UCAN Indonesia Catholic Church News

Inilah muatan umum dalam Kurikulum baru untuk SD, SMP, dan SMA

14/05/2013

Inilah muatan umum dalam Kurikulum baru untuk SD, SMP, dan SMA thumbnail

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013, juga menyisipkan Bab khusus tentang Kurikulum, yang diletakkan pada Bab XIA. Ada sejumlah pasal menyangkut Kurikulum yang disisipkan di antara Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu dari Pasal 77A hingga Pasal 77Q.

Disebutkan dalam PP ini, bahwa Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan fisiologis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kerangka Dasar Kurikulum ini digunakan sebagai: a. Acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum tingkat nasional; b. Acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. Pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

“Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan,” bunyi Pasal 77B ayat (1) PP No. 32 Tahun 2013

Menurut PP ini, Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program Pengembangan pribadi anak; Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum; untuk pendidikan menengah terdiri atas: a. Muatan umum, b. Muatan peminatan akademik, c. Muatan peminatan kejuruan, dan d. Muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.

“Muatan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas muatan nasional untuk satuan pendidikan, dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal,” bunyi Pasal 77B ayat (9) PP tersebut.

Struktur Kurikulum PAUD , SD dan SMP

PP ini menjelaskan, Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal berisi program-program Pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum PAUD diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu pengetahuan alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Ketrampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.

“Muatan sebagaimana dimaksud dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan,” tegas Pasal 77I Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013.

Adapun Struktur Kurikulum SMP/NTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Ketrampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum SMP/Mts/SPMLB atau bentuk lain diatur dalam Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 77J Ayat (3) PP ini.

Pendidikan Menengah

Pasal 77K PP ini menyebutkan, kurikulum pendidikan menengah terdiri atas: a. Muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MK; b. Muatan peminatan akademik SMA/MA dan SMK/MK; c. Muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA/MA, SMALB; d. Muatan peminatan kejuruan untuk SMA/MAK; dan e. Muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK/MAK.

Muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MK terdiri atas: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Ketrampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.

“Muatan sebagaimana dimaksud dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuan satuan pendidikan dan program pendidikan,” bunyi Pasal 77K Ayat (3) PP No. 32/2013 ini.

Muatan peminatan akademik SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas: a. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; b. Ilmu Pengetahuan Sosial; c. Bahasa dan budaya; atau d. Peminatan lainnya.

Sementara muatan peminatan kejuruan SMK/MK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas: a. Teknologi dan rekayasa; b. Kesehatan; c. Seni, kerajinan, dan pariwisata; d. Teknologi informasi dan komunikasi; e. Agribisnis dan agroteknologi; f. Bisnis dan manajemen; g. Perikanan dan kelautan; dan h. Peminatan lain yang diperlukan masyarakat.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum SMP/Mts/SPMLB atau bentuk lain diatur dalam Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 77J Ayat (3) PP ini.

Khusus mengenai Struktur Kurikulum pendidikan nonformal, menurut PP ini, berisi pengembangan kecakapan hidup yang mencakup ketrampilan fungsional, sikap, dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu.

PP ini menegaskan, bahwa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemeirntah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun. Adapun standar kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 7 (tujuh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada 7 Mei 2013.

Sumber:  setkab.go.id

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  4. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  5. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  6. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  7. Paroki harus manfaatkan FKUB
  8. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  9. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  10. Ziarah tahunan contoh kerukunan antaragama
  1. Paus Fransiskus: Jangan takut mengaku dosa
  2. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  3. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘kondisi memprihatinkan’
  4. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  5. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  6. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  7. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  8. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  9. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  10. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online