- UCAN Indonesia - https://indonesia.ucanews.com -

LSM HAM dituduh mendukung separatisme di Papua

 

Sekitar 30 massa yang menamakan diri Front Pemuda Merah Putih menggelar aksi di depan kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan National Papua Solidarity (Napas), Selasa (11/6), menuduh dua lembaga pembela HAM  tersebut mendukung gerakan separatisme di Papua.

KontraS dan Napas adalah 2 LSM yang selama ini dikenal getol menyuarakan persoalan pelanggaran HAM di Papua, seperti penembakan masyarakat sipil dan kekerasan lain serta mengkritik pemerintah yang dinilai melakukan marjinalisasi terhadap warga Papua.

Dahlan Wattiheluw, koordinator aksi mengatakan, dengan mengatasnamakan HAM, KontraS dan Napas telah menjadi perpanjangan tangan dari upaya kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mengganggu keutuhan NKRI.

“Kami sadar KontraS dan Napas membela warga Papua, tapi dengan cara itu, Anda juga telah berada bersama kelompok separatis mendukung lepasnya Papua dari NKRI”, katanya saat bertemu dengan wakil dari KontraS dan Napas..

Ia menilai, KontraS dan Napas hanya membela ketika terjadi kekerasan terhadap warga Papua yang menurutnya sebagai bagian dari kelompok separatis, sementara ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap TNI dan Polri, KontraS dan Napas tidak bersuara.

“Secara langsung Kontras tidak menjaga keutuhan NKRI dan berpihak membela kelompok separatis OPM yang notabene musuh negara,” ujar Wattileuw.

Ia juga mencurigai keterlibatan pihak asing yang bekerja melalui KontraS untuk mendukung lepasnya Papua. “Ada kepentingan asing yang memanfaatkan LSM untuk melepaskan Papua dari NKRI”, katanya.

Sementara itu, KontraS dan Napas menolak tuduhan tersebut.

Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan, massa aksi ini telah keliru memahami perjuangan KontraS dalam upaya menegakkan HAM. “Selama ini KontraS berjuang untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dihormati haknya”, kata Azhar.

Ia menjelaskan, sebagai lembaga HAM, KontraS memili tugas mengkritisi pemerintah yang mengabaikan persoalan HAM di Papua. “Kami tidak berpretensi membela gerakan separatis. Kami bersuara ketika ada warga NKRI yang menjadi korban kekerasan”, tegasnya.

Senada dengan itu, Zely Ariane, Koordinator Napas menjelaskan, perjuangan Napas adalah membela hak warga Papua yang mengalami penderitaan selama bertahun-tahun, tanpa penyelesaian hingga saat ini.

“Kalau mereka mencurigai, bahwa kami membela separatisme, maka tuduhan  mereka salah. Tugas kami membela kemanusiaan, dalam hal ini warga Papua”, katanya kepada ucanews.com.

Ryan Dagur, Jakarta