Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal

25/06/2013

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal thumbnail

 

Sebuah siaran pers bersama, yang dikeluarkan setelah pembicaraan bulan ini di Roma antara Vatikan dan pemerintah Vietnam, menekankan “penghormatan dan jaminan kebebasan beragama dan keyakinan, serta terus mendorong agama-agama, khususnya Gereja Katolik di Vietnam.”

Namun, dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, John Baptist Kardinal Pham Minh Man dari Ho Chi Minh memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentang agama “membuat orang terancam, skeptis dan tidak puas.”

Kardinal Man, 79, mengatakan pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan. Namun, dia mengatakan bahwa “mereka memerintah negara itu dengan naluri pertahanan diri, demi kepentingan mereka sendiri, bukan niat baik demi kemanusiaan.”

Dia mencontohkan Rapat Pleno Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, yang diadakan di Vietnam pada Desember 2012. Sambil memuji acara itu berjalan baik, prelatus itu mengatakan bahwa persiapan terganggu oleh kesulitan dan campur tangan pemerintah. Pemerintah menuntut daftar peserta dan surat undangan dari para uskup Vietnam sebelum visa masuk diterbitkan.

Menurut kardinal, negara-negara lain sedikit memiliki prosedur, terutama ketika mereka menyambut para pemimpin Gereja.

Dia menambahkan bahwa semua kegiatan keagamaan berada dalam pengawasan ketat pemerintah. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Ini tidak adil bahwa pemerintah merampas kebebasan itu,” katanya.

Pastor Vincent Pham Thanh Trung, Provinsial CSsR, mengatakan pemerintah juga meminta daftar calon imam sebelum mereka ditahbiskan, serta nama-nama para uskup yang akan menahbiskan mereka. Dia menolak untuk menyebut nama mereka.

“Pentahbisan itu dilakukan oleh Gereja, bukan pemerintah, jadi kami tidak perlu meminta izin pemerintah,” kata imam itu, yang telah dilarang pergi ke luar negeri sejak tahun 2011.

Sebelumnya, beberapa imam dari keuskupan-keuskupan bagian utara negara itu, ditahbiskan tanpa persetujuan pemerintah. Mereka harus menghadiri dua tahun “kursus teologi sebagai penyegaran” sebelum ditahbiskan untuk kedua kalinya.

Pham Dung, ketua Komite Pemerintah Urusan Agama, mengatakan pada Mei bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Agama dan Kepercayaan perlu diubah, “untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat.”

Pada saat ini, organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan oleh hukum untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan pra-sekolah sampai batas tertentu. Beberapa pengamat khawatir bahwa setiap perubahan peraturan yang akan datang akan mempersempit ruang lingkup kegiatan Gereja.

Kardinal Man mengatakan pengaruh kelompok-kelompok agama dianggap bisa merusak pemerintah, sehingga mereka mengontrol dengan ketat keterlibatan mereka dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

“Awal tahun ini, perdana menteri berjanji memenuhi keinginan Gereja lokal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,” kata kardinal.

Menurutnya, meskipun, situasinya tidak memungkinkan, ia percaya dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat pemerintah telah melihat bahwa penganut agama, terutama Katolik, ingin melayani kebaikan bersama dan membangun sebuah masyarakat yang ramah dan manusiawi.

Kardinal Man juga mencatat bahwa meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, semakin banyak orang menyatakan para pejabat sebagai degradasi moral, materialisme, konsumerisme dan korupsi.

Fakta bahwa Vietnam memiliki 200 gereja, penuh dengan umat Katolik menghadiri liturgi.

Sumber: Don’t be fooled by official promises, says cardinal

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pro dan kontra seputar rencana pembangunan patung Yesus di Papua
  2. Vatikan desak pemerintah global melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan
  3. Otoritas Cina menggerebek Misa komunitas bawah tanah
  4. Gereja Indonesia dan aktivis mencari cara melindungi anak dari pornografi
  5. Misionaris Filipina menjadi pemimpin Konferensi Yesuit Asia Pasifik
  6. Pemimpin Partai Kristen Pakistan tidak diijinkan berobat dalam tahanan
  7. Kardinal Bo minta tokoh agama Myanmar aktif berdialog
  8. Survei: Umat Katolik di Hong Kong tidak paham tugas diakon
  9. Kehadiran umat di gereja Filipina cendrung menurun
  10. Orang Kristen menjadi kelompok teraniaya paling banyak di dunia
  1. Kira kira Yesus akan bilang apa?...
    Said Jenny Marisa on 2017-04-28 20:01:14
  2. Riset Wahid Foundation dan Kemenag Mei 2016 dan riset terpisah oleh Forum Keruku...
    Said fred on 2017-04-27 09:10:22
  3. Setuju Grace. Patut disayangkan dana sebesar itu "hanya" untuk membangun sesuatu...
    Said fred on 2017-04-27 08:34:15
  4. Admin, nggak salah tu orang kristen paling teraniaya. orang islam kali yg paling...
    Said Yesi on 2017-04-27 08:15:21
  5. Secara pribadi....sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama...
    Said Ansel on 2017-04-26 14:41:04
  6. Terlalu bombastis dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bisa jadi mala...
    Said Setyo on 2017-04-26 11:54:30
  7. Menurut saya, idenya sih boleh boleh saja tapi agak berlebihan. Duit sebanyak i...
    Said Grace on 2017-04-25 15:08:34
  8. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  9. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  10. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
UCAN India Books Online