UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara

05/04/2013

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara thumbnail

Doa solidaritas di Jakarta untuk para korban penembakan di LP Cebongan

 

Tim penyelidikan kasus pembunuhan 4 tahanan di  Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta akhir Maret lalu menyatakan bahwa pelakunya  adalah 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul K. Yudhoyono mengatakan, lancarnya proses investigasi yang dilakukan timnya karena dilandasi kejujuran dan keterbukaan para pelaku.

“Menjadi catatan khusus, bahwa para pelaku secara ksatria telah mengakui perbuatan sejak hari pertama penyelidikan, 29 Maret 2013,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/4).

“Penyerangan tersebut merupakan tindakan seketika yang dilatarbelakangi jiwa korsa dan membela kesatuan,” kata Unggul.

Para pelaku ini berdinas di Kopassus Grup Dua, Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Mereka melakukan serangan pada 23 Maret setelah mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, diserang oleh sekelompok preman di Hugo’s Cafe, Yogyakarta, hingga tewas pada 19 Maret 2013 dan pembacokan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

“Mereka membela kesatuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara sadis dan brutal terhadap anggota Kopassus,” tuturnya.

Dari 11 orang itu hanya satu yang bertindak sebagai eksekutor, berinisial U, sementara yang lain mengawasi situasi sekitar.

4 orang korban adalah warga asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai anggota preman di Yogyakarta.

Menurut Unggul, selain motif membela kehormatan kesatuan, pelaku  juga mengaku memiliki utang budi kepada Heru saat bertugas.

“Serka Heru merupakan atasan langsung pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan jiwa pelaku saat melakukan operasi,” kata Unggul.

Tim investigasi menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelidikan sudah dilakukan, berjalan dengan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja 6 hari, dengan kejujuran dan keterbukaan.

Pengungkapan kasus ini mendapat apresiasi sekaligus kritikan terhadap TNI dari sejumlah pihak.

Hendardi, aktivis HAM dari Setara Institute mengatakan, pengungkapan kasus ini yang berlangsung cepat mengejutkan.

“Ini merupakan peristiwa langkah, di mana militer dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengaku menjadi pelaku tindak pidana”, katanya kepada ucanews.com, Jumat (5/4).

Namun, ia menjelaskan, langkah membawa 11 pelaku ke Peradilan Militer tetap tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.

“Praktek peradilan militer di negara kita sudah lekat dengan ciri  unfair, tidak transparan, dan tidak akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan mereka sebelumnya”, katanya merujuk pada kasus penghilangan sejumlah aktivis pada 1998 dan kasus pelanggaran HAM lainnya di masa lalu yang hingga kini belum diproses.

Untuk itu, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didorong untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum jika melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan.

“Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa bisa memenuhi rasa keadilan publik”, tegasnya.

Disamping mengapreasiasi langkah tim penyelidikan ini, Johnson Panjaitan, Praktisi Hukum mengatakan, masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi oleh TNI, terutama dalam konteks semangat korps yang melatarbelakangi aksi penembakan itu.

“Kewibawaan militer kita runtuh dengan kejadian ini. Mereka telah main hakim sendiri. Memang benar ada Kopassus yang jadi korban, tapi tindakan mereka dalam bentuk balas dendam telah menunjukkan bahwa mereka bisa membunuh siapa saja yang menganggu anggota mereka, termasuk itu masyarakat sipil”, katanya, seraya menambahkan, perlu ada evaluasi menyeluruh, mengapa semangat korps TNI memegang prinsip seperti itu.

Ia mengatakan, semangat korps hanya berlaku dalam konteks perang atau membela kepentingan negara.

“Dalam konteks kasus ini, kita tidak boleh menggunkan prinsip semangat korps itu untuk merasionalisasi kejahatan pembunuhan”, katanya.

Sementara itu, Iskandar Sitompul, Juru Bicara dari TNI AD mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlalu.

“Jangan terlalu meragukan wibawa pengadilan militer. Kalau mau diadili di Pengadilan Umum, maka kita mesti ubah terlebih dahulu UU yang ada”, katanya dalam sebuah wawancara di TV One,  Jumat pagi.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  2. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  3. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  4. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  5. Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla dilarang masuk Malaysia
  6. Paus Fransiskus beatifikasi mendiang Paus Paulus VI
  7. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  8. Meneropong keberagaman agama lewat media
  9. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  10. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  1. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  2. Meneropong keberagaman agama lewat media
  3. Paus Fransiskus beatifikasi mendiang Paus Paulus VI
  4. Pemimpin Baru dan Harapan Perubahan
  5. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  6. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  7. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  8. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  9. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  10. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online