UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal

25/06/2013

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal thumbnail

 

Sebuah siaran pers bersama, yang dikeluarkan setelah pembicaraan bulan ini di Roma antara Vatikan dan pemerintah Vietnam, menekankan “penghormatan dan jaminan kebebasan beragama dan keyakinan, serta terus mendorong agama-agama, khususnya Gereja Katolik di Vietnam.”

Namun, dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, John Baptist Kardinal Pham Minh Man dari Ho Chi Minh memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentang agama “membuat orang terancam, skeptis dan tidak puas.”

Kardinal Man, 79, mengatakan pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan. Namun, dia mengatakan bahwa “mereka memerintah negara itu dengan naluri pertahanan diri, demi kepentingan mereka sendiri, bukan niat baik demi kemanusiaan.”

Dia mencontohkan Rapat Pleno Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, yang diadakan di Vietnam pada Desember 2012. Sambil memuji acara itu berjalan baik, prelatus itu mengatakan bahwa persiapan terganggu oleh kesulitan dan campur tangan pemerintah. Pemerintah menuntut daftar peserta dan surat undangan dari para uskup Vietnam sebelum visa masuk diterbitkan.

Menurut kardinal, negara-negara lain sedikit memiliki prosedur, terutama ketika mereka menyambut para pemimpin Gereja.

Dia menambahkan bahwa semua kegiatan keagamaan berada dalam pengawasan ketat pemerintah. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Ini tidak adil bahwa pemerintah merampas kebebasan itu,” katanya.

Pastor Vincent Pham Thanh Trung, Provinsial CSsR, mengatakan pemerintah juga meminta daftar calon imam sebelum mereka ditahbiskan, serta nama-nama para uskup yang akan menahbiskan mereka. Dia menolak untuk menyebut nama mereka.

“Pentahbisan itu dilakukan oleh Gereja, bukan pemerintah, jadi kami tidak perlu meminta izin pemerintah,” kata imam itu, yang telah dilarang pergi ke luar negeri sejak tahun 2011.

Sebelumnya, beberapa imam dari keuskupan-keuskupan bagian utara negara itu, ditahbiskan tanpa persetujuan pemerintah. Mereka harus menghadiri dua tahun “kursus teologi sebagai penyegaran” sebelum ditahbiskan untuk kedua kalinya.

Pham Dung, ketua Komite Pemerintah Urusan Agama, mengatakan pada Mei bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Agama dan Kepercayaan perlu diubah, “untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat.”

Pada saat ini, organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan oleh hukum untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan pra-sekolah sampai batas tertentu. Beberapa pengamat khawatir bahwa setiap perubahan peraturan yang akan datang akan mempersempit ruang lingkup kegiatan Gereja.

Kardinal Man mengatakan pengaruh kelompok-kelompok agama dianggap bisa merusak pemerintah, sehingga mereka mengontrol dengan ketat keterlibatan mereka dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

“Awal tahun ini, perdana menteri berjanji memenuhi keinginan Gereja lokal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,” kata kardinal.

Menurutnya, meskipun, situasinya tidak memungkinkan, ia percaya dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat pemerintah telah melihat bahwa penganut agama, terutama Katolik, ingin melayani kebaikan bersama dan membangun sebuah masyarakat yang ramah dan manusiawi.

Kardinal Man juga mencatat bahwa meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, semakin banyak orang menyatakan para pejabat sebagai degradasi moral, materialisme, konsumerisme dan korupsi.

Fakta bahwa Vietnam memiliki 200 gereja, penuh dengan umat Katolik menghadiri liturgi.

Sumber: Don’t be fooled by official promises, says cardinal

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Meskipun kendala, delegasi OMK Tiongkok berusaha hadiri WYD
  2. Renungan Hari Minggu Biasa XVII/C bersama Pastor Bill Grimm
  3. Gereja Katolik Korea menentang sistem pertahanan rudal
  4. Media dapat tekanan terkait laporan hubungan Tiongkok-Vatikan
  5. Doa lintas agama diselenggarakan pada ‘Hari Martir’ di Myanmar
  6. Gereja, kelompok HAM salahkan Duterte terkait peningkatan pembunuhan
  7. Komnas HAM minta pemerintah respons putusan IPT soal kasus 1965
  8. Menangani Pelanggaran HAM di Papua
  9. OMK Filipina berjuang demi menghadiri WYD 2016 di Polandia
  10. Pejabat Salesian meragukan foto imam yang diculik di Yaman
  1. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  2. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  3. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  4. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  5. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  6. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  7. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
  8. Apa yang terjadi sudah tercatat dalam sejaran Tiongkok kan? Tidak dapat disembu...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-07 13:03:09
  9. Kagum bagi yang "diam diam, kerja banyak" daripada "ramai ramai demo,tak hasilka...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-06 15:15:38
  10. Melihat gundukan sampah di Bantargebang rasanya mau angkat tangan. Jutaan orang ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 20:20:38
UCAN India Books Online