UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi

24/04/2013

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi thumbnail

 

Penghapusan item “agama” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri tindakan diskrimanasi yang dialami kaum minoritas di negeri ini.
 
Demikian diungkapkan anggota MPR, Ian P Siagian saat sosialisasi empat Pilar Kebangsaaan di aula Sekolah Dharma Loka Pekanbaru, Senin (22/4).

Dia menyatakan, usulan penghapusan agama dalam KTP pernah diusulkan tetapi tidak diterima anggota DPR lainnya.

“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata anggota DPR dari PDIP ini kepada sinarharapan.com usai sosialisasi.

Salah satu alasan penolakannya adalah, jika terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal, orang tidak akan tahu proses pemakamannya memakai agama apa. “Alasan ini tak masuk akal. Database sang korban sudah ada di pihak polisi. Yang tak ada hanya di dalam KTP saja,” katanya.

Padahal, menurutnya, RUU yang diusulkan itu merupakan salah satu solusi menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Penghapusan agama dari KTP juga menguntungkan bagi pencari kerja.

Jika seseorang membuat lamaran, status keagamaannya tidak perlu direpotkan oleh pemilik perusahaan. “Makanya penghapusan item agama dari KTP itu bagi saya merupakan salah satu solusi untuk menghentikan semua bentuk diskrimasi di negeri ini,” katanya.

Terkait penghapusan kolom agama ini, hingga kini masih terus disuarakan berbagai pihak. Salah satunya disuarakan komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warga Baduy, dan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dalam aksinya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir tahun lalu, warga Baduy menginginkan kepercayaan yang dianutnya bisa masuk dalam kolom agama di KTP. Namun, keinginan itu ditolak Kemendagri.

Asal-usul pencantuman kolom agama dalam KTP didasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Disebutkan agama resmi di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, agama Konghucu diakui tapi hanya boleh dipraktikan internal dalam hubungan keluarga atau perorangan. Atas dasar ketentuan inilah, agama Konghucu tidak diperkenankan dimasukkan dalam kolom agama KTP.

Belakangan mulai menguat desakan perubahan terhadap dasar hukum yang menjadi landasan eksistensi agama resmi di Indonesia tersebut, karena dinilai diskriminatif terhadap agama lain seperti Konghucu.

Barulah pada masa pemerintahan Abrurrahman Wahid (Gus Dur) aturan hukum di atas dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Belakangan pemerintah memang melakukan revisi UU Kependudukan. Pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan UU Nomor 23 Tahun 2006. Aturan soal penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 61 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

 

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • franstantri dharma

    Ketika beragama menjadi relatif. Agama yang sesungguhnya adalah praktek iman sebagai anugerah dr. Tuhan. Tidak lagi menjadi agama keturunan. KTP adalah soal administrasi atau soal pelayanan masyarakat. Tak ada sangkut pautnya dengan iman.

  • spinner75

    aneh, sekedar pencantuman data dan keterangan saja kok jadi repot ya…benar-benar semakin aneh negara kita ini…mungkin karena terlalu banyak orang pintar…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para uskup Pakistan himbau umat Kristiani merayakan Natal secara sederhana
  2. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  3. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  4. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  5. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  6. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  7. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  8. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  9. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  10. Pemuda-Pemudi Muslim meriahkan Christmas Carol di Ambon
  1. Para uskup Pakistan himbau umat Kristiani merayakan Natal secara sederhana
  2. Muhammadiyah tak haramkan Muslim ucapkan Natal
  3. Pemuda-Pemudi Muslim meriahkan Christmas Carol di Ambon
  4. Agama Sebagai Permainan Politik: Meningkatnya Intoleransi di Indonesia
  5. Umat Katolik di Tiongkok adakan Malam Kasih Natal
  6. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  7. Paus Fransiskus berperan penting dalam pemulihan hubungan AS-Kuba
  8. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  9. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  10. Analis: Indonesia perlu strategi baru untuk membendung ekstremisme Islam
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online