UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal

25/06/2013

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal thumbnail

 

Sebuah siaran pers bersama, yang dikeluarkan setelah pembicaraan bulan ini di Roma antara Vatikan dan pemerintah Vietnam, menekankan “penghormatan dan jaminan kebebasan beragama dan keyakinan, serta terus mendorong agama-agama, khususnya Gereja Katolik di Vietnam.”

Namun, dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, John Baptist Kardinal Pham Minh Man dari Ho Chi Minh memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentang agama “membuat orang terancam, skeptis dan tidak puas.”

Kardinal Man, 79, mengatakan pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan. Namun, dia mengatakan bahwa “mereka memerintah negara itu dengan naluri pertahanan diri, demi kepentingan mereka sendiri, bukan niat baik demi kemanusiaan.”

Dia mencontohkan Rapat Pleno Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, yang diadakan di Vietnam pada Desember 2012. Sambil memuji acara itu berjalan baik, prelatus itu mengatakan bahwa persiapan terganggu oleh kesulitan dan campur tangan pemerintah. Pemerintah menuntut daftar peserta dan surat undangan dari para uskup Vietnam sebelum visa masuk diterbitkan.

Menurut kardinal, negara-negara lain sedikit memiliki prosedur, terutama ketika mereka menyambut para pemimpin Gereja.

Dia menambahkan bahwa semua kegiatan keagamaan berada dalam pengawasan ketat pemerintah. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Ini tidak adil bahwa pemerintah merampas kebebasan itu,” katanya.

Pastor Vincent Pham Thanh Trung, Provinsial CSsR, mengatakan pemerintah juga meminta daftar calon imam sebelum mereka ditahbiskan, serta nama-nama para uskup yang akan menahbiskan mereka. Dia menolak untuk menyebut nama mereka.

“Pentahbisan itu dilakukan oleh Gereja, bukan pemerintah, jadi kami tidak perlu meminta izin pemerintah,” kata imam itu, yang telah dilarang pergi ke luar negeri sejak tahun 2011.

Sebelumnya, beberapa imam dari keuskupan-keuskupan bagian utara negara itu, ditahbiskan tanpa persetujuan pemerintah. Mereka harus menghadiri dua tahun “kursus teologi sebagai penyegaran” sebelum ditahbiskan untuk kedua kalinya.

Pham Dung, ketua Komite Pemerintah Urusan Agama, mengatakan pada Mei bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Agama dan Kepercayaan perlu diubah, “untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat.”

Pada saat ini, organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan oleh hukum untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan pra-sekolah sampai batas tertentu. Beberapa pengamat khawatir bahwa setiap perubahan peraturan yang akan datang akan mempersempit ruang lingkup kegiatan Gereja.

Kardinal Man mengatakan pengaruh kelompok-kelompok agama dianggap bisa merusak pemerintah, sehingga mereka mengontrol dengan ketat keterlibatan mereka dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

“Awal tahun ini, perdana menteri berjanji memenuhi keinginan Gereja lokal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,” kata kardinal.

Menurutnya, meskipun, situasinya tidak memungkinkan, ia percaya dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat pemerintah telah melihat bahwa penganut agama, terutama Katolik, ingin melayani kebaikan bersama dan membangun sebuah masyarakat yang ramah dan manusiawi.

Kardinal Man juga mencatat bahwa meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, semakin banyak orang menyatakan para pejabat sebagai degradasi moral, materialisme, konsumerisme dan korupsi.

Fakta bahwa Vietnam memiliki 200 gereja, penuh dengan umat Katolik menghadiri liturgi.

Sumber: Don’t be fooled by official promises, says cardinal

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Gereja Katolik kritik pemerintah atas Perppu Kebiri
  2. Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bersama Pastor Bill Grimm
  3. Rosario Merah Putih di dada prajurit
  4. Tiongkok dan Vietnam: Keduanya negara komunis tetapi berbeda
  5. Kelompok iklim menyerukan tindakan cepat untuk atasi bencana
  6. 58 tahun ISKA: Nasionalisme itu hanya satu
  7. Pejabat Vatikan rayakan Misa menandai Hari Doa untuk Gereja di Tiongkok
  8. Keuskupan Agung Seoul bantu para pengungsi Korea Utara
  9. Paroki-paroki menyalurkan bantuan bagi korban banjir
  10. 58 persen siswa SMA Jakarta dukung pelaksanaan Syariat Islam
  1. Menjadi persoalan, apakah para siswa itu paham dan tahu betul apa itu syariat is...
    Said Brian on 2016-05-28 18:25:34
  2. Semoga rencana untuk dijadikan seumur hidup bersyarat adalah awal perbaikan seta...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-20 12:03:38
  3. Adakalanya seorang pasien yang sudah dirawat sebaik mungkin karena cirrosis, yan...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-18 19:23:07
  4. Banyak negara melarang hukuman mati. Sebaliknya, negeri Belanda membenarkan euth...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-18 19:11:14
  5. Saya pilih Ahok karena dia bisa dipercaya, kebetulan saja dia Kristen.....
    Said Jenny Marisa on 2016-05-10 15:51:40
  6. Masalah perdagangan dan penyaluran narkoba sudah amat sangat menyulitkan pemerin...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-06 17:37:26
  7. Berani jujur memang hebat. Itu yang kita tunggu....
    Said Jusuf Suroso on 2016-04-29 20:18:58
  8. Semoga bs cepat jelas...
    Said Tarcisius on 2016-04-28 13:17:08
  9. Mengapa orang mudah jadi pengikut orang yang aneh2? Sepertinya penyakit "latah"...
    Said Jenny Marisa on 2016-04-25 19:07:23
  10. Meskipun bantuan tidak akan mengembalikan segalanya, tetapi perhatian dan belara...
    Said Jenny Marisa on 2016-04-23 08:57:47
UCAN India Books Online