UCAN Indonesia Catholic Church News

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama

20/09/2013

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama thumbnail

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi (MK)? sekali lagi menolak uji materi Undang-Undang (UU) tentang ?Penodaan Agama kontroversial yang sering digunakan untuk mengadili kelompok minoritas.

Pada Kamis, sembilan hakim MK menolak permintaan untuk uji materi Pasal 4 UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang diajukan oleh lima penggugat, termasuk Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, Madura, yang saat ini menjalani hukuman penjara empat tahun terkait UU tersebut.

Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Namun, berdasarkan konstitusi, negara mengakui enam agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Para pengacara yang mewakili penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan banyak interpretasi, dan juga berpendapat bahwa kasus Tajul menunjukkan bagaimana UU itu telah disalahgunakan.

Tajul dituduh mengajarkan pengikutnya bahwa Alquran bukan kitab suci yang asli dan Alquran yang lengkap dan utuh dibawa?oleh nabi terakhir (Imam Mahdi).

Korban lain dalam kasus ini adalah Sebastian Joe, yang saat ini menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan penghinaan agama setelah tahun lalu Front Pembela Islam (FPI) cabang Ciamis, Jawa Barat melaporkan status Facebook-nya, dianggap menghina Islam.

Khawatir bahwa mereka juga bisa dituduh dengan UU itu, tiga guru dan dai termasuk juga di kalangan para penggugat.

Majelis hakim menyatakan permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena hal itu “bukan masalah konstitusionalitas”.

Argumen MK sesuai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan pada sidang itu. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan kepada panel itu bahwa penggugat harus mencari jalan hukum lain, termasuk praperadilan, banding dan peninjauan kembali.

MK menolak anggapan penggugat bahwa pasal tersebut gagal menjamin kepastian hukum, dengan istilah yang samar seperti “di depan umum”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”.

“Pasal 156a ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah ceramah kebencian,” kata Hakim MK Patrialis Akbar.

MK menyimpulkan bahwa UU itu memerlukan amandemen, namun harus dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum.

Tahun 2010, salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, berbeda pendapat saat uji materi UU tersebut, dengan mengatakan UU itu sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  4. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  5. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  6. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  7. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  8. Paroki harus manfaatkan FKUB
  9. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  10. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam 'situasi mengerikan'
  1. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘situasi mengerikan’
  2. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  3. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  4. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  5. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  6. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  7. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  8. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  9. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  10. Pemuda Katolik imbau publik tidak pilih petahana yang gagal layani rakyat
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online