UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Jalan memerangi intoleransi

25/04/2013

Jalan memerangi intoleransi thumbnail

 

Berita tentang kasus-kasus yang dipicu oleh intoleransi, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, serangan terhadap penganut agama lain, ancaman, gangguan dan seterusnya masih selalu muncul di media.

Minggu, 22 April lalu, Gereja Katolik di Tambora, Jakarta Barat didemo sekelompok massa. Pemicunya, di dekat bangunan Gereja yang sudah lama berdiri, akan dibangun aula. Dikira akan didirikan bangunan Gereja, massa berdatangan dan menyampaikan aspirasi penolakan.

Sebelumnya, pada 21 Maret HKBP Setu di Bekasi dibongkar. Lalu, 3 Masjid Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat disegel beberapa Minggu lalu.

Sudah lebih dari 10 kali saya menyaksikan sendiri, ratusan jemaat  GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan belakangan HKBP Setu yang sejak Februari tahun lalu beribadah di bawah terik matahari di seberang Istana Presiden di Jakarta.

Sejumlah cara sudah dipraktekkan untuk mengetuk hati Presiden SBY, agar ia menghiraukan persoalan mereka, dan menuntut agar pemerintah lokal menaati hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat dari Mahkamah Agung (MA).

Pada Natal kali lalu, jemaat mengirim ribuan kartu pos untuk SBY. Pada perayaan Hari Raya Paskah, 31 Maret, mereka juga mengirimkan telur Paskah yang dibubuhi tulisan ungkapan isi hati mereka, agar segera bisa membangun gereja.

Terhadap peristiwa-peristiwa ini, respon pemerintah dingin, apatis.  Entah dengan cara apakah, Presiden akan berani mengambil sikap tegas. Ancaman terhadap keberagaman tak dianggap sebagai masalah serius.

Kaum minoritas tentu saja rindu Presiden cepat tanggap terhadap kasus-kasus intoleransi, sama halnya ketika ia merespon kisruh di tubuh Partai Demokrat beberapa waktu lalu, dimana ia masih sempat juga mengirim pesan meminta pengurus partainya mengendalikan situasi Demokrat, padahal saat itu ia sedang berziarah di Mekkah.

Komentar Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu lalu mempertegas cara pandang pemerintah kita terhadap masalah intoleransi.

Bukannya mencari solusi atas masalah, ia malah menyalahkan mereka yang berjuang atas nama konstitusi dan memuji umat agama tertentu, yang kata dia, tak mengajukan protes bila menghadapi masalah dalam hal pendirian rumah ibadah. “Berbeda dengan kaum Kristen yang berbicara kepada media”, katanya.

Baru-baru ini, Ahmad Heriawan, Gubernur di Jawa Barat -  provinsi yang menurut Setara Institute, Wahid Institute dan ELSAM menduduki rangking 1 dalam hak kasus pelanggaran kebebasan beragama – dengan enteng mengatakan, hanya ada sedikit intoleransi di sana.

Fakta-fakta ini sulit menghindarkan saya dari kesimpulan bahwa pemerintah kita tak akan pernah menganggap masalah intoleransi sebagai hal yang serius, luar biasa, dan karena itu membutuhkan respon segera.

Semua kasus yang kini terjadi, tentu saja bisa selesai bila hukum ditegakkan dan supremasi hukum benar-benar diakui oleh semua warga negara, tanpa kecuali.

Persoalan yang kini terjadi, sudah tak lagi sebatas masalah hukum. Konstitusi tidak lagi dijadikan sebagai panglima dalam memecahkan masalah-masalah yang ada.

Ada trend yang sebenarnya sudah lama juga dan terjadi di banyak tempat, dimana sikap pemerintah pada isu kebebasan beragama, sudah bergeser ke pertimbangan sejauhmana kami mendapat untung bila mengambil sikap tertentu. Tegasnya: berapa besar keuntungan politik bila kami mendukung perjuangan kaum minoritas. Demi pertimbangan politis, penghargaan atas konstitusi dikangkangi.

Apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi kondisi ini? Saya melihat, jalan yang mesti ditempuh, tidak boleh melulu lewat jalur hukum, karena toh, misalnya kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, keputusan MA saja bisa dilawan, dinjak-injak. Harus ada upaya lain.

Awal April ini, lebih dari 100 pendeta melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung MPR, meminta MPR untuk mengingatkan pemerintah yang sudah keliru arah. Meski mendapat jawab normatif dari Ketua MPR Taufik Kiemas, upaya tersebut patut diapresiasi.

Namun, itu tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Aksi itu harus dilihat sebagai awal, atau katakanlah, titik start untuk sebuah perjuangan yang lebih besar.

Masih dibutuhkan upaya lain untuk menegaskan sikap kita pada pemerintah. Konkretnya apa?

Pertama, Sudah saatnya lembaga-lembaga religius yang umatnya menjadi korban bersatu. Dalam pengamatan saya, belum ada gerakan bersama antarminoritas korban. Saya membayangkan, bila PGI, KWI, Jemaah Ahamidayah Indonesia, dan lain-alin bersatu dan  mengadakan aksi bersama, misalnya saja, menggelar konferensi besar-besaran, beraudiensi langsung dengan Presiden untuk menyampaikan tuntutan bahkan mosi tidak percaya atau juga bersama-sama turun ke jalan, mungkin akan lebih didengar. Kesan saya, selama ini perjuangan yang dilakukan masih parsial, sehingga tak begitu kuat untuk membuka mata dan telinga aparat pemerintah, termasuk presiden.

Kedua, momen menjelang Pemilihan Umum 2014 bisa dimanfaatkan oleh para tokoh agama untuk membuat kesepakatan atau MoU dengan calon-calon pemimpin pasca 2014, agar mereka berjanji menjamin kebebasan beragama. MoU itu harus ditandatangani di atas meterai serta memasukkan klausul yang menekankan komitmen mereka untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Kondisi saat ini harus dilawan dengan penguatan ikatan perjuangan antarminoritas yang tertindas. Hanya saja, apakah rasa senasib dan sepenanggungan, solidaritas antarsesama korban masih begitu kuat. Atau jangan-jangan, kelompok minoritas yang teraniaya dan selama ini tegas berjuang demi tegaknya konstitusi, tidak mendapat sokongan yang kuat baik dari internal organisasi maupun dari sesama minoritas?

Ryan Dagur, jurnalis ucanews.com

Bisa dihubungi via ryandagur@ucanews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  2. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  3. Anggota Kongres AS: Ada 'jurang besar' di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  4. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  5. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  6. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  7. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  8. Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla dilarang masuk Malaysia
  9. Pastor, suster gelar unjuk rasa di Komnas HAM desak pencabutan izin tambang
  10. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  1. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  2. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  3. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  4. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  5. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  6. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  7. Anggota Kongres AS: Ada ‘jurang besar’ di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  8. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  9. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  10. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online