UCAN Indonesia Catholic Church News
ENRICH YOUR SPIRITUAL LIFE

Jalan memerangi intoleransi

25/04/2013

Jalan memerangi intoleransi thumbnail

 

Berita tentang kasus-kasus yang dipicu oleh intoleransi, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, serangan terhadap penganut agama lain, ancaman, gangguan dan seterusnya masih selalu muncul di media.

Minggu, 22 April lalu, Gereja Katolik di Tambora, Jakarta Barat didemo sekelompok massa. Pemicunya, di dekat bangunan Gereja yang sudah lama berdiri, akan dibangun aula. Dikira akan didirikan bangunan Gereja, massa berdatangan dan menyampaikan aspirasi penolakan.

Sebelumnya, pada 21 Maret HKBP Setu di Bekasi dibongkar. Lalu, 3 Masjid Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat disegel beberapa Minggu lalu.

Sudah lebih dari 10 kali saya menyaksikan sendiri, ratusan jemaat  GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan belakangan HKBP Setu yang sejak Februari tahun lalu beribadah di bawah terik matahari di seberang Istana Presiden di Jakarta.

Sejumlah cara sudah dipraktekkan untuk mengetuk hati Presiden SBY, agar ia menghiraukan persoalan mereka, dan menuntut agar pemerintah lokal menaati hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat dari Mahkamah Agung (MA).

Pada Natal kali lalu, jemaat mengirim ribuan kartu pos untuk SBY. Pada perayaan Hari Raya Paskah, 31 Maret, mereka juga mengirimkan telur Paskah yang dibubuhi tulisan ungkapan isi hati mereka, agar segera bisa membangun gereja.

Terhadap peristiwa-peristiwa ini, respon pemerintah dingin, apatis.  Entah dengan cara apakah, Presiden akan berani mengambil sikap tegas. Ancaman terhadap keberagaman tak dianggap sebagai masalah serius.

Kaum minoritas tentu saja rindu Presiden cepat tanggap terhadap kasus-kasus intoleransi, sama halnya ketika ia merespon kisruh di tubuh Partai Demokrat beberapa waktu lalu, dimana ia masih sempat juga mengirim pesan meminta pengurus partainya mengendalikan situasi Demokrat, padahal saat itu ia sedang berziarah di Mekkah.

Komentar Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu lalu mempertegas cara pandang pemerintah kita terhadap masalah intoleransi.

Bukannya mencari solusi atas masalah, ia malah menyalahkan mereka yang berjuang atas nama konstitusi dan memuji umat agama tertentu, yang kata dia, tak mengajukan protes bila menghadapi masalah dalam hal pendirian rumah ibadah. “Berbeda dengan kaum Kristen yang berbicara kepada media”, katanya.

Baru-baru ini, Ahmad Heriawan, Gubernur di Jawa Barat –  provinsi yang menurut Setara Institute, Wahid Institute dan ELSAM menduduki rangking 1 dalam hak kasus pelanggaran kebebasan beragama – dengan enteng mengatakan, hanya ada sedikit intoleransi di sana.

Fakta-fakta ini sulit menghindarkan saya dari kesimpulan bahwa pemerintah kita tak akan pernah menganggap masalah intoleransi sebagai hal yang serius, luar biasa, dan karena itu membutuhkan respon segera.

Semua kasus yang kini terjadi, tentu saja bisa selesai bila hukum ditegakkan dan supremasi hukum benar-benar diakui oleh semua warga negara, tanpa kecuali.

Persoalan yang kini terjadi, sudah tak lagi sebatas masalah hukum. Konstitusi tidak lagi dijadikan sebagai panglima dalam memecahkan masalah-masalah yang ada.

Ada trend yang sebenarnya sudah lama juga dan terjadi di banyak tempat, dimana sikap pemerintah pada isu kebebasan beragama, sudah bergeser ke pertimbangan sejauhmana kami mendapat untung bila mengambil sikap tertentu. Tegasnya: berapa besar keuntungan politik bila kami mendukung perjuangan kaum minoritas. Demi pertimbangan politis, penghargaan atas konstitusi dikangkangi.

Apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi kondisi ini? Saya melihat, jalan yang mesti ditempuh, tidak boleh melulu lewat jalur hukum, karena toh, misalnya kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, keputusan MA saja bisa dilawan, dinjak-injak. Harus ada upaya lain.

Awal April ini, lebih dari 100 pendeta melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung MPR, meminta MPR untuk mengingatkan pemerintah yang sudah keliru arah. Meski mendapat jawab normatif dari Ketua MPR Taufik Kiemas, upaya tersebut patut diapresiasi.

Namun, itu tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Aksi itu harus dilihat sebagai awal, atau katakanlah, titik start untuk sebuah perjuangan yang lebih besar.

Masih dibutuhkan upaya lain untuk menegaskan sikap kita pada pemerintah. Konkretnya apa?

Pertama, Sudah saatnya lembaga-lembaga religius yang umatnya menjadi korban bersatu. Dalam pengamatan saya, belum ada gerakan bersama antarminoritas korban. Saya membayangkan, bila PGI, KWI, Jemaah Ahamidayah Indonesia, dan lain-alin bersatu dan  mengadakan aksi bersama, misalnya saja, menggelar konferensi besar-besaran, beraudiensi langsung dengan Presiden untuk menyampaikan tuntutan bahkan mosi tidak percaya atau juga bersama-sama turun ke jalan, mungkin akan lebih didengar. Kesan saya, selama ini perjuangan yang dilakukan masih parsial, sehingga tak begitu kuat untuk membuka mata dan telinga aparat pemerintah, termasuk presiden.

Kedua, momen menjelang Pemilihan Umum 2014 bisa dimanfaatkan oleh para tokoh agama untuk membuat kesepakatan atau MoU dengan calon-calon pemimpin pasca 2014, agar mereka berjanji menjamin kebebasan beragama. MoU itu harus ditandatangani di atas meterai serta memasukkan klausul yang menekankan komitmen mereka untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Kondisi saat ini harus dilawan dengan penguatan ikatan perjuangan antarminoritas yang tertindas. Hanya saja, apakah rasa senasib dan sepenanggungan, solidaritas antarsesama korban masih begitu kuat. Atau jangan-jangan, kelompok minoritas yang teraniaya dan selama ini tegas berjuang demi tegaknya konstitusi, tidak mendapat sokongan yang kuat baik dari internal organisasi maupun dari sesama minoritas?

Ryan Dagur, jurnalis ucanews.com

Bisa dihubungi via ryandagur@ucanews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan Minggu Biasa V/C bersama Pastor Bill Grimm
  2. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia akan perteguh NKRI
  3. Suku India di desa terpencil berjuang untuk fasilitas dasar
  4. Kardinal Hong Kong bela pesan Imlek Paus Fransiskus untuk Beijing
  5. Sri Lanka harus berkomitmen dengan resolusi PBB, kata aktivis
  6. Tokoh lintas iman dukung penguatan KPK
  7. Jalan menuju keadilan dan kesetaraan
  8. Para uskup Filipina desak umat Katolik untuk tidak memilih ‘orang jahat’
  9. Paus Fransiskus kirim pesan Imlek, memberikan pujian kepada Beijing
  10. Orang Kristen ditunjuk sebagai ketua majelis tinggi Myanmar
  1. Semoga segala berjalan baik tanpa halangan apapun......
    Said donotchangemyname on 2016-02-02 09:22:00
  2. Salam. Saya menyebarkan tulisan saya tentang penghapusan hukuman mati. Kita bang...
    Said anton bele on 2016-01-27 19:45:00
  3. Susah kalau alam tidak bersahabat.. Andaikan bisa menemukan beberapa sumber air ...
    Said donotchangemyname on 2016-01-22 14:35:00
  4. Mungkin Taliban tidak suka ada orang2 yang pandai.. agar merekalah menang antara...
    Said donotchangemyname on 2016-01-21 09:37:00
  5. Pasang petisi online saja di change.org atau kalau keluarga ybs punya teman medi...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:14:00
  6. Tindakan seperti inilah yang menjadi alasan saya tetap mendukung hukuman mati...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:11:00
  7. Semoga Misa di mall tdk terjadi di Indonesia. Ini bentuk sinkretisme dan peleceh...
    Said Tarcisius on 2016-01-16 07:59:00
  8. Dalang dan akar2nya yang tidak kelihatan.....
    Said donotchangemyname on 2016-01-16 07:59:00
  9. Apa boleh buat, bapak Kardinal sudah mengizinkan... Zaman boleh berubah, saya te...
    Said donotchangemyname on 2016-01-15 10:57:00
  10. Setidaknya artikel ini sedikit lebih objektif. Gafatar tidak seperti apa yg dibe...
    Said Dae Buton on 2016-01-15 00:05:00
UCAN India Books Online