UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun

19/04/2013

Pemerintah harus bisa sekolahkan lagi 250.000 pekerja anak tiap tahun thumbnail

 

Untuk menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia, pemerintah harus menaikkan target, serta konsisten menarik mereka dari pekerjaannya dan mengembalikan ke bangku sekolah. Paling tidak, pemerintah harus menargetkan sekitar 250.000 per tahun.

“Tentunya untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus menggelontorkan dana APBN plus APBD lebih banyak lagi. Minimal per tahun Rp 5 triliun, untuk mengembalikan 250.000 pekerja anak per tahun. Dana ini juga dialokasikan untuk pendamping anak, biaya sekolah, serta biaya hidup anak pekerja tersebut,” kata Timboel Siregar dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/4), seperti dilansir beritasatu.com.

Timboel mengatakan hal itu demi menanggapi target Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menarik 11.000 pekerja anak kembali ke sekolah di 21 provinsi, pada tahun ini.

Menurut Timboel, target Menakertrans itu patut diapresiasi, karena sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang sangat jelas melarang adanya pekerja anak, dan UU Perlindungan Anak yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur.

Faktanya, menurut Timboel, jumlah pekerja anak saat ini cukup besar. Data Understanding Children’s Work (UCW) 2012 menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak Indonesia berusia 7-14 adalah pekerja anak di bawah umur.

Sementara itu, hasil Survei Pekerja Anak Indonesia tahun 2009, kerja sama International Labour Organisation (ILO) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sedikitnya ada 4 juta dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Sebanyak 1,7 juta orang di antaranya bekerja 12 jam hingga 21 jam per minggu.

“Kehadiran pekerja anak di tempat kerja terkait erat dengan tingkat kemiskinan riil masyarakat Indonesia saat ini, di mana kondisi ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan anak dikorbankan untuk bekerja, guna menambah nafkah keluarga,” kata Timboel yang juga adalah Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).

Meski mengapresiasi, Timboel mengatakan bahwa target Menakertrans itu sekaligus menunjukkan pemerintah belum serius berusaha untuk menghapus pekerja anak ataupun mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Kenyataannya menurutnya, secara kuantitatif, bila dilihat dari jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke bangku sekolah tahun 2008 sampai 2012, baru mencapai sebanyak 21.963 anak, dengan tahun ini ditargetkan 11.000 anak.

Bila dibandingkan dengan data UCW, di mana mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi, jumlah target 11.000 pekerja anak yang akan ditarik itu masih sangat kecil. Bila rata-rata setahun hanya sekitar 11.000, maka menurut Timboel, pemerintah butuh 200 tahun untuk menghapus atau menarik pekerja anak tersebut, dengan asumsi jumlahnya tetap.

Di samping itu, guna menjamin kualitas penegakan hukum terhadap pekerja anak, maka Kemnakertrans menurutnya, harus pula menciptakan pengawas khusus untuk pekerja anak, sehingga lebih fokus bekerja untuk mencapai target. Pengawas tersebut juga harus disentralisasi dari Kemnakertrans.

Foto: Kompas

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Seorang calon imam dianiaya, seminari tinggi diserang
  2. Gereja minta Jokowi ungkap kelompok garis keras yang kacaukan Papua
  3. PID: Wadah pemuda lintas agama menyatukan perbedaan
  4. Empat orang Asia masuk Komisi Teologi Internasional
  5. Menag: Pemaksaan kehendak salahi etika Islam
  6. Ancaman ISIS membuat para uskup Filipina gugup
  7. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  8. Paus Fransiskus tunjuk lebih banyak perempuan untuk Komisi Teologi Internasional
  9. Egoisme agama muncul karena pendidikan tidak mengajarkan etika
  10. Universitas Yesuit di Asia-Pasifik bahas peran mereka dalam bidang keadilan sosial
  1. Universitas Yesuit di Asia-Pasifik bahas peran mereka dalam bidang keadilan sosial
  2. PID: Wadah pemuda lintas agama menyatukan perbedaan
  3. Kebebasan beragama dinilai jadi persoalan serius buat Jokowi
  4. Vatikan: Hari Komunikasi Sedunia 2015 fokus pada keluarga
  5. Qanun Jinayat disahkan, warga non Muslim cemas
  6. Paus Emeritus Benediktus XVI disebut kakek dari semua kakek
  7. Sambil berdemontrasi demi pro demokrasi, para mahasiswa Kristiani menyalurkan makanan
  8. Minoritas agama menuntut pemerintah bertindak tegas terkait kampanye kebencian
  9. Menerapkan Revolusi Mental
  10. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  1. Hendaknya banyak paroki di wilayah keuskupan-keuskupan meniru hal yang baik yang...
    Said pandenaker simanjuntak on 2014-09-23 09:39:00
  2. Tujuan Paus mungkin yang terpenting adalah bahwa orang tidak dijauhkan dari Sakr...
    Said on 2014-09-21 06:16:00
  3. Puji Tuhan, kalau ada titik terang dari Pak Mengeri Agama yang baru.. Terkabull...
    Said on 2014-09-19 11:42:00
  4. Mantap... hidup santo paulus... Dari muka semua guru, yg kukenal banget itu pak...
    Said Ria on 2014-09-17 22:11:00
  5. KWI sudah mengeluarkan pernyataan resmi menolak PP tersebut. Berarti Ibu Menteri...
    Said chris on 2014-09-13 19:50:00
  6. Bravo... sudah didaftar untuk hak paten? Mau dengar lebih lanjut kalau sudah ad...
    Said on 2014-09-12 07:20:00
  7. Hukuman pilihan...atau nilai emasnya itu... baru tahu ini.. Kalau diberi kesemp...
    Said on 2014-09-12 07:03:00
  8. K-13: guru yang sudah mendapat pelatihan pun msh tetap bingung. Sekarang buku pe...
    Said Lakestra on 2014-09-08 13:49:00
  9. apapun argumennya, masalah patung itu suda beda sejak dulu, tidak heran.......
    Said tri siwi ibar santoso on 2014-09-08 13:13:00
  10. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
UCAN India Books Online