UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama

20/09/2013

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama thumbnail

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi (MK)? sekali lagi menolak uji materi Undang-Undang (UU) tentang ?Penodaan Agama kontroversial yang sering digunakan untuk mengadili kelompok minoritas.

Pada Kamis, sembilan hakim MK menolak permintaan untuk uji materi Pasal 4 UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang diajukan oleh lima penggugat, termasuk Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, Madura, yang saat ini menjalani hukuman penjara empat tahun terkait UU tersebut.

Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Namun, berdasarkan konstitusi, negara mengakui enam agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Para pengacara yang mewakili penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan banyak interpretasi, dan juga berpendapat bahwa kasus Tajul menunjukkan bagaimana UU itu telah disalahgunakan.

Tajul dituduh mengajarkan pengikutnya bahwa Alquran bukan kitab suci yang asli dan Alquran yang lengkap dan utuh dibawa?oleh nabi terakhir (Imam Mahdi).

Korban lain dalam kasus ini adalah Sebastian Joe, yang saat ini menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan penghinaan agama setelah tahun lalu Front Pembela Islam (FPI) cabang Ciamis, Jawa Barat melaporkan status Facebook-nya, dianggap menghina Islam.

Khawatir bahwa mereka juga bisa dituduh dengan UU itu, tiga guru dan dai termasuk juga di kalangan para penggugat.

Majelis hakim menyatakan permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena hal itu “bukan masalah konstitusionalitas”.

Argumen MK sesuai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan pada sidang itu. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan kepada panel itu bahwa penggugat harus mencari jalan hukum lain, termasuk praperadilan, banding dan peninjauan kembali.

MK menolak anggapan penggugat bahwa pasal tersebut gagal menjamin kepastian hukum, dengan istilah yang samar seperti “di depan umum”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”.

“Pasal 156a ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah ceramah kebencian,” kata Hakim MK Patrialis Akbar.

MK menyimpulkan bahwa UU itu memerlukan amandemen, namun harus dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum.

Tahun 2010, salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, berbeda pendapat saat uji materi UU tersebut, dengan mengatakan UU itu sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  4. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  5. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  6. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  7. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  8. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  9. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  10. Jaringan Islam Liberal: Charlie Hebdo tidak anti-Islam
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  4. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  5. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  6. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  7. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  10. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online