UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Kebebasan berada di bawah ancaman

04/07/2013

Kebebasan berada di bawah ancaman thumbnail

Ilustrasi

 

Setelah berbulan-bulan penundaan dan perdebatan sengit, DPR RI akhirnya pada Selasa mengesahkan RUU Ormas, yang akan memberikan kesempatan kepada pemerintah memiliki kontrol lebih besar terkait kegiatan publik, termasuk kewenangan membubarkan sebuah organisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Dari 361 anggota DPR yang menghadiri rapat pleno pada Selasa, 311 menyetujui pengesahan RUU itu sebagai UU, dengan mengatakan bahwa negara membutuhkan UU tersebut untuk memberdayakan organisasi lokal dan menentang intervensi asing di tanah air melalui LSM-LSM.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menentang pengesahan RUU itu, dan menurut aktivis, UU itu dapat digunakan  untuk membungkam para pembangkang politik.

“Saya menyadari kritikan di luar sana. UU ini mungkin tidak memuaskan semua kelompok tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan,” kata Abdul Malik Haramain, ketua Pansus pembahasan RUU Ormas.

Kelompok-kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah menolak pengesahan RUU kontroversial itu dan berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

UU itu memberikan kewenangan kepada  Kementerian Dalam Negeri yang  bertanggung jawab untuk menyaring semua Ormas yang beroperasi di tanah air dalam koordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.

Berbicara di hadapan anggota DPR RI, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pihaknya baru-baru ini mencatat 65.577 Ormas, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat 48.866 Ormas, Kementerian Sosial mencatat 25.406 ormas dan Kementerian Luar Negeri mencatat 108 LSM asing.

Menurut Gamawan, banyak organisasi yang tidak terdaftar beroperasi di tanah air yang harus dipantau. “Kita perlu mengelola semua kelompok ini sehingga mereka dapat secara positif berkontribusi terhadap negara,” katanya.

Kelompok penolak UU itu menegaskan bahwa UU itu hanya akan memberikan kontrol negara yang berlebihan atas gerakan sipil di negara ini.

Di antara 87 pasal dalam UU itu, beberapa pasal telah menjadi keprihatinan karena berpotensi dibubarkan bila Ormas melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.

Pasal 5 UU itu, misalnya, mendesak Ormas mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa serta menegakan cita-cita negara. Pasal tersebut juga melarang penghujatan terhadap agama-agama, kegiatan yang mempromosikan separatisme, gangguan ketertiban umum, dan melanggar ideologi negara, Pancasila.

Oleh karena itu kewajiban semua Ormas yang beroperasi di seluruh nusantara, yang terdaftar dan tidak terdaftar, mengikuti proses penyaringan melalui kementerian terkait untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di negara itu, yang dibebaskan dari persyaratan karena kontribusi mereka terhadap negara dan mereka didirikan sebelum kemerdekaan negara itu.

Berdasarkan UU itu, kelompok-kelompok asing harus menjalani proses penyaringan melalui Kementerian Luar Negeri serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Kelompok penolak mengatakan UU Ormas tumpang tindih dengan hukum yang ada, seperti UU Nomor 24/2004 tentang dasar organisasi dan UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Mereka berargumentasi bahwa UU Tahun 2008 tentang KIP memungkinkan pemerintah menilai informasi pada setiap organisasi, yang anggota parlemen mengatakan adalah salah satu tujuan utama dari RUU Ormas.

“Sudah jelas bahwa UU itu hanya akan memberikan kewenangan pemerintah untuk memonitor dan membekukan kegiatan kami setiap kali kami dianggap sebagai ancaman,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.

RUU ini dimulai dalam menanggapi seruan publik untuk membubarkan kelompok radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), yang seringkali membuat keonaran. Namun, para aktivis meragukan bahwa UU itu akan mengatasi masalah tersebut.

Definisi  Ormas

Ormas adalah kelompok yang secara sukarela didirikan oleh masyarakat berdasarkan aspirasi, kemauan, kebutuhan dan kepentingan bersama, serta berpartisipasi untuk menegakkan persatuan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila.

Pemerintah akan memberikan sanksi terhadap Ormas yang tidak:

• Mendaftarkan dan mendapat izin dari pemerintah

• Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa

• Menjaga nilai-nilai budaya, moral dan agama

• Menjaga ketentraman dan ketertiban umum

• Mempromosikan cita-cita Negara

Sanksi

Pemerintah akan mengeluarkan tiga surat peringatan kepada Ormas yang dianggap telah melanggar kewajiban mereka. Setiap surat akan berlaku selama kurang lebih 30 hari.

Pemerintah sementara akan menghentikan operasi dari setiap Ormas yang gagal menanggapi salah satu surat peringatan, setelah mengamankan nasihat hukum dari Mahkamah Agung.

Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan atau mencabut izin kelompok dianggap telah gagal menyelesaikan semua persyaratan.

Sumber: The Jakarta Post

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Korban topan dan gempa di Filipina akan makan siang bersama Paus Fransiskus
  2. Pembongkaran gereja di Cina terus berlanjut
  3. Magsaysay Award menghormati orang Asia yang menjadi pelopor dan inovator
  4. Setelah SBY dinilai gagal pelihara kebebasan beragama, kini harapan ada pada Jokowi
  5. Dalam 6 bulan, 2.677 istri di Malang gugat cerai suami
  6. Seorang katekis khusus lansia menuai hasil berkat pelayanannya
  7. Tiga usulan SETARA untuk Jokowi-JK dalam penyelesaian HAM
  8. Pemuda dunia bahas persatuan dalam keberagaman di Bali
  9. Pendeta dihukum 10 tahun di balik jeruji besi
  10. Argumen “Pro Life” dan “Pro Choice”
  1. Paus Fransiskus kumpulkan para bintang top dunia untuk pertandingan amal antaragama
  2. Sekilas Sejarah BULAN KITAB SUCI NASIONAL
  3. Korban topan dan gempa di Filipina akan makan siang bersama Paus Fransiskus
  4. Magsaysay Award menghormati orang Asia yang menjadi pelopor dan inovator
  5. Romo Benny: Terkait masalah intoleransi, Indonesia butuh figur presiden teladan
  6. Gereja Katolik Myanmar merayakan 500 tahun
  7. Paus Fransiskus akan merayakan Misa pernikahan untuk 20 pasangan
  8. Tiga uskup auksilier Hong Kong ditahbiskan kemarin
  9. Forum UNAOC Bali tegaskan persatuan dalam keberagaman
  10. Menag berharap wartawan nasrani ikut sosialisasi moderasi agama
  1. Tiada orang dari golongan apapun yang dilupakannya...Motto untuk Asian Youth Day...
    Said on 2014-07-27 11:04:00
  2. Sebelum pengikut muhammad menyebut "allah", kristen arab sudah menggunakan kata ...
    Said umat on 2014-07-26 06:05:00
  3. sembuhkan!...
    Said tuhan on 2014-07-25 02:51:00
  4. Semestinya bisa dihindarkan. Mengapa suster membiarkan anak itu tinggal sendiri...
    Said on 2014-07-22 07:06:00
  5. Penderitaan mereka mengapa tak kunjung berakhir.. Sudah sampai urgensi, sebaikny...
    Said on 2014-07-22 07:01:00
  6. Jelas kalau Jokowi mempunyai pandangan dan niat yang sama (dengan bapak Uskup). ...
    Said on 2014-07-22 06:54:00
  7. Semakin banyak larangan... mau mempersempit hidup orang yang hanya mau berdoa. ...
    Said on 2014-07-20 08:25:00
  8. Selamat menjalankan tugas baru Mgr...
    Said Adonia Sihotang on 2014-07-19 23:27:00
  9. Sudah terlalu sering terdengar protes atas pernyataan yang menyudutkan islam seb...
    Said pluralis on 2014-07-18 04:28:00
  10. Paus Emeritus Benediktus baru tahun lalu diganti oleh Paus Fransiskus. Beliau t...
    Said on 2014-07-16 08:11:00
UCAN India Books Online