UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Komnas Perempuan: 85 kasus perkosaan terjadi pada tragedi Mei 1998

Mei 20, 2013

Komnas Perempuan:  85 kasus perkosaan terjadi pada tragedi Mei 1998

Yuniyanti Chuzaifah, ketua Komnas Perempuan

 

Puluhan perempuan menjadi korban perkosaan dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan laporan eksekutif Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), setidaknya terdapat 85 perempuan korban kekerasan seksual, dalam kerusuhan Mei 1998.

“Dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah di Balaikota DKI Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Yuniyanti menegaskan, kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia, yang telah menimbulkan penderitaan. “Yang sangat mendalam, serta rasa takut dan trauma yang luas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, TGPF mengidentifikasi bahwa sebagian besar korban adalah berasal dari etnis Tionghoa. “Dan sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape,” tegas Yuni.

“Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain,” imbuhnya.

Sehingga, TGPF mengingatkan bahwa kesimpangsiuran di masyarakat tentang ada tidaknya, serta jumlah korban perkosaan adalah akibat pendekatan berdasarkan hukum positif, yang menyaratkan adanya laporan korban.

“Ada atau tidaknya tanda-tanda persetubuhan dan atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk,” tegasnya.

Hentikan impunitas kepada pelaku pelanggaran HAM

Komnas Perempuan berharap Pemerintah tidak tutup mata terhadap ukiran sejarah masa lalu yang sarat dengan pelanggaran HAM yang masih gelap dan belum terungkap itu.

Adapun Tragedi Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia, terjadi di berbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tidak kenal usia dan jenis kelamin.

“Tragedi Mei 1998 tidak hanya persoalan lengsernya Soeharto dan penjarahan. Tetapi ada hilangnya ribuan nyawa yang tidak terkecuali kaum hawa. Pemerintah tidak boleh tutup mata, ini tanggung jawab negara,” ujarnya.
 
Pihaknya juga mengatakan negara harus menghentikan impunitas kepada para pelaku pelanggaran HAM dengan memperhatikan suara para korban.

“Impunitas tidak boleh terjadi. Saat ini kita lakukan juga memorialisasi untuk merawat ingatan bangsa agar tidak lagi terulang dan jangan biarkan para pelaku pelanggaran HAM itu berlenggang bebas,” lanjutnya.

Sumber: liputan6.com, metrotvnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi