UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Era reformasi, intoleransi meningkat

22/05/2013

Era reformasi, intoleransi meningkat thumbnail

Warga Syiah diusir dari desa mereka dengan dikawal brimob

 

Sudah 15 tahun reformasi berjalan, tetapi rakyat seperti tidak mendapat manfaat apa-apa. Padahal reformasi dimaksudkan agar ada perubahan mendasar dalam kehidupan politik dan ekonomi masyarakat.

Ironisnya, kehidupan politik yang lebih demokratis juga tidak sejalan dengan rasa nyaman beragama. Eskalasi kekerasan atas nama agama terus meningkat setelah masa reformasi. Dalam berbagai pertistiwa kekerasan karena fundamentalisme agama, negara justru seolah absen.

Kelompok-kelompok masyarakat tertentu begitu saja dengan mudah menyerang kelompok masyarakat lain yang tidak seagama, tidak sealiran atau sepaham. Warga Ahmadiyah dan syiah merupakan kelompok yang menjadi sasaran kekerasan. Di sejumlah daerah, rumah dan tempat ibadah mereka dihancurkan, sering kali juga diikuti pembunuhan.

Namun ironisnya, status mereka yang semula korban malah kerap dituding menjadi pelaku. Pada pertisitiwa pembunuhan, penyerangan rumah warga Ahmadiyah di Cikeusik Banten, misalnya, justru ada warga Ahmadiyah yang dijadikan tersangka.

Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan bahwa pemerintah tidak berdiri di atas semua golongan. Pemerintah gamang menerapkan konstitusi dan lebih takluk kepada tekanan kelompok garis keras dan intoleran.

Menanggapi kasus penyerangan tempat ibadah Ahmadiyah di Bandung beberapa waktu lalu, Heryawan justru mengatakan “Ahmadiyah hilang, masalah hilang.” Menafikan kenyataan bahwa pembuat masalah bukan kelompok yang ingin menjalankan ibadahnya, tetapi kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan karena tidak tahan hidup berdampingan dalam kedamaian.

Aktivis kebebasan beragama Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan reformasi justru menjadi anacaman dalam kebebasan beragama. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan menjamin kebebasan sesuai Pasal 29 UUD 1945 malah gagal menjalankan perannya.

“Ketika hukum tidak jadi syarat demokrasi, yang terjadi justru tunduk terhadap premanisme,” papar Romo Benny. Hal ini menurut Romo Benny tidak terlepas dari politik transaksional. Elite-elite politik dan perilaku seperti Orde Baru masih sama, hanya berganti baju saja. Politik centeng tetap berjalan. Dikuasai jawara-jawara lokal yang membuat lingkar kekerasan tidak pernah putus.

Pada masa refromasi juga kita mendengar kabar berbagai penutupan atau pelarangan aktivitas kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan aliran yang lebih mayoritas. Misalnya dalam kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden. Pada 2005 sebagian masyarakat mengepung rumahnya. Majelis Ulama Indonesia mengganggap apa yang diajarkan Lia sebagai aliran sesat.

Kemudian secara menghebohkan sempat juga muncul ajaran “salat bilingual” atau salat yang menggunakan dua bahasa yang diajarkan Yusman Roy. Di Bogor ada perguruan Mahesa Kurung yang diserbu kelompok Gerakan Umat Islam Indonesia karena dianggap menyesatkan. Di Palu ada kelompok Madi yang pemimpin dan pengikutnya juga berkahir di jeruji.

Di Sampang Madura, kelompok Tajul Ali Murtahdo yang penganut Syiah, diserang puluhan orang yang membawa pentungan dan celurit. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Peenyebabnya adalah karena perbedaan keyakinan karena sebagian besar warga sekitarnya adalah penganut Suni.

Ketua Setara Institute Hendardi juga mempertanyakan pemberian penghargaan tersebut. Menurutnya, selama masa kepemimpinan SBY, praktik intoleransi jutsru meningkat. Menurutnya, tidak ada kemauan politik SBY untuk menyelesaikan masalah intoleransi ini.

Ini menurut Hendardi karena tidak ada penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Bahkan kadang intoleransi tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu.

Menurut catatan Setara Institute, kekerasan yang terjadi antara penganut keyakinan selama 2007 saja ada 135 kasus, pada 2009 meningkat menjadi 200 kasus. Jumlah itu meningkat lagi menjadi 216 kasus di 2010. Pada 2011, kekerasan meningkat menjadi 244 kasus, dan 2012 mencapai 264 kasus. (Sinar Harapan)

Foto: viva.co.id

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Gereja di NTT dapat nilai merah untuk keterlibatan sosial
  2. Etnis Rakhine tolak status kewarganegaraan Rohingya
  3. Calon terkuat pemimpin Hong Kong ini bicara soal iman Katolik
  4. Vietnam tangkap dua blogger karena melawan pemerintah
  5. Hati yang beku akan membuatmu berpaling dari Tuhan
  6. Pelaku pedofilia berkeliaran di Indonesia, keluarga Katolik cemas
  7. Tokoh Katolik ini calon presiden terkuat Korea Selatan
  8. Bangladesh waspadai kebangkitan militansi Muslim
  9. Ribuan umat Katolik hadiri acara tahbisan Uskup Sintang
  10. Paus minta para imam agar selalu mau mendengar pengakuan
  1. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
  2. industri malah sering bikin susah.. di Indonesia saat ini petani menolak dibangu...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 11:34:22
  3. alam yang subur, tanah pertanian, perkebunan sayang kalau digunakan untuk indust...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 08:57:04
  4. Tetap maju terus perjuangan hidup di planet ini penjara besar sudah terlepas mak...
    Said NIKODEMUS KOWIP on 2017-03-21 15:38:37
  5. Agak kecewa sih sebenarnya, tapi ya sudahlah apa boleh buat.tetep semangat aja b...
    Said Noendi on 2017-03-21 15:06:40
  6. memang dilema misa perkawinan dengan lagu2 berirama pop. di madah bakti dan puji...
    Said billy suandito on 2017-03-21 11:27:37
  7. profisiat untuk keuskupan agung semarang, yang telah mendapat Uskup Baru....
    Said rony on 2017-03-21 09:49:12
  8. KHususnya pekerja di Indonesia, bahwa Perusahaan adalah segalanya, pemerintah pu...
    Said anterajaya on 2017-03-17 08:49:31
  9. Salam...
    Said Victor WP on 2017-03-15 20:36:20
  10. Permohonan maaf secara terbuka kiranya dapat menggantikan rasa luka hati sekalig...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-14 11:12:34
UCAN India Books Online