Pemerintah Bangladesh: UU Penghujatan baru tidak dibutuhkan

10/04/2013

Pemerintah Bangladesh: UU Penghujatan baru tidak dibutuhkan thumbnail

 

Perdana Menteri Bangladesh telah menolak Undang-Undang (UU) Penghujatan baru meskipun kampanye massal oleh kelompok Islam fundamentalis untuk menerapkan hukuman mati bagi blogger yang menghina Nabi Muhammad.

Sebagai bagian dari upaya  mereka untuk perubahan dalam hukum, kelompok Hefajat-e-Islam pada Senin memaksa penutupan sekolah dan bisnis serta melakukan barikade di jalan raya antar kota dan kereta api di seluruh negeri itu dalam sebuah aksi mogok nasional.

Polisi mengatakan sedikitnya 30 orang luka-luka dalam bentrokan antara aktivis pro-pemerintah dan kelompok Islam fundamentalis, yang belum lama ini marah dengan tokoh oposisi terkemuka terkait kejahatan perang.

Tapi, Sheikh Hasina, yang telah memimpin pemerintahan sekuler di negara mayoritas Muslim itu sejak tahun 2009, mengatakan UU yang ada telah memadai untuk mengadili siapa saja yang dituduh menghina agama.

“Kami tidak memiliki rencana untuk [membuat UU baru]. Kami tidak membutuhkannya,” kata Hasina kemarin.

“Mereka harus tahu bahwa hukum yang ada sudah cukup,” tambahnya, seraya menekankan, “Negara ini adalah demokrasi sekuler”.

Pada Sabtu ratusan ribu Islam radikal menggelar aksi unjuk rasa di ibukota Dhaka menuntut UU Penghujatan, dengan mengatur hukuman mati bagi mereka yang menghina Islam.

Perdebatan antara atheis dan Islam fundamentalis terjadi di media sosial Bangladesh selama bertahun-tahun, tetapi perdebatan itu menimbulkan kasus mematikan pada Februari ketika seorang blogger anti-Islam dibunuh.

Empat penulis online ditangkap pekan lalu atas tuduhan melukai sentimen keagamaan melalui tulisan internet mereka terhadap Islam.

Berdasarkan UU cyber yang ada, siapa pun yang didakwa menghina agama di internet bisa dipenjara hingga 10 tahun.

Hefajat-e-Islam, yang menjelaskan dirinya sebagai organisasi non-politik, telah memberi kesempatan kepada pemerintah hingga akhir bulan untuk memenuhi serangkaian tuntutan atau menghadapi blokade ibukota.

Kelompok ini juga ingin pendidikan Islam harus dibuat wajib di sekolah dasar dan menengah, anggota sekte Ahmadiyah harus dinyatakan bukan Muslim.

Hasina mengatakan pemerintahnya akan “memenuhi semua tuntutan” “jika UU memiliki alasan yang masuk akal”.

Namun, partainya menuduh Hefajat, yang menarik dukungan dari puluhan ribu pesantren negara itu, menjadi pion dari oposisi.

Dengan menggunakan tongkat, ribuan aktivis Hefajat bentrok dengan para aktivis Liga Awami yang berkuasa di kota pelabuhan Chittagong dan kota Mymensingh bagian utara saat mereka melakukan barikade jalan-jalan dan jalan raya antar kota.

Setidaknya 30 orang, termasuk lima polisi luka-luka dalam bentrokan itu, kata kepala polisi setempat, seraya menambahkan mereka menembakkan gas air mata dan tembakan tanpa peluru untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Sekitar 2.000 Islam radikal juga melakukan barikade sebuah rel kereta api di distrik Brahmanbaria timur, menghentikan kereta api antara ibukota Dhaka dan Chittagong selama sekitar empat jam, kata kepala polisi setempat M. Moniruzzaman.

Kelompok-kelompok Islam garis keras telah menuduh pemerintah Hasina mencoba mengintimidasi pihak oposisi melalui serangkaian percobaan terkait kejahatan perang yang diduga dilakukan selama perang kemerdekaan tahun 1971.

Tiga Islamis ortodoks sejauh ini telah dihukum dan dua dari mereka dijatuhi hukuman mati. Sebanyak 96 orang tewas selama protes terkait percobaan itu sejak Januari.

Sumber: Bangladesh says no to new blasphemy law

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online