UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat

05/04/2013

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat thumbnail

 

Aktivis dari National Papuan Solidarity (NAPAS) mengecam pemerintah karena dinilai meremehkan kasus wabah dan kelaparan yang menyebakan 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat.

Kecaman ini mencuat, menyusul pernyataan pemerintah di sejumlah media bahwa peristiwa yang menimpa warga di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor itu bukan hal yang luar biasa. Selain itu, menurut pemerintah, korban meninggal hanya 15 orang, serta menyebut data 95 orang meninggal, sebagaimana sebelumnya dilansir oleh Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai berita ‘tidak benar’.

“Pernyataan pemerintah menurut kami menyesatkan”, tegas Zely Ariane, Kordinator NAPAS dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4) dan mengatakan, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta.

“Teman-teman kami di lapangan mengatakan, pemerintah di Papua tidak turun langsung ke lapangan menginvestigasi kasus ini. Memang benar, pemerintah dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat turun ke Distrik Kwoor pada 26-29 Maret 2013, tapi mereka hanya ke satu desa. Mereka tidak mengecek data-data di semua desa”, katanya.

Padahal, kata dia, tim NAPAS yang langsung turun ke setiap perkampungan menemukan banyaknya warga yang meninggal dan ratusan masih sakit serta hingga sekarang belum mendapat layanan kesehatan.

Warga yang meninggal – terhitung sejak November tahun lalu hingga Maret tahun ini – berada di Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos. Mereka mengalami kekurangan makanan dan diserang penyakit gatal-gatal dan bisul.

NAPAS juga mengecam pernyataan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang mengatakan, cuaca yang buruk membuat pemerintah tidak bisa secepatnya memberi bantuan kepada warga.

“Ini merupakan alasan klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah”, kata Peneas Lokbere, salah satu anggota NAPAS.

Lokbere menjelaskan, fakta minimnya fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua dan program pemerintah Unit Percepatan Pembangunan di Papua Barat (UP4B) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil.

“Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan hingga detik ini? Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang membantu rakyat yang menderita”, katanya.

NAPAS mendesak agar segera ada tim kesehatan yang turun ke setiap desa serta melibatkan masyarakat yang paham medan untuk membantu.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, akan menurunkan tim investigasi ke Papua Barat.

”Tim juga akan membawa 3 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)”, demikian dilansir dalam situs resmi mereka.

Kemenkes juga menjelaskan, hingga kini, selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan pengobatan massal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tembrauw.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  2. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  3. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  4. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  5. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  6. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  7. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  8. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  9. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  10. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  4. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  5. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  6. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  7. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  10. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online