya pada kekerasan. Kita percaya bahwa dengan kekerasan, kita mendapat apa yang kita inginkan” (Geof Small, 1995).

Ini terjadi karena negara melalui aparatnya terlalu mengeksploitasi kekerasan terhadap rakyatnya. Aparat penegak hukum hanya bisa menangkap para pelaku tetapi tidak mampu menangkap pesan dalam konteks lex talionis ini.

Ini berarti para penegak hukum, insititusi kepolisian dan kejaksaan, membutuhkan setidaknya momen refleksi. Semua cara dan pendekatan harus dikaji kembali dalam menghadapi civil disobedience.

Seringkali, perilaku civil disobedience dan skema lex talionis merupakan reaksi terhadap perilaku aparat yang represif dan hukum yang tidak adil.

Polisi

Polisi selalu menjadi sorotan dan bahkan target dalam aksi kekerasan karena memang mereka adalah “infantri” dalam proses penegakan hukum. Polisi-lah yang langsung berhadapan dengan civil disobedience.

Dalam banyak kasus, aksi represif polisi terhadap perilaku civil disobedience sangat menonjol. Sisi humanis polisi seakan terlepas dari seragam yang dibeli oleh uang rakyat itu. Pelaku yang melawan hukum dilihat sebagai binatang jahat dan bukan manusia. Tindakan siksaan represif yang tidak manusiawi selalu terjadi.

Akan tetapi, selalu ada standar ganda dalam tindakan represif itu. Polisi hampir pasti tampak santun jika berkaitan dengan kekuasaan politik dan modal. Polisi akan sangat berhati-hati jika pelaku yang melawan hukum itu adalah keluarga pejabat tertentu. Polisi juga akan siap menjadi “security” perusahaan asing dalam sengketa tanah antara perusahaan dan warga, misalnya. Sudah hampir pasti, rakyat jelatalah yang menjadi korban.

Dalam langgam standar ganda rakyat-penguasa di atas, ada baiknya juga kita simak tulisan imam Jamaica Ho Lung, “Diary of Ghetto Priest” dalam The Daily Gleaner pada 1 Oktober 1993.

“Senjata lebih penting daripada seks. Sekali Anda memiliki senjata, Anda dapat memiliki segala jenis seks yang Anda inginkan. Senjata memberikan apa pun yang Anda inginkan – uang, makanan, TV, mobil. Tidak ada gadis yang bisa mengatakan “tidak” ketika Anda mengarahkan senjata ke lehernya… Setelah Anda memiliki senjata, Anda memiliki kebahagiaan”  (Geoff Small, 1995).

Dengan kekuatan senjata yang ada padanya, polisi dapat melakukan “seksuasi” dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Dengan kekuatan senjata itu pula polisi mendapatkan “uang kesejahteraan”. Sama halnya juga dengan penguasa dan pemodal. Ketika mereka sudah “mengontrol” polisi, tawaran apa yang disuguhkan kepada rakyat, rakyat tidak akan menolak tawaran itu.

Lantas, tawaran apa yang terjadi ketika dua kekuatan bersenjata saling berhadapan? Sangat sulit diterima akal sehat (common sense) jika pertikaian dua kekuatan bersenjata, Polisi-TNI, terjadi hanya karena reaksi emosional korps.

Mungkinkah pertikaian indivindu antara dua korps bisa menyulut api lex talionis kedua kekuataan bersenjata itu dalam spirit union fait la force?

Mao Tse Tung dengan enteng menjawab aksi militer dalam pertikaian kedua angkatan bersenjata itu. Mao (1961) pernah menulis, “Aksi militer adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. Sementara urusan militer dan politik tidak identik, adalah mustahil untuk mengisolasi salah satu dari yang lain”.

Dengan demikian, hipotesis terkait pertikaian kedua angkatan bersenjata adalah berkaitan dengan politik. Pemilu 2014, alokasi anggaran APBN, cekcok pemimpin internal dan lain-lain bisa dilihat sebagai unseen host of politca goals. Aksi militer dan politik ini tampak bukan persoalan identik, tapi selalu terkait. Karena itu sangat sulit dibuktikan.

Antesenden lain tapi cukup identik dengan persoalan di atas dapat dengan mudah kita jumpai dalam persoalan politik di negeri ini. Konflik Ambon dalam politik pasca-orde baru, peristiwa premanisme jelang pilgub Bali 2008, peristiwa penembakan terhadap masyarakat sipil jelang pilkada Aceh 2012 dan lain-lain. Budaya kekerasan selalu memagari intrik politik di negeri ini.

Everthing is politics”, demikian kata Marx. Persoalannya dalam sengkarut politik itu rakyat menjadi korban di dalamnya. Kekerasan dan teror selalu menghantui rakyat. Politik selalu menyisahkan tragedi sebab pemimpinnya tidak pernah berubah. Hukum yang pasti dan adil pun kian tidak terwujud. Lalu sampai kapan?

Alfred Tuname, Mahasiswa di Universitas Janabadra, Yogyakarta. Bisa dihubungi via email:  jacta.alea881@gmail.com

 

  • anoew

    Terkait dengan pembalasan dendam yang didasari jiwa Korsa, mungkin itu lebih dikarenakan mereka -mereka adalah universal, bisa masyarakat awam pun aparat negara- sudah tidak lagi percaya dengan hukum negara? Semoga tidak.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  3. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  4. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  5. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  6. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  7. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  8. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  9. Kekerasan terus terjadi, Gereja Papua minta negara serius lindungi warga
  10. Kemenag adakan deradikalisasi pendidikan agama
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online