UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Kebebasan berada di bawah ancaman

04/07/2013

Kebebasan berada di bawah ancaman thumbnail

Ilustrasi

 

Setelah berbulan-bulan penundaan dan perdebatan sengit, DPR RI akhirnya pada Selasa mengesahkan RUU Ormas, yang akan memberikan kesempatan kepada pemerintah memiliki kontrol lebih besar terkait kegiatan publik, termasuk kewenangan membubarkan sebuah organisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Dari 361 anggota DPR yang menghadiri rapat pleno pada Selasa, 311 menyetujui pengesahan RUU itu sebagai UU, dengan mengatakan bahwa negara membutuhkan UU tersebut untuk memberdayakan organisasi lokal dan menentang intervensi asing di tanah air melalui LSM-LSM.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menentang pengesahan RUU itu, dan menurut aktivis, UU itu dapat digunakan  untuk membungkam para pembangkang politik.

“Saya menyadari kritikan di luar sana. UU ini mungkin tidak memuaskan semua kelompok tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan,” kata Abdul Malik Haramain, ketua Pansus pembahasan RUU Ormas.

Kelompok-kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah menolak pengesahan RUU kontroversial itu dan berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

UU itu memberikan kewenangan kepada  Kementerian Dalam Negeri yang  bertanggung jawab untuk menyaring semua Ormas yang beroperasi di tanah air dalam koordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.

Berbicara di hadapan anggota DPR RI, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pihaknya baru-baru ini mencatat 65.577 Ormas, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat 48.866 Ormas, Kementerian Sosial mencatat 25.406 ormas dan Kementerian Luar Negeri mencatat 108 LSM asing.

Menurut Gamawan, banyak organisasi yang tidak terdaftar beroperasi di tanah air yang harus dipantau. “Kita perlu mengelola semua kelompok ini sehingga mereka dapat secara positif berkontribusi terhadap negara,” katanya.

Kelompok penolak UU itu menegaskan bahwa UU itu hanya akan memberikan kontrol negara yang berlebihan atas gerakan sipil di negara ini.

Di antara 87 pasal dalam UU itu, beberapa pasal telah menjadi keprihatinan karena berpotensi dibubarkan bila Ormas melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.

Pasal 5 UU itu, misalnya, mendesak Ormas mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa serta menegakan cita-cita negara. Pasal tersebut juga melarang penghujatan terhadap agama-agama, kegiatan yang mempromosikan separatisme, gangguan ketertiban umum, dan melanggar ideologi negara, Pancasila.

Oleh karena itu kewajiban semua Ormas yang beroperasi di seluruh nusantara, yang terdaftar dan tidak terdaftar, mengikuti proses penyaringan melalui kementerian terkait untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di negara itu, yang dibebaskan dari persyaratan karena kontribusi mereka terhadap negara dan mereka didirikan sebelum kemerdekaan negara itu.

Berdasarkan UU itu, kelompok-kelompok asing harus menjalani proses penyaringan melalui Kementerian Luar Negeri serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Kelompok penolak mengatakan UU Ormas tumpang tindih dengan hukum yang ada, seperti UU Nomor 24/2004 tentang dasar organisasi dan UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Mereka berargumentasi bahwa UU Tahun 2008 tentang KIP memungkinkan pemerintah menilai informasi pada setiap organisasi, yang anggota parlemen mengatakan adalah salah satu tujuan utama dari RUU Ormas.

“Sudah jelas bahwa UU itu hanya akan memberikan kewenangan pemerintah untuk memonitor dan membekukan kegiatan kami setiap kali kami dianggap sebagai ancaman,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.

RUU ini dimulai dalam menanggapi seruan publik untuk membubarkan kelompok radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), yang seringkali membuat keonaran. Namun, para aktivis meragukan bahwa UU itu akan mengatasi masalah tersebut.

Definisi  Ormas

Ormas adalah kelompok yang secara sukarela didirikan oleh masyarakat berdasarkan aspirasi, kemauan, kebutuhan dan kepentingan bersama, serta berpartisipasi untuk menegakkan persatuan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila.

Pemerintah akan memberikan sanksi terhadap Ormas yang tidak:

• Mendaftarkan dan mendapat izin dari pemerintah

• Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa

• Menjaga nilai-nilai budaya, moral dan agama

• Menjaga ketentraman dan ketertiban umum

• Mempromosikan cita-cita Negara

Sanksi

Pemerintah akan mengeluarkan tiga surat peringatan kepada Ormas yang dianggap telah melanggar kewajiban mereka. Setiap surat akan berlaku selama kurang lebih 30 hari.

Pemerintah sementara akan menghentikan operasi dari setiap Ormas yang gagal menanggapi salah satu surat peringatan, setelah mengamankan nasihat hukum dari Mahkamah Agung.

Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan atau mencabut izin kelompok dianggap telah gagal menyelesaikan semua persyaratan.

Sumber: The Jakarta Post

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para kandidat berjanji tidak kekerasan pemilu selama perjalanan paus di Sri Lanka
  2. Agama Sebagai Permainan Politik: Meningkatnya Intoleransi di Indonesia
  3. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  4. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  5. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  6. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  7. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  8. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  9. Paus Fransiskus berperan penting dalam pemulihan hubungan AS-Kuba
  10. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  1. 22 pelajaran bijak dari seorang ibu
  2. Para kandidat berjanji tidak kekerasan pemilu selama perjalanan paus di Sri Lanka
  3. Para pengungsi Kristen keluar dari hutan Kamboja
  4. Para uskup Pakistan himbau umat Kristiani merayakan Natal secara sederhana
  5. Muhammadiyah tak haramkan Muslim ucapkan Natal
  6. Pemuda-Pemudi Muslim meriahkan Christmas Carol di Ambon
  7. Kalbar miliki gereja Katolik berkapasitas 3.000 Orang
  8. Agama Sebagai Permainan Politik: Meningkatnya Intoleransi di Indonesia
  9. Umat Katolik di Tiongkok adakan Malam Kasih Natal
  10. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online