Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun

19/04/2013

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun thumbnail

 

Untuk menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia, pemerintah harus menaikkan target, serta konsisten menarik mereka dari pekerjaannya dan mengembalikan ke bangku sekolah. Paling tidak, pemerintah harus menargetkan sekitar 250.000 per tahun.

“Tentunya untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus menggelontorkan dana APBN plus APBD lebih banyak lagi. Minimal per tahun Rp 5 triliun, untuk mengembalikan 250.000 pekerja anak per tahun. Dana ini juga dialokasikan untuk pendamping anak, biaya sekolah, serta biaya hidup anak pekerja tersebut,” kata Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/4), seperti dilansir beritasatu.com.

Timboel mengatakan hal itu demi menanggapi target Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menarik 11.000 pekerja anak kembali ke sekolah di 21 provinsi, pada tahun ini.

Menurut Timboel, target Menakertrans itu patut diapresiasi, karena sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang sangat jelas melarang adanya pekerja anak, dan UU Perlindungan Anak yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur.

Faktanya, menurut Timboel, jumlah pekerja anak saat ini cukup besar. Data Understanding Children’s Work (UCW) 2012 menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak Indonesia berusia 7-14 adalah pekerja anak di bawah umur.

Sementara itu, hasil Survei Pekerja Anak Indonesia tahun 2009, kerja sama International Labour Organisation (ILO) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sedikitnya ada 4 juta dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Sebanyak 1,7 juta orang di antaranya bekerja 12 jam hingga 21 jam per minggu.

“Kehadiran pekerja anak di tempat kerja terkait erat dengan tingkat kemiskinan riil masyarakat Indonesia saat ini, di mana kondisi ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan anak dikorbankan untuk bekerja, guna menambah nafkah keluarga,” kata Timboel yang juga adalah Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).

Meski mengapresiasi, Timboel mengatakan bahwa target Menakertrans itu sekaligus menunjukkan pemerintah belum serius berusaha untuk menghapus pekerja anak ataupun mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Kenyataannya menurutnya, secara kuantitatif, bila dilihat dari jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke bangku sekolah tahun 2008 sampai 2012, baru mencapai sebanyak 21.963 anak, dengan tahun ini ditargetkan 11.000 anak.

Bila dibandingkan dengan data UCW, di mana mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi, jumlah target 11.000 pekerja anak yang akan ditarik itu masih sangat kecil. Bila rata-rata setahun hanya sekitar 11.000, maka menurut Timboel, pemerintah butuh 200 tahun untuk menghapus atau menarik pekerja anak tersebut, dengan asumsi jumlahnya tetap.

Di samping itu, guna menjamin kualitas penegakan hukum terhadap pekerja anak, maka Kemnakertrans menurutnya, harus pula menciptakan pengawas khusus untuk pekerja anak, sehingga lebih fokus bekerja untuk mencapai target. Pengawas tersebut juga harus disentralisasi dari Kemnakertrans.

Foto: Kompas




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Begini cara Arab Saudi mendanai Islam radikal di Bangladesh
  2. Serangan Marawi menimbulkan penganiayaan karena agama
  3. Mengkhawatirkan, satu dari dua anak India alami pelecehan seksual
  4. Pastor di Sikka mendukung upaya pelestarian mata air
  5. Renungan tentang Kenaikan Yesus -28 Mei 2017
  6. PP KIRA: Jangan terjebak paham radikal dan terorisme
  7. Aktivis keagamaan ini diusir dari Maumere, NTT
  8. Tuhan bukan panglima perang yang haus kemenangan, kata Paus
  9. Pernyataan sikap PGI terkait teror bom Kampung Melayu Jakarta
  10. Polisi menangkap perusak gereja Katolik di India
  1. Bahasa kotor, makian, hujatan, ujaran rasa kebencian ras, golongan, agama, dsb b...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 22:07:09
  2. Toleransi seharusnya bisa dilakukan & diterima oleh semua umat beragama di s...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 21:02:37
  3. Proud to read it. GBU Thanks....
    Said Alcino Fernandes Freitas Khan on 2017-05-26 11:10:32
  4. saya sangat mendukunng sekali. mohon supaya sesering mungkin harus cek ke kepoli...
    Said Alfons Liwun on 2017-05-24 10:42:17
  5. informasi ini sangat penting buat saya, mohon bantuannya bagaimana saya bisa mel...
    Said juanda sitohang on 2017-05-23 12:03:09
  6. Mas saya mohon bantuannya, nama saya kasihani halawa butuh dana buat berobat (op...
    Said kasihani halawa on 2017-05-18 09:38:21
  7. Pro ecclesia et patria. Selamat berjuang terus teman-temanku dengan baret merah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-18 09:38:12
  8. sudah cukup kalau mengutip motto Mgr. Soegiyopranoto..yang bukan baru untuk umat...
    Said Jenny Marisa on 2017-05-17 13:27:29
  9. mempertahankan hukum mati.. suatu kesombongan......
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:08:51
  10. ya itu namanya minoritas.....
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:06:47
UCAN India Books Online