Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar

24/04/2013

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar thumbnail

 
Menteri luar negeri Eropa setuju mencabut sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar pada Senin, meskipun kritikan muncul dari kelompok hak asasi manusia (HAM) akibat adanya bukti pelanggaran berat baru-baru ini terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan keputusan untuk melanjutkan semua perdagangan kecuali senjata, akan membantu transisi demokrasi di Myanmar.

“Orang-orang menginginkan demokrasi, perdamaian dan kemakmuran. Mereka layak mendapatkannya. Perjalanan mereka telah dimulai dan kami ingin menjadi bagian dari itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang selama bertahun-tahun telah mendesak masyarakat internasional untuk mengadili mantan rezim militer, bersama pemerintah menyambut keputusan Uni Eropa tersebut.

“Apakah pencabutan sanksi Uni Eropa muncul pada saat yang tepat atau tidak, apapun yang penting adalah membawa manfaat bagi negara kita,” kata Nyan Win, seorang pengacara dan juru bicara oposisi utama Liga Nasional untuk Demokrasi.

Namun, pengumuman itu tidak semua menyambutnya.

Burma Campaign UK mengatakan Myanmar telah gagal membebaskan semua tahanan politik, mengakhiri konflik etnis dan memperbaiki situasi minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, semua prasyarat yang ditetapkan Uni Eropa untuk mencabut sanksi tanpa batas.

Human Rights Watch (HRW) menyebut keputusan 27 menteri luar negeri Uni Eropa itu adalah “prematur.”

“Negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah yang telah mendorong kemajuan saat ini serta kemauan baik pemerintah Burma dan militer untuk menepati janji mereka untuk menjaga reformasi pada jalurnya,” kata Lotte Leicht, direktur HRW Uni Eropa.

Pada Senin, kelompok HAM berbasis di New York merilis sebuah laporan terkait pembersihan etnis Rohingya yang disebut pelanggaran HAM “paling sistematis” di Myanmar sejak awal proses reformasi saat ini.

Laporan ini mengidentifikasi empat kuburan massal di negara bagian Rakhine dimana puluhan jenazah warga Rohingya yang tewas selama kerusuhan sektarian berdarah pada Juni dan Oktober tahun lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam konflik itu.

Seorang juru bicara pemerintah membantah temuan HRW itu. Sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang didukung oleh pemerintah mempresentasikan laporannya sendiri kepada Presiden Thein Sein pada Senin.

Sebuah video yang diperoleh lembaga media internasional dan dirilis pada Senin menunjukkan kelambanan polisi dalam menghadapi serangan Buddha terhadap Muslim di kota Meikhtila, Myanmar tengah bulan lalu, telah menjadi lebih banyak tekanan kepada pemerintah.

Dalam adegan lain, polisi tidak melakukan apa-apa ketika massa Buddhis termasuk para biksu menyerang warga Muslim, menghancurkan properti mereka dan menjarah sebuah masjid.

“Pemerintah Burma belum mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terutama di daerah konflik dan daerah etnis,” kata Leicht.

Meskipun pemerintah telah menandatangani gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak etnis Myanmar, konflik sporadis di antara tentara dan pemberontak Kachin di Myanmar utara telah meningkat selama proses reformasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Khon Ja dari Jaringan Damai Kachin mengatakan bahwa ini adalah alasan lain mengapa Uni Eropa mencabut sanksi itu adalah prematur.

“Pencabutan sanksi mungkin baik untuk perekonomian,” katanya. “Tapi, keputusan Uni Eropa ini masih dipertanyakan karena para tahanan politik tetap berada di penjara dan pelanggaran HAM lainnya terus terjadi di Kachin dan bagian lain negara itu.”

Sumber: EU removes Myanmar sanctions

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Begini cara Arab Saudi mendanai Islam radikal di Bangladesh
  2. Serangan Marawi menimbulkan penganiayaan karena agama
  3. Mengkhawatirkan, satu dari dua anak India alami pelecehan seksual
  4. Pastor di Sikka mendukung upaya pelestarian mata air
  5. Renungan tentang Kenaikan Yesus -28 Mei 2017
  6. PP KIRA: Jangan terjebak paham radikal dan terorisme
  7. Aktivis keagamaan ini diusir dari Maumere, NTT
  8. Tuhan bukan panglima perang yang haus kemenangan, kata Paus
  9. Pernyataan sikap PGI terkait teror bom Kampung Melayu Jakarta
  10. Polisi menangkap perusak gereja Katolik di India
  1. Paham radikalisme sangat membahayakan bagi kaum minoritas dan tdk menutup kemung...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-30 01:41:03
  2. Bahasa kotor, makian, hujatan, ujaran rasa kebencian ras, golongan, agama, dsb b...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 22:07:09
  3. Toleransi seharusnya bisa dilakukan & diterima oleh semua umat beragama di s...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 21:02:37
  4. Proud to read it. GBU Thanks....
    Said Alcino Fernandes Freitas Khan on 2017-05-26 11:10:32
  5. saya sangat mendukunng sekali. mohon supaya sesering mungkin harus cek ke kepoli...
    Said Alfons Liwun on 2017-05-24 10:42:17
  6. informasi ini sangat penting buat saya, mohon bantuannya bagaimana saya bisa mel...
    Said juanda sitohang on 2017-05-23 12:03:09
  7. Mas saya mohon bantuannya, nama saya kasihani halawa butuh dana buat berobat (op...
    Said kasihani halawa on 2017-05-18 09:38:21
  8. Pro ecclesia et patria. Selamat berjuang terus teman-temanku dengan baret merah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-18 09:38:12
  9. sudah cukup kalau mengutip motto Mgr. Soegiyopranoto..yang bukan baru untuk umat...
    Said Jenny Marisa on 2017-05-17 13:27:29
  10. mempertahankan hukum mati.. suatu kesombongan......
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:08:51
UCAN India Books Online