UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Jalan memerangi intoleransi

25/04/2013

Jalan memerangi intoleransi thumbnail

 

Berita tentang kasus-kasus yang dipicu oleh intoleransi, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, serangan terhadap penganut agama lain, ancaman, gangguan dan seterusnya masih selalu muncul di media.

Minggu, 22 April lalu, Gereja Katolik di Tambora, Jakarta Barat didemo sekelompok massa. Pemicunya, di dekat bangunan Gereja yang sudah lama berdiri, akan dibangun aula. Dikira akan didirikan bangunan Gereja, massa berdatangan dan menyampaikan aspirasi penolakan.

Sebelumnya, pada 21 Maret HKBP Setu di Bekasi dibongkar. Lalu, 3 Masjid Ahmadiyah di Cianjur, Jawa Barat disegel beberapa Minggu lalu.

Sudah lebih dari 10 kali saya menyaksikan sendiri, ratusan jemaat  GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan belakangan HKBP Setu yang sejak Februari tahun lalu beribadah di bawah terik matahari di seberang Istana Presiden di Jakarta.

Sejumlah cara sudah dipraktekkan untuk mengetuk hati Presiden SBY, agar ia menghiraukan persoalan mereka, dan menuntut agar pemerintah lokal menaati hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat dari Mahkamah Agung (MA).

Pada Natal kali lalu, jemaat mengirim ribuan kartu pos untuk SBY. Pada perayaan Hari Raya Paskah, 31 Maret, mereka juga mengirimkan telur Paskah yang dibubuhi tulisan ungkapan isi hati mereka, agar segera bisa membangun gereja.

Terhadap peristiwa-peristiwa ini, respon pemerintah dingin, apatis.  Entah dengan cara apakah, Presiden akan berani mengambil sikap tegas. Ancaman terhadap keberagaman tak dianggap sebagai masalah serius.

Kaum minoritas tentu saja rindu Presiden cepat tanggap terhadap kasus-kasus intoleransi, sama halnya ketika ia merespon kisruh di tubuh Partai Demokrat beberapa waktu lalu, dimana ia masih sempat juga mengirim pesan meminta pengurus partainya mengendalikan situasi Demokrat, padahal saat itu ia sedang berziarah di Mekkah.

Komentar Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu lalu mempertegas cara pandang pemerintah kita terhadap masalah intoleransi.

Bukannya mencari solusi atas masalah, ia malah menyalahkan mereka yang berjuang atas nama konstitusi dan memuji umat agama tertentu, yang kata dia, tak mengajukan protes bila menghadapi masalah dalam hal pendirian rumah ibadah. “Berbeda dengan kaum Kristen yang berbicara kepada media”, katanya.

Baru-baru ini, Ahmad Heriawan, Gubernur di Jawa Barat -  provinsi yang menurut Setara Institute, Wahid Institute dan ELSAM menduduki rangking 1 dalam hak kasus pelanggaran kebebasan beragama – dengan enteng mengatakan, hanya ada sedikit intoleransi di sana.

Fakta-fakta ini sulit menghindarkan saya dari kesimpulan bahwa pemerintah kita tak akan pernah menganggap masalah intoleransi sebagai hal yang serius, luar biasa, dan karena itu membutuhkan respon segera.

Semua kasus yang kini terjadi, tentu saja bisa selesai bila hukum ditegakkan dan supremasi hukum benar-benar diakui oleh semua warga negara, tanpa kecuali.

Persoalan yang kini terjadi, sudah tak lagi sebatas masalah hukum. Konstitusi tidak lagi dijadikan sebagai panglima dalam memecahkan masalah-masalah yang ada.

Ada trend yang sebenarnya sudah lama juga dan terjadi di banyak tempat, dimana sikap pemerintah pada isu kebebasan beragama, sudah bergeser ke pertimbangan sejauhmana kami mendapat untung bila mengambil sikap tertentu. Tegasnya: berapa besar keuntungan politik bila kami mendukung perjuangan kaum minoritas. Demi pertimbangan politis, penghargaan atas konstitusi dikangkangi.

Apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi kondisi ini? Saya melihat, jalan yang mesti ditempuh, tidak boleh melulu lewat jalur hukum, karena toh, misalnya kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, keputusan MA saja bisa dilawan, dinjak-injak. Harus ada upaya lain.

Awal April ini, lebih dari 100 pendeta melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung MPR, meminta MPR untuk mengingatkan pemerintah yang sudah keliru arah. Meski mendapat jawab normatif dari Ketua MPR Taufik Kiemas, upaya tersebut patut diapresiasi.

Namun, itu tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Aksi itu harus dilihat sebagai awal, atau katakanlah, titik start untuk sebuah perjuangan yang lebih besar.

Masih dibutuhkan upaya lain untuk menegaskan sikap kita pada pemerintah. Konkretnya apa?

Pertama, Sudah saatnya lembaga-lembaga religius yang umatnya menjadi korban bersatu. Dalam pengamatan saya, belum ada gerakan bersama antarminoritas korban. Saya membayangkan, bila PGI, KWI, Jemaah Ahamidayah Indonesia, dan lain-alin bersatu dan  mengadakan aksi bersama, misalnya saja, menggelar konferensi besar-besaran, beraudiensi langsung dengan Presiden untuk menyampaikan tuntutan bahkan mosi tidak percaya atau juga bersama-sama turun ke jalan, mungkin akan lebih didengar. Kesan saya, selama ini perjuangan yang dilakukan masih parsial, sehingga tak begitu kuat untuk membuka mata dan telinga aparat pemerintah, termasuk presiden.

Kedua, momen menjelang Pemilihan Umum 2014 bisa dimanfaatkan oleh para tokoh agama untuk membuat kesepakatan atau MoU dengan calon-calon pemimpin pasca 2014, agar mereka berjanji menjamin kebebasan beragama. MoU itu harus ditandatangani di atas meterai serta memasukkan klausul yang menekankan komitmen mereka untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Kondisi saat ini harus dilawan dengan penguatan ikatan perjuangan antarminoritas yang tertindas. Hanya saja, apakah rasa senasib dan sepenanggungan, solidaritas antarsesama korban masih begitu kuat. Atau jangan-jangan, kelompok minoritas yang teraniaya dan selama ini tegas berjuang demi tegaknya konstitusi, tidak mendapat sokongan yang kuat baik dari internal organisasi maupun dari sesama minoritas?

Ryan Dagur, jurnalis ucanews.com

Bisa dihubungi via ryandagur@ucanews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Warga Tionghoa gelar pawai lilin kenang 10 tahun gempa di Nias
  2. Musdah Mulia: Radikalisme di Indonesia dibiayai APBN
  3. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  4. Para pengungsi kecam rencana Kamboja terkait pemukiman kembali
  5. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  6. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  7. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  8. Survei Setara: Satu dari 14 siswa SMA setuju ISIS
  9. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  10. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  1. Survei Setara: Satu dari 14 siswa SMA setuju ISIS
  2. Cegah radikalisme sejak rekrutmen guru
  3. Warga Tionghoa gelar pawai lilin kenang 10 tahun gempa di Nias
  4. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  5. Malaysia memperkenalkan RUU Anti-Terorisme terkait pendukung ISIS
  6. Para pengungsi kecam rencana Kamboja terkait pemukiman kembali
  7. Paus Fransiskus akan hadiri Kongres Amerika Serikat
  8. Minggu Palma, Paus mengajak umat bersikap ‘rendah hati’
  9. Umat Katolik merayakan Minggu Palma dengan hikmat dan meriah
  10. Paus Fransiskus menyalami tunawisma saat kunjungan ke Kapel Sistina
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online