UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar

24/04/2013

Uni Eropa cabut sanksi terhadap Myanmar thumbnail

 
Menteri luar negeri Eropa setuju mencabut sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar pada Senin, meskipun kritikan muncul dari kelompok hak asasi manusia (HAM) akibat adanya bukti pelanggaran berat baru-baru ini terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan keputusan untuk melanjutkan semua perdagangan kecuali senjata, akan membantu transisi demokrasi di Myanmar.

“Orang-orang menginginkan demokrasi, perdamaian dan kemakmuran. Mereka layak mendapatkannya. Perjalanan mereka telah dimulai dan kami ingin menjadi bagian dari itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang selama bertahun-tahun telah mendesak masyarakat internasional untuk mengadili mantan rezim militer, bersama pemerintah menyambut keputusan Uni Eropa tersebut.

“Apakah pencabutan sanksi Uni Eropa muncul pada saat yang tepat atau tidak, apapun yang penting adalah membawa manfaat bagi negara kita,” kata Nyan Win, seorang pengacara dan juru bicara oposisi utama Liga Nasional untuk Demokrasi.

Namun, pengumuman itu tidak semua menyambutnya.

Burma Campaign UK mengatakan Myanmar telah gagal membebaskan semua tahanan politik, mengakhiri konflik etnis dan memperbaiki situasi minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, semua prasyarat yang ditetapkan Uni Eropa untuk mencabut sanksi tanpa batas.

Human Rights Watch (HRW) menyebut keputusan 27 menteri luar negeri Uni Eropa itu adalah “prematur.”

“Negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah yang telah mendorong kemajuan saat ini serta kemauan baik pemerintah Burma dan militer untuk menepati janji mereka untuk menjaga reformasi pada jalurnya,” kata Lotte Leicht, direktur HRW Uni Eropa.

Pada Senin, kelompok HAM berbasis di New York merilis sebuah laporan terkait pembersihan etnis Rohingya yang disebut pelanggaran HAM “paling sistematis” di Myanmar sejak awal proses reformasi saat ini.

Laporan ini mengidentifikasi empat kuburan massal di negara bagian Rakhine dimana puluhan jenazah warga Rohingya yang tewas selama kerusuhan sektarian berdarah pada Juni dan Oktober tahun lalu. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam konflik itu.

Seorang juru bicara pemerintah membantah temuan HRW itu. Sebuah komisi penyelidikan kerusuhan yang didukung oleh pemerintah mempresentasikan laporannya sendiri kepada Presiden Thein Sein pada Senin.

Sebuah video yang diperoleh lembaga media internasional dan dirilis pada Senin menunjukkan kelambanan polisi dalam menghadapi serangan Buddha terhadap Muslim di kota Meikhtila, Myanmar tengah bulan lalu, telah menjadi lebih banyak tekanan kepada pemerintah.

Dalam adegan lain, polisi tidak melakukan apa-apa ketika massa Buddhis termasuk para biksu menyerang warga Muslim, menghancurkan properti mereka dan menjarah sebuah masjid.

“Pemerintah Burma belum mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terutama di daerah konflik dan daerah etnis,” kata Leicht.

Meskipun pemerintah telah menandatangani gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak etnis Myanmar, konflik sporadis di antara tentara dan pemberontak Kachin di Myanmar utara telah meningkat selama proses reformasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Khon Ja dari Jaringan Damai Kachin mengatakan bahwa ini adalah alasan lain mengapa Uni Eropa mencabut sanksi itu adalah prematur.

“Pencabutan sanksi mungkin baik untuk perekonomian,” katanya. “Tapi, keputusan Uni Eropa ini masih dipertanyakan karena para tahanan politik tetap berada di penjara dan pelanggaran HAM lainnya terus terjadi di Kachin dan bagian lain negara itu.”

Sumber: EU removes Myanmar sanctions

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Meskipun kendala, delegasi OMK Tiongkok berusaha hadiri WYD
  2. Renungan Hari Minggu Biasa XVII/C bersama Pastor Bill Grimm
  3. Gereja Katolik Korea menentang sistem pertahanan rudal
  4. Media dapat tekanan terkait laporan hubungan Tiongkok-Vatikan
  5. Doa lintas agama diselenggarakan pada ‘Hari Martir’ di Myanmar
  6. Gereja, kelompok HAM salahkan Duterte terkait peningkatan pembunuhan
  7. Komnas HAM minta pemerintah respons putusan IPT soal kasus 1965
  8. Menangani Pelanggaran HAM di Papua
  9. OMK Filipina berjuang demi menghadiri WYD 2016 di Polandia
  10. Pejabat Salesian meragukan foto imam yang diculik di Yaman
  1. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  2. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  3. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  4. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  5. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  6. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  7. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
  8. Apa yang terjadi sudah tercatat dalam sejaran Tiongkok kan? Tidak dapat disembu...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-07 13:03:09
  9. Kagum bagi yang "diam diam, kerja banyak" daripada "ramai ramai demo,tak hasilka...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-06 15:15:38
  10. Melihat gundukan sampah di Bantargebang rasanya mau angkat tangan. Jutaan orang ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 20:20:38
UCAN India Books Online