UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Penjara khusus anak akan dihapus

20/08/2013

Penjara khusus anak akan dihapus thumbnail

Ilustrasi

 

Pelaku kriminal usia anak-anak tidak akan diganjar dengan hukuman penjara, melainkan hanya dilakukan pembinaan saja. Bahkan penjara anak akan dihapus.

Penghapusan tersebut menyusul akan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 3 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, yang lebih mempertimbangkan masalah perkembangan masa depan anak-anak.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Indro Purwoko mengungkapkan, segala persiapan terkait perangkat dan kebutuhan sarana pendukung menjelang diberlakukannya UU No 3 tahun 2011 itu, saat ini masih digodok di Kantor Pusat Kemenkumham, Jakarta.

“Dengan UU yang baru ini, nantinya kriminal usia anak-anak tidak lagi melalui proses persidangan di pengadilan dan tidak dipenjara, melainkan akan langsung dilakukan pembinaan. Istilahnya melalui ‘Program Restorative Justice.’ Teknisnya nanti bagaimana, itulah yang sampai saat ini masih sedang dibahas di Kemenkumham Pusat,” katanya, Senin (19/8), seperti dilansir merdeka.com.

Ke depan, kata dia, Lapas anak sudah tidak lagi ada. “Entah nanti kriminal usia anak ini akan dikembalikan ke orang tuanya atau dibina di sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah, saat ini masih sedang digodok bersama instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga melibatkan pemerhati atau LSM, aktivis anak.”

Rencananya, UU No 3 tahun 2011 ini, mulai diberlakukan tahun 2014. Sehingga, lanjut dia, pada akhir tahun 2013, segala pembahasan termasuk kesiapan berbagai perangkat dan sarana pendukung yang dibutuhkannya harus sudah tersedia semuanya.

Sementara itu, aktivis anak dari LSM Embun yang kerap melakukan pendampingan pelaku maupun korban kejahatan anak-anak di Surabaya, Wahyu Laily atau yang akrab disapa Yayuk mengaku menyambut baik UU No 3 tahun 2011 tersebut.

Bahkan, dia juga mengaku sudah mendengar adanya pembahasan terkait Program Restorative Justice bagi pelaku kriminal usia anak-anak oleh pemerintah tersebut.

Program Restorative Justice yang mengacu pada UU baru tentang sistem peradilan anak itu, membuka peluang yang lebih baik bagi perkembangan masa depan anak-anak,” katanya.

Hanya saja, menurut Yayuk, saat ini sarana pendukungnya jika UU No 3 tahun 2011 ini mulai diberlakukan masih sangat minim. Saat ini lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap anak-anak korban kriminal di Jawa Timur, masih ada satu, yaitu Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat).

“Ada Kabid Pemberdayaan Anak dan Perempuan di Bapemas Jatim. Mereka punya Shelter Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) yang berlokasi di Sidoarjo. Tapi, tenaganya masih sangat minim,” katanya menyayangkan.

Selama ini, pembinaan anak-anak korban kriminal masih banyak dibantu oleh LSM pemerhati anak korban kekerasan. “Saya berharap ketika UU No 3 tahun 2011 ini sudah mulai diberlakukan tahun depan, pemerintah sudah melengkapi berbagai kebutuhan sarananya dengan baik sehingga dapat benar-benar membantu pertumbuhan masa depan anak-anak yang tersangkut masalah kriminal,” tambahnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lampung jadi prioritas penerapan program sekolah toleransi
  2. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  3. Aktivis tolak rencana penerapan Hukum Syariah bagi non-Muslim di Aceh
  4. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  5. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  6. Guru Agama Kristen, Islam, demo tuntut pencairan dana sertifikasi
  7. KWI tolak PP No. 61/2014 tentang Aborsi karena urgensi medik dan akibat perkosaan
  8. Romo Hariyanto: Negara tak boleh masuk ranah teologi
  9. Gereja Katolik Kepulauan Cook menghormati dua imam yang melayani 120 tahun
  10. Hukum Syariah berlaku bagi non-Muslim di Aceh
  1. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  2. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  3. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  4. PBNU: Jokowi tak boleh hapus Kementerian Agama
  5. Lampung jadi prioritas penerapan program sekolah toleransi
  6. Guru Agama Kristen, Islam, demo tuntut pencairan dana sertifikasi
  7. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  8. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  9. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  10. Gereja: Sri Lanka tidak boleh mempolitisasi kunjungan Paus
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online