UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat

05/04/2013

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat thumbnail

 

Aktivis dari National Papuan Solidarity (NAPAS) mengecam pemerintah karena dinilai meremehkan kasus wabah dan kelaparan yang menyebakan 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat.

Kecaman ini mencuat, menyusul pernyataan pemerintah di sejumlah media bahwa peristiwa yang menimpa warga di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor itu bukan hal yang luar biasa. Selain itu, menurut pemerintah, korban meninggal hanya 15 orang, serta menyebut data 95 orang meninggal, sebagaimana sebelumnya dilansir oleh Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai berita ‘tidak benar’.

“Pernyataan pemerintah menurut kami menyesatkan”, tegas Zely Ariane, Kordinator NAPAS dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4) dan mengatakan, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta.

“Teman-teman kami di lapangan mengatakan, pemerintah di Papua tidak turun langsung ke lapangan menginvestigasi kasus ini. Memang benar, pemerintah dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat turun ke Distrik Kwoor pada 26-29 Maret 2013, tapi mereka hanya ke satu desa. Mereka tidak mengecek data-data di semua desa”, katanya.

Padahal, kata dia, tim NAPAS yang langsung turun ke setiap perkampungan menemukan banyaknya warga yang meninggal dan ratusan masih sakit serta hingga sekarang belum mendapat layanan kesehatan.

Warga yang meninggal – terhitung sejak November tahun lalu hingga Maret tahun ini – berada di Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos. Mereka mengalami kekurangan makanan dan diserang penyakit gatal-gatal dan bisul.

NAPAS juga mengecam pernyataan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang mengatakan, cuaca yang buruk membuat pemerintah tidak bisa secepatnya memberi bantuan kepada warga.

“Ini merupakan alasan klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah”, kata Peneas Lokbere, salah satu anggota NAPAS.

Lokbere menjelaskan, fakta minimnya fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua dan program pemerintah Unit Percepatan Pembangunan di Papua Barat (UP4B) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil.

“Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan hingga detik ini? Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang membantu rakyat yang menderita”, katanya.

NAPAS mendesak agar segera ada tim kesehatan yang turun ke setiap desa serta melibatkan masyarakat yang paham medan untuk membantu.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, akan menurunkan tim investigasi ke Papua Barat.

”Tim juga akan membawa 3 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)”, demikian dilansir dalam situs resmi mereka.

Kemenkes juga menjelaskan, hingga kini, selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan pengobatan massal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tembrauw.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Anak-anak suku di Kamboja tidak bisa bersekolah akibat tidak paham bahasa negara mereka
  2. Pemerintah didesak revisi UU Kebebasan Berbicara dan Berkumpul untuk melawan ISIS
  3. Keluarga masih menanti terpidana mati Mery Jane kembali ke rumah
  4. Orang muda ujung tombak kerukunan dan kedamaian agama
  5. Kenapa Pria Modern Perlu Belajar dari Santo Yosef?
  6. Jelang prosesi Jumat Agung di Larantuka, rumah warga jadi "home stay"
  7. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  8. Ajaran membunuh di Buku Agama tak ada dalam Alquran, kata Syaffi Maarif
  9. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  10. Menteri Anies: Tarik buku agama ajarkan membunuh kafir
  1. Ratusan tunawisma diundang Vatikan untuk makan malam dan tour ke museum
  2. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  3. Pemerintah didesak revisi UU Kebebasan Berbicara dan Berkumpul untuk melawan ISIS
  4. Pastor dihukum penjara oleh pengadilan Tiongkok terkait protes pembongkaran gereja
  5. Orang muda ujung tombak kerukunan dan kedamaian agama
  6. Paus puji komunitas Katolik kecil di Jepang
  7. Anak-anak suku di Kamboja tidak bisa bersekolah akibat tidak paham bahasa negara mereka
  8. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  9. Pakistan akan menggunakan pidato pendiri bangsa untuk memerangi intoleransi agama
  10. Menag: Nikah siri online merugikan perempuan
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online