UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri

08/04/2013

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri thumbnail

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebanyak 30,6 persen publik lebih memilih main hakim sendiri untuk “mengadili” pelaku kejahatan dibandingkan harus menyerahkan pada proses hukum. Hal itu disebabkan karena mereka tak percaya lagi dengan proses hukum.

Angka ini didapat dari survei yang dilakukan pada 1-4 April 2013 kepada 1.200 responden di 33 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen.

Sementara, 46,3 persen koresponden memilih untuk tidak main hakim sendiri, apapun alasannya atau masih percaya pada penegakan hukum.

Menurut peneliti Dewi Arum, LSI menemukan empat faktor penyebab mengapa ada koresponden yang masih memilih main hakim sendiri.

Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan angka 46,7 persen publik tidak percaya sama sekali pada aparat. Sementara, yang percaya sebesar 42,2 persen.

Mayoritas publik, kata Dewi, juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi,” katanya, seperti dilansir vivanews.com.

Sementara hanya sebesar 23,4 persen yang masih menaruh harapan terhadap aparat hukum bahwa aparat masih bisa bekerja secara independen. “Gambaran ini menunjukan bahwa mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Selain itu, kata Dewi, publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada menngurusi rakyatnya. “Maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi baik di tingkat nasional maupun daerah memunculkan apatisme publik,” ujar dia.

Kemudian, penyebab lain adalah pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa. Di Indonesia, Dewi melanjutkan, sering terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain karena hanya perbedaan identitas atau keyakinan.

Misalnya, penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, penyerangan warga Syiah di desa Karanggayam, Sampang tahun 2012.

“Dalam berbagai kasus ini, negara seolah-olah tak ada, sengaja dibiarkan terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Faktor lainnya, adalah lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Untuk itulah, kata Dewi, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali karena publik semakin tidak nyaman.

Bahkan, sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan masa depan penegak hukum di Indonesia.

Untuk memperbaiki masalah ini, ujar Dewi, sebaiknya profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum lebih diperhatikan. Sebab, katanya, profesionalisme dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk meminimalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum.

“Yang mendorong orang korupsi, polisi menilang, itu karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan itu penting,” kata dia.

Hal lainnya, adalah penegak hukum harus keras kepada politisi dan penegak hukum yang korup agar kepercayaan publik kembali meningkat.

“Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah pemerintah menunjukkan keseriusan dan fokus mengurusi rakyat,” tambahnya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Polusi udara membunuh lebih dari satu juta setiap tahun di India
  2. Harapan muncul di tengah ketegangan dan konflik di Sri Lanka
  3. Kardinal Tagle baptis 400 anak dari daerah kumuh
  4. Birokrat Hong Kong jawab ‘panggilan Tuhan’ untuk jabatan tertinggi
  5. Umat Katolik didorong untuk berpartisipasi dalam pilkada
  6. Peraturan baru tentang adopsi disambut baik
  7. Rencana pemerintah menerapkan UU KB ditolak para uskup
  8. Yesuit Filipina menemukan sukacita dalam misi di Kamboja
  9. Renungan Hari Minggu Biasa II/A bersama Pastor Bill Grimm
  10. Seruan perlunya hakim asing guna mendengar kejahatan perang di Sri Lanka
  1. Tragedi yang tidak tidak terbayarkan dengan kebaikan apapun.. 6000 nyawa tidak d...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-05 11:16:42
  2. Luar biasa atas kesaksian iman dari kisah 2 orang yang berbeda dengan masalah ya...
    Said Anselmus Seng Openg on 2017-01-04 13:25:40
  3. Mengapa pemerintah India tidak berupaya?...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-04 11:27:27
  4. Segala dapat diperdagangkan di China.. semuanya adalah kejam.. Hewan langka, gad...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-03 20:38:17
  5. Shalom, Bapa, sy orang kosan yg tinggal di kos rumah tua dimana sebelumnya ada ...
    Said desi on 2016-12-28 23:01:07
  6. Bentuk toleransi dengan mengikuti kegiatan agama lain. Mari kita dukung penegak...
    Said Abdul Aziz on 2016-12-24 11:19:05
  7. Semoga kota medan dapat menjadi role model propinsi dan kota yg Toleransi tinggi...
    Said frans on 2016-12-23 16:36:59
  8. maksudnya baik......
    Said Jenny Marisa on 2016-12-22 11:55:06
  9. Sudah nyata.... perlu pemerintah lebih tegas. Itu saja....
    Said Jenny Marisa on 2016-12-20 08:53:12
  10. cara-cara premanisme dengan bentuk menakiti masyarakat, kapan negara akan tentra...
    Said Budiono on 2016-12-20 05:34:42
UCAN India Books Online