UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama

20/09/2013

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama thumbnail

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi (MK)? sekali lagi menolak uji materi Undang-Undang (UU) tentang ?Penodaan Agama kontroversial yang sering digunakan untuk mengadili kelompok minoritas.

Pada Kamis, sembilan hakim MK menolak permintaan untuk uji materi Pasal 4 UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang diajukan oleh lima penggugat, termasuk Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, Madura, yang saat ini menjalani hukuman penjara empat tahun terkait UU tersebut.

Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Namun, berdasarkan konstitusi, negara mengakui enam agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Para pengacara yang mewakili penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan banyak interpretasi, dan juga berpendapat bahwa kasus Tajul menunjukkan bagaimana UU itu telah disalahgunakan.

Tajul dituduh mengajarkan pengikutnya bahwa Alquran bukan kitab suci yang asli dan Alquran yang lengkap dan utuh dibawa?oleh nabi terakhir (Imam Mahdi).

Korban lain dalam kasus ini adalah Sebastian Joe, yang saat ini menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan penghinaan agama setelah tahun lalu Front Pembela Islam (FPI) cabang Ciamis, Jawa Barat melaporkan status Facebook-nya, dianggap menghina Islam.

Khawatir bahwa mereka juga bisa dituduh dengan UU itu, tiga guru dan dai termasuk juga di kalangan para penggugat.

Majelis hakim menyatakan permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena hal itu “bukan masalah konstitusionalitas”.

Argumen MK sesuai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan pada sidang itu. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan kepada panel itu bahwa penggugat harus mencari jalan hukum lain, termasuk praperadilan, banding dan peninjauan kembali.

MK menolak anggapan penggugat bahwa pasal tersebut gagal menjamin kepastian hukum, dengan istilah yang samar seperti “di depan umum”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”.

“Pasal 156a ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah ceramah kebencian,” kata Hakim MK Patrialis Akbar.

MK menyimpulkan bahwa UU itu memerlukan amandemen, namun harus dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum.

Tahun 2010, salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, berbeda pendapat saat uji materi UU tersebut, dengan mengatakan UU itu sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Keluarga masih menanti terpidana mati Mery Jane kembali ke rumah
  2. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  3. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  4. Kenapa Pria Modern Perlu Belajar dari Santo Yosef?
  5. Jelang prosesi Jumat Agung di Larantuka, rumah warga jadi "home stay"
  6. Ajaran membunuh di Buku Agama tak ada dalam Alquran, kata Syaffi Maarif
  7. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  8. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  9. Menteri Anies: Tarik buku agama ajarkan membunuh kafir
  10. Ketakutan dan kemarahan orang Kristen menyusul pemboman gereja di Pakistan
  1. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  2. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  3. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  4. Ratusan tunawisma diundang Vatikan untuk makan malam dan tour ke museum
  5. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  6. Pemerintah didesak revisi UU Kebebasan Berbicara dan Berkumpul untuk melawan ISIS
  7. Pastor dihukum penjara oleh pengadilan Tiongkok terkait protes pembongkaran gereja
  8. Orang muda ujung tombak kerukunan dan kedamaian agama
  9. Paus puji komunitas Katolik kecil di Jepang
  10. Anak-anak suku di Kamboja tidak bisa bersekolah akibat tidak paham bahasa negara mereka
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online