Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal

25/06/2013

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal thumbnail

 

Sebuah siaran pers bersama, yang dikeluarkan setelah pembicaraan bulan ini di Roma antara Vatikan dan pemerintah Vietnam, menekankan “penghormatan dan jaminan kebebasan beragama dan keyakinan, serta terus mendorong agama-agama, khususnya Gereja Katolik di Vietnam.”

Namun, dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, John Baptist Kardinal Pham Minh Man dari Ho Chi Minh memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentang agama “membuat orang terancam, skeptis dan tidak puas.”

Kardinal Man, 79, mengatakan pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan. Namun, dia mengatakan bahwa “mereka memerintah negara itu dengan naluri pertahanan diri, demi kepentingan mereka sendiri, bukan niat baik demi kemanusiaan.”

Dia mencontohkan Rapat Pleno Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, yang diadakan di Vietnam pada Desember 2012. Sambil memuji acara itu berjalan baik, prelatus itu mengatakan bahwa persiapan terganggu oleh kesulitan dan campur tangan pemerintah. Pemerintah menuntut daftar peserta dan surat undangan dari para uskup Vietnam sebelum visa masuk diterbitkan.

Menurut kardinal, negara-negara lain sedikit memiliki prosedur, terutama ketika mereka menyambut para pemimpin Gereja.

Dia menambahkan bahwa semua kegiatan keagamaan berada dalam pengawasan ketat pemerintah. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Ini tidak adil bahwa pemerintah merampas kebebasan itu,” katanya.

Pastor Vincent Pham Thanh Trung, Provinsial CSsR, mengatakan pemerintah juga meminta daftar calon imam sebelum mereka ditahbiskan, serta nama-nama para uskup yang akan menahbiskan mereka. Dia menolak untuk menyebut nama mereka.

“Pentahbisan itu dilakukan oleh Gereja, bukan pemerintah, jadi kami tidak perlu meminta izin pemerintah,” kata imam itu, yang telah dilarang pergi ke luar negeri sejak tahun 2011.

Sebelumnya, beberapa imam dari keuskupan-keuskupan bagian utara negara itu, ditahbiskan tanpa persetujuan pemerintah. Mereka harus menghadiri dua tahun “kursus teologi sebagai penyegaran” sebelum ditahbiskan untuk kedua kalinya.

Pham Dung, ketua Komite Pemerintah Urusan Agama, mengatakan pada Mei bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Agama dan Kepercayaan perlu diubah, “untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat.”

Pada saat ini, organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan oleh hukum untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan pra-sekolah sampai batas tertentu. Beberapa pengamat khawatir bahwa setiap perubahan peraturan yang akan datang akan mempersempit ruang lingkup kegiatan Gereja.

Kardinal Man mengatakan pengaruh kelompok-kelompok agama dianggap bisa merusak pemerintah, sehingga mereka mengontrol dengan ketat keterlibatan mereka dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

“Awal tahun ini, perdana menteri berjanji memenuhi keinginan Gereja lokal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,” kata kardinal.

Menurutnya, meskipun, situasinya tidak memungkinkan, ia percaya dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat pemerintah telah melihat bahwa penganut agama, terutama Katolik, ingin melayani kebaikan bersama dan membangun sebuah masyarakat yang ramah dan manusiawi.

Kardinal Man juga mencatat bahwa meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, semakin banyak orang menyatakan para pejabat sebagai degradasi moral, materialisme, konsumerisme dan korupsi.

Fakta bahwa Vietnam memiliki 200 gereja, penuh dengan umat Katolik menghadiri liturgi.

Sumber: Don’t be fooled by official promises, says cardinal

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Komunitas awam Katolik Indonesia bantu warga Muslim merayakan Idul Fitri
  2. Keuskupan Agung Semarang mengucapkan Selamat Idul Fitri
  3. Kampanye mendukung blogger Katolik di Vietnam diluncurkan
  4. Paus memberkati fundasi bangunan sebuah tarekat di Korea
  5. Vatikan diam saat Dubes Jerman mendukung uskup China
  6. Renungan Hari Minggu XII Tahun A -25 Juni 2017
  7. Gereja Katolik mendukung pemisahan wilayah bagi etnis Gorkha di India
  8. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  9. Menciptakan peradaban kasih di Keuskupan Agung Semarang
  10. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online