Presiden diminta segera atasi konflik agama, jangan serahkan ke daerah

10/05/2013

Presiden diminta segera atasi konflik agama, jangan serahkan ke daerah thumbnail

Ilustrasi

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak melempar ke daerah mengenai tanggungjawab dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik komunal, terutama yang terkait masalah agama.

Pemerintah pusat, khususnya Presiden harus memegang kendali utama dalam menyelesaikan berbagai kasus yang ada.

“Di dalam konstitusi kita, jelas tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan. Ini jelas merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan setiap warga negara merasa nyaman dalam menjalankan aktifitasnya, baik secara politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Termasuk didalamnya untuk menjalankan ritual sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan di Jakarta, Kamis (9/5), seperti dilansir beritasatu.com.

Ia menegaskan sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PAN sangat kecewa dengan kenyataan bahwa kekerasan agama terus berlangsung. Bahkan mengalami peningkatan selama pemerintahan Yudhoyono.

Kenyataan ini makin merusak wibawa pemerintah dimata publik yang menilai bahwa pemerintah telah gagal untuk melaksanakan salah satu kewajiban utamanya yaitu melindungi warga negara.

Dia mengingatkan salah satu target utama pemerintahan Yudhoyono adalah penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Salah satu prasyarat demokrasi adalah dilindunginya hak-hak setiap golongan termasuk kelompok minoritas.

Namun, sejumlah kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap setiap golongan di Indonesia belum mendapat jaminan.

Menurutnya, prasyarat demokrasi itu sejalan dengan konstitusi negara ini yaitu menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan kepercayaannya.

Karena itu, kegagalan negara dalam melindungi setiap golongan adalah kegagalan dalam menjalankan amanat Konstitusi.

Foto: lazuardibirru.org

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  2. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  3. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  4. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  5. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  6. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  7. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  8. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  9. KPK tantang Gereja untuk audit keuangan
  10. Gereja Katolik dukung langkah KPK dalam kasus e-KTP
  1. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  2. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  3. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  4. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  5. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  6. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  7. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  8. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  9. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
  10. Setuju banget sebagai sebuah contoh tuk umat biar biar lebih transparan....
    Said Arnoldus Hamu on 2017-07-20 17:35:56
UCAN India Books Online