UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk

07/05/2013

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk thumbnail

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann

 

Laporan terbaru dan pertama tentang indeks tata kelola hutan di Indonesia oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (6/5) menunjukan bahwa tata kelola hutan di Indonesia masuk dalam kategori buruk.

Laporan tahun 2012 ini, yang disebut indeks Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (Partcipatory Governance Assessment, PGA) merupakan hasil penelitian yang berlangsung selama setahun, melibatkan 10 propinsi, antara lain Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua, dengan sampel 2 kabupaten di setiap propinsi.

UNDP menempatkan indeks keseluruhan tata kelola hutan Indonesia dengan skor 2,33, jauh di bawah nilai tertinggi 5.

Dari 10 provinsi yang diteliti, menurut laporan ini, 90 persen hutannya masuk kategori kuning (rentang indeks <2 – 3,5) yang berart buruk dan 10 persen kategori merah (rentang indeks <2) atau sangat buruk.

“Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah yang menjadi lokasi penilaian ini  sedang terancam”, demikian kata laporan ini.

Menurut laporan ini, rendahnya indeks ini antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum dalam menangani konflik-konflik kehutanan, perlindungan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dan proses perizinan pengelolaan hutan yang rentan dengan korupsi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, Indonesia membutuhkan tata kelola hutan yang lebih baik, terutama agar upaya implementasi program REDD+ (Reducing mission from Deforestation and Fores Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dapat terealisasi.

“Kami berharap, hasil penelitian ini akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini adalah prayarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektifn dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia”, katanya.

Menanggapi laporan ini, Menteri Kehutanan mengatakan, buruknya indeks tata kelola hutan, lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya kewenangan pemerintah lokal (propinsi dan kabupaten) yang dengan mudah memberikan izin bagi pemanfaat hutan, termasuk hutan lindung, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.

“85 persen kewenangan pengolahan hutan ada di tangan pemerintah kabupaten. Kami hanya memiliki 15 persen”, katanya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan memperpanjang moratirum pengelolaan hutan yang sudah berlangsung sejak 2011 dan akan berakir pada 20 Mei tahun ini.

“Kita hanya tinggal menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden untuk memperpanjang moratorium ini”.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, buruknya pengeloaan hutan di Indonesia terjadi karena lemahnya pengawan pemerintah.

“Moratorium yang berlaku selama ini kurang efektif. Ini hanya menghentikan pemberian izin baru untuk pengelolaan hutan. Sementara izin-izin lama untuk pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan tidak pernah dievaluasi kembali. Padahal, mereka berkontribusi bagi kerusakan hutan”, kata Zenzi Suhadi, aktivis Walhi kepada ucanews.com hari ini, Selasa (7/5).

Ia mendesak, agar paradigma moratorium hutan diubah, yakni ada upaya mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahan yang bermasalah.

Ryan Dagur, Jakarta

 

One Comment on "PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk"

  1. Prayoto Sikumbang on Sat, 11th May 2013 5:08 am 

    Kalo yg jelek2 pasti perbuatan daerah, padahal tidak satupun izin yg diterbitkan daerah..diRiau 1,8 Juta Ha Pelepasan Sawit dan 1,8 Juta Ha Akasia diterbitkan Pusat,,lalu daerah mana sih yg dimaksud????




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Keuskupan Korea Utara akan merayakan 90 tahun
  2. Militan “penggal’ sandera asal Jerman di Filipina selatan
  3. Umat Katolik Sri Lanka menentang amandemen UU aborsi
  4. Perempuan bangun kerukunan di tengah sentimen anti-Muslim di Myanmar
  5. Perempuan Dalit Kristen memperjuangkan hak-hak mereka
  6. Para frater mengadakan reli doa untuk perdamaian dan keadilan
  7. Renungan Hari Minggu Biasa VIII/A bersama Pastor Bill Grimm
  8. Caritas membantu penderita kanker ke daerah terpencil di India
  9. Provinsi SVD Cina mendapat imam baru dari Togo
  10. Paus Fransiskus: Populisme egoistis ‘dorong penolakan migran’
  1. Rama yth. Menurut iman saya, semua orang katolik punya kuasa mengusir setan.....
    Said markoes padmonegoro on 2017-02-06 12:43:43
  2. Adakah hubungan baik seperti ini? Mengapa ini bisa? Karena ada bahaya mengancam...
    Said Jenny Marisa on 2017-02-03 13:57:52
  3. Tidak salah orang mempunyai harapan keselamatan seperti hal sederhana seperti in...
    Said Jenny Marisa on 2017-02-02 21:30:20
  4. Ikut senang.....
    Said Jenny Marisa on 2017-02-01 14:16:51
  5. Filipina telah memilih sendiri pemimpinnya.. nampaknya mereka suka sifatnya yang...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-30 12:24:36
  6. Pada akhirnya Surabaya menjadi pionir untuk penutupan lokalisasi, Risma memulai,...
    Said Agustinus Utomo on 2017-01-29 02:09:19
  7. tidak bisa dimengerti aturan2 di Cina.....
    Said Jenny Marisa on 2017-01-28 15:40:09
  8. Mas bisa bantu kami ga buat pelayanan pekerjaan Tuhan di kalimantan?...
    Said Daniel Malonda on 2017-01-27 11:58:36
  9. begitu meriah.....
    Said Jenny Marisa on 2017-01-19 12:12:02
  10. Bapak Romo.Mohon Maaf Atas Kelancangan Saya, ''Mohon DOA'' Bagi Keluarga Saya, T...
    Said moseslamere on 2017-01-16 09:51:46
UCAN India Books Online