UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk

07/05/2013

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk thumbnail

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann

 

Laporan terbaru dan pertama tentang indeks tata kelola hutan di Indonesia oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (6/5) menunjukan bahwa tata kelola hutan di Indonesia masuk dalam kategori buruk.

Laporan tahun 2012 ini, yang disebut indeks Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (Partcipatory Governance Assessment, PGA) merupakan hasil penelitian yang berlangsung selama setahun, melibatkan 10 propinsi, antara lain Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua, dengan sampel 2 kabupaten di setiap propinsi.

UNDP menempatkan indeks keseluruhan tata kelola hutan Indonesia dengan skor 2,33, jauh di bawah nilai tertinggi 5.

Dari 10 provinsi yang diteliti, menurut laporan ini, 90 persen hutannya masuk kategori kuning (rentang indeks <2 – 3,5) yang berart buruk dan 10 persen kategori merah (rentang indeks <2) atau sangat buruk.

“Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah yang menjadi lokasi penilaian ini  sedang terancam”, demikian kata laporan ini.

Menurut laporan ini, rendahnya indeks ini antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum dalam menangani konflik-konflik kehutanan, perlindungan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dan proses perizinan pengelolaan hutan yang rentan dengan korupsi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, Indonesia membutuhkan tata kelola hutan yang lebih baik, terutama agar upaya implementasi program REDD+ (Reducing mission from Deforestation and Fores Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dapat terealisasi.

“Kami berharap, hasil penelitian ini akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini adalah prayarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektifn dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia”, katanya.

Menanggapi laporan ini, Menteri Kehutanan mengatakan, buruknya indeks tata kelola hutan, lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya kewenangan pemerintah lokal (propinsi dan kabupaten) yang dengan mudah memberikan izin bagi pemanfaat hutan, termasuk hutan lindung, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.

“85 persen kewenangan pengolahan hutan ada di tangan pemerintah kabupaten. Kami hanya memiliki 15 persen”, katanya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan memperpanjang moratirum pengelolaan hutan yang sudah berlangsung sejak 2011 dan akan berakir pada 20 Mei tahun ini.

“Kita hanya tinggal menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden untuk memperpanjang moratorium ini”.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, buruknya pengeloaan hutan di Indonesia terjadi karena lemahnya pengawan pemerintah.

“Moratorium yang berlaku selama ini kurang efektif. Ini hanya menghentikan pemberian izin baru untuk pengelolaan hutan. Sementara izin-izin lama untuk pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan tidak pernah dievaluasi kembali. Padahal, mereka berkontribusi bagi kerusakan hutan”, kata Zenzi Suhadi, aktivis Walhi kepada ucanews.com hari ini, Selasa (7/5).

Ia mendesak, agar paradigma moratorium hutan diubah, yakni ada upaya mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahan yang bermasalah.

Ryan Dagur, Jakarta

 

  • http://www.facebook.com/prayotosikumbang Prayoto Sikumbang

    Kalo yg jelek2 pasti perbuatan daerah, padahal tidak satupun izin yg diterbitkan daerah..diRiau 1,8 Juta Ha Pelepasan Sawit dan 1,8 Juta Ha Akasia diterbitkan Pusat,,lalu daerah mana sih yg dimaksud????

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sekjen PBB puji Bhineka Tunggal Ika
  2. Menag: Gerakan radikalisme Islam ancam keutuhan NKRI
  3. 16 RS ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi narkoba
  4. Jokowi bersedia bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
  5. Orang Asia masih mengenang dampak kunjungan Paus Fransiskus
  6. Serikat Guru: Kurikulum 2013 itu celaka 13
  7. Imam Maryknoll yang berani mengadakan berbagai misi ke Korea Utara
  8. Pembongkaran gereja di Cina terus berlanjut
  9. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  10. Setelah SBY dinilai gagal pelihara kebebasan beragama, kini harapan ada pada Jokowi
  1. Argumen “Pro Life” dan “Pro Choice”
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. Paus Fransiskus: Berperilaku buruk adalah manusiawi, tetapi bukan Kristen
  4. Orang Kristen mulai bergabung melawan ISIS
  5. Sekjen PBB puji Bhineka Tunggal Ika
  6. Pendeta dihukum 10 tahun di balik jeruji besi
  7. Menag: Gerakan radikalisme Islam ancam keutuhan NKRI
  8. Jokowi bersedia bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
  9. Pemuda dunia bahas persatuan dalam keberagaman di Bali
  10. Tiga usulan SETARA untuk Jokowi-JK dalam penyelesaian HAM
  1. Tiada orang dari golongan apapun yang dilupakannya...Motto untuk Asian Youth Day...
    Said on 2014-07-27 11:04:00
  2. Sebelum pengikut muhammad menyebut "allah", kristen arab sudah menggunakan kata ...
    Said umat on 2014-07-26 06:05:00
  3. sembuhkan!...
    Said tuhan on 2014-07-25 02:51:00
  4. Semestinya bisa dihindarkan. Mengapa suster membiarkan anak itu tinggal sendiri...
    Said on 2014-07-22 07:06:00
  5. Penderitaan mereka mengapa tak kunjung berakhir.. Sudah sampai urgensi, sebaikny...
    Said on 2014-07-22 07:01:00
  6. Jelas kalau Jokowi mempunyai pandangan dan niat yang sama (dengan bapak Uskup). ...
    Said on 2014-07-22 06:54:00
  7. Semakin banyak larangan... mau mempersempit hidup orang yang hanya mau berdoa. ...
    Said on 2014-07-20 08:25:00
  8. Selamat menjalankan tugas baru Mgr...
    Said Adonia Sihotang on 2014-07-19 23:27:00
  9. Sudah terlalu sering terdengar protes atas pernyataan yang menyudutkan islam seb...
    Said pluralis on 2014-07-18 04:28:00
  10. Paus Emeritus Benediktus baru tahun lalu diganti oleh Paus Fransiskus. Beliau t...
    Said on 2014-07-16 08:11:00
UCAN India Books Online