UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Kepentingan politik hambat penyelesaian konflik Syiah

30/08/2013

Kepentingan politik hambat penyelesaian konflik Syiah thumbnail

 

Ketika pada Juli lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk tim rekonsiliasi untuk bisa mendamaikan warga Syiah dan Sunni di Sampang, Jawa Timur yang mengalami konflik sejak Agustus tahun lalu, ada harapan, warga Syiah bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.

Namun, di tengah proses rekonsiliasi yang kini sedang dilakukan oleh tim dengan ketua Abdul A’la, Rektor IAIN Sunan Ampel, Jawa Timur, ada laporan bahwa pemerintah lokal, termasuk polisi di Sampang menuntut agar warga Syiah harus bertobat dengan memeluk ajaran Sunni, jika mereka ingin menjalani hidup yang aman.

Nur Kholis, 22, seorang Syiah dari desa Karangayam yang hendak kembali ke kampung halamannya pada 6 Agustus lalu untuk merayakan lebaran, setelah merantau di Pulau Bali, dipaksa oleh pemerintah setempat untuk menandatangani surat pernyataan meninggalkan ajaran Syiah.

“Jika menolak menandatangani surat itu, maka nyawa saya akan dihabisi”, katanya.

Ia mengaku dibawa ke rumah seorang kiai dimana di sana ada Bupati Sampang Fannah Hasib, Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Sampang Rudi Setiadi, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Omben dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Karena Nur menolak ikrar tersebut, ia diusir dari Madura, lalu lari ke Jakarta untuk mencari situasi yang aman.

Laporan dari Hertasning Ichlas, kuasa hukum warga Syiah, sebanyak 35 orang terpaksa sudah menandatangani pernyataan tersebut. “Mereka melakukan itu di bawah tekanan”, jelasnya.

Menteri Agama Suryahdarma Ali, yang menolak dituduh mendukung upaya pemkasaan pertobatan ini mengatakan, pemerintah di Sampang sedang berupaya menyamakan persepsi dengan memberi pencerahan kepada warga Syiah.

Suryadharma menganggap kaum Syiah di Sampang sebenarnya bukan murni menjalani ajaran Syiah, tetapi mengikuti ajaran Tajul Muluk, ulama Syiah yang dijatuhi hukuman penjara pada 2012 karena tuduhan menodai Islam.

Klaim menteri ini dibantah oleh Ahmad Hidayat, Sekjen dari Ahlul Bait Indonesia (ABI), sebuah organisasi Syiah di Indonesia yang mengatakan, warga Syiah Sampang dengan pimpinannya Tajul Muluk adalah benar-benar mengikuti ajaran Syiah. “Jadi mereka bukan aliran sesat. Yang diajarkan Tajul Muluk pun merupakan ajaran Syiah”, kata Ahmad.

Melihat persoalan ini, para pengamat melihat, ketidaktegasan pemerintah menangani masalah Syiah dipicu oleh kepentingan politik.

“Pemerintah akan sulit bersikap netral, mengingat mereka berasal dari partai politik terentu yang memiliki perhitungan-perhitungan politis”, kata Zuhairi Misrawi, pengamat, yang juga anggota dari Nahdatul Ulama (NU), organisasi Muslim teresar di Indonesia.

Pemaksaan untuk bertobat, kata Zuhairi, merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk tidak kehilangan dukungan politik.

“Ada ketakutan di tubuh pemerintah, bahwa bila mereka membela kaum Syiah, maka mereka akan kehilangan dukungan dari kaum Sunni yang adalah mayoritas. Jadi, persoalan yang dihadapi kaum Syiah akan begini terus”, katanya.

Zuhairi mengatakan, tahun ini merupakan tahun politik bagi Indonesia, mengingat pada tahun ini berlangsung pemilihan umum kepala daerah (bupati dan gubernur) dan pada tahun depan akan berlangsung pemilihan DPR dan presiden.

“Jadi, bila membela warga Syiah maka partai dari pejabat publik yang ada di sana ditakutkan akan kehilangan pemilih dari kelomppok Muslim Sunni,” ungkapnya.

Hal yang sama, kata dia, akan berlaku dalam Pemilu DPR dan Presiden pada 2014 mendatang. “Pejabat publik yang membela Syiah takut kalah”, jelasnya.

Kepentingan politik di balik kasus Syiah, juga didukung oleh Fatkhul Khoir, dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya.

Ia mencontohkan, dalam persiapan pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang, seluruh kandidat yang saat ini sedang berkampanye tidak ada yang menyuarakan nasib warga Syiah.

“Saya kira mereka tidak mau ambil resiko. Jadi, cari posisi aman,” kata Fatkhul.

Warga Syiah adalah minoritas di Indonesia, dimana jumlah mereka hanya 2,5 juta jiwa. Sementara penduduk Indonesia, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 250 juta jiwa.

Sementara itu, Dwi Rubiyanti Khalifah, Country Representative The Asian Muslim Action Network (AMAN) mengatakan, sejak awal sudah sangat pesimis tentang keberhasilan proses rekonsiliasi.

Ia menjelaskan, pemerintah seharusnya menjadi mediator yang netral dan berusaha untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi.

“Jika saat ini sebagian pemerintah atau kelompok Sunni masih menganggap Shia itu sesat, maka mustahil terjadi rekonsiliasi. Yang ada adalah pemaksaan satu pihak untuk mengakui kebenaran tunggal Sunni. Tentu saja ini melanggar UUD 1945 pasal 28 yang menjamin kebebasan beragama”, katanya.

Ia mengatakan, syarat dari rekonsiliasi adalah memaafkan dan menerima perbedaan.  “Artinya bahwa rekosiliasi mensyarakat sebuah kesadaran diri kelompok Shyiah dan Sunni. Keduanya harus bersepakat untuk saling memaafkan dan menerima apa adanya cara-cara beragama yang dipilih oleh kedua kelompok tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyadari sejak awal bahwa proses rekonsiliasi ini tentu tidak semudah yang dipikirkan karena ada political interest yang bermain di mana satu kelompok dominan ingin memberangus kelompok minoritas.

“Maka, komposisi yang setara dalam upaya rekonsiliasi dimana pemerintah, perwakilan Civil Society Organization (CSO) dan kelompok yang berselisih seharusnya bisa terlibat di dalamnya,” katanya.

Ia menjelaskan, jika harapan agar hidup damai harusnya dibayar dengan tebusan mahal, yaitu pertobatan kaum Shia, maka tidak akan pernah ada cerita damai.

Persoalan Syiah kata dia, akan membawa dampak buruk yang paling kelihatan, yaitu tafsir tunggal sebuah agama akan berkembang.

“Menteri Agama gagal menjaga pluralitas keagamaan di Indonesia dan juga komponen pemerintah lainnya tidak memiliki pendekatan yang cukup inovatif dalam upaya resolusi konflik”, ungkap Ruby.

Ryan Dagur, Jakarta 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Potret kehidupan dua pelajar SD di Indonesia
  2. Pemerintah Timor Leste dikritik ‘mengabaikan kaum difabel’
  3. KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati
  4. Gereja di Taiwan terbelah mengenai pernikahan sesama jenis
  5. Menag ingin dalam peribadatan kedepankan tenggang rasa
  6. Gereja Katolik hancur akibat serangan bom di Myanmar
  7. Uskup dihormati sebagai pahlawan
  8. Paus Fransiskus: Persiapkan Natal dengan pertobatan
  9. Ormas PAS bubarkan KKR Natal 2016 di Auditorium Sabuga Bandung
  10. Pemuka agama Katolik tolak zina diatur dalam perkara kriminal
  1. Merepotkan banyak pejabat... lain kali ditangani dan dilawan sendiri saja sebelu...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 10:20:27
  2. Setiap kali membaca ttg hukuman mati, ingat Mary Jane.. Untuk orang yang tidak b...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 09:33:17
  3. Alkitab bahasa kanayant...
    Said Dolina on 2016-12-04 20:38:14
  4. ternyata banyak pengikutnya tidak menemukan ketenangan batin.. tidak ada jaminan...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-30 10:02:53
  5. i Like,..it,.....
    Said Damianus Ahen on 2016-11-28 11:09:07
  6. Dimana toleransi beragama yg selalu di dengung dengungkan,,,...
    Said kamboti marassan salatiga on 2016-11-27 21:01:42
  7. Ada upaya uskup dan menteri yang Katolik.. ini cukup menjelaskan... Semoga napi ...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-23 10:02:16
  8. Terima kasih Pak Benyamin....
    Said cnindonewsletter on 2016-11-22 16:34:32
  9. Terima kasih. Saya senang dengan UCAN INDONESIA. syallom benyamin...
    Said Benyamin Mali on 2016-11-21 16:53:07
  10. PERSEKUTUAN REMAJA JEMAAT ELIM PETRA PAMONA GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKS...
    Said aswankodina on 2016-11-21 10:53:01
UCAN India Books Online