UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

KWI, Muhammadiyah tolak RUU Ormas dan bersama 98 Ormas akan ajukan uji materi bila disahkan

24/06/2013

KWI, Muhammadiyah tolak RUU Ormas dan bersama 98 Ormas akan ajukan uji materi bila disahkan thumbnail

Din Syamsuddin (kiri) dan Romo Antonius Benny Susetyo (kanan)

 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Muhammadiyah tolak RUU Ormas serta bersama 98 organisasi massa (Ormas) akan  melakukan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi jika RUU tersebut disahkan pada Sidang Paripurna Selasa (25/6/2013).

KWI tetap menolak RUU Ormas meskipun DPR akan membawa rancangan tersebut ke rapat paripurna, kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Antonius Benny Susetyo.

“Kita akan bawa ke MK, diwakili 98 Ormas yang dikoordinir oleh Pak Din Syamsuddin,” kata Romo Benny di Wahid Institute, Jakarta, Minggu (23/6/2013).

“Kami menolak RUU Ormas karena masih penuh masalah, yakni ketidakjelasan definisi Ormas dan ruang lingkup yang terlalu luas,” kata Romo Benny.

Pihaknya menilai rumusan RUU Ormas menyimpan kepentingan tertentu guna memperlemah posisi Ormas sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Ada kepentingan tersembunyi di balik rumusan Undang-Undang Ormas, yang sengaja memperlemah posisi Ormas sebagai pilar demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menilai sebagian besar pasal perubahan dalam RUU Ormas tersebut masih kabur sehingga dapat memicu multi-tafsir dalam penerapannya.

Otoritas pendaftaran Ormas juga masih belum jelas, apakah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Menurut Romo Benny, pihaknya hanya sekali diundang untuk berdialog mengenai rumusan UU tersebut. “Masukan dari KWI hanya ditampung, tetapi realitasnya tidak mengubah isi,” tambahnya.

Ia juga menilai RUU Ormas multitafsir karena definisinya terlalu luas dan mengatur segalanya tanpa ada batas.

“Itu bahaya intervensi negara, akan mengancam media massa karena akan hilang daya kritis, media massa tidak bisa menyalurkan dana publik karena diatur penguasa,” kata Romo Benny.

Dengan adanya RUU tersebut, kata Romo Benny, paradigma Ormas dimarginalkan karena dibentuk untuk diawasi. “Tidak mampu berkembang, Ormas tidak mampu lagi ada daya kritis, gaya Orde Baru, Ormas bermasalah tapi sanksi enggak ada,” tuturnya

Sementara itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan pihaknya tetap menolak RUU itu meskipun DPR akan membawa RUU tersebut pada rapat paripurna 25 Juni, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

“PP Muhammadiyah tetap menolak RUU Ormas. Kami masih melihat kerancuan nalar dan kesalahan asumsi dasar, kekeliruan paradigmatik tentang relasi Negara dengan masyarakat madani di RUU tersebut,” kata Din dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta.

Dia menjelaskan pertemuan antara delegasi RUU Ormas dengan perwakilan PP Muhammadiyah, pada 21 Juni, belum mencapai titik temu dalam hal persamaan pandangan.

Sumber: tribunnews.com, antaranews.com

Foto: viva.co

  • raksaka dharma

    ya semuanya harus terkontrol dan tahu diri,karena kalau tidak terkontrol dan tahu diri akan menjadi KEBABLASAN…pemerintah lagi yang disalahkan…maunya apa sih

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  3. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  4. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  5. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  6. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  7. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  8. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  9. Jaringan Islam Liberal: Charlie Hebdo tidak anti-Islam
  10. Para frater belajar menulis berita
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  4. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  5. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  6. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  7. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  10. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online