UCAN Indonesia Catholic Church News
Happy Easter to all

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat

05/04/2013

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat thumbnail

 

Aktivis dari National Papuan Solidarity (NAPAS) mengecam pemerintah karena dinilai meremehkan kasus wabah dan kelaparan yang menyebakan 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat.

Kecaman ini mencuat, menyusul pernyataan pemerintah di sejumlah media bahwa peristiwa yang menimpa warga di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor itu bukan hal yang luar biasa. Selain itu, menurut pemerintah, korban meninggal hanya 15 orang, serta menyebut data 95 orang meninggal, sebagaimana sebelumnya dilansir oleh Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai berita ‘tidak benar’.

“Pernyataan pemerintah menurut kami menyesatkan”, tegas Zely Ariane, Kordinator NAPAS dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4) dan mengatakan, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta.

“Teman-teman kami di lapangan mengatakan, pemerintah di Papua tidak turun langsung ke lapangan menginvestigasi kasus ini. Memang benar, pemerintah dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat turun ke Distrik Kwoor pada 26-29 Maret 2013, tapi mereka hanya ke satu desa. Mereka tidak mengecek data-data di semua desa”, katanya.

Padahal, kata dia, tim NAPAS yang langsung turun ke setiap perkampungan menemukan banyaknya warga yang meninggal dan ratusan masih sakit serta hingga sekarang belum mendapat layanan kesehatan.

Warga yang meninggal – terhitung sejak November tahun lalu hingga Maret tahun ini – berada di Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos. Mereka mengalami kekurangan makanan dan diserang penyakit gatal-gatal dan bisul.

NAPAS juga mengecam pernyataan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang mengatakan, cuaca yang buruk membuat pemerintah tidak bisa secepatnya memberi bantuan kepada warga.

“Ini merupakan alasan klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah”, kata Peneas Lokbere, salah satu anggota NAPAS.

Lokbere menjelaskan, fakta minimnya fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua dan program pemerintah Unit Percepatan Pembangunan di Papua Barat (UP4B) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil.

“Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan hingga detik ini? Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang membantu rakyat yang menderita”, katanya.

NAPAS mendesak agar segera ada tim kesehatan yang turun ke setiap desa serta melibatkan masyarakat yang paham medan untuk membantu.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, akan menurunkan tim investigasi ke Papua Barat.

”Tim juga akan membawa 3 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)”, demikian dilansir dalam situs resmi mereka.

Kemenkes juga menjelaskan, hingga kini, selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan pengobatan massal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tembrauw.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kemajuan sosial di Indonesia kala perempuan menerima penghargaan
  2. Presiden SBY dinilai kurang mampu menjaga keberagaman
  3. Pesan 'Urbi et Orbi' Paus Fransiskus pada Hari Raya Paskah 2014
  4. Ribuan umat Islam hadiri deklarasi anti-Syiah di Bandung
  5. “Keselamatan akan segera datang kepada saya," tulis Asia Bibi dari balik jeruji besi
  6. Tim delapan kardinal mulai membahas lagi reformasi
  7. Presiden ucapkan selamat Paskah
  8. Pria Kristen dibunuh karena tolak masuk Islam
  9. Komnas HAM: Aliansi tak berhak larang ajaran Syiah
  10. Umat Katolik Papua Nugini menghormati misionaris pertama
  1. Kemajuan sosial di Indonesia kala perempuan menerima penghargaan
  2. Pria Kristen dibunuh karena tolak masuk Islam
  3. Penerapan Hukum Syariah di Brunei mengancam orang Kristen
  4. Uskup pimpin Misa Paskah bersama penderita kusta
  5. Pertanyaan muncul terkait kanonisasi yang cepat terhadap dua Paus
  6. Presiden SBY dinilai kurang mampu menjaga keberagaman
  7. NGO desak hukuman lebih berat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak
  8. Umat Katolik Papua Nugini menghormati misionaris pertama
  9. Hari Bumi, pemuka agama jadi kunci pelestarian lingkungan
  10. Imam anti-nuklir berjuang jadi anggota parlemen
  1. hmmm..semoga saja isa di tata dengan baik oleh pengurus dengan di bantu pemerint...
    Said kornelius,.. on 2014-04-19 09:49:00
  2. Setuju Romo....rakyat butuh media untuk bisa benar-benar mengenal calon presiden...
    Said Fransisca Ninin Nilamsari on 2014-04-17 19:59:00
  3. Ternyata anak2 ke sekolah tetap harus dijaga orang tua atau utusannya. Sekolah,...
    Said on 2014-04-17 08:02:00
  4. Niat baik dan bersahabat patut disambut baik dan dihargai. Mengapa tidak disebu...
    Said on 2014-04-17 07:45:00
  5. Setuju Romo, kita membutuhkan Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki komitmen un...
    Said Wahyu Handoko Yulianto on 2014-04-17 06:50:00
  6. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  7. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  8. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  9. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  10. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
UCAN India Books Online