UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Gubernur: Intoleransi sedikit di Jawa Barat

16/04/2013

Gubernur:  Intoleransi sedikit di Jawa Barat thumbnail

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

 

Ketika Indonesia bergulat dengan peningkatan aksi kekerasan terhadap minoritas-minoritas agama di seluruh tanah air, sejumlah kelompok hak asasi manusia telah menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah dengan intoleransi yang signifikan.

Dalam empat bulan terakhir, seorang pendeta Kristen dari Sumedang dipenjara, sebuah bangunan gereja dihancurkan di Bekasi, sebuah masjid Ahmadiyah di Pondok Gede disegel bersama 30 anggota jamaah masih di dalam masjid itu, dan tiga masjid Ahmadiyah ditutup dan dirusak di Cianjur.

Wahid Institute mencatat 102 kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama tahun 2012, termasuk 40 insiden yang terjadi di Jawa Barat.

Terlepas dari insiden itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang baru-baru ini terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, bersikeras bahwa intoleransi agama bukan merupakan masalah di provinsi tersebut.

“Menurut pendapat saya, Jawa Barat adalah provinsi yang paling toleran,” kata Ahmad kepada The Jakarta Globe, Kamis.

“Semua konflik terjadi sebelum saya menjadi gubernur. Jadi saya akan mencoba dalam periode kedua saya untuk mengakhiri semua konflik yang ada, konflik-konflik yang terjadi sebelum saya menjadi gubernur pada periode lima tahun pertama.”

Ahmad mengatakan bahwa peraturan saat ini untuk mendapat IMB rumah ibadah sudah sesuai Perber 2006 Pasal 28 yang  menetapkan bahwa pemimpin lokal harus membantu memfasilitasi proses untuk mendapatkan izin.

Dia mengatakan bahwa dia berharap isu yang terkait dengan rumah ibadah bisa diselesaikan selama lima tahun ke depan.

“Saya harus mengangkat topi saya kepada teman-teman Katolik saya, mereka sangat tertib dan tidak pernah membuat rumah ibadah tanpa izin,” kata Ahmad.

“Dengan umat Protestan, juga tidak ada masalah, konflik terjadi hanya dengan Gereja Huria Kristen Batak Protestan  [HKBP].”

Dalam serangan terbaru di provinsi itu, tiga masjid Ahmadiyah di tiga kecamatan di Cianjur ditutup dan dirusak oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Jumat, dengan alasan masjid itu tidak memiliki IMB yang sah.

Selama wawancara sehari sebelumnya, Ahmad mengatakan serangan terhadap Ahmadiyah telah mereda sejak pemilihan gubernur pada 24 Februari, seraya menambahkan bahwa ia ingin melindungi semua agama, termasuk Islam.

“Kami ingin mentolerir jamaah Ahmadiyah … tetapi ketika mereka mengubah keyakinan Islam fundamental, dengan mengatakan bahwa mereka adalah Muslim, itu adalah masalah besar hari ini. Ada aturan khusus tentang Ahmadiyah. Jika ada seseorang yang mengajar dan menyebarkan ajaran nabi baru setelah Nabi Muhammad, maka itu merupakan tindakan yang salah.”

Ahmad Suaedy, seorang peneliti dari Wahid Institute, sebuah organisasi yang mempromosikan pengembangan Islam moderat di Indonesia, mengatakan bahwa Jawa Barat adalah intoleransi dan kekerasan agama yang paling banyak di Indonesia selama lima tahun terakhir.

“Intoleransi dan kekerasan tersebut tidak hanya terhadap HKBP, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok Islam lain seperti Ahmadiyah, dan menentang Islam tradisional, tradisi lokal dan masyarakat adat,” jelas Suaedy.

Ia mengatakan, “Jawa Barat selama lima tahun terakhir telah dipimpin oleh seorang gubernur dari PKS. Ketika [Ahmad] terpilih menjadi gubernur, ia melarang sejumlah kesenian tradisional Jawa Barat, yaitu Jaipongan, karena dianggap bertentangan dengan Islam.”

Gubernur itu mengatakan ia menerapkan peraturan yang melarang Ahmadiyah untuk mengajarkan keyakinan mereka, seraya menambahkan bahwa polisi bertanggung jawab terkait aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

“Ya, kekerasan adalah tindakan kriminal. Kapan pun hal itu terjadi kepada siapa pun kita menyerahkan hal itu kepada pihak berwenang, yakni polisi,” kata Ahmad.

Sementara laporan menyatakan bahwa Ahmad telah menandatangani perjanjian dengan FPI cabang lokal selama kampanye gubernur, namun gubernur itu membantah keras klaim tersebut.

“Tidak ada perjanjian. Ada sejumlah anggota FPI yang mengunjungi saya, tapi saya menyambut mereka sama seperti tamu lain,” katanya.

Bahrul Hayat, Sekjen Kementerian Agama, sebelumnya mengatakan bahwa ia pikir bahwa itu adalah sebuah ide yang baik bagi pemerintah daerah untuk menandatangani perjanjian dengan FPI.

“Saya pikir jika pemerintah daerah menandatangani perjanjian dengan FPI, itu adalah baik, karena pemerintah harus menjaga posisi yang kuat pada peraturan tersebut. Saya melihat ini dengan cara yang positif. Anda tidak harus melihat hal ini dalam cara yang negatif,” katanya.

Sumber: the jakarta globe

Foto: kompas

  • andre

    Akh dasar politisi… dari Partai Kapal Selam pula…ndobos aja

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Wapres: Masih banyak pemimpin yang "jual murah" surga
  2. BNN targetkan rehabilitasi 4,2 juta pecandu narkotika
  3. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  4. Tiongkok bebaskan Uskup Yujiang setelah enam bulan ditahan
  5. Jutaan orang diharapkan akan menghormati relikwi Santo Fransiskus Xaverius
  6. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SIGNIS Asia
  7. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami 'niat baik' Paus Fransiskus
  8. Amnesty Internasional kritik UU Penodaan Agama di Indonesia
  9. Belajar Toleran seperti Warga Desa Boro
  10. Keluarga pasangan Kristen yang dibunuh di Pakistan takut akan keselamatan
  1. Paus bahas reformasi dengan para kepala departemen Vatikan
  2. Gereja Katolik Sri Lanka kecam penggunaan gambar Paus Fransiskus untuk kampanye pemilu
  3. Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan konflik TNI dan Polri
  4. KWI: Melarang nikah beda agama bentuk pelanggaran hak asasi
  5. BNN targetkan rehabilitasi 4,2 juta pecandu narkotika
  6. Kristen Montagnard mencari suaka di Kamboja
  7. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami ‘niat baik’ Paus Fransiskus
  8. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  9. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  10. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online