UCAN Indonesia Catholic Church News

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat

05/04/2013

Pemerintah dikecam terkait wabah dan kelaparan di Papua Barat thumbnail

 

Aktivis dari National Papuan Solidarity (NAPAS) mengecam pemerintah karena dinilai meremehkan kasus wabah dan kelaparan yang menyebakan 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat.

Kecaman ini mencuat, menyusul pernyataan pemerintah di sejumlah media bahwa peristiwa yang menimpa warga di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor itu bukan hal yang luar biasa. Selain itu, menurut pemerintah, korban meninggal hanya 15 orang, serta menyebut data 95 orang meninggal, sebagaimana sebelumnya dilansir oleh Aliansi  Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai berita ‘tidak benar’.

“Pernyataan pemerintah menurut kami menyesatkan”, tegas Zely Ariane, Kordinator NAPAS dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4) dan mengatakan, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta.

“Teman-teman kami di lapangan mengatakan, pemerintah di Papua tidak turun langsung ke lapangan menginvestigasi kasus ini. Memang benar, pemerintah dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat turun ke Distrik Kwoor pada 26-29 Maret 2013, tapi mereka hanya ke satu desa. Mereka tidak mengecek data-data di semua desa”, katanya.

Padahal, kata dia, tim NAPAS yang langsung turun ke setiap perkampungan menemukan banyaknya warga yang meninggal dan ratusan masih sakit serta hingga sekarang belum mendapat layanan kesehatan.

Warga yang meninggal – terhitung sejak November tahun lalu hingga Maret tahun ini – berada di Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos. Mereka mengalami kekurangan makanan dan diserang penyakit gatal-gatal dan bisul.

NAPAS juga mengecam pernyataan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang mengatakan, cuaca yang buruk membuat pemerintah tidak bisa secepatnya memberi bantuan kepada warga.

“Ini merupakan alasan klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah”, kata Peneas Lokbere, salah satu anggota NAPAS.

Lokbere menjelaskan, fakta minimnya fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua dan program pemerintah Unit Percepatan Pembangunan di Papua Barat (UP4B) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil.

“Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan hingga detik ini? Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang membantu rakyat yang menderita”, katanya.

NAPAS mendesak agar segera ada tim kesehatan yang turun ke setiap desa serta melibatkan masyarakat yang paham medan untuk membantu.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, akan menurunkan tim investigasi ke Papua Barat.

”Tim juga akan membawa 3 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)”, demikian dilansir dalam situs resmi mereka.

Kemenkes juga menjelaskan, hingga kini, selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk melakukan pengobatan massal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tembrauw.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pertemuan JESCOM Asia-Pasifik ke-15 di Australia
  2. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  3. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  4. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  5. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  6. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  7. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  8. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  9. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  10. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  1. Ziarah tahunan contoh kerukunan antaragama
  2. Pertemuan JESCOM Asia-Pasifik ke-15 di Australia
  3. Paroki harus manfaatkan FKUB
  4. Tahun ini 100.000 pengguna narkoba akan direhabilitasi
  5. Yesuit bantu sekolah rusak akibat gempa di Nepal
  6. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  7. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat
  8. Gereja Katolik harus ‘semakin berani bersuara’ soal perubahan iklim: KWI
  9. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  10. Mengenakan kerudung dan salib, biarawati ini dilarang ikut ujian
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online