UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Gubernur: Intoleransi sedikit di Jawa Barat

16/04/2013

Gubernur:  Intoleransi sedikit di Jawa Barat thumbnail

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

 

Ketika Indonesia bergulat dengan peningkatan aksi kekerasan terhadap minoritas-minoritas agama di seluruh tanah air, sejumlah kelompok hak asasi manusia telah menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah dengan intoleransi yang signifikan.

Dalam empat bulan terakhir, seorang pendeta Kristen dari Sumedang dipenjara, sebuah bangunan gereja dihancurkan di Bekasi, sebuah masjid Ahmadiyah di Pondok Gede disegel bersama 30 anggota jamaah masih di dalam masjid itu, dan tiga masjid Ahmadiyah ditutup dan dirusak di Cianjur.

Wahid Institute mencatat 102 kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama tahun 2012, termasuk 40 insiden yang terjadi di Jawa Barat.

Terlepas dari insiden itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang baru-baru ini terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, bersikeras bahwa intoleransi agama bukan merupakan masalah di provinsi tersebut.

“Menurut pendapat saya, Jawa Barat adalah provinsi yang paling toleran,” kata Ahmad kepada The Jakarta Globe, Kamis.

“Semua konflik terjadi sebelum saya menjadi gubernur. Jadi saya akan mencoba dalam periode kedua saya untuk mengakhiri semua konflik yang ada, konflik-konflik yang terjadi sebelum saya menjadi gubernur pada periode lima tahun pertama.”

Ahmad mengatakan bahwa peraturan saat ini untuk mendapat IMB rumah ibadah sudah sesuai Perber 2006 Pasal 28 yang  menetapkan bahwa pemimpin lokal harus membantu memfasilitasi proses untuk mendapatkan izin.

Dia mengatakan bahwa dia berharap isu yang terkait dengan rumah ibadah bisa diselesaikan selama lima tahun ke depan.

“Saya harus mengangkat topi saya kepada teman-teman Katolik saya, mereka sangat tertib dan tidak pernah membuat rumah ibadah tanpa izin,” kata Ahmad.

“Dengan umat Protestan, juga tidak ada masalah, konflik terjadi hanya dengan Gereja Huria Kristen Batak Protestan  [HKBP].”

Dalam serangan terbaru di provinsi itu, tiga masjid Ahmadiyah di tiga kecamatan di Cianjur ditutup dan dirusak oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Jumat, dengan alasan masjid itu tidak memiliki IMB yang sah.

Selama wawancara sehari sebelumnya, Ahmad mengatakan serangan terhadap Ahmadiyah telah mereda sejak pemilihan gubernur pada 24 Februari, seraya menambahkan bahwa ia ingin melindungi semua agama, termasuk Islam.

“Kami ingin mentolerir jamaah Ahmadiyah … tetapi ketika mereka mengubah keyakinan Islam fundamental, dengan mengatakan bahwa mereka adalah Muslim, itu adalah masalah besar hari ini. Ada aturan khusus tentang Ahmadiyah. Jika ada seseorang yang mengajar dan menyebarkan ajaran nabi baru setelah Nabi Muhammad, maka itu merupakan tindakan yang salah.”

Ahmad Suaedy, seorang peneliti dari Wahid Institute, sebuah organisasi yang mempromosikan pengembangan Islam moderat di Indonesia, mengatakan bahwa Jawa Barat adalah intoleransi dan kekerasan agama yang paling banyak di Indonesia selama lima tahun terakhir.

“Intoleransi dan kekerasan tersebut tidak hanya terhadap HKBP, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok Islam lain seperti Ahmadiyah, dan menentang Islam tradisional, tradisi lokal dan masyarakat adat,” jelas Suaedy.

Ia mengatakan, “Jawa Barat selama lima tahun terakhir telah dipimpin oleh seorang gubernur dari PKS. Ketika [Ahmad] terpilih menjadi gubernur, ia melarang sejumlah kesenian tradisional Jawa Barat, yaitu Jaipongan, karena dianggap bertentangan dengan Islam.”

Gubernur itu mengatakan ia menerapkan peraturan yang melarang Ahmadiyah untuk mengajarkan keyakinan mereka, seraya menambahkan bahwa polisi bertanggung jawab terkait aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

“Ya, kekerasan adalah tindakan kriminal. Kapan pun hal itu terjadi kepada siapa pun kita menyerahkan hal itu kepada pihak berwenang, yakni polisi,” kata Ahmad.

Sementara laporan menyatakan bahwa Ahmad telah menandatangani perjanjian dengan FPI cabang lokal selama kampanye gubernur, namun gubernur itu membantah keras klaim tersebut.

“Tidak ada perjanjian. Ada sejumlah anggota FPI yang mengunjungi saya, tapi saya menyambut mereka sama seperti tamu lain,” katanya.

Bahrul Hayat, Sekjen Kementerian Agama, sebelumnya mengatakan bahwa ia pikir bahwa itu adalah sebuah ide yang baik bagi pemerintah daerah untuk menandatangani perjanjian dengan FPI.

“Saya pikir jika pemerintah daerah menandatangani perjanjian dengan FPI, itu adalah baik, karena pemerintah harus menjaga posisi yang kuat pada peraturan tersebut. Saya melihat ini dengan cara yang positif. Anda tidak harus melihat hal ini dalam cara yang negatif,” katanya.

Sumber: the jakarta globe

Foto: kompas

  • andre

    Akh dasar politisi… dari Partai Kapal Selam pula…ndobos aja

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Seorang calon imam dianiaya, seminari tinggi diserang
  2. Gereja minta Jokowi ungkap kelompok garis keras yang kacaukan Papua
  3. Empat orang Asia masuk Komisi Teologi Internasional
  4. Vatikan bentuk sebuah komisi untuk merampingkan prosedur pernikahan
  5. 'Pacem in Terris' menarik non-Katolik di Jepang
  6. Menag: Pemaksaan kehendak salahi etika Islam
  7. Jokowi: Konflik berlatar belakang agama bisa diselesaikan dengan pendekatan ke masyarakat
  8. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  9. Ancaman ISIS membuat para uskup Filipina gugup
  10. Paus Fransiskus tunjuk lebih banyak perempuan untuk Komisi Teologi Internasional
  1. Vatikan: Hari Komunikasi Sedunia 2015 fokus pada keluarga
  2. Qanun Jinayat disahkan, warga non Muslim cemas
  3. Paus Emeritus Benediktus XVI disebut kakek dari semua kakek
  4. Sambil berdemontrasi demi pro demokrasi, para mahasiswa Kristiani menyalurkan makanan
  5. Minoritas agama menuntut pemerintah bertindak tegas terkait kampanye kebencian
  6. Menerapkan Revolusi Mental
  7. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  8. Para uskup Korea luncurkan program 9 pekan menentang nuklir
  9. RUU Pilkada baru disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil langsung ajukan Uji Materi ke MK
  10. Seorang calon imam dianiaya, seminari tinggi diserang
  1. Hendaknya banyak paroki di wilayah keuskupan-keuskupan meniru hal yang baik yang...
    Said pandenaker simanjuntak on 2014-09-23 09:39:00
  2. Tujuan Paus mungkin yang terpenting adalah bahwa orang tidak dijauhkan dari Sakr...
    Said on 2014-09-21 06:16:00
  3. Puji Tuhan, kalau ada titik terang dari Pak Mengeri Agama yang baru.. Terkabull...
    Said on 2014-09-19 11:42:00
  4. Mantap... hidup santo paulus... Dari muka semua guru, yg kukenal banget itu pak...
    Said Ria on 2014-09-17 22:11:00
  5. KWI sudah mengeluarkan pernyataan resmi menolak PP tersebut. Berarti Ibu Menteri...
    Said chris on 2014-09-13 19:50:00
  6. Bravo... sudah didaftar untuk hak paten? Mau dengar lebih lanjut kalau sudah ad...
    Said on 2014-09-12 07:20:00
  7. Hukuman pilihan...atau nilai emasnya itu... baru tahu ini.. Kalau diberi kesemp...
    Said on 2014-09-12 07:03:00
  8. K-13: guru yang sudah mendapat pelatihan pun msh tetap bingung. Sekarang buku pe...
    Said Lakestra on 2014-09-08 13:49:00
  9. apapun argumennya, masalah patung itu suda beda sejak dulu, tidak heran.......
    Said tri siwi ibar santoso on 2014-09-08 13:13:00
  10. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
UCAN India Books Online