- UCAN Indonesia - https://indonesia.ucanews.com -

Ratusan pendeta demo ke MPR desak penuntasan masalah intoleransi

 

Lebih dari 100 pendeta dari Jakarta dan sekitarnya berdemonstrasi ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (8/1), memprotes penutupan dan pembongkaran beberapa bangunan gereja yang terjadi beberapa waktu terakhir, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Para pendeta ini, yang juga didukung oleh tokoh lintas agama dari Islam, Katolik, Buddha, Hindu dan dari aliran kepercayaan berjalan dengan memakai jubah sambil meneriakkan tuntutan, agar MPR sebagai lembaga tertinggi negara mendesak pemerintah mengakhiri diskriminasi dan meminta agar kelompok intoleran yang menurut mereka berada di balik berbagai upaya tekanan terhadap gereja ditindak tegas.

“Saat ini merebak penutupan dan penggusuran tempat ibadah yang mengundang keprihatinan masyarakat. Itu semua terjadi karena kehendak pemerintah, dengan dorongan kelompok-kelompok intoleran. Kalau masalah ini berlangsung terus, bisa-bisa sesama anak bangsa akan saling membunuh,” ujar Pendeta Erwin Marbun, Koordinator Forum Solidaritas untuk Kemerdekaan Beragama dan Beribadah (FS-KBB).

“Kami meminta MPR memberi pernyataan sikap ke pemerintah untuk melindungi kebebasan beribadah. Suruh pemerintah melindungi dan menjaga kami”, katanya.

Pendeta Turan Simanjuntak dari HKBP Setu yang gerejanya dibongkar oleh Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat pada 21 Maret lalu mengatakan, tindakan pemerintah tersebut membuat hatinya dan 200-an jemaat hancur.

“Ini melambangkan bahwa di negara ini, Pancasila – dasar negara yang salah satu silanya menjamin prinsip persatuan –  sudah ternoda. Undang-Undang Dasar pun ikut ternoda”, katanya.

Ia menjelaskan, gereja yang dipimpinnya sudah mendaftar IMB sejak 13 tahun lalu, dan sudah melampaui batas minimal jumlah dukungan warga sekitar, mencapai 202, lebih dari 60 yang dituntut dalam peraturan. Namun, kata dia, hal itu tidak diakui pemerintah.

”Inilah fakta Indonesia yang lebih berpihak pada kehendak kelompok intoleran, yang tidak menginginkan agar kaum minoritas ada dan berkembang”, katanya.

Pendeta Palti Panjaitan, pimpinan HKBP Filadelfia yang hingga kini gerejanya masih disegel dan setiap hari Minggu mereka, secara bergantian, mengadakan ibadah secara sembunyi-sembunyi di rumah jemaat dan di depan istana presiden mengatakan, ia ingin mengingatkan pemerintah bahwa yang terjadi sekarang sudah dalam kondisi gawat.

”Negara tidak menghargai lagi konstitusi, sudah jauh dari cita-cita pendiri bangsa”, katanya.

Ia menjelaskan, mereka menolak kekerasan, menolak pengrusakan rumah ibadat kelompok minoritas, walaupun sebagai negara demokrasi, sebenarnya Indonesia tidak mengenal istilah minoritas dan mayoritas.

Menanggapi hal ini, Ketua MPR Taufiq Kiemas yang berdialog dengan para pendeta mengatakan, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah membicarakannya dengan pemerintah.

“Saya sebagai Ketua MPR mungkin dalam bulan depan atau di bulan-bulan ini kalau saya mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara, dengan presiden atau dengan DPR, Mahkamah Agung dan KY saya akan utarakan apa yang sudah disampaikan,” ujarnya  di hadapan para pendeta.

Taufiq mengakui, keragaman memang harus dijaga.

“Memang yang paling susah menjalankan kehidupan adalah masalah Bhineka Tunggal Ika. Kalau tanpa Bhineka Tunggal Ika atau tanpa pluralisme maka tidak ada HAM di negeri republik ini. Dan inti dari HAM adalah pluralisme. Kalau kita tidak menghargai pluralisme maka sudah tidak ada HAM lagi di Indonesia ”, jelasnya.

Ryan Dagur, Jakarta

Berita terkait: Marchers demand end to intolerance [1]