UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun

19/04/2013

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun thumbnail

 

Untuk menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia, pemerintah harus menaikkan target, serta konsisten menarik mereka dari pekerjaannya dan mengembalikan ke bangku sekolah. Paling tidak, pemerintah harus menargetkan sekitar 250.000 per tahun.

“Tentunya untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus menggelontorkan dana APBN plus APBD lebih banyak lagi. Minimal per tahun Rp 5 triliun, untuk mengembalikan 250.000 pekerja anak per tahun. Dana ini juga dialokasikan untuk pendamping anak, biaya sekolah, serta biaya hidup anak pekerja tersebut,” kata Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/4), seperti dilansir beritasatu.com.

Timboel mengatakan hal itu demi menanggapi target Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menarik 11.000 pekerja anak kembali ke sekolah di 21 provinsi, pada tahun ini.

Menurut Timboel, target Menakertrans itu patut diapresiasi, karena sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang sangat jelas melarang adanya pekerja anak, dan UU Perlindungan Anak yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur.

Faktanya, menurut Timboel, jumlah pekerja anak saat ini cukup besar. Data Understanding Children’s Work (UCW) 2012 menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak Indonesia berusia 7-14 adalah pekerja anak di bawah umur.

Sementara itu, hasil Survei Pekerja Anak Indonesia tahun 2009, kerja sama International Labour Organisation (ILO) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sedikitnya ada 4 juta dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Sebanyak 1,7 juta orang di antaranya bekerja 12 jam hingga 21 jam per minggu.

“Kehadiran pekerja anak di tempat kerja terkait erat dengan tingkat kemiskinan riil masyarakat Indonesia saat ini, di mana kondisi ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan anak dikorbankan untuk bekerja, guna menambah nafkah keluarga,” kata Timboel yang juga adalah Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).

Meski mengapresiasi, Timboel mengatakan bahwa target Menakertrans itu sekaligus menunjukkan pemerintah belum serius berusaha untuk menghapus pekerja anak ataupun mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Kenyataannya menurutnya, secara kuantitatif, bila dilihat dari jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke bangku sekolah tahun 2008 sampai 2012, baru mencapai sebanyak 21.963 anak, dengan tahun ini ditargetkan 11.000 anak.

Bila dibandingkan dengan data UCW, di mana mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi, jumlah target 11.000 pekerja anak yang akan ditarik itu masih sangat kecil. Bila rata-rata setahun hanya sekitar 11.000, maka menurut Timboel, pemerintah butuh 200 tahun untuk menghapus atau menarik pekerja anak tersebut, dengan asumsi jumlahnya tetap.

Di samping itu, guna menjamin kualitas penegakan hukum terhadap pekerja anak, maka Kemnakertrans menurutnya, harus pula menciptakan pengawas khusus untuk pekerja anak, sehingga lebih fokus bekerja untuk mencapai target. Pengawas tersebut juga harus disentralisasi dari Kemnakertrans.

Foto: Kompas

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  3. Tuntaskan Konflik Papua
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  6. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  7. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  8. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  9. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  10. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online