UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Aktivis HAM luncurkan situs untuk mengadvokasi tahanan politik Papua

18/04/2013

Aktivis HAM luncurkan situs untuk mengadvokasi tahanan politik Papua thumbnail

Tiga tahanan politik dari Wamena yang sedang berada di penjara Pulau Biak (papuansbehindbars.org)

 

Sebuah koalisi kelompok HAM meluncurkan situs untuk mendukung advokasi hak-hak para tahanan politik yang saat ini mendekam di sejumlah penjara di Papua.

Situs www.papuansbehindbars.org dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua, bekerja sama dengan sejumlah LSM di Jakarta dan internasional, termasuk Asian Human Rights Commission (AHRC), East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) dan West Papua Network (WPN).

”Situs ini merupakan media untuk menyampaikan keberadaan tapol, sejarah tapol-napol Papua, mereka yang disiksa, ditolak akses terhadap pendampingan hukum, dipaksa untuk mengaku, dan segala macam bentuk pelanggaran HAM lainnya”, kata Septer Manufandu, koordinator koalisi pada konferensi pers di kantor Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Abepura, Jayapura.

Menurut catatan mereka, sampai akhir Maret tahun ini setidaknya ada 40 tahanan politik di Papua, dimana 2 orang sudah divonis seumur hidup, yang lainnya divonis antara 3-20 tahun penjara, serta sebagian sedang dalam proses persidangan. Mereka umumnya ditangkap dengan tuduhan, antara lain, makar,  mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang sudah dilarang pemerintah dan terlibat dalam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aktivis di Papua kerap ditangkap dan ditahan, meskipun mereka sebenarnya terlibat dalam aksi damai. Banyak keluhan yang mencuat karena sebagian dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk serta tidak bisa mengakses pelayanan medis yang memadai.

Keberadaan para tahanan politik, kata Manufandu, tidaklah mesti diingkari seperti pernyataan Menkopolkam Indonesia, Djoko Suyanto bahwa yang ada dalam tahanan di Papua hanyalah para pelaku tindak pidana yang menjalani pembinaan.

Manufandu mengatakan, adalah juga penting untuk mengupayakan dihormatinya hak asasi para tahanan yang ditahan di berbagai tahanan polisi saat mereka menjalani penahanan, pemeriksaan atas dugaan pelanggaran makar, maupun mereka yang menjalani masa tahanan sebagai akibat dari putusan proses pengadilan kasus makar.

“Hal ini tak lain karena berbagai kisah pelanggaran HAM seperti penyiksaan, dan lain sebagainya, yang terjadi mulai dari masa penangkapan, pemeriksaan, hingga ketika mereka menjalani masa tahanan sebagai akibat putusan pengadilan atas kasus mereka”.

Pastor Timoteus Sefire OFM dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Fransiskan Papua menyambut baik peluncuran situs ini dan mengatakan, ini akan membawa masa depan yang lebih baik bagi tahanan politik.

“Ini merupakan sebuah terobosan baru untuk bisa membongkar ketidakadilan yang dialami oleh para tahanan di balik jeruji besi”, katanya.

Ia menambahakn, “Situs ini juga akan membuat msalah tahanan poltik di Papua bisa menjadi konsumsi masyarakat luas, baik nasional maupun internasional”.

Indonesia sudah mengesahkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, termasuk pula  pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment)  melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Namun, yang terjadi adalah seluruh kasus makar yang diproses lewat lembaga pengadilan Negara di Papua, sejak disahkannya kedua Kovenan tersebut di atas, tetap menggunakan KUHP Nomor 107 dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 yang jelas bernuansa pidana.

Karolus Kundal, Jayapura

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ribuan umat Katolik hadiri acara tahbisan Uskup Sintang
  2. Paus minta para imam agar selalu mau mendengar pengakuan
  3. Vatikan khawatir dengan aturan baru bagi gereja Cina
  4. Pemerintah China pasang CCTV di gereja untuk pantau umat
  5. Gereja dukung protes petani menentang pabrik semen
  6. Pendeta dipukuli, tokoh lintas agama kecam pemerintah Vietnam
  7. Aktivis HAM geram karena kaum minoritas hanya dapat ‘pekerjaan kotor
  8. Media Katolik rancang strategi menangkal berita palsu
  9. Uskup Filipina sambut baik rencana pemakzulan Presiden Duterte
  10. Gereja kecam diskriminasi yang menyebabkan mahasiswa bunuh diri
  1. industri malah sering bikin susah.. di Indonesia saat ini petani menolak dibangu...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 11:34:22
  2. alam yang subur, tanah pertanian, perkebunan sayang kalau digunakan untuk indust...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 08:57:04
  3. Tetap maju terus perjuangan hidup di planet ini penjara besar sudah terlepas mak...
    Said NIKODEMUS KOWIP on 2017-03-21 15:38:37
  4. Agak kecewa sih sebenarnya, tapi ya sudahlah apa boleh buat.tetep semangat aja b...
    Said Noendi on 2017-03-21 15:06:40
  5. memang dilema misa perkawinan dengan lagu2 berirama pop. di madah bakti dan puji...
    Said billy suandito on 2017-03-21 11:27:37
  6. profisiat untuk keuskupan agung semarang, yang telah mendapat Uskup Baru....
    Said rony on 2017-03-21 09:49:12
  7. KHususnya pekerja di Indonesia, bahwa Perusahaan adalah segalanya, pemerintah pu...
    Said anterajaya on 2017-03-17 08:49:31
  8. Salam...
    Said Victor WP on 2017-03-15 20:36:20
  9. Permohonan maaf secara terbuka kiranya dapat menggantikan rasa luka hati sekalig...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-14 11:12:34
  10. tetap semangat !!!...
    Said leo Agung Christanto on 2017-03-14 09:20:31
UCAN India Books Online