Toleransi beragama belum jadi prioritas pemerintahan SBY

23/08/2013

Toleransi beragama belum jadi prioritas pemerintahan SBY thumbnail

Presiden SBY menerima World Statement Award dari sebuah LSM di Amerika Serikat atas keberhasilannya menciptakan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

 

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir tahun depan. Kendati demikian, di mata rakyat, selama dua periode pengabdiannya, kepemimpinannya menyisakan berbagai persoalan, terutama buruknya kondisi toleransi beragama di Tanah Air.

“SBY kayaknya enggak menempatkan soal toleransi dan keberagamaan sebagai prioritas,” ujar Adip kepada Kompas.com, Senin (19/8/2013).

Mahasiswa jurusan Politik Universitas Indonesia ini mengatakan, saat membacakan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR Jumat silam (16/8/2013), Presiden lebih banyak membahas tentang isu-isu ekonomi, seperti soal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, masalah kemiskinan, dan sebagainya. Sementara itu, persoalan yang tak kalah pentingnya, seperti konflik agama, hanya mendapat porsi kecil.

“Enggak ada political will dari pemerintah (untuk menyelesaikan kasus ini),” katanya.

Ia menduga SBY cenderung menghindar karena akan berhadapan dengan mayoritas masyarakat Indonesia.

“Ini kan isu sensitif. Jadi, enggak bagus buat SBY jika membuat kebijakan yang enggak sesuai dengan mayoritas. Apalagi, citranya sudah buruk di bidang-bidang lain, seperti korupsi misalnya,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan mahasiswa jurusan Politik lainnya, Bowo. Menurutnya, SBY tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan toleransi beragama, padahal ia baru saja memperoleh penghargaan kebebasan beragama.

“Ngakunya membela kebebasan beragama, tapi enggak tegas membela minoritas,” sindir Bowo.

Seperti diketahui, pada bulan Mei 2013, Presiden SBY menerima penghargaan World Statement Award dari salah satu organisasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Dalam pidato penerimaan penghargaan tersebut, SBY mengatakan tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

Kendati demikian, belakangan ini, kasus konflik berbasis agama kembali mengemuka, seperti yang terjadi pada kelompok Syiah di Sampang, Madura. Para pengikut Islam Syiah dipaksa untuk “bertobat” kembali ke jalan yang benar. Sebagian pengungsi terpaksa menandatangani perjanjian “tobat” tersebut.

Kasus Sampang menambah deret panjang kasus berbasis agama sebelumnya yang terjadi selama pemerintahan SBY, termasuk insiden penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus penutupan GKI Yasmin di Bogor.

Razak, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, juga menilai pemerintah abai terhadap kekerasan berbasis agama. Razak mengharapkan, pemerintah menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat.

“Pemerintah seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik semata,” katanya.

Sementara itu, dalam pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR-DPD RI, Jumat (16/8/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari masih banyaknya tantangan dalam kehidupan majemuk rakyat Indonesia. Namun demikian, Presiden menilai, secara umum, kehidupan bertoleransi di Indonesia sudah baik.

“Secara umum, hubungan antarkelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog,” tegasnya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan tentang Kenaikan Yesus -28 Mei 2017
  2. PP KIRA: Jangan terjebak paham radikal dan terorisme
  3. Aktivis keagamaan ini diusir dari Maumere, NTT
  4. Tuhan bukan panglima perang yang haus kemenangan, kata Paus
  5. Pernyataan sikap PGI terkait teror bom Kampung Melayu Jakarta
  6. Polisi menangkap perusak gereja Katolik di India
  7. Gereja dibakar, darurat militer diumumkan di Mindanao
  8. Calon imam SVD mengajar di Pondok Pesantren
  9. Uskup Filipina menyamar jadi petani untuk melihat kegiatan paroki
  10. Umat Katolik Pakistan marah atas pembatasan media sosial
  1. Proud to read it. GBU Thanks....
    Said Alcino Fernandes Freitas Khan on 2017-05-26 11:10:32
  2. saya sangat mendukunng sekali. mohon supaya sesering mungkin harus cek ke kepoli...
    Said Alfons Liwun on 2017-05-24 10:42:17
  3. informasi ini sangat penting buat saya, mohon bantuannya bagaimana saya bisa mel...
    Said juanda sitohang on 2017-05-23 12:03:09
  4. Mas saya mohon bantuannya, nama saya kasihani halawa butuh dana buat berobat (op...
    Said kasihani halawa on 2017-05-18 09:38:21
  5. Pro ecclesia et patria. Selamat berjuang terus teman-temanku dengan baret merah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-18 09:38:12
  6. sudah cukup kalau mengutip motto Mgr. Soegiyopranoto..yang bukan baru untuk umat...
    Said Jenny Marisa on 2017-05-17 13:27:29
  7. mempertahankan hukum mati.. suatu kesombongan......
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:08:51
  8. ya itu namanya minoritas.....
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:06:47
  9. Ingat kita di Indonesia. Semua mayoritas dan minoritas. Ketika ada pihak mengkla...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-16 09:43:38
  10. Pro Ecclecia et patria! Demi bangsa kita juga harus tegas menghadapi kekuatan ra...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-16 09:35:34
UCAN India Books Online