UCAN Indonesia Catholic Church News

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara

05/04/2013

Militer mengaku sebagai pelaku pembunuhan 4 tahanan di penjara thumbnail

Doa solidaritas di Jakarta untuk para korban penembakan di LP Cebongan

 

Tim penyelidikan kasus pembunuhan 4 tahanan di  Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta akhir Maret lalu menyatakan bahwa pelakunya  adalah 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul K. Yudhoyono mengatakan, lancarnya proses investigasi yang dilakukan timnya karena dilandasi kejujuran dan keterbukaan para pelaku.

“Menjadi catatan khusus, bahwa para pelaku secara ksatria telah mengakui perbuatan sejak hari pertama penyelidikan, 29 Maret 2013,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/4).

“Penyerangan tersebut merupakan tindakan seketika yang dilatarbelakangi jiwa korsa dan membela kesatuan,” kata Unggul.

Para pelaku ini berdinas di Kopassus Grup Dua, Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Mereka melakukan serangan pada 23 Maret setelah mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, diserang oleh sekelompok preman di Hugo’s Cafe, Yogyakarta, hingga tewas pada 19 Maret 2013 dan pembacokan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

“Mereka membela kesatuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara sadis dan brutal terhadap anggota Kopassus,” tuturnya.

Dari 11 orang itu hanya satu yang bertindak sebagai eksekutor, berinisial U, sementara yang lain mengawasi situasi sekitar.

4 orang korban adalah warga asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai anggota preman di Yogyakarta.

Menurut Unggul, selain motif membela kehormatan kesatuan, pelaku  juga mengaku memiliki utang budi kepada Heru saat bertugas.

“Serka Heru merupakan atasan langsung pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan jiwa pelaku saat melakukan operasi,” kata Unggul.

Tim investigasi menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelidikan sudah dilakukan, berjalan dengan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja 6 hari, dengan kejujuran dan keterbukaan.

Pengungkapan kasus ini mendapat apresiasi sekaligus kritikan terhadap TNI dari sejumlah pihak.

Hendardi, aktivis HAM dari Setara Institute mengatakan, pengungkapan kasus ini yang berlangsung cepat mengejutkan.

“Ini merupakan peristiwa langkah, di mana militer dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengaku menjadi pelaku tindak pidana”, katanya kepada ucanews.com, Jumat (5/4).

Namun, ia menjelaskan, langkah membawa 11 pelaku ke Peradilan Militer tetap tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.

“Praktek peradilan militer di negara kita sudah lekat dengan ciri  unfair, tidak transparan, dan tidak akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan mereka sebelumnya”, katanya merujuk pada kasus penghilangan sejumlah aktivis pada 1998 dan kasus pelanggaran HAM lainnya di masa lalu yang hingga kini belum diproses.

Untuk itu, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didorong untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum jika melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan.

“Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa bisa memenuhi rasa keadilan publik”, tegasnya.

Disamping mengapreasiasi langkah tim penyelidikan ini, Johnson Panjaitan, Praktisi Hukum mengatakan, masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi oleh TNI, terutama dalam konteks semangat korps yang melatarbelakangi aksi penembakan itu.

“Kewibawaan militer kita runtuh dengan kejadian ini. Mereka telah main hakim sendiri. Memang benar ada Kopassus yang jadi korban, tapi tindakan mereka dalam bentuk balas dendam telah menunjukkan bahwa mereka bisa membunuh siapa saja yang menganggu anggota mereka, termasuk itu masyarakat sipil”, katanya, seraya menambahkan, perlu ada evaluasi menyeluruh, mengapa semangat korps TNI memegang prinsip seperti itu.

Ia mengatakan, semangat korps hanya berlaku dalam konteks perang atau membela kepentingan negara.

“Dalam konteks kasus ini, kita tidak boleh menggunkan prinsip semangat korps itu untuk merasionalisasi kejahatan pembunuhan”, katanya.

Sementara itu, Iskandar Sitompul, Juru Bicara dari TNI AD mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlalu.

“Jangan terlalu meragukan wibawa pengadilan militer. Kalau mau diadili di Pengadilan Umum, maka kita mesti ubah terlebih dahulu UU yang ada”, katanya dalam sebuah wawancara di TV One,  Jumat pagi.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  5. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  6. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  7. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  8. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  9. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  10. Paroki harus manfaatkan FKUB
  1. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  2. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  3. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  4. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  5. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  6. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  7. Pemuda Katolik imbau publik tidak pilih petahana yang gagal layani rakyat
  8. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  9. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  10. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online