UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama

20/09/2013

MK tolak permohonan uji materi UU Penodaan Agama thumbnail

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi (MK)? sekali lagi menolak uji materi Undang-Undang (UU) tentang ?Penodaan Agama kontroversial yang sering digunakan untuk mengadili kelompok minoritas.

Pada Kamis, sembilan hakim MK menolak permintaan untuk uji materi Pasal 4 UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, yang diajukan oleh lima penggugat, termasuk Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, Madura, yang saat ini menjalani hukuman penjara empat tahun terkait UU tersebut.

Konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok minoritas di negeri ini. Namun, berdasarkan konstitusi, negara mengakui enam agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Para pengacara yang mewakili penggugat berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan banyak interpretasi, dan juga berpendapat bahwa kasus Tajul menunjukkan bagaimana UU itu telah disalahgunakan.

Tajul dituduh mengajarkan pengikutnya bahwa Alquran bukan kitab suci yang asli dan Alquran yang lengkap dan utuh dibawa?oleh nabi terakhir (Imam Mahdi).

Korban lain dalam kasus ini adalah Sebastian Joe, yang saat ini menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan penghinaan agama setelah tahun lalu Front Pembela Islam (FPI) cabang Ciamis, Jawa Barat melaporkan status Facebook-nya, dianggap menghina Islam.

Khawatir bahwa mereka juga bisa dituduh dengan UU itu, tiga guru dan dai termasuk juga di kalangan para penggugat.

Majelis hakim menyatakan permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena hal itu “bukan masalah konstitusionalitas”.

Argumen MK sesuai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan pada sidang itu. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah mengatakan kepada panel itu bahwa penggugat harus mencari jalan hukum lain, termasuk praperadilan, banding dan peninjauan kembali.

MK menolak anggapan penggugat bahwa pasal tersebut gagal menjamin kepastian hukum, dengan istilah yang samar seperti “di depan umum”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”.

“Pasal 156a ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah ceramah kebencian,” kata Hakim MK Patrialis Akbar.

MK menyimpulkan bahwa UU itu memerlukan amandemen, namun harus dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum.

Tahun 2010, salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, berbeda pendapat saat uji materi UU tersebut, dengan mengatakan UU itu sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Sumber: The Jakarta Post

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Tuntaskan Konflik Papua
  2. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  3. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  6. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  7. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  8. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  9. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  10. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online