UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi

24/04/2013

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi thumbnail

 

Penghapusan item “agama” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri tindakan diskrimanasi yang dialami kaum minoritas di negeri ini.
 
Demikian diungkapkan anggota MPR, Ian P Siagian saat sosialisasi empat Pilar Kebangsaaan di aula Sekolah Dharma Loka Pekanbaru, Senin (22/4).

Dia menyatakan, usulan penghapusan agama dalam KTP pernah diusulkan tetapi tidak diterima anggota DPR lainnya.

“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata anggota DPR dari PDIP ini kepada sinarharapan.com usai sosialisasi.

Salah satu alasan penolakannya adalah, jika terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal, orang tidak akan tahu proses pemakamannya memakai agama apa. “Alasan ini tak masuk akal. Database sang korban sudah ada di pihak polisi. Yang tak ada hanya di dalam KTP saja,” katanya.

Padahal, menurutnya, RUU yang diusulkan itu merupakan salah satu solusi menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Penghapusan agama dari KTP juga menguntungkan bagi pencari kerja.

Jika seseorang membuat lamaran, status keagamaannya tidak perlu direpotkan oleh pemilik perusahaan. “Makanya penghapusan item agama dari KTP itu bagi saya merupakan salah satu solusi untuk menghentikan semua bentuk diskrimasi di negeri ini,” katanya.

Terkait penghapusan kolom agama ini, hingga kini masih terus disuarakan berbagai pihak. Salah satunya disuarakan komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warga Baduy, dan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dalam aksinya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir tahun lalu, warga Baduy menginginkan kepercayaan yang dianutnya bisa masuk dalam kolom agama di KTP. Namun, keinginan itu ditolak Kemendagri.

Asal-usul pencantuman kolom agama dalam KTP didasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Disebutkan agama resmi di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, agama Konghucu diakui tapi hanya boleh dipraktikan internal dalam hubungan keluarga atau perorangan. Atas dasar ketentuan inilah, agama Konghucu tidak diperkenankan dimasukkan dalam kolom agama KTP.

Belakangan mulai menguat desakan perubahan terhadap dasar hukum yang menjadi landasan eksistensi agama resmi di Indonesia tersebut, karena dinilai diskriminatif terhadap agama lain seperti Konghucu.

Barulah pada masa pemerintahan Abrurrahman Wahid (Gus Dur) aturan hukum di atas dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Belakangan pemerintah memang melakukan revisi UU Kependudukan. Pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan UU Nomor 23 Tahun 2006. Aturan soal penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 61 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

 

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • franstantri dharma

    Ketika beragama menjadi relatif. Agama yang sesungguhnya adalah praktek iman sebagai anugerah dr. Tuhan. Tidak lagi menjadi agama keturunan. KTP adalah soal administrasi atau soal pelayanan masyarakat. Tak ada sangkut pautnya dengan iman.

  • spinner75

    aneh, sekedar pencantuman data dan keterangan saja kok jadi repot ya…benar-benar semakin aneh negara kita ini…mungkin karena terlalu banyak orang pintar…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Suwatan undang Paus Fransiskus ke Manado
  2. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  3. Kardinal Kriengsak: 'Sekularisme' merupakan wajah setan
  4. Pastor dikenal sebagai pejuang lingkungan tantang Bupati Rotok
  5. Imam Yesuit India yang diculik di Afghanistan telah dibebaskan
  6. Mengenal hukuman mati di Asia Tenggara
  7. Presiden FABC memberi penghormatan kepada 21 orang Kristen yang dipenggal sebagai martir
  8. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  9. Konferensi Waligereja Filipina serukan doa dalam menanggapi tuduhan kudeta
  10. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  1. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  4. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap perempuan
  5. Di Mindanao, anak-anak pengungsi menanggung beban konflik
  6. Kitab Suci dijadikan jantung kehidupan Gereja Cina
  7. Serangan anti-Kristen terus terjadi di India meskipun jaminan perdana menteri
  8. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  1. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  2. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  3. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  4. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  5. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  6. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  7. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
  8. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  9. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  10. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
UCAN India Books Online