UCAN Indonesia Catholic Church News
ENRICH YOUR SPIRITUAL LIFE

50 tahun Papua: Kenapa pusat takut berdialog dengan rakyat Papua?

30/04/2013

50 tahun Papua: Kenapa pusat takut berdialog dengan rakyat Papua? thumbnail

 

Lima puluh tahun Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lima puluh tahun pula rakyat Papua terus menderita. Berbagai kebijakan pusat tidak sampai ke daerah, dan permintaan dialog pun tidak pernah ditanggapi pemerintah pusat. 

“Kami tidak mengerti, kenapa pemerintah pusat takut melakukan dialog dengan rakyat Papua? Ada apa?” tanya  Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie dalam diskusi di Press Room DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan,  masalah Papua harus diselesaikan dengan dialog. Tapi, yang menjadi pertanyaan selama ini kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah mau berdialog dengan rakyat Papua?

Padahal, melalui dialog itulah segala masalah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan dialog, Presiden SBY juga bisa langsung mengonfirmasi ke warga Papua, apakah pembangunan yang direncanakan melalui otonomi khusus (Otsus) dengan anggaran puluhan triliun rupiah selama ini, sudah berjalan sesuai program pemerintah  

“Jadi, Pak SBY tidak perlu khawatir mereka akan meminta merdeka, dan itu tak akan pernah terjadi. Kami setia pada NKRI,” tegas Jimmy.

Kini, 50 tahun Papua masuk NKRI. Rakyat  Papua pun minta pelurusan sejarah. Itu terpaksa dilakukan karena pusat tidak pernah mau berdialog dengan rakyat Papua.

Pelurusan sejarah Papua atau menurut bahasa UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi  Khsusus (Otsus) Papua  Pasal 46 Ayat 2 adalah Klarifikasi Sejarah Papua, harus menjadi salah satu agenda penting yang akan disepakati dalam  penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia nantinya. 

“Berkenaan dengan akan diselenggarakannya peringatan 50 tahun integrasi Papua ke NKRI pada 1 Mei 2013 mendatang, maka rakyat Papua akan mendesak Pemerintah Indonesia untuk duduk bersama secara damai dan bersahabat, saling terbuka dalam membicarakan soal pelurusan Sejarah Papua itu sendiri,” kata Yan Christian Warinussy, peraih pengharagaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005  di Canada, kepada Suara Pembaruan, Senin (29/4).

Menurut Yan, mungkin sangat baik jika segera mulai dipikirkan tentang pentingnya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai langkah awal menurut amanat UU Otsus Papua untuk mewujudkan langkah Pelurusan Sejarah Papua itu sendiri.  

“Dengan demikian, jika ada yang menyatakan bahwa tidak perlu melakukan pembicaraan tentang pelurusan sejarah Papua dalam konteks membangun kedamaian di Tanah Papua, maka sikap dan tindakan tersebut adalah inkonstitusional dan dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008,” kata ujarnya.

Tiga jalur solusi

Yan lebih jauh mengatakan, penyelesaian  masalah Papua dapat ditempuh melalui  tiga jalur yaitu  politik melalui upaya diplomasi internasonal,  jalur rekonsiliasi melalui dialog atau perundingan damai, dan jalur hukum.  

Jalur politik, kata dia, telah dilakukan sejak penyelenggaraan Kongres Papua II  pada 21 Mei  – 4 Juni 2000, dengan ditetapkannya agenda politik yang didahului dengan pembentukan Presidium Dewan Papua [PDP], sebagai penyelenggara mandat perjuangan politik rakyat Papua.

Selanjutnya jalur rekonsiliasi telah pula ditetapkan dengan menetapkan dialog damai dengan pemerintah Indonesia sebagai pilihan pertama dalam menjalani langkah penyelesaian persoalan Papua.  

“Sedangkan jalur hukum dapat ditempuh dengan menggunakan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua sebagai warga negara Indonesia (WNI) dengan mempersoalkan setiap aturan perundangan setingkat undang undang yang nyata-nyata bertentangan dengan Konsitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan mengakibatkan Orang Asli Papua menjadi dirugikan secara hukum,” kata Yan.  

Ketiga jalur tersebut sudah dan sedang berjalan saat ini, dimana upaya-upaya tersebut seharusnya dilihat sebagai langkah demokratis yang berdasar hukum, dan memenuhi prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen di dalam penyelesaian masalah Papua dewasa ini.      

Sementara itu,  tokoh masyarakat Jayapura George Awi, mengatakan, harusnya semua dapat duduk bersama berbicara untuk membangun Tanah Papua kedepan.

“Momentum 50 tahun harusnya semua introspeksi kedepan, jangan saling menyalahkan,” ujarnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan Hari Rabu Abu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Menghadapi kekeringan, petani mencari bantuan
  3. Gereja perlu serukan pertobatan ekologi hadapi perubahan iklim
  4. Warga Tamil menyerahkan daftar orang hilang kepada pejabat PBB
  5. Gereja disegel, ratusan umat beribadah di kantor walikota
  6. Uskup tanggapi polemik kehadiran mereka dalam Misa pernikahan di Jakarta
  7. Beijing memperketat kontrol pada agama
  8. Para anggota parlemen Kristen berharap Suu Kyi menjadi presiden
  9. Paus sampaikan belasungkawa kepada para korban gempa di Taiwan
  10. Umat Katolik Tionghoa diajak untuk hidup sederhana dan peduli sesama
  1. Menurut hemat saya kok sah saja ya?? ... ini jadi heboh karena yg undang orang k...
    Said San Rho on 2016-02-10 09:49:00
  2. Menurut hemat saya kok sah saja ya?? ... ini jadi heboh karena yg undang orang k...
    Said San Rho on 2016-02-10 09:48:00
  3. Jadilah DONATUR Gereja, agar mereka datang kepadamu. Dan wartakanlah Injil dala...
    Said Hans Bolo on 2016-02-09 18:25:00
  4. Ya memang mengejutkan.. Sekarang yang penting: semoga pernikahan mereka awet!...
    Said donotchangemyname on 2016-02-09 14:24:00
  5. Semoga segala berjalan baik tanpa halangan apapun......
    Said donotchangemyname on 2016-02-02 09:22:00
  6. Salam. Saya menyebarkan tulisan saya tentang penghapusan hukuman mati. Kita bang...
    Said anton bele on 2016-01-27 19:45:00
  7. Susah kalau alam tidak bersahabat.. Andaikan bisa menemukan beberapa sumber air ...
    Said donotchangemyname on 2016-01-22 14:35:00
  8. Mungkin Taliban tidak suka ada orang2 yang pandai.. agar merekalah menang antara...
    Said donotchangemyname on 2016-01-21 09:37:00
  9. Pasang petisi online saja di change.org atau kalau keluarga ybs punya teman medi...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:14:00
  10. Tindakan seperti inilah yang menjadi alasan saya tetap mendukung hukuman mati...
    Said Lukas Lumbantobing on 2016-01-20 06:11:00
UCAN India Books Online