Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun

19/04/2013

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun thumbnail

 

Untuk menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia, pemerintah harus menaikkan target, serta konsisten menarik mereka dari pekerjaannya dan mengembalikan ke bangku sekolah. Paling tidak, pemerintah harus menargetkan sekitar 250.000 per tahun.

“Tentunya untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus menggelontorkan dana APBN plus APBD lebih banyak lagi. Minimal per tahun Rp 5 triliun, untuk mengembalikan 250.000 pekerja anak per tahun. Dana ini juga dialokasikan untuk pendamping anak, biaya sekolah, serta biaya hidup anak pekerja tersebut,” kata Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/4), seperti dilansir beritasatu.com.

Timboel mengatakan hal itu demi menanggapi target Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menarik 11.000 pekerja anak kembali ke sekolah di 21 provinsi, pada tahun ini.

Menurut Timboel, target Menakertrans itu patut diapresiasi, karena sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang sangat jelas melarang adanya pekerja anak, dan UU Perlindungan Anak yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur.

Faktanya, menurut Timboel, jumlah pekerja anak saat ini cukup besar. Data Understanding Children’s Work (UCW) 2012 menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak Indonesia berusia 7-14 adalah pekerja anak di bawah umur.

Sementara itu, hasil Survei Pekerja Anak Indonesia tahun 2009, kerja sama International Labour Organisation (ILO) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sedikitnya ada 4 juta dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Sebanyak 1,7 juta orang di antaranya bekerja 12 jam hingga 21 jam per minggu.

“Kehadiran pekerja anak di tempat kerja terkait erat dengan tingkat kemiskinan riil masyarakat Indonesia saat ini, di mana kondisi ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan anak dikorbankan untuk bekerja, guna menambah nafkah keluarga,” kata Timboel yang juga adalah Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).

Meski mengapresiasi, Timboel mengatakan bahwa target Menakertrans itu sekaligus menunjukkan pemerintah belum serius berusaha untuk menghapus pekerja anak ataupun mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Kenyataannya menurutnya, secara kuantitatif, bila dilihat dari jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke bangku sekolah tahun 2008 sampai 2012, baru mencapai sebanyak 21.963 anak, dengan tahun ini ditargetkan 11.000 anak.

Bila dibandingkan dengan data UCW, di mana mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi, jumlah target 11.000 pekerja anak yang akan ditarik itu masih sangat kecil. Bila rata-rata setahun hanya sekitar 11.000, maka menurut Timboel, pemerintah butuh 200 tahun untuk menghapus atau menarik pekerja anak tersebut, dengan asumsi jumlahnya tetap.

Di samping itu, guna menjamin kualitas penegakan hukum terhadap pekerja anak, maka Kemnakertrans menurutnya, harus pula menciptakan pengawas khusus untuk pekerja anak, sehingga lebih fokus bekerja untuk mencapai target. Pengawas tersebut juga harus disentralisasi dari Kemnakertrans.

Foto: Kompas




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  2. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  3. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  4. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  5. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  6. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  7. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  8. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  9. KPK tantang Gereja untuk audit keuangan
  10. Gereja Katolik dukung langkah KPK dalam kasus e-KTP
  1. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  2. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  3. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  4. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  5. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  6. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  7. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  8. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  9. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
  10. Setuju banget sebagai sebuah contoh tuk umat biar biar lebih transparan....
    Said Arnoldus Hamu on 2017-07-20 17:35:56
UCAN India Books Online