Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar

24/04/2013

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar thumbnail

 
Menteri luar negeri Eropa setuju mencabut sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar pada Senin, meskipun kritikan muncul dari kelompok hak asasi manusia (HAM) akibat adanya bukti pelanggaran berat baru-baru ini terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan keputusan untuk melanjutkan semua perdagangan kecuali senjata, akan membantu transisi demokrasi di Myanmar.

“Orang-orang menginginkan demokrasi, perdamaian dan kemakmuran. Mereka layak mendapatkannya. Perjalanan mereka telah dimulai dan kami ingin menjadi bagian dari itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang selama bertahun-tahun telah mendesak masyarakat internasional untuk mengadili mantan rezim militer, bersama pemerintah menyambut keputusan Uni Eropa tersebut.

“Apakah pencabutan sanksi Uni Eropa muncul pada saat yang tepat atau tidak, apapun yang penting adalah membawa manfaat bagi negara kita,” kata Nyan Win, seorang pengacara dan juru bicara oposisi utama Liga Nasional untuk Demokrasi.

Namun, pengumuman itu tidak semua menyambutnya.

Burma Campaign UK mengatakan Myanmar telah gagal membebaskan semua tahanan politik, mengakhiri konflik etnis dan memperbaiki situasi minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, semua prasyarat yang ditetapkan Uni Eropa untuk mencabut sanksi tanpa batas.

Human Rights Watch (HRW) menyebut keputusan 27 menteri luar negeri Uni Eropa itu adalah “prematur.”

“Negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah yang telah mendorong kemajuan saat ini serta kemauan baik pemerintah Burma dan militer untuk menepati janji mereka untuk menjaga reformasi pada jalurnya,” kata Lotte Leicht, direktur HRW Uni Eropa.

Pada Senin, kelompok HAM berbasis di New York merilis sebuah laporan terkait pembersihan etnis Rohingya yang disebut pelanggaran HAM “paling sistematis” di Myanmar sejak awal proses reformasi saat ini.

Laporan ini mengidentifikasi empat kuburan massal di negara bagian Rakhine dimana puluhan jenazah warga Rohingya yang tewas selama kerusuhan sektarian berdarah pada Juni dan Oktober tahun lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam konflik itu.

Seorang juru bicara pemerintah membantah temuan HRW itu. Sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang didukung oleh pemerintah mempresentasikan laporannya sendiri kepada Presiden Thein Sein pada Senin.

Sebuah video yang diperoleh lembaga media internasional dan dirilis pada Senin menunjukkan kelambanan polisi dalam menghadapi serangan Buddha terhadap Muslim di kota Meikhtila, Myanmar tengah bulan lalu, telah menjadi lebih banyak tekanan kepada pemerintah.

Dalam adegan lain, polisi tidak melakukan apa-apa ketika massa Buddhis termasuk para biksu menyerang warga Muslim, menghancurkan properti mereka dan menjarah sebuah masjid.

“Pemerintah Burma belum mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terutama di daerah konflik dan daerah etnis,” kata Leicht.

Meskipun pemerintah telah menandatangani gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak etnis Myanmar, konflik sporadis di antara tentara dan pemberontak Kachin di Myanmar utara telah meningkat selama proses reformasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Khon Ja dari Jaringan Damai Kachin mengatakan bahwa ini adalah alasan lain mengapa Uni Eropa mencabut sanksi itu adalah prematur.

“Pencabutan sanksi mungkin baik untuk perekonomian,” katanya. “Tapi, keputusan Uni Eropa ini masih dipertanyakan karena para tahanan politik tetap berada di penjara dan pelanggaran HAM lainnya terus terjadi di Kachin dan bagian lain negara itu.”

Sumber: EU removes Myanmar sanctions

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online