UCAN Indonesia Catholic Church News

Puluhan organisasi tolak RUU Ormas

05/04/2013

Puluhan organisasi tolak RUU Ormas thumbnail

Romo Antonius Benny Susetyo

 

Puluhan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak disahkannya RUU Ormas yang tengah dibahas di DPR, bahkan akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika itu disahkan.

“Sehari setelah RUU Ormas disahkan menjadi UU, kita akan melakukan judicial review ke MK. Dasar kami adalah UUD 1945 Pasal 28 tentang Kebebasan Berserikat,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, koordinator koalisi tersebut di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis, seperti dilansir antaranews.com.

Bahkan, lanjut dia, aspirasi menolak RUU Ormas akan dilakukan besok di depan Gedung DPR. “Akan ada aksi Jumat ini, lalu tanggal 9 dan 11 April akan ada aksi lagi yang lebih besar. Kami mau betul-betul dijaminnya proses kreativitas kami. Aksi ini memang belum ada pemberitahuan ke Polda,” ujar Din.

Ia mengatakan, RUU Ormas ini tidak ada urgensinya, bahkan sangat sarat dengan muatan politik dan memiliki nuansa kuat RUU ini dijadikan alat legitimasi politik bagi pemerintah.

“Akan lebih baik jika pemerintah dan DPR lebih fokus menyelesaikan RUU yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” jelasnya.

Sementara perwakilan Setara Institute Romo Antonius Benny Susetyo menuturkan, wujud RUU ini adalah alat represi dan pengembalian rezim otoriter. Hal itu terlihat dari rumusan Pasal 62 RUU Ormas yang menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi dan membekukan ormas tanpa proses peradilan.

Ia mengatakan, jika RUU Ormas ini tidak ditolak, masyarakat akan dirugikan oleh parpol. “RUU ini dapat melemahkan eksistensi masyarakat sipil dan potensial menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol,” katanya.

Menurut dia, RUU itu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 memasung kebebasan berserikat sebagaimana ditunjukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan pendirian, perizinan dan hal-hal yang bersifat internal seperti AD/ART dan kewajiban pendaftaran bagi seluruh ormas yang ada.

Puluhan ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, termasuk, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Setara Institute.

 

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  5. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  6. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  7. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  8. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  9. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  10. Paroki harus manfaatkan FKUB
  1. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  2. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  3. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  4. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  5. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  6. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  7. Pemuda Katolik imbau publik tidak pilih petahana yang gagal layani rakyat
  8. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  9. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  10. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online