PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk

07/05/2013

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk thumbnail

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann

 

Laporan terbaru dan pertama tentang indeks tata kelola hutan di Indonesia oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (6/5) menunjukan bahwa tata kelola hutan di Indonesia masuk dalam kategori buruk.

Laporan tahun 2012 ini, yang disebut indeks Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (Partcipatory Governance Assessment, PGA) merupakan hasil penelitian yang berlangsung selama setahun, melibatkan 10 propinsi, antara lain Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua, dengan sampel 2 kabupaten di setiap propinsi.

UNDP menempatkan indeks keseluruhan tata kelola hutan Indonesia dengan skor 2,33, jauh di bawah nilai tertinggi 5.

Dari 10 provinsi yang diteliti, menurut laporan ini, 90 persen hutannya masuk kategori kuning (rentang indeks <2 – 3,5) yang berart buruk dan 10 persen kategori merah (rentang indeks <2) atau sangat buruk.

“Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah yang menjadi lokasi penilaian ini  sedang terancam”, demikian kata laporan ini.

Menurut laporan ini, rendahnya indeks ini antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum dalam menangani konflik-konflik kehutanan, perlindungan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dan proses perizinan pengelolaan hutan yang rentan dengan korupsi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, Indonesia membutuhkan tata kelola hutan yang lebih baik, terutama agar upaya implementasi program REDD+ (Reducing mission from Deforestation and Fores Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dapat terealisasi.

“Kami berharap, hasil penelitian ini akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini adalah prayarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektifn dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia”, katanya.

Menanggapi laporan ini, Menteri Kehutanan mengatakan, buruknya indeks tata kelola hutan, lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya kewenangan pemerintah lokal (propinsi dan kabupaten) yang dengan mudah memberikan izin bagi pemanfaat hutan, termasuk hutan lindung, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.

“85 persen kewenangan pengolahan hutan ada di tangan pemerintah kabupaten. Kami hanya memiliki 15 persen”, katanya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan memperpanjang moratirum pengelolaan hutan yang sudah berlangsung sejak 2011 dan akan berakir pada 20 Mei tahun ini.

“Kita hanya tinggal menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden untuk memperpanjang moratorium ini”.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, buruknya pengeloaan hutan di Indonesia terjadi karena lemahnya pengawan pemerintah.

“Moratorium yang berlaku selama ini kurang efektif. Ini hanya menghentikan pemberian izin baru untuk pengelolaan hutan. Sementara izin-izin lama untuk pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan tidak pernah dievaluasi kembali. Padahal, mereka berkontribusi bagi kerusakan hutan”, kata Zenzi Suhadi, aktivis Walhi kepada ucanews.com hari ini, Selasa (7/5).

Ia mendesak, agar paradigma moratorium hutan diubah, yakni ada upaya mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahan yang bermasalah.

Ryan Dagur, Jakarta

 

One Comment on "PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk"

  1. Prayoto Sikumbang on Sat, 11th May 2013 5:08 am 

    Kalo yg jelek2 pasti perbuatan daerah, padahal tidak satupun izin yg diterbitkan daerah..diRiau 1,8 Juta Ha Pelepasan Sawit dan 1,8 Juta Ha Akasia diterbitkan Pusat,,lalu daerah mana sih yg dimaksud????




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Komunitas awam Katolik Indonesia bantu warga Muslim merayakan Idul Fitri
  2. Keuskupan Agung Semarang mengucapkan Selamat Idul Fitri
  3. Kampanye mendukung blogger Katolik di Vietnam diluncurkan
  4. Paus memberkati fundasi bangunan sebuah tarekat di Korea
  5. Vatikan diam saat Dubes Jerman mendukung uskup China
  6. Renungan Hari Minggu XII Tahun A -25 Juni 2017
  7. Gereja Katolik mendukung pemisahan wilayah bagi etnis Gorkha di India
  8. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  9. Menciptakan peradaban kasih di Keuskupan Agung Semarang
  10. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online