UCAN Indonesia Catholic Church News
ENRICH YOUR SPIRITUAL LIFE

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi

24/04/2013

Penghapusan agama di KTP solusi akhiri diskriminasi thumbnail

 

Penghapusan item “agama” di Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri tindakan diskrimanasi yang dialami kaum minoritas di negeri ini.
 
Demikian diungkapkan anggota MPR, Ian P Siagian saat sosialisasi empat Pilar Kebangsaaan di aula Sekolah Dharma Loka Pekanbaru, Senin (22/4).

Dia menyatakan, usulan penghapusan agama dalam KTP pernah diusulkan tetapi tidak diterima anggota DPR lainnya.

“Menghilangkan kolom agama di KTP adalah ide saya melalui Rancangan Undang-Undang, tapi tak masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Artinya kalau tak masuk di Prolegnas tidak akan dibahas dalam sidang,” kata anggota DPR dari PDIP ini kepada sinarharapan.com usai sosialisasi.

Salah satu alasan penolakannya adalah, jika terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal, orang tidak akan tahu proses pemakamannya memakai agama apa. “Alasan ini tak masuk akal. Database sang korban sudah ada di pihak polisi. Yang tak ada hanya di dalam KTP saja,” katanya.

Padahal, menurutnya, RUU yang diusulkan itu merupakan salah satu solusi menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Penghapusan agama dari KTP juga menguntungkan bagi pencari kerja.

Jika seseorang membuat lamaran, status keagamaannya tidak perlu direpotkan oleh pemilik perusahaan. “Makanya penghapusan item agama dari KTP itu bagi saya merupakan salah satu solusi untuk menghentikan semua bentuk diskrimasi di negeri ini,” katanya.

Terkait penghapusan kolom agama ini, hingga kini masih terus disuarakan berbagai pihak. Salah satunya disuarakan komunitas adat dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warga Baduy, dan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dalam aksinya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir tahun lalu, warga Baduy menginginkan kepercayaan yang dianutnya bisa masuk dalam kolom agama di KTP. Namun, keinginan itu ditolak Kemendagri.

Asal-usul pencantuman kolom agama dalam KTP didasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Disebutkan agama resmi di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, agama Konghucu diakui tapi hanya boleh dipraktikan internal dalam hubungan keluarga atau perorangan. Atas dasar ketentuan inilah, agama Konghucu tidak diperkenankan dimasukkan dalam kolom agama KTP.

Belakangan mulai menguat desakan perubahan terhadap dasar hukum yang menjadi landasan eksistensi agama resmi di Indonesia tersebut, karena dinilai diskriminatif terhadap agama lain seperti Konghucu.

Barulah pada masa pemerintahan Abrurrahman Wahid (Gus Dur) aturan hukum di atas dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Belakangan pemerintah memang melakukan revisi UU Kependudukan. Pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan UU Nomor 23 Tahun 2006. Aturan soal penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 61 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

 

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • bernardus wato ole

    Dirahapkan agama menjadi motivasi utama yang mendorong orang berbuat kasih, tapi sebaliknya di negeri ini, agama justeru mendorong orang bertindak diskriminatif. Contoh saja di kota Gorontalo, untuk catatan perkawinan bagi pasangan non muslim dikenakan biaya Rp 750ribu. Sementara semua orang tahu kalau pasangan muslim hanya Rp 30rbu.

  • franstantri dharma

    Ketika beragama menjadi relatif. Agama yang sesungguhnya adalah praktek iman sebagai anugerah dr. Tuhan. Tidak lagi menjadi agama keturunan. KTP adalah soal administrasi atau soal pelayanan masyarakat. Tak ada sangkut pautnya dengan iman.

  • spinner75

    aneh, sekedar pencantuman data dan keterangan saja kok jadi repot ya…benar-benar semakin aneh negara kita ini…mungkin karena terlalu banyak orang pintar…

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ancaman penggusuran dan penangkapan menghantui para pekerja teh
  2. Surat Gembala Prapaskah KAJ 2016: “KERAHIMAN ALLAH MEMERDEKAKAN”
  3. Renungan Minggu Biasa V/C bersama Pastor Bill Grimm
  4. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia akan perteguh NKRI
  5. Suku India di desa terpencil berjuang untuk fasilitas dasar
  6. Kardinal Hong Kong bela pesan Imlek Paus Fransiskus untuk Beijing
  7. Sri Lanka harus berkomitmen dengan resolusi PBB, kata aktivis
  8. Tokoh lintas iman dukung penguatan KPK
  9. Jalan menuju keadilan dan kesetaraan
  10. Para uskup Filipina desak umat Katolik untuk tidak memilih ‘orang jahat’
  1. Semoga segala berjalan baik tanpa halangan apapun......
    Said donotchangemyname on 2016-02-02 09:22:00
  2. Salam. Saya menyebarkan tulisan saya tentang penghapusan hukuman mati. Kita bang...
    Said anton bele on 2016-01-27 19:45:00
  3. Susah kalau alam tidak bersahabat.. Andaikan bisa menemukan beberapa sumber air ...
    Said donotchangemyname on 2016-01-22 14:35:00
  4. Mungkin Taliban tidak suka ada orang2 yang pandai.. agar merekalah menang antara...
    Said donotchangemyname on 2016-01-21 09:37:00
  5. Pasang petisi online saja di change.org atau kalau keluarga ybs punya teman medi...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:14:00
  6. Tindakan seperti inilah yang menjadi alasan saya tetap mendukung hukuman mati...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:11:00
  7. Semoga Misa di mall tdk terjadi di Indonesia. Ini bentuk sinkretisme dan peleceh...
    Said Tarcisius on 2016-01-16 07:59:00
  8. Dalang dan akar2nya yang tidak kelihatan.....
    Said donotchangemyname on 2016-01-16 07:59:00
  9. Apa boleh buat, bapak Kardinal sudah mengizinkan... Zaman boleh berubah, saya te...
    Said donotchangemyname on 2016-01-15 10:57:00
  10. Setidaknya artikel ini sedikit lebih objektif. Gafatar tidak seperti apa yg dibe...
    Said Dae Buton on 2016-01-15 00:05:00
UCAN India Books Online