UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar

24/04/2013

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar thumbnail

 
Menteri luar negeri Eropa setuju mencabut sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar pada Senin, meskipun kritikan muncul dari kelompok hak asasi manusia (HAM) akibat adanya bukti pelanggaran berat baru-baru ini terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan keputusan untuk melanjutkan semua perdagangan kecuali senjata, akan membantu transisi demokrasi di Myanmar.

“Orang-orang menginginkan demokrasi, perdamaian dan kemakmuran. Mereka layak mendapatkannya. Perjalanan mereka telah dimulai dan kami ingin menjadi bagian dari itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang selama bertahun-tahun telah mendesak masyarakat internasional untuk mengadili mantan rezim militer, bersama pemerintah menyambut keputusan Uni Eropa tersebut.

“Apakah pencabutan sanksi Uni Eropa muncul pada saat yang tepat atau tidak, apapun yang penting adalah membawa manfaat bagi negara kita,” kata Nyan Win, seorang pengacara dan juru bicara oposisi utama Liga Nasional untuk Demokrasi.

Namun, pengumuman itu tidak semua menyambutnya.

Burma Campaign UK mengatakan Myanmar telah gagal membebaskan semua tahanan politik, mengakhiri konflik etnis dan memperbaiki situasi minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, semua prasyarat yang ditetapkan Uni Eropa untuk mencabut sanksi tanpa batas.

Human Rights Watch (HRW) menyebut keputusan 27 menteri luar negeri Uni Eropa itu adalah “prematur.”

“Negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah yang telah mendorong kemajuan saat ini serta kemauan baik pemerintah Burma dan militer untuk menepati janji mereka untuk menjaga reformasi pada jalurnya,” kata Lotte Leicht, direktur HRW Uni Eropa.

Pada Senin, kelompok HAM berbasis di New York merilis sebuah laporan terkait pembersihan etnis Rohingya yang disebut pelanggaran HAM “paling sistematis” di Myanmar sejak awal proses reformasi saat ini.

Laporan ini mengidentifikasi empat kuburan massal di negara bagian Rakhine dimana puluhan jenazah warga Rohingya yang tewas selama kerusuhan sektarian berdarah pada Juni dan Oktober tahun lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam konflik itu.

Seorang juru bicara pemerintah membantah temuan HRW itu. Sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang didukung oleh pemerintah mempresentasikan laporannya sendiri kepada Presiden Thein Sein pada Senin.

Sebuah video yang diperoleh lembaga media internasional dan dirilis pada Senin menunjukkan kelambanan polisi dalam menghadapi serangan Buddha terhadap Muslim di kota Meikhtila, Myanmar tengah bulan lalu, telah menjadi lebih banyak tekanan kepada pemerintah.

Dalam adegan lain, polisi tidak melakukan apa-apa ketika massa Buddhis termasuk para biksu menyerang warga Muslim, menghancurkan properti mereka dan menjarah sebuah masjid.

“Pemerintah Burma belum mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terutama di daerah konflik dan daerah etnis,” kata Leicht.

Meskipun pemerintah telah menandatangani gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak etnis Myanmar, konflik sporadis di antara tentara dan pemberontak Kachin di Myanmar utara telah meningkat selama proses reformasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Khon Ja dari Jaringan Damai Kachin mengatakan bahwa ini adalah alasan lain mengapa Uni Eropa mencabut sanksi itu adalah prematur.

“Pencabutan sanksi mungkin baik untuk perekonomian,” katanya. “Tapi, keputusan Uni Eropa ini masih dipertanyakan karena para tahanan politik tetap berada di penjara dan pelanggaran HAM lainnya terus terjadi di Kachin dan bagian lain negara itu.”

Sumber: EU removes Myanmar sanctions

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus Fransiskus doakan korban gempa di Aceh
  2. Renungan Hari Minggu Adven III/A bersama Pastor Bill Grimm
  3. Presiden Jokowi: Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan
  4. Kongres Katolik yang dikelola negara Tiongkok dijadwalkan setelah Natal
  5. Rumah sakit Gereja berjuang mengatasi ketakutan warga tentang HIV
  6. Uskup tolak distribusi kondom di sekolah
  7. Organisasi mahasiswa lintas agama serukan kemajemukan NKRI
  8. Potret kehidupan dua pelajar SD di Indonesia
  9. Pemerintah Timor Leste dikritik ‘mengabaikan kaum difabel’
  10. KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati
  1. Merepotkan banyak pejabat... lain kali ditangani dan dilawan sendiri saja sebelu...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 10:20:27
  2. Setiap kali membaca ttg hukuman mati, ingat Mary Jane.. Untuk orang yang tidak b...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 09:33:17
  3. Aku ingin kuliah di Vietnam .aku tertarik dng negara itu .aktivitas ya tidak bed...
    Said Roby.chandra on 2016-12-06 23:11:33
  4. Alkitab bahasa kanayant...
    Said Dolina on 2016-12-04 20:38:14
  5. ternyata banyak pengikutnya tidak menemukan ketenangan batin.. tidak ada jaminan...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-30 10:02:53
  6. i Like,..it,.....
    Said Damianus Ahen on 2016-11-28 11:09:07
  7. Dimana toleransi beragama yg selalu di dengung dengungkan,,,...
    Said kamboti marassan salatiga on 2016-11-27 21:01:42
  8. Ada upaya uskup dan menteri yang Katolik.. ini cukup menjelaskan... Semoga napi ...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-23 10:02:16
  9. Terima kasih Pak Benyamin....
    Said cnindonewsletter on 2016-11-22 16:34:32
  10. Terima kasih. Saya senang dengan UCAN INDONESIA. syallom benyamin...
    Said Benyamin Mali on 2016-11-21 16:53:07
UCAN India Books Online