UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk

07/05/2013

PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk thumbnail

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann

 

Laporan terbaru dan pertama tentang indeks tata kelola hutan di Indonesia oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang diluncurkan di Jakarta, Senin (6/5) menunjukan bahwa tata kelola hutan di Indonesia masuk dalam kategori buruk.

Laporan tahun 2012 ini, yang disebut indeks Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (Partcipatory Governance Assessment, PGA) merupakan hasil penelitian yang berlangsung selama setahun, melibatkan 10 propinsi, antara lain Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua, dengan sampel 2 kabupaten di setiap propinsi.

UNDP menempatkan indeks keseluruhan tata kelola hutan Indonesia dengan skor 2,33, jauh di bawah nilai tertinggi 5.

Dari 10 provinsi yang diteliti, menurut laporan ini, 90 persen hutannya masuk kategori kuning (rentang indeks <2 – 3,5) yang berart buruk dan 10 persen kategori merah (rentang indeks <2) atau sangat buruk.

“Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah yang menjadi lokasi penilaian ini  sedang terancam”, demikian kata laporan ini.

Menurut laporan ini, rendahnya indeks ini antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum dalam menangani konflik-konflik kehutanan, perlindungan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dan proses perizinan pengelolaan hutan yang rentan dengan korupsi.

Beate Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, Indonesia membutuhkan tata kelola hutan yang lebih baik, terutama agar upaya implementasi program REDD+ (Reducing mission from Deforestation and Fores Degradation/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dapat terealisasi.

“Kami berharap, hasil penelitian ini akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini adalah prayarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektifn dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia”, katanya.

Menanggapi laporan ini, Menteri Kehutanan mengatakan, buruknya indeks tata kelola hutan, lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya kewenangan pemerintah lokal (propinsi dan kabupaten) yang dengan mudah memberikan izin bagi pemanfaat hutan, termasuk hutan lindung, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.

“85 persen kewenangan pengolahan hutan ada di tangan pemerintah kabupaten. Kami hanya memiliki 15 persen”, katanya.

Ia pun menegaskan, pihaknya akan memperpanjang moratirum pengelolaan hutan yang sudah berlangsung sejak 2011 dan akan berakir pada 20 Mei tahun ini.

“Kita hanya tinggal menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden untuk memperpanjang moratorium ini”.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, buruknya pengeloaan hutan di Indonesia terjadi karena lemahnya pengawan pemerintah.

“Moratorium yang berlaku selama ini kurang efektif. Ini hanya menghentikan pemberian izin baru untuk pengelolaan hutan. Sementara izin-izin lama untuk pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan tidak pernah dievaluasi kembali. Padahal, mereka berkontribusi bagi kerusakan hutan”, kata Zenzi Suhadi, aktivis Walhi kepada ucanews.com hari ini, Selasa (7/5).

Ia mendesak, agar paradigma moratorium hutan diubah, yakni ada upaya mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahan yang bermasalah.

Ryan Dagur, Jakarta

 

One Comment on "PBB: Indeks tata kelola hutan Indonesia buruk"

  1. Prayoto Sikumbang on Sat, 11th May 2013 5:08 am 

    Kalo yg jelek2 pasti perbuatan daerah, padahal tidak satupun izin yg diterbitkan daerah..diRiau 1,8 Juta Ha Pelepasan Sawit dan 1,8 Juta Ha Akasia diterbitkan Pusat,,lalu daerah mana sih yg dimaksud????




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Meskipun kendala, delegasi OMK Tiongkok berusaha hadiri WYD
  2. Renungan Hari Minggu Biasa XVII/C bersama Pastor Bill Grimm
  3. Gereja Katolik Korea menentang sistem pertahanan rudal
  4. Media dapat tekanan terkait laporan hubungan Tiongkok-Vatikan
  5. Doa lintas agama diselenggarakan pada ‘Hari Martir’ di Myanmar
  6. Gereja, kelompok HAM salahkan Duterte terkait peningkatan pembunuhan
  7. Komnas HAM minta pemerintah respons putusan IPT soal kasus 1965
  8. Menangani Pelanggaran HAM di Papua
  9. OMK Filipina berjuang demi menghadiri WYD 2016 di Polandia
  10. Pejabat Salesian meragukan foto imam yang diculik di Yaman
  1. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  2. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  3. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  4. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  5. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  6. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  7. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
  8. Apa yang terjadi sudah tercatat dalam sejaran Tiongkok kan? Tidak dapat disembu...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-07 13:03:09
  9. Kagum bagi yang "diam diam, kerja banyak" daripada "ramai ramai demo,tak hasilka...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-06 15:15:38
  10. Melihat gundukan sampah di Bantargebang rasanya mau angkat tangan. Jutaan orang ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 20:20:38
UCAN India Books Online