Parpol dan tokoh bangsa harus waspadai intoleransi beragama

28/04/2013

Parpol dan tokoh bangsa harus waspadai intoleransi beragama thumbnail

Eva Kusuma Sundari

 

Ada harapan besar intoleransi beragama tidak sampai terjadi di ndonesia.Komitmen politik para pemimpin dan tokoh bangsa ditagih untuk menjamin persatuan agar keutuhan bangsa tetap terjaga.

Demikian benang merah dalam diskusi bertajuk “Tinjauan Kritis Membangun Masa Depan Bersama Bagi Keutuhan, Keadilan dan Kemanusiaan”, di Gedung Joeang, Jakarta, Sabtu (27/4) seperti dilansir beritasatu.com.

Diskusi ini diselenggarakan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dalam rangka perayaan HUT ke-51 GAMKI.

Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan mantan Sesmenko Polhukam Letjen (Purn) Hotmangaradja Panjaitan.

Melani mengatakan, untuk menjaga keutuhan beragama diperlukan dialog lintas agama. “Memang di beberapa tempat masih harus dilakukan dialog. Saya terharu karena pelaksanaan MTQ di Maluku beberapa waktu lalu panitianya dari lintas agama. Bahkan para pendeta membuka pintu rumah mereka untuk peserta MTQ,” papar Melani.

Menurut Melani, ancaman kerukunan beragama dan nasionalisme yang merosot menjadi pemicu bagi Pimpinan MPR untuk terus mensosialisasikan empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR tidak puas hanya sekedar bertugas memperkenalkan perubahan amandemen UUD 45.

“Saya melihat dan merasakan nasionalisme berkurang. Kemarin anak SD datang ke MPR, ada murid yang tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini memprihatinkan sekali. Saya pun mengingatkan guru atas hal ini,” katanya.

Dia juga menyoroti kecintaan menggunakan bahasa Indonesia yang memudar di dunia pendidikan, apalagi sekolah internasional yang lebih mengutamakan bahasa Inggris.

“Padahal persoalannya bagaimana mereka bisa cinta Indonesia kalau mereka lebih peduli bahasa Inggris. Makanya kita giat mengampanyekan gerakan 4 Pilar,” ucapnya.

Politisi Demokrat ini bersyukur Pancasila kembali masuk dalam kurikulum pendidikan. “Presiden Barack Obama saja mengutip Pancasila saat berpidato di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu apakah kita mau melupakan nilai-nilai Pancasila,” ujar Melani.

Sementara politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari menyebutkan, saat ini ada trend tekanan kebebasan beragama yang seharusnya diselesaikan dan tidak dibiarkan begitu saja. Sebab, hal itu merupakan persoalan serius.

“Dalam lima tahun terakhir ini di forum internasional ada pembahasan dan harapan kepada Pemerintah Indonesia agar negara hadir dan memastikan kebebasan beragama. Saat ini, intoleransi ancaman sehari-hari. Ada kelompok kecil yang sistematis dan radikal,” ujarnya.

Intoleransi kata dia, terjadi karena kepimpinanan yang lemah. Disisi lain ketegasan hukum belum ada.

Eva menyampaikan pengalaman yang ditemuinya saat mengujungi pameran buku baru-baru ini. Dia menyimpulkan buku-buku radikal mendominasi daripada buku-buku yang mencerdaskan pembaca.

“Kita butuh komitmen politik yang tegas tidak hanya sekedar komitmen moral. Kita butuh para tokoh untuk bicara tegas dan tidak sekadar yang bernada normatif,” ujarnya.

Melihat level demokrasi masih menuju substansi, Eva meminta program empat Pilar berbangsa dan bernegara lebih dimaksimalkan tidak hanya di level eksekutif dan legsilatif tapi juga dalam berbagai struktur negara lainnya. “Partai politik pun diharapkan lebih serius mengimplementasikan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena menyampaikan harapan agar negara yang dibangun oleh para founding fathers ini terus berjalan on the right track.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online