Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-86, sekretariat bersama Ormas-ormas Katolik di DIY termasuk WKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, ISKA, dan FMKI, menyelenggarakan refleksi bersama dalam bentuk sarasehan yang digelar belum lama ini, bertempat di Wisma Mahasiswa Katolik.
Dalam refleksi tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Romo CB. Mulyatno, Dr R. Maryatmo, Dr. V. Hari Supriyanto, M. Hum serta Gregorius Sahdan. Keempat narasumber menyampaikan refleksinya dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus dalam perjalanan bangsa Indonesia satu tahun belakangan ini.
Gregorius Sahdan, dalam pemaparan perspektif sosial politik mengatakan bahwa dalam menjalankan tanggungjawabnya, sampai dengan 68 tahun kemerdekaan RI, negara gagal memenuhi kebutuhan dasar (public goods) masyarakat. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut di antaranya adalah, jaminan kesehatan yang murah bagi masyarakat, pendidikan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat, belum meratanya pembangunan infrastruktur (air bersih, listrik dan infrastruktur lainnya).
Lebih lanjut Gregorius mengatakan, Gagalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat karena demokrasi kita hanya melahirkan “negara pincang (cripple state)”, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari politik transasksional yang melahirkan elite predator (elite transactional/predatory elite) yang menerapkan dan menjalankan demokrasi cangkokan (hybrid democracy) dari demokrasi liberal.
Sementara itu, Romo Mulyatno, yang merefleksikan keadaan bangsa dari perspektif budaya dan pendidikan mengatakan, pendidikan di Indonesia yang dijalankan selama ini tidak banyak menciptakan pemimpin, akan tetapi, hanya menciptakan manager.
Internalisasi nilai budaya Indonesia ke depannya harus terus dipertahankan. Karena bangsa ini sudah tercerabut dari nilai budayanya sendiri. Oleh karena itu tugas pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai lokal tersebut.
Sedangkan Hari Supriyanto yang memaparkan tentang kondisi hukum di Indonesia mengatakan, hukum di negeri ini sudah berada di titik nadir. Hukum sekarang yang dipraktekan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Seorang maling ayam lebih berat hukumannya dibandingkan seorang koruptor yang merampok uang rakyat milyaran rupiah”, tegas Hari Supriyanto.
Maryatmo yang merefleksikan bidang ekonomi mengatakan, hampir 20-30% ekonomi kita masih tergantung pada import. Untuk itu Maryatmo meminta pentingnya peran pemerintah untuk menjamin terwujudnya pasar yang sempurna melalui mekanisme pasar yang baik.
Di tengah pasar bebas seperti ini, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi kata kunci agar kita tidak tertinggal dalam bidang ekonomi, lanjut Maryatmo
Sumber: kompas.com