UCAN Indonesia Catholic Church News
Happy Easter to all

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri

08/04/2013

Survei: 30 persen publik lebih memilih main hakim sendiri thumbnail

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebanyak 30,6 persen publik lebih memilih main hakim sendiri untuk “mengadili” pelaku kejahatan dibandingkan harus menyerahkan pada proses hukum. Hal itu disebabkan karena mereka tak percaya lagi dengan proses hukum.

Angka ini didapat dari survei yang dilakukan pada 1-4 April 2013 kepada 1.200 responden di 33 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen.

Sementara, 46,3 persen koresponden memilih untuk tidak main hakim sendiri, apapun alasannya atau masih percaya pada penegakan hukum.

Menurut peneliti Dewi Arum, LSI menemukan empat faktor penyebab mengapa ada koresponden yang masih memilih main hakim sendiri.

Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan angka 46,7 persen publik tidak percaya sama sekali pada aparat. Sementara, yang percaya sebesar 42,2 persen.

Mayoritas publik, kata Dewi, juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi,” katanya, seperti dilansir vivanews.com.

Sementara hanya sebesar 23,4 persen yang masih menaruh harapan terhadap aparat hukum bahwa aparat masih bisa bekerja secara independen. “Gambaran ini menunjukan bahwa mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Selain itu, kata Dewi, publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada menngurusi rakyatnya. “Maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi baik di tingkat nasional maupun daerah memunculkan apatisme publik,” ujar dia.

Kemudian, penyebab lain adalah pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa. Di Indonesia, Dewi melanjutkan, sering terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain karena hanya perbedaan identitas atau keyakinan.

Misalnya, penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, penyerangan warga Syiah di desa Karanggayam, Sampang tahun 2012.

“Dalam berbagai kasus ini, negara seolah-olah tak ada, sengaja dibiarkan terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Faktor lainnya, adalah lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Untuk itulah, kata Dewi, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali karena publik semakin tidak nyaman.

Bahkan, sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan masa depan penegak hukum di Indonesia.

Untuk memperbaiki masalah ini, ujar Dewi, sebaiknya profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum lebih diperhatikan. Sebab, katanya, profesionalisme dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk meminimalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum.

“Yang mendorong orang korupsi, polisi menilang, itu karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan itu penting,” kata dia.

Hal lainnya, adalah penegak hukum harus keras kepada politisi dan penegak hukum yang korup agar kepercayaan publik kembali meningkat.

“Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah pemerintah menunjukkan keseriusan dan fokus mengurusi rakyat,” tambahnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Imam yang dibunuh di Suriah dipuji sebagai martir
  2. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  3. Kamis Putih, Paus membasuh kaki seorang Muslim Libya dan wanita Etiopia
  4. Pesan 'Urbi et Orbi' Paus Fransiskus pada Hari Raya Paskah 2014
  5. Ribuan umat Islam hadiri deklarasi anti-Syiah di Bandung
  6. Tim delapan kardinal mulai membahas lagi reformasi
  7. Polisi siap amankan gereja selama Tri Hari Suci
  8. Presiden ucapkan selamat Paskah
  9. “Keselamatan akan segera datang kepada saya," tulis Asia Bibi dari balik jeruji besi
  10. Komnas HAM: Pemilu 2014 dikotori kejahatan demografi
  1. NGO desak hukuman lebih berat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak
  2. Umat Katolik Papua Nugini menghormati misionaris pertama
  3. Hari Bumi, pemuka agama jadi kunci pelestarian lingkungan
  4. Imam anti-nuklir berjuang jadi anggota parlemen
  5. Buku Tanpa Diskriminasi diharapkan jadi referensi capres
  6. KPK: Perempuan rentan godaan birokrasi bobrok
  7. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  8. “Keselamatan akan segera datang kepada saya,” tulis Asia Bibi dari balik jeruji besi
  9. Pesan ‘Urbi et Orbi’ Paus Fransiskus pada Hari Raya Paskah 2014
  10. Mendikbud tutup TK JIS
  1. hmmm..semoga saja isa di tata dengan baik oleh pengurus dengan di bantu pemerint...
    Said kornelius,.. on 2014-04-19 09:49:00
  2. Setuju Romo....rakyat butuh media untuk bisa benar-benar mengenal calon presiden...
    Said Fransisca Ninin Nilamsari on 2014-04-17 19:59:00
  3. Ternyata anak2 ke sekolah tetap harus dijaga orang tua atau utusannya. Sekolah,...
    Said on 2014-04-17 08:02:00
  4. Niat baik dan bersahabat patut disambut baik dan dihargai. Mengapa tidak disebu...
    Said on 2014-04-17 07:45:00
  5. Setuju Romo, kita membutuhkan Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki komitmen un...
    Said Wahyu Handoko Yulianto on 2014-04-17 06:50:00
  6. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  7. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  8. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  9. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  10. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
UCAN India Books Online