Pastor Antonius Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan, Gereja tentu tetap berjuang melawan korupsi, dan meminta agar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang mengkritisi kehadiran para pimpinan Gereja dalam doa bersama di kediaman pejabat terdakwa kasus korupsi di Medan, Sumatera Utara akhir pekan lalu, tidak melihat hal itu sebagai bagian dari dukungan terhadap korupsi dan pelaku korupsi.
“Doa bersama dan kegiatan ibadat lainnya tidak berkaitan dengan dukungan terhadap korupsi, dan pelaku korupsi, jadi tidak perlu digeneralisasi”, kata Romo Benny.
Acara doa itu digelar pada Sabtu (29/6) dengan tujuan untuk mendoakan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, yang saat ini sudah dinonaktifkan karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) senilai Rp 1,5 miliar saat ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapsel pada 2005.
Romo Benny menambahkan, acara tersebut, “biasa saja, sebagai bentuk silahturami, tidak ada kaitan dengan kepentingan politik.”
Hadir dalam acara itu termasuk Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Sinaga OFMCap, pimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik X Medan-Aceh Pendeta Julasber Silaban. Selain itu, hadir juga sejumlah pejabat dari jajaran Pemkot Medan.
Sebagaimana dilansir Hariansumutpos.com, Uskup Sinaga yang memimpin doa ini mengatakan, acara doa tersebut bermaksud agar Rahudman dan keluarganya tetap tegar dalam menghadapi kasusnya.
“Sebab, masalah yang dihadapi Pak Rahudman juga masalah yang dihadapi masyarakat Kota Medan. Jadi kita sebagai warganya harus memberi dukungan penuh,” kata uskup tersebut.
Ia pun menilai, kasus yang menjerat Rahudman, “bukanlah ujian untuk dirinya sendiri, melainkan ujian terhadap Pemerintahan Kota Medan”.
Pada Rabu (3/7) GMKI cabang Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh menyatakan keprihatinan terhadap acara doa bersama yang dihadiri oleh tokoh agama Protestan dan Katolik akhir pekan lalu untuk salah seorang pejabat pemerintah yang sedang terlibat dalam kasus korupsi, karena menganggap hal itu mengaburkan posisi Gereja dalam menyikapi masalah korupsi yang sedang marak di Indonesia.
Supriadi Purba, Koordinator GMKI cabang Sumut-Aceh dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (3/7) mengklaim, kehadiran tokoh agama mencerminkan sikap Gereja yang tidak berpihak pada semangat pemberantasan korupsi.
Sementara itu Pendeta Julasber Silaban mengatakan, mereka hanya bermaksud menguatkan umat yang sedang menghadapi masalah dan menganggap keperihatinan GMKI sebagai hal yang lumrah.
“Tapi, kami murni ingin memberikan dukungan moral. Kami tidak bermaksud mengintervensi proses pengadilan terhadap dia (Rahudman)”, katanya.
Ryan Dagur, Jakarta