UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

50 tahun Papua: Kenapa pusat takut berdialog dengan rakyat Papua?

30/04/2013

50 tahun Papua: Kenapa pusat takut berdialog dengan rakyat Papua? thumbnail

 

Lima puluh tahun Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lima puluh tahun pula rakyat Papua terus menderita. Berbagai kebijakan pusat tidak sampai ke daerah, dan permintaan dialog pun tidak pernah ditanggapi pemerintah pusat. 

“Kami tidak mengerti, kenapa pemerintah pusat takut melakukan dialog dengan rakyat Papua? Ada apa?” tanya  Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie dalam diskusi di Press Room DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan,  masalah Papua harus diselesaikan dengan dialog. Tapi, yang menjadi pertanyaan selama ini kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah mau berdialog dengan rakyat Papua?

Padahal, melalui dialog itulah segala masalah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan dialog, Presiden SBY juga bisa langsung mengonfirmasi ke warga Papua, apakah pembangunan yang direncanakan melalui otonomi khusus (Otsus) dengan anggaran puluhan triliun rupiah selama ini, sudah berjalan sesuai program pemerintah  

“Jadi, Pak SBY tidak perlu khawatir mereka akan meminta merdeka, dan itu tak akan pernah terjadi. Kami setia pada NKRI,” tegas Jimmy.

Kini, 50 tahun Papua masuk NKRI. Rakyat  Papua pun minta pelurusan sejarah. Itu terpaksa dilakukan karena pusat tidak pernah mau berdialog dengan rakyat Papua.

Pelurusan sejarah Papua atau menurut bahasa UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi  Khsusus (Otsus) Papua  Pasal 46 Ayat 2 adalah Klarifikasi Sejarah Papua, harus menjadi salah satu agenda penting yang akan disepakati dalam  penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia nantinya. 

“Berkenaan dengan akan diselenggarakannya peringatan 50 tahun integrasi Papua ke NKRI pada 1 Mei 2013 mendatang, maka rakyat Papua akan mendesak Pemerintah Indonesia untuk duduk bersama secara damai dan bersahabat, saling terbuka dalam membicarakan soal pelurusan Sejarah Papua itu sendiri,” kata Yan Christian Warinussy, peraih pengharagaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005  di Canada, kepada Suara Pembaruan, Senin (29/4).

Menurut Yan, mungkin sangat baik jika segera mulai dipikirkan tentang pentingnya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai langkah awal menurut amanat UU Otsus Papua untuk mewujudkan langkah Pelurusan Sejarah Papua itu sendiri.  

“Dengan demikian, jika ada yang menyatakan bahwa tidak perlu melakukan pembicaraan tentang pelurusan sejarah Papua dalam konteks membangun kedamaian di Tanah Papua, maka sikap dan tindakan tersebut adalah inkonstitusional dan dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008,” kata ujarnya.

Tiga jalur solusi

Yan lebih jauh mengatakan, penyelesaian  masalah Papua dapat ditempuh melalui  tiga jalur yaitu  politik melalui upaya diplomasi internasonal,  jalur rekonsiliasi melalui dialog atau perundingan damai, dan jalur hukum.  

Jalur politik, kata dia, telah dilakukan sejak penyelenggaraan Kongres Papua II  pada 21 Mei  – 4 Juni 2000, dengan ditetapkannya agenda politik yang didahului dengan pembentukan Presidium Dewan Papua [PDP], sebagai penyelenggara mandat perjuangan politik rakyat Papua.

Selanjutnya jalur rekonsiliasi telah pula ditetapkan dengan menetapkan dialog damai dengan pemerintah Indonesia sebagai pilihan pertama dalam menjalani langkah penyelesaian persoalan Papua.  

“Sedangkan jalur hukum dapat ditempuh dengan menggunakan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua sebagai warga negara Indonesia (WNI) dengan mempersoalkan setiap aturan perundangan setingkat undang undang yang nyata-nyata bertentangan dengan Konsitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan mengakibatkan Orang Asli Papua menjadi dirugikan secara hukum,” kata Yan.  

Ketiga jalur tersebut sudah dan sedang berjalan saat ini, dimana upaya-upaya tersebut seharusnya dilihat sebagai langkah demokratis yang berdasar hukum, dan memenuhi prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen di dalam penyelesaian masalah Papua dewasa ini.      

Sementara itu,  tokoh masyarakat Jayapura George Awi, mengatakan, harusnya semua dapat duduk bersama berbicara untuk membangun Tanah Papua kedepan.

“Momentum 50 tahun harusnya semua introspeksi kedepan, jangan saling menyalahkan,” ujarnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Keluarga masih menanti terpidana mati Mery Jane kembali ke rumah
  2. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  3. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  4. Kenapa Pria Modern Perlu Belajar dari Santo Yosef?
  5. Jelang prosesi Jumat Agung di Larantuka, rumah warga jadi "home stay"
  6. Ajaran membunuh di Buku Agama tak ada dalam Alquran, kata Syaffi Maarif
  7. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  8. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  9. Menteri Anies: Tarik buku agama ajarkan membunuh kafir
  10. Ketakutan dan kemarahan orang Kristen menyusul pemboman gereja di Pakistan
  1. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  2. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  3. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  4. Ratusan tunawisma diundang Vatikan untuk makan malam dan tour ke museum
  5. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  6. Pemerintah didesak revisi UU Kebebasan Berbicara dan Berkumpul untuk melawan ISIS
  7. Pastor dihukum penjara oleh pengadilan Tiongkok terkait protes pembongkaran gereja
  8. Orang muda ujung tombak kerukunan dan kedamaian agama
  9. Paus puji komunitas Katolik kecil di Jepang
  10. Anak-anak suku di Kamboja tidak bisa bersekolah akibat tidak paham bahasa negara mereka
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online