Puluhan organisasi tolak RUU Ormas

05/04/2013

Puluhan organisasi tolak RUU Ormas thumbnail

Romo Antonius Benny Susetyo

 

Puluhan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak disahkannya RUU Ormas yang tengah dibahas di DPR, bahkan akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika itu disahkan.

“Sehari setelah RUU Ormas disahkan menjadi UU, kita akan melakukan judicial review ke MK. Dasar kami adalah UUD 1945 Pasal 28 tentang Kebebasan Berserikat,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, koordinator koalisi tersebut di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis, seperti dilansir antaranews.com.

Bahkan, lanjut dia, aspirasi menolak RUU Ormas akan dilakukan besok di depan Gedung DPR. “Akan ada aksi Jumat ini, lalu tanggal 9 dan 11 April akan ada aksi lagi yang lebih besar. Kami mau betul-betul dijaminnya proses kreativitas kami. Aksi ini memang belum ada pemberitahuan ke Polda,” ujar Din.

Ia mengatakan, RUU Ormas ini tidak ada urgensinya, bahkan sangat sarat dengan muatan politik dan memiliki nuansa kuat RUU ini dijadikan alat legitimasi politik bagi pemerintah.

“Akan lebih baik jika pemerintah dan DPR lebih fokus menyelesaikan RUU yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” jelasnya.

Sementara perwakilan Setara Institute Romo Antonius Benny Susetyo menuturkan, wujud RUU ini adalah alat represi dan pengembalian rezim otoriter. Hal itu terlihat dari rumusan Pasal 62 RUU Ormas yang menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi dan membekukan ormas tanpa proses peradilan.

Ia mengatakan, jika RUU Ormas ini tidak ditolak, masyarakat akan dirugikan oleh parpol. “RUU ini dapat melemahkan eksistensi masyarakat sipil dan potensial menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol,” katanya.

Menurut dia, RUU itu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 memasung kebebasan berserikat sebagaimana ditunjukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan pendirian, perizinan dan hal-hal yang bersifat internal seperti AD/ART dan kewajiban pendaftaran bagi seluruh ormas yang ada.

Puluhan ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, termasuk, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Setara Institute.

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online