UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi

24/04/2013

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi thumbnail

 

Penghapusan item “agama” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri tindakan diskrimanasi yang dialami kaum minoritas di negeri ini.
 
Demikian diungkapkan anggota MPR, Ian P Siagian saat sosialisasi empat Pilar Kebangsaaan di aula Sekolah Dharma Loka Pekanbaru, Senin (22/4).

Dia menyatakan, usulan penghapusan agama dalam KTP pernah diusulkan tetapi tidak diterima anggota DPR lainnya.

“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata anggota DPR dari PDIP ini kepada sinarharapan.com usai sosialisasi.

Salah satu alasan penolakannya adalah, jika terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal, orang tidak akan tahu proses pemakamannya memakai agama apa. “Alasan ini tak masuk akal. Database sang korban sudah ada di pihak polisi. Yang tak ada hanya di dalam KTP saja,” katanya.

Padahal, menurutnya, RUU yang diusulkan itu merupakan salah satu solusi menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Penghapusan agama dari KTP juga menguntungkan bagi pencari kerja.

Jika seseorang membuat lamaran, status keagamaannya tidak perlu direpotkan oleh pemilik perusahaan. “Makanya penghapusan item agama dari KTP itu bagi saya merupakan salah satu solusi untuk menghentikan semua bentuk diskrimasi di negeri ini,” katanya.

Terkait penghapusan kolom agama ini, hingga kini masih terus disuarakan berbagai pihak. Salah satunya disuarakan komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warga Baduy, dan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dalam aksinya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir tahun lalu, warga Baduy menginginkan kepercayaan yang dianutnya bisa masuk dalam kolom agama di KTP. Namun, keinginan itu ditolak Kemendagri.

Asal-usul pencantuman kolom agama dalam KTP didasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Disebutkan agama resmi di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, agama Konghucu diakui tapi hanya boleh dipraktikan internal dalam hubungan keluarga atau perorangan. Atas dasar ketentuan inilah, agama Konghucu tidak diperkenankan dimasukkan dalam kolom agama KTP.

Belakangan mulai menguat desakan perubahan terhadap dasar hukum yang menjadi landasan eksistensi agama resmi di Indonesia tersebut, karena dinilai diskriminatif terhadap agama lain seperti Konghucu.

Barulah pada masa pemerintahan Abrurrahman Wahid (Gus Dur) aturan hukum di atas dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Belakangan pemerintah memang melakukan revisi UU Kependudukan. Pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan UU Nomor 23 Tahun 2006. Aturan soal penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 61 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

 

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • franstantri dharma

    Ketika beragama menjadi relatif. Agama yang sesungguhnya adalah praktek iman sebagai anugerah dr. Tuhan. Tidak lagi menjadi agama keturunan. KTP adalah soal administrasi atau soal pelayanan masyarakat. Tak ada sangkut pautnya dengan iman.

  • spinner75

    aneh, sekedar pencantuman data dan keterangan saja kok jadi repot ya…benar-benar semakin aneh negara kita ini…mungkin karena terlalu banyak orang pintar…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. KWI: Hukum untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan
  2. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  3. Umat Kristiani India mengungkapkan keterkejutan terkait serangan gereja
  4. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  5. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  6. Politisi Hong Kong berkomentar 'rasis' terhadap PRT
  7. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  8. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  9. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  10. NIIS dan Janji Surga
  1. KWI: Hukum untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan
  2. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  3. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  4. Setelah Katolik Center, Maluku akan bangun Buddha dan Hindu Center
  5. Umat Katolik harus tanam pohon sebelum menerima Sakramen Baptis dan Sakramen Perkawinan
  6. Indahnya arsitektur berbagai rumah ibadah di Medan
  7. Penutupan sekolah yang dikelola Gereja di Bangladesh menimbulkan pertanyaan
  8. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  9. NIIS dan Janji Surga
  10. Gereja Armenia memberikan gelar orang kudus korban genosida
  1. Terlalu banyak TKI yang nasibnya dihukum mati. Apa gerangan yang mereka lakukan...
    Said on 2015-04-16 20:46:00
  2. Sepertinya orang "Rimba" Jambi tidak mempunyai nama lain? Tidak masuk sensus? T...
    Said on 2015-04-14 09:11:00
  3. Nasib mereka bergantung di benang sutra.. karena getolnya para jaksa penuntut......
    Said on 2015-04-11 09:21:00
  4. Menteri dalam kasus ini harus gebrak meja! Beliau terlalu manis.....
    Said on 2015-04-11 09:13:00
  5. Semoga bagi para pengungsi merasa terhibur dan perhatian dari Paus Fransiskus me...
    Said on 2015-04-09 06:01:00
  6. Kalau sampai pada vonis hukuman mati, diam saja ya, tidak perlu menentangnya....
    Said on 2015-04-03 08:59:00
  7. Apakah waktunya setiap perempuan membawa rotweiler kalau bepergian??...
    Said on 2015-04-03 08:55:00
  8. Terima kasih untuk bantuannya... semoga aman saja....
    Said on 2015-04-03 08:50:00
  9. Domba tidak bisa mengerti apa maunya serigala... Siapa menulis buku sejahat itu ...
    Said on 2015-04-03 08:43:00
  10. Yang tidak tertarik juga tidak akan membacanya.....
    Said on 2015-04-02 15:28:00
UCAN India Books Online