UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemprov DKI: Tidak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah favorit

02/07/2013

Pemprov DKI: Tidak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah favorit thumbnail

Ilustrasi

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menghapuskan diskriminasi sekolah. Tidak akan ada lagi sekolah unggulan, sekolah favorit dan sekolah tertinggal di Jakarta.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan berupaya keras melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada di Jakarta. Sehingga orangtua calon siswa tidak lagi berebutan masuk ke sekolah unggulan atau merasa kecewa anaknya tidak diterima masuk sekolah unggulan karena sisten zonasi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan, upaya pemerataan kualitas sekolah, Dinas Pendidikan membutuhkan waktu dua tahun.

Pihaknya akan meningkatkan kredibilitas, pengetahuan dan kompetensi guru dan kepala sekolah, khususnya di sekolah-sekolah yang kualitas pendidikannya masih kurang.

“Waktu yang akan datang, kami akan lakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Jakarta. Ini membutuhkan waktu dua tahun untuk mencapai itu semua,” kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/7), seperti dilansir beritasatu.com.

Ia mengakui, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online dengan sistem zona sekolah (berdekatan dengan domisili calon siswa) telah membuat para orangtua bingung dan banyak yang kecewa, karena anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah unggulan yang diinginkannya. Malah masuk ke sekolah yang kualitas pendidikannya jauh sekali dari sekolah unggulan atau favorit.

Karena sistem zona sekolah ini mempersempit siswa yang bukan satu kelurahan untuk SD, satu kecamatan untuk SMP dan satu rayon untuk SMA, bisa diterima di sekolah unggulan atau favorit.

Kuota jalur umum atau calon siswa di luar wilayah kelurahan, kecamatan dan rayon diberikan hanya 45 persen. Sedangkan kuota diberikan untuk jalur lokal atau bagi calon siswa yang domisilinya ada dalam wilayah kelurahan, kecamatan dan rayon sebanyak 45 persen. Sisanya untuk siswa dari luar Provinsi DKI dan melalui jalur prestasi.

“Memang dengan sistem ini banyak yang merasa tertutup mendapatkan sekolah unggulan atau favorit. Tetapi banyak juga yang merasa terbuka untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas, khususnya yang satu wilayah. Mereka juga harus diakomodir juga dong. Kita bangun prinsip school based community,” ujar Taufik.

Dia juga tidak menampik cukup banyak orangtua calon siswa yang akhirnya memasukkan anaknya ke sekolah swasta, karena tidak diterima masuk sekolah yang dituju. Seperti di SMA Negeri 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, ada 18 calon siswa yang tidak lapor diri padahal sudah diterima PPDB online, dengan alasan mendaftarkan diri ke sekolah swasta.

“Sekolah swasta juga bisa bersaing dengan sekolah negeri, karena Pemprov DKI sudah memberikan BOP dan KJP kepada siswa di swasta maupun negeri. Sehingga persaingan atau kesenjangan kualitas semakin lama semakin terkikis, kualitas menjadi lebih baik,” paparnya.

Untuk menghapus kesenjangan itu, Taufik menegaskan, Dinas Pendidikan DKI akan membina para guru di sekolah-sekolah yang belum memiliki kualitas yang baik. “Kami minta orangtua bersabar. Ajarkan para peserta didik untuk belajar sebaik mungkin. Tugasnya kami, Dinas Pendidikan untuk menyamakan kualitas sekolah. Kami akan membina para guru dengan standar yang sama,” janjinya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  2. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami 'niat baik' Paus Fransiskus
  3. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  4. Di Sri Lanka, seorang pastor pernah melindungi ribuan orang
  5. KWI: Melarang nikah beda agama bentuk pelanggaran hak asasi
  6. Gereja Katolik Sri Lanka kecam penggunaan gambar Paus Fransiskus untuk kampanye pemilu
  7. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  8. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  9. Pemimpin Kristen dan Muslim desak revisi UU Penghujatan
  10. Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan konflik TNI dan Polri
  1. Pesan Natal Bersama KWI-PGI Tahun 2014
  2. Meningkatkan dialog dengan Muslim fokus utama perjalanan Paus ke Turki
  3. Menanti Komitmen JKW-JK Menuntaskan Kasus Tragedi Semanggi
  4. Tunjangan setahun tak dibayar, guru Katolik mengadu ke DPRD
  5. Pemuda pro-demokrasi yang ditangkap polisi tulis surat terbuka kepada Paus Fransiskus
  6. Paus Fransiskus kecam ‘terorisme negara’ dan ‘sikap apatis’ Eropa
  7. 11 kampus bersatu lawan kekerasan seksual
  8. Toleransi Bukan Harmoni
  9. Pesan uskup agung Myanmar untuk ‘Tahun Yubileum’
  10. Indonesia-Australia sepakat akhiri kekerasan terhadap perempuan
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online