UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat

05/04/2013

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat thumbnail

 

Aktivis dari National Papuan Solidarity (NAPAS) mengecam pemerintah karena dinilai meremehkan kasus wabah dan kelaparan yang menyebakan 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat.

Kecaman ini mencuat, menyusul pernyataan pemerintah di sejumlah media bahwa peristiwa yang menimpa warga di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor itu bukan hal yang luar biasa. Selain itu, menurut pemerintah, korban meninggal hanya 15 orang, serta menyebut data 95 orang meninggal, sebagaimana sebelumnya dilansir oleh Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai berita ‘tidak benar’.

“Pernyataan pemerintah menurut kami menyesatkan”, tegas Zely Ariane, Kordinator NAPAS dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4) dan mengatakan, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta.

“Teman-teman kami di lapangan mengatakan, pemerintah di Papua tidak turun langsung ke lapangan menginvestigasi kasus ini. Memang benar, pemerintah dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat turun ke Distrik Kwoor pada 26-29 Maret 2013, tapi mereka hanya ke satu desa. Mereka tidak mengecek data-data di semua desa”, katanya.

Padahal, kata dia, tim NAPAS yang langsung turun ke setiap perkampungan menemukan banyaknya warga yang meninggal dan ratusan masih sakit serta hingga sekarang belum mendapat layanan kesehatan.

Warga yang meninggal – terhitung sejak November tahun lalu hingga Maret tahun ini – berada di Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos. Mereka mengalami kekurangan makanan dan diserang penyakit gatal-gatal dan bisul.

NAPAS juga mengecam pernyataan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang mengatakan, cuaca yang buruk membuat pemerintah tidak bisa secepatnya memberi bantuan kepada warga.

“Ini merupakan alasan klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah”, kata Peneas Lokbere, salah satu anggota NAPAS.

Lokbere menjelaskan, fakta minimnya fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua dan program pemerintah Unit Percepatan Pembangunan di Papua Barat (UP4B) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil.

“Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan hingga detik ini? Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang membantu rakyat yang menderita”, katanya.

NAPAS mendesak agar segera ada tim kesehatan yang turun ke setiap desa serta melibatkan masyarakat yang paham medan untuk membantu.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, akan menurunkan tim investigasi ke Papua Barat.

”Tim juga akan membawa 3 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)”, demikian dilansir dalam situs resmi mereka.

Kemenkes juga menjelaskan, hingga kini, selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan pengobatan massal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tembrauw.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kendurenan awali Konggres Persaudaraan Sejati Lintas Iman
  2. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  3. Polri adakan program Sekolah Toleransi dan Klinik Pancasila
  4. 70 ribu anak dihukum di LP umum
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Cegah terorisme, BNPT datangi kampus-kampus di seluruh Indonesia
  7. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  8. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  9. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  10. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  1. Paus Fransiskus menyerukan penghapusan hukuman mati dan penjara seumur hidup
  2. Kendurenan awali Konggres Persaudaraan Sejati Lintas Iman
  3. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  4. Polri adakan program Sekolah Toleransi dan Klinik Pancasila
  5. Cegah terorisme, BNPT datangi kampus-kampus di seluruh Indonesia
  6. 70 ribu anak dihukum di LP umum
  7. Suster Canossian di Singapura merayakan 120 tahun
  8. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  9. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  10. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online