UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal

25/06/2013

Jangan tertipu oleh janji-janji pejabat, kata kardinal thumbnail

 

Sebuah siaran pers bersama, yang dikeluarkan setelah pembicaraan bulan ini di Roma antara Vatikan dan pemerintah Vietnam, menekankan “penghormatan dan jaminan kebebasan beragama dan keyakinan, serta terus mendorong agama-agama, khususnya Gereja Katolik di Vietnam.”

Namun, dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, John Baptist Kardinal Pham Minh Man dari Ho Chi Minh memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentang agama “membuat orang terancam, skeptis dan tidak puas.”

Kardinal Man, 79, mengatakan pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan. Namun, dia mengatakan bahwa “mereka memerintah negara itu dengan naluri pertahanan diri, demi kepentingan mereka sendiri, bukan niat baik demi kemanusiaan.”

Dia mencontohkan Rapat Pleno Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, yang diadakan di Vietnam pada Desember 2012. Sambil memuji acara itu berjalan baik, prelatus itu mengatakan bahwa persiapan terganggu oleh kesulitan dan campur tangan pemerintah. Pemerintah menuntut daftar peserta dan surat undangan dari para uskup Vietnam sebelum visa masuk diterbitkan.

Menurut kardinal, negara-negara lain sedikit memiliki prosedur, terutama ketika mereka menyambut para pemimpin Gereja.

Dia menambahkan bahwa semua kegiatan keagamaan berada dalam pengawasan ketat pemerintah. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Ini tidak adil bahwa pemerintah merampas kebebasan itu,” katanya.

Pastor Vincent Pham Thanh Trung, Provinsial CSsR, mengatakan pemerintah juga meminta daftar calon imam sebelum mereka ditahbiskan, serta nama-nama para uskup yang akan menahbiskan mereka. Dia menolak untuk menyebut nama mereka.

“Pentahbisan itu dilakukan oleh Gereja, bukan pemerintah, jadi kami tidak perlu meminta izin pemerintah,” kata imam itu, yang telah dilarang pergi ke luar negeri sejak tahun 2011.

Sebelumnya, beberapa imam dari keuskupan-keuskupan bagian utara negara itu, ditahbiskan tanpa persetujuan pemerintah. Mereka harus menghadiri dua tahun “kursus teologi sebagai penyegaran” sebelum ditahbiskan untuk kedua kalinya.

Pham Dung, ketua Komite Pemerintah Urusan Agama, mengatakan pada Mei bahwa Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Agama dan Kepercayaan perlu diubah, “untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat.”

Pada saat ini, organisasi-organisasi keagamaan hanya diizinkan oleh hukum untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan pra-sekolah sampai batas tertentu. Beberapa pengamat khawatir bahwa setiap perubahan peraturan yang akan datang akan mempersempit ruang lingkup kegiatan Gereja.

Kardinal Man mengatakan pengaruh kelompok-kelompok agama dianggap bisa merusak pemerintah, sehingga mereka mengontrol dengan ketat keterlibatan mereka dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan.

“Awal tahun ini, perdana menteri berjanji memenuhi keinginan Gereja lokal menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,” kata kardinal.

Menurutnya, meskipun, situasinya tidak memungkinkan, ia percaya dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat pemerintah telah melihat bahwa penganut agama, terutama Katolik, ingin melayani kebaikan bersama dan membangun sebuah masyarakat yang ramah dan manusiawi.

Kardinal Man juga mencatat bahwa meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, semakin banyak orang menyatakan para pejabat sebagai degradasi moral, materialisme, konsumerisme dan korupsi.

Fakta bahwa Vietnam memiliki 200 gereja, penuh dengan umat Katolik menghadiri liturgi.

Sumber: Don’t be fooled by official promises, says cardinal

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Suster yang dibunuh di India ini akan segera dibeatifikasi
  2. Paus minta calon penerima Krisma agar tidak lakukan ‘bully’
  3. Militer Myanmar hadang bantuan untuk pengungsi
  4. Gereja di NTT dapat nilai merah untuk keterlibatan sosial
  5. Etnis Rakhine tolak status kewarganegaraan Rohingya
  6. Calon terkuat pemimpin Hong Kong ini bicara soal iman Katolik
  7. Vietnam tangkap dua blogger karena melawan pemerintah
  8. Hati yang beku akan membuatmu berpaling dari Tuhan
  9. Pelaku pedofilia berkeliaran di Indonesia, keluarga Katolik cemas
  10. Tokoh Katolik ini calon presiden terkuat Korea Selatan
  1. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
  2. Retreat is really helpful and crucial since by having special chance in silence ...
    Said Alot Andreas on 2017-03-26 15:18:10
  3. industri malah sering bikin susah.. di Indonesia saat ini petani menolak dibangu...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 11:34:22
  4. alam yang subur, tanah pertanian, perkebunan sayang kalau digunakan untuk indust...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 08:57:04
  5. Tetap maju terus perjuangan hidup di planet ini penjara besar sudah terlepas mak...
    Said NIKODEMUS KOWIP on 2017-03-21 15:38:37
  6. Agak kecewa sih sebenarnya, tapi ya sudahlah apa boleh buat.tetep semangat aja b...
    Said Noendi on 2017-03-21 15:06:40
  7. memang dilema misa perkawinan dengan lagu2 berirama pop. di madah bakti dan puji...
    Said billy suandito on 2017-03-21 11:27:37
  8. profisiat untuk keuskupan agung semarang, yang telah mendapat Uskup Baru....
    Said rony on 2017-03-21 09:49:12
  9. KHususnya pekerja di Indonesia, bahwa Perusahaan adalah segalanya, pemerintah pu...
    Said anterajaya on 2017-03-17 08:49:31
  10. Salam...
    Said Victor WP on 2017-03-15 20:36:20
UCAN India Books Online