Indonesia memiliki banyak nilai toleransi yang berasal dari keragaman budaya. Bahkan, keragaman itu dinilai bisa menjadi contoh bagi negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang berani untuk dapat mengatasi isu-isu minoritas.
“Ketika minoritas diserang, ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sama seperti ketika rumah saya diserang dan saya harus melapor pada polisi, karena ini merupakan hak saya. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang berani untuk menyelesaikan masalah seperti ini,” kata Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Sig Traavik di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jakarta, Selasa (16/4), seperti dilansir shnews.com.
Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari jasa Nelson Mandela di Afrika Selatan dalam kasus Apartheid. Selain sebuah keberanian, pemimpin di sebuah negara juga harus bijaksana dalam menentukan pilihan.
Di Indonesia, dia menambahkan, sangat banyak nilai toleransi yang bisa disaksikan secara langsung. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya etnis, budaya, dan perbedaan agama. Semua itu bisa hidup dengan damai, bahkan Indonesia juga punya tradisi saling pengertian dan saling membantu.
Traavik pun mengatakan, membina toleransi bukanlah hal yang menyenangkan, bahkan dapat dikatakan sangat membosankan. Apalagi, media lebih berminat membuat artikel mengenai konflik dibandingkan toleransi.
Konflik dipandang media lebih menarik untuk diekspos. “Norwegia selalu dipandang oleh negara lain sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Namun, perjalanan Norwegia dalam membina toleransi beragama dan menjunjung tinggi HAM, membutuhkan proses yang panjang juga,” ujarnya.
Salah satu pengalaman yang bisa dibagi Norwegia kepada Indonesia adalah pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Traavik mengakui, perempuan telah menjadikan Norwegia menjadi negara yang kaya. Menurutnya, perempuan di Norwegia memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik. Negara itu juga memiliki taman kanak-kanak dan sekolah yang bagus.
Oleh karena itu, sejak kecil, anak-anak Norwegia sudah dididik mengenai nilai kemanusiaan yang baik. “Orang tua mereka juga tidak perlu khawatir ketika menyekolahkan anaknya di pagi hari, lalu mereka bekerja di siang hari dan menjemput anaknya di sore hari,” ucapnya.
Dia menambahkan, Norwegia juga tidak pernah ada kuota jumlah pejabat perempuan. Norwegia memandang perempuan memiliki keunggulan tersendiri dan mereka cukup berpengaruh pada ekonomi.
Terkait masalah penegakan hukum dan HAM, ia mengatakan bahwa polisi di sana tidak menggunakan kekerasan dalam bertugas menangani demonstrasi. Hal itu semata-mata merupakan upaya pemerintah dalam menyikapi dan menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berkembang di sana.