UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri

08/04/2013

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri thumbnail

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebanyak 30,6 persen publik lebih memilih main hakim sendiri untuk “mengadili” pelaku kejahatan dibandingkan harus menyerahkan pada proses hukum. Hal itu disebabkan karena mereka tak percaya lagi dengan proses hukum.

Angka ini didapat dari survei yang dilakukan pada 1-4 April 2013 kepada 1.200 responden di 33 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen.

Sementara, 46,3 persen koresponden memilih untuk tidak main hakim sendiri, apapun alasannya atau masih percaya pada penegakan hukum.

Menurut peneliti Dewi Arum, LSI menemukan empat faktor penyebab mengapa ada koresponden yang masih memilih main hakim sendiri.

Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan angka 46,7 persen publik tidak percaya sama sekali pada aparat. Sementara, yang percaya sebesar 42,2 persen.

Mayoritas publik, kata Dewi, juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi,” katanya, seperti dilansir vivanews.com.

Sementara hanya sebesar 23,4 persen yang masih menaruh harapan terhadap aparat hukum bahwa aparat masih bisa bekerja secara independen. “Gambaran ini menunjukan bahwa mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Selain itu, kata Dewi, publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada menngurusi rakyatnya. “Maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi baik di tingkat nasional maupun daerah memunculkan apatisme publik,” ujar dia.

Kemudian, penyebab lain adalah pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa. Di Indonesia, Dewi melanjutkan, sering terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain karena hanya perbedaan identitas atau keyakinan.

Misalnya, penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, penyerangan warga Syiah di desa Karanggayam, Sampang tahun 2012.

“Dalam berbagai kasus ini, negara seolah-olah tak ada, sengaja dibiarkan terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Faktor lainnya, adalah lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Untuk itulah, kata Dewi, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali karena publik semakin tidak nyaman.

Bahkan, sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan masa depan penegak hukum di Indonesia.

Untuk memperbaiki masalah ini, ujar Dewi, sebaiknya profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum lebih diperhatikan. Sebab, katanya, profesionalisme dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk meminimalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum.

“Yang mendorong orang korupsi, polisi menilang, itu karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan itu penting,” kata dia.

Hal lainnya, adalah penegak hukum harus keras kepada politisi dan penegak hukum yang korup agar kepercayaan publik kembali meningkat.

“Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah pemerintah menunjukkan keseriusan dan fokus mengurusi rakyat,” tambahnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. 70 ribu anak dihukum di LP umum
  2. Cegah terorisme, BNPT datangi kampus-kampus di seluruh Indonesia
  3. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  4. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  7. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  8. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  9. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  10. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  1. Paus Fransiskus menyerukan penghapusan hukuman mati dan penjara seumur hidup
  2. Kendurenan awali Konggres Persaudaraan Sejati Lintas Iman
  3. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  4. Polri adakan program Sekolah Toleransi dan Klinik Pancasila
  5. Cegah terorisme, BNPT datangi kampus-kampus di seluruh Indonesia
  6. 70 ribu anak dihukum di LP umum
  7. Suster Canossian di Singapura merayakan 120 tahun
  8. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  9. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  10. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online