Dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati hari ini (20/5) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia mengeluarkan sebuah refleksi yang bertajuk “Negara dan Bangsa dalam Krisis Budi Pekerti”.

Berikut refleksi selengkapnya:

 

Negara dan Bangsa dalam Krisis Budi Pekerti

(Refleksi Hari Kebangkitan Nasional 2013 )

 

Pada 20 Mei 2013 kita memasuki 105 tahun momentum historis “Kebangkitan Nasional”. Kita pantas bersyukur atas  perjuangan bangsa Indonesia hingga mampu bangkit bersatu membangun  entitas kebangsaan “Indonesia”. Menelusuri kembali relung sejarah kebangsaan itu, kita melihat bahwa para intelektual merupakan penggerak dibalik “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908”. Dengan karakter pengabdian dikemas sebagai front perjuangan kebangsaan sebagai cikal bakal antitesa perjuangan kedaerahan. Resultan dari perjuangan tersebut membuahkan “Sumpah Pemuda” yang mengikrarkan diri dalam bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu dan berbahasa yang satu – Indonesia. Kita senantiasa bersyukur bahwa pada momentum 105 tahun Kebangkitan Nasional saat ini, kita menikmati berbagai kemajuan sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Pada situasi terkini, kita melihat bahwa Kebangkitan Nasional 2013, berkarakter  nasional demokratis menjadi penggerak. Mereka adalah kelas menengah Indonesia yang terdidik dengan latar belakang yang beragam baik secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Namun sejumlah persoalan mendasar secara simultan turut menyandera berbagai perubahan yang ingin digapai sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi.

Setidaknya fakta yang kian hari menyandera cita-cita nasional. Pertama, konflik pada berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik konfik pada tingkat penyelenggara negara dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat). Konflik antar kepolisian-KPK, kepolisian-kejaksaan, DPR-pemerintah, DPR-MK,dll. Konflik dengan latar belakang agama antara lain tampak dari penutupan rumah ibadah (gereja/mesjid) dan kriminalisasi komunitas Ahmadyah. Konflik antara kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, sebagaimana muncul di Lampung. Konflik dengan latar belakang perebutan akses sumber daya lahan (agraria) antara korporasi-kelompok masyarakat juga mengalami peningkatan frekwensi yang tinggi. Konflik sosial itu menunjukkan betapa kita tidak mampu menjaga solidaritas yang terbangun dalam momentum kebangkitan nasional 1908. Terjadinya konflik cenderung disebabkan oleh absennya keteladanan dari para penyelenggara dan tokoh nasional dalam hidup berbangsa dan bernegara.  Rakyat selalu mendapatkan tontonan konflik sebagai berita utama acara televisi ataupun laporan media, yang menonjolkan kekuatan kelompok, merendahkan martabat orang yang kalah, menjadikan orang lain sebagai musuh bagi yang tidak sesuai dengan pandangannya, serta rendahnya moralitas dan etika.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara, politisi, pengusaha bahkan tokoh masyarakat/agama turut terseret dalam berbagai kasus korupsi di negara ini semakin memperparah keterpurukan kita sebagai Negara bangsa merdeka.

Ketiga, secara khusus permasalahan kedaulatan bangsa belum mampu dijaga secara utuh. Hal ini tampak dari persoalan yang mengemuka dan tak kunjung dapat diselesaikan, antara lain, keterpurukan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan acapkali memercikkan keinginan untuk lebih memilih keluar dari entitas ke-Indonesia-an. Persoalan Aceh dan Papua yang tak kunjung terselesaikan, bahkan cenderung pada situasi menggerogoti integritas NKRI. Penggelontoran dana otonomi khusus di Tanah Papua, kekerasan demi kekerasan acapkali terjadi, dalam hal ini rakyat menjadi korban. MoU Helsinky yang disepakati belum mampu meredam kekerasan yang terjadi di Aceh, bahkan memumculkan persoalan baru yang turut menggerogoti eksistensi NKRI.

Keempat, kepemimpinan nasional belum mampu menjaga solidaritas nasional sebagaimana yang diwariskan oleh momentum Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945.

Demi alasan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, rakyat dengan setianya masih menerima “stempel miskin” dari Negara. Entah itu program bantuan langsung tunai, bantuan langsung swadaya mandiri, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan, dan segudang embel-embel program lainnya. Indonesia, kian menghawatirkan. Mirisnya, sikap pemerintahan Indonesia terhadap kebijakan minyak dunia, amatlah tergantung. Tak ada kepastian tegas melindungi rakyat dari serangan pasar bebas. Hanya, berpura-pura khawatir terhadap penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jelas, Kita hanya dituntun mengikuti harga internasional.

Setidaknya dengan memperhatikan hal diatas, Kami melihat ada sebuah krisis dari nilai tertinggi norma Indonesia, yakni, krisis budi pekerti, krisis akan pikiran yang baik dan jernih dari tiap-tiap komponen negara-bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kejuangan pada momentum historis Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945 serta  kesetiaan rakyat Indonesia. Adalah penting  bagi generasi muda untuk terus mengingat ketiga sindrom alzheimer bangsa ini – yaitu menjadi “Pelupa, Munafik dan Amok”, agar situasi yang sama tidak terjadi pada mereka ketika saat memimpin.

Pada momentum bersejarah ini, kami mengajak segenap komponen bangsa untuk mengenakan budi pekerti dalam memaknai kembali Kebangkitan Nasional 1908. Khususnya dalam menghadapi arus globalisasi AFTA 2015 dan semakin terbukanya ASEAN Community yang berarti akan terjadi lintas arus budaya yang deras dan menerjang setiap individu.  Untuk itu sudah seharusnya dalam tataran negara diperlukan mekanisme yang sistematis untuk penananaman dan pengembangan nilai-nilai Pancasila . Sedang dalam tataran individual dengan menguatkan kembali solidaritas tanpa sekat sebagai rakyat dari sebuah negara-bangsa yang pernah mengalami penjajahan merupakan upaya yang harus dilakukan. Proses berkesinambungan dalam upaya memunculkan manusia Indonesia dengan budi pekerti yang luhur. Rela berkorban demi nusa dan bangsa bukan untuk diri sendiri atau kelompok.

Dalam budi pekerti yang luhur tersebut, kita kembali membangun solidaritas dengan pemaknaan bahwa suatu kehendak baik, datang dari siapa saja tanpa pembedaan entitas yang melekat. Solidaritas merupakan wujud keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan, miskin, lemah, dan teraniaya. Mengurai masalah secara bersama, mencari jalan keluar secara bersama dan melakukannya secara bersama dengan setara. Dengan demikian mengenakan budi pekerti yang luhur, seruan solidaritas tanpa sekat menjadi suatu semangat bersama dalam upaya merevitalisasi kembali kebangkitan nasional. Dalam tataran praksis harus ditunjukkan dengan berada langsung dalam pergumulan masalah yang dihadapi, tidak menjaga jarak, terbuka, solider dan ditujukan bagi kepentingan/kesejahteraan umum. Sebagai langkah awal dimulai dari diri sendiri dengan mulai mengenakan budi pekerti untuk kebangkitan bangsa.

 

PRESIDIUM PUSAT

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia

“Sanctus Albertus Magnus “

Periode 2010 – 2013

 

Muliawan Margadana                 Prasetyo Nurhardjanto 

Ketua Presidium                           Sekretaris Jenderal