UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

KWI, Muhammadiyah tolak RUU Ormas dan bersama 98 Ormas akan ajukan uji materi bila disahkan

24/06/2013

KWI, Muhammadiyah tolak RUU Ormas dan bersama 98 Ormas akan ajukan uji materi bila disahkan thumbnail

Din Syamsuddin (kiri) dan Romo Antonius Benny Susetyo (kanan)

 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Muhammadiyah tolak RUU Ormas serta bersama 98 organisasi massa (Ormas) akan  melakukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi jika RUU tersebut disahkan pada Sidang Paripurna Selasa (25/6/2013).

KWI tetap menolak RUU Ormas meskipun DPR akan membawa rancangan tersebut ke rapat paripurna, kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Antonius Benny Susetyo.

“Kita akan bawa ke MK, diwakili 98 Ormas yang dikoordinir oleh Pak Din Syamsuddin,” kata Romo Benny di Wahid Institute, Jakarta, Minggu (23/6/2013).

“Kami menolak RUU Ormas karena masih penuh masalah, yakni ketidakjelasan definisi Ormas dan ruang lingkup yang terlalu luas,” kata Romo Benny.

Pihaknya menilai rumusan RUU Ormas menyimpan kepentingan tertentu guna memperlemah posisi Ormas sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Ada kepentingan tersembunyi di balik rumusan Undang-Undang Ormas, yang sengaja memperlemah posisi Ormas sebagai pilar demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menilai sebagian besar pasal perubahan dalam RUU Ormas tersebut masih kabur sehingga dapat memicu multi-tafsir dalam penerapannya.

Otoritas pendaftaran Ormas juga masih belum jelas, apakah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Menurut Romo Benny, pihaknya hanya sekali diundang untuk berdialog mengenai rumusan UU tersebut. “Masukan dari KWI hanya ditampung, tetapi realitasnya tidak mengubah isi,” tambahnya.

Ia juga menilai RUU Ormas multitafsir karena definisinya terlalu luas dan mengatur segalanya tanpa ada batas.

“Itu bahaya intervensi negara, akan mengancam media massa karena akan hilang daya kritis, media massa tidak bisa menyalurkan dana publik karena diatur penguasa,” kata Romo Benny.

Dengan adanya RUU tersebut, kata Romo Benny, paradigma Ormas dimarginalkan karena dibentuk untuk diawasi. “Tidak mampu berkembang, Ormas tidak mampu lagi ada daya kritis, gaya Orde Baru, Ormas bermasalah tapi sanksi enggak ada,” tuturnya

Sementara itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan pihaknya tetap menolak RUU itu meskipun DPR akan membawa RUU tersebut pada rapat paripurna 25 Juni, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

“PP Muhammadiyah tetap menolak RUU Ormas. Kami masih melihat kerancuan nalar dan kesalahan asumsi dasar, kekeliruan paradigmatik tentang relasi Negara dengan masyarakat madani di RUU tersebut,” kata Din dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta.

Dia menjelaskan pertemuan antara delegasi RUU Ormas dengan perwakilan PP Muhammadiyah, pada 21 Juni, belum mencapai titik temu dalam hal persamaan pandangan.

Sumber: tribunnews.com, antaranews.com

Foto: viva.co

  • raksaka dharma

    ya semuanya harus terkontrol dan tahu diri,karena kalau tidak terkontrol dan tahu diri akan menjadi KEBABLASAN…pemerintah lagi yang disalahkan…maunya apa sih

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  3. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  4. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  5. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  6. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  7. Uskup Agung Karachi: Kasus Asia Bibi menunjukkan intoleransi bertumbuh
  8. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  9. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  10. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  1. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  2. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  3. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  4. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  5. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata ‘Allah’ hanya untuk Islam adalah ‘keliru’
  6. Paroki Santo Petrus di perbatasan Papua dikunjungi KSAD dan Pangdam Cendrawasih
  7. Meneropong keberagaman agama lewat media
  8. Paus Fransiskus beatifikasi mendiang Paus Paulus VI
  9. Pemimpin Baru dan Harapan Perubahan
  10. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online