WALHI gelar kampanye anti politikus perusak lingkungan hidup

22/04/2013

WALHI gelar kampanye anti politikus perusak lingkungan hidup thumbnail

 

Dalam rangka menyambut Hari Bumi, Senin, (22/4), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kampanye penolakan terhadap para politikus yang dianggap sebagai perusak lingkungan hidup agar mereka tidak menang lagi dalam Pemilihan Umum 2014.

Menurut Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, kampanye ini yang digelar di Surabaya ingin mengingatkan dan menyadarkan publik bahwa banyak politikus di parlemen saat ini yang tidak menunjukan keberpihakan dalam menjaga lingkungan hidup.

”Kami mengajak masyarakat untuk mempelajari track record mereka yang akan maju dalam Pemilu nanti. Mereka tidak boleh lagi menjadi wakil rakyat”, katanya kepada ucanews.com via telepon dari Surabaya.

Saat ini, WALHI sedang menyiapkan data tentang nama-nama politikus  yang terbukti terlibat dalam konflik lingkungan di Indonesia, dan diharapkan bisa dipublikasi dalam waktu dekat.

“Jika momentum menjelang Pemilu ini tidak diawasi, maka akan tetap banyak politikus perusak lingkungan yang duduk di kursi parlemen, apalagi mengingat sistem Pemilu yang masih  melanggengkan oligarki partai, transaksional, minimnya pengawasan publik dan sarat dengan politik uang”.

Tarigan mengatakan, saat ini sekitar 60 persen luas hutan sudah  dialokasikan untuk investasi ekplotatif, seperti pertambangan, juga untuk pembukaan areal perekebunan.

”Kami melihat, peran politikus sangat kuat dalam berbagai kasus. Ada yang terlibat sebagai pelaku perusak alam , misalnya sebagai pemilik perusahan pertambangan. Ada juga yang bermain lewat pengawasan yang lemah terhadap  kebijakan yang jelas-jelas merugikan alam”, katanya.

Selain itu, lanjutnya, kelemahan dukungan politikus terhadap lingkungan, tampak pada ketiadaan upaya membela aktivis lingkungan atau warga sipil yang menghadapi masalah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut data Walhi, saat ini terdapat  200 orang yang mengalami kriminalisasi dalam konflik sumber daya alam, termasuk Anwar Sadar, Direktusr Eksekutif  Walhi Sumatera Selatan yang kini ditahan dan sedang menejalani proses hukum karena dituduh merusak pagar kantor polisi dalam aksi unjuk rasa menentang perusahakn perkebunan akhir Januari lalu.

Menanggapi kampanye ini, Eva Sundari, Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, HAM dan keamanan mengatakan, dirinya mendukung upaya WALHI. Namun, kata dia, hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Mereka harus punya data yang accountable, apalagi bila nantinya menyebut nama politikus tertentu. Adalah hak mereka untuk menyampaikan kampanye seperti itu, tapi itu mesti didukung data-data, kata Sundari.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDI-P) ini mengingatkan, tidak semua anggota memang terlibat atau menjadi pelaku perusakan lingkungan.

“Saya melihat, masih banyak pihak yang terlibat eksploitasi lingkungan, namun memikirkan upaya untuk menjaga  pelestariannya. Tidak semua yang terlibat itu buruk”, katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Sumber: Activists use ritual to rail against ‘destructive’ politicians

 

One Comment on "WALHI gelar kampanye anti politikus perusak lingkungan hidup"

  1. franstantri dharma on Thu, 25th Apr 2013 10:53 am 

    Selalu dilematis antara kebutuhan akan uang, perumahan, keperluan industri dan penebangan pohon-pohon di segala lapisan masyarakat. Mulai dari ukuran tanah terkecil sampai yang raksasa. Siapa dapat menahannya? Sebuah kegagalan yang sudah terbayangkan….ada sebuah pesimisme.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online