UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama

20/09/2013

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama thumbnail

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi (MK)? sekali lagi menolak uji materi Undang-Undang (UU) tentang ?Penodaan Agama kontroversial yang sering digunakan untuk mengadili kelompok minoritas.

Pada Kamis, sembilan hakim MK menolak permintaan untuk uji materi Pasal 4 UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang diajukan oleh lima penggugat, termasuk Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, Madura, yang saat ini menjalani hukuman penjara empat tahun terkait UU tersebut.

Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Namun, berdasarkan konstitusi, negara mengakui enam agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Para pengacara yang mewakili penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan banyak interpretasi, dan juga berpendapat bahwa kasus Tajul menunjukkan bagaimana UU itu telah disalahgunakan.

Tajul dituduh mengajarkan pengikutnya bahwa Alquran bukan kitab suci yang asli dan Alquran yang lengkap dan utuh dibawa?oleh nabi terakhir (Imam Mahdi).

Korban lain dalam kasus ini adalah Sebastian Joe, yang saat ini menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan penghinaan agama setelah tahun lalu Front Pembela Islam (FPI) cabang Ciamis, Jawa Barat melaporkan status Facebook-nya, dianggap menghina Islam.

Khawatir bahwa mereka juga bisa dituduh dengan UU itu, tiga guru dan dai termasuk juga di kalangan para penggugat.

Majelis hakim menyatakan permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena hal itu “bukan masalah konstitusionalitas”.

Argumen MK sesuai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan pada sidang itu. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan kepada panel itu bahwa penggugat harus mencari jalan hukum lain, termasuk praperadilan, banding dan peninjauan kembali.

MK menolak anggapan penggugat bahwa pasal tersebut gagal menjamin kepastian hukum, dengan istilah yang samar seperti “di depan umum”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”.

“Pasal 156a ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah ceramah kebencian,” kata Hakim MK Patrialis Akbar.

MK menyimpulkan bahwa UU itu memerlukan amandemen, namun harus dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum.

Tahun 2010, salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, berbeda pendapat saat uji materi UU tersebut, dengan mengatakan UU itu sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Polusi udara membunuh lebih dari satu juta setiap tahun di India
  2. Harapan muncul di tengah ketegangan dan konflik di Sri Lanka
  3. Kardinal Tagle baptis 400 anak dari daerah kumuh
  4. Birokrat Hong Kong jawab ‘panggilan Tuhan’ untuk jabatan tertinggi
  5. Umat Katolik didorong untuk berpartisipasi dalam pilkada
  6. Peraturan baru tentang adopsi disambut baik
  7. Rencana pemerintah menerapkan UU KB ditolak para uskup
  8. Yesuit Filipina menemukan sukacita dalam misi di Kamboja
  9. Renungan Hari Minggu Biasa II/A bersama Pastor Bill Grimm
  10. Seruan perlunya hakim asing guna mendengar kejahatan perang di Sri Lanka
  1. Tragedi yang tidak tidak terbayarkan dengan kebaikan apapun.. 6000 nyawa tidak d...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-05 11:16:42
  2. Luar biasa atas kesaksian iman dari kisah 2 orang yang berbeda dengan masalah ya...
    Said Anselmus Seng Openg on 2017-01-04 13:25:40
  3. Mengapa pemerintah India tidak berupaya?...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-04 11:27:27
  4. Segala dapat diperdagangkan di China.. semuanya adalah kejam.. Hewan langka, gad...
    Said Jenny Marisa on 2017-01-03 20:38:17
  5. Shalom, Bapa, sy orang kosan yg tinggal di kos rumah tua dimana sebelumnya ada ...
    Said desi on 2016-12-28 23:01:07
  6. Bentuk toleransi dengan mengikuti kegiatan agama lain. Mari kita dukung penegak...
    Said Abdul Aziz on 2016-12-24 11:19:05
  7. Semoga kota medan dapat menjadi role model propinsi dan kota yg Toleransi tinggi...
    Said frans on 2016-12-23 16:36:59
  8. maksudnya baik......
    Said Jenny Marisa on 2016-12-22 11:55:06
  9. Sudah nyata.... perlu pemerintah lebih tegas. Itu saja....
    Said Jenny Marisa on 2016-12-20 08:53:12
  10. cara-cara premanisme dengan bentuk menakiti masyarakat, kapan negara akan tentra...
    Said Budiono on 2016-12-20 05:34:42
UCAN India Books Online