UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Directory | A service of UCA News

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara

05/04/2013

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara thumbnail

Doa solidaritas di Jakarta untuk para korban penembakan di LP Cebongan

 

Tim penyelidikan kasus pembunuhan 4 tahanan di  Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta akhir Maret lalu menyatakan bahwa pelakunya  adalah 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul K. Yudhoyono mengatakan, lancarnya proses investigasi yang dilakukan timnya karena dilandasi kejujuran dan keterbukaan para pelaku.

“Menjadi catatan khusus, bahwa para pelaku secara ksatria telah mengakui perbuatan sejak hari pertama penyelidikan, 29 Maret 2013,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/4).

“Penyerangan tersebut merupakan tindakan seketika yang dilatarbelakangi jiwa korsa dan membela kesatuan,” kata Unggul.

Para pelaku ini berdinas di Kopassus Grup Dua, Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Mereka melakukan serangan pada 23 Maret setelah mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, diserang oleh sekelompok preman di Hugo’s Cafe, Yogyakarta, hingga tewas pada 19 Maret 2013 dan pembacokan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

“Mereka membela kesatuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara sadis dan brutal terhadap anggota Kopassus,” tuturnya.

Dari 11 orang itu hanya satu yang bertindak sebagai eksekutor, berinisial U, sementara yang lain mengawasi situasi sekitar.

4 orang korban adalah warga asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai anggota preman di Yogyakarta.

Menurut Unggul, selain motif membela kehormatan kesatuan, pelaku  juga mengaku memiliki utang budi kepada Heru saat bertugas.

“Serka Heru merupakan atasan langsung pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan jiwa pelaku saat melakukan operasi,” kata Unggul.

Tim investigasi menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelidikan sudah dilakukan, berjalan dengan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja 6 hari, dengan kejujuran dan keterbukaan.

Pengungkapan kasus ini mendapat apresiasi sekaligus kritikan terhadap TNI dari sejumlah pihak.

Hendardi, aktivis HAM dari Setara Institute mengatakan, pengungkapan kasus ini yang berlangsung cepat mengejutkan.

“Ini merupakan peristiwa langkah, di mana militer dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengaku menjadi pelaku tindak pidana”, katanya kepada ucanews.com, Jumat (5/4).

Namun, ia menjelaskan, langkah membawa 11 pelaku ke Peradilan Militer tetap tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.

“Praktek peradilan militer di negara kita sudah lekat dengan ciri  unfair, tidak transparan, dan tidak akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan mereka sebelumnya”, katanya merujuk pada kasus penghilangan sejumlah aktivis pada 1998 dan kasus pelanggaran HAM lainnya di masa lalu yang hingga kini belum diproses.

Untuk itu, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didorong untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum jika melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan.

“Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa bisa memenuhi rasa keadilan publik”, tegasnya.

Disamping mengapreasiasi langkah tim penyelidikan ini, Johnson Panjaitan, Praktisi Hukum mengatakan, masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi oleh TNI, terutama dalam konteks semangat korps yang melatarbelakangi aksi penembakan itu.

“Kewibawaan militer kita runtuh dengan kejadian ini. Mereka telah main hakim sendiri. Memang benar ada Kopassus yang jadi korban, tapi tindakan mereka dalam bentuk balas dendam telah menunjukkan bahwa mereka bisa membunuh siapa saja yang menganggu anggota mereka, termasuk itu masyarakat sipil”, katanya, seraya menambahkan, perlu ada evaluasi menyeluruh, mengapa semangat korps TNI memegang prinsip seperti itu.

Ia mengatakan, semangat korps hanya berlaku dalam konteks perang atau membela kepentingan negara.

“Dalam konteks kasus ini, kita tidak boleh menggunkan prinsip semangat korps itu untuk merasionalisasi kejahatan pembunuhan”, katanya.

Sementara itu, Iskandar Sitompul, Juru Bicara dari TNI AD mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlalu.

“Jangan terlalu meragukan wibawa pengadilan militer. Kalau mau diadili di Pengadilan Umum, maka kita mesti ubah terlebih dahulu UU yang ada”, katanya dalam sebuah wawancara di TV One,  Jumat pagi.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para suster Misionaris Cinta Kasih terus bekerja di Gaza
  2. Paus menyerukan doa bagi orang Kristen yang eksodus dari Mosul
  3. Pengadilan Tinggi bela orang Kristen terkait CD yang menggunakan kata "Allah"
  4. ISIS mengejar orang Kristen yang melarikan diri dari Mosul
  5. Wanita Sudan yang nyaris dieksekusi karena pindah agama bertemu Paus Fransiskus
  6. Jokowi menangi Pilpres 2014
  7. Presiden SBY: Ketegangan hanya di elit politik, bukan masyarakat
  8. Berpolitik tanpa bermusuhan: Natsir dan IJ Kasimo
  9. Mengenal agama Baha'i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  10. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  1. Renungan hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Wanita Sudan yang nyaris dieksekusi karena pindah agama bertemu Paus Fransiskus
  3. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  4. Komunitas Sant’Egidio refleksikan pelayanan mereka bersama uskup, imam dan suster
  5. ISIS mengejar orang Kristen yang melarikan diri dari Mosul
  6. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  7. Mengenal agama Baha’i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  8. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  9. Presiden terpilih didesak agar tetap pegang janji terkait HAM
  10. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  1. How can the state prohibits the use of Allah word, whereas the word is universal...
    Said y3 on 2014-07-14 14:51:00
  2. Good news. I have been in South Korea and several time attended Misa in Myongdon...
    Said y3 on 2014-07-14 14:40:00
  3. Tks Romo Uskup tercinta...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:31:00
  4. very cool monsinyur...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:23:00
  5. Aku ingin komentar namun diluar topik yang seenarnya. Namun ini menggangu pikira...
    Said Yohannes on 2014-07-08 17:53:00
  6. Kira2 FPI dan Kader PDIP garang yang mana ya.....kalo FPI yg diswiping tempat2 m...
    Said Wanto on 2014-07-05 18:19:00
  7. Amin...
    Said Cahya Nugroho on 2014-07-03 16:35:00
  8. Ini versi yang lebih lengkap dari pada yang sudah-sudah saya baca di media OL la...
    Said Dwi Prass on 2014-07-02 19:46:00
  9. sistem pemimpin dunia ini sudah akan berakhir. maka semua yg terjadi memang har...
    Said jojo on 2014-06-30 15:08:00
  10. Good article...
    Said yebambang on 2014-06-27 05:05:00
UCAN India Books Online