UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Tolak tuntutan mati, 10.000 dukungan Wilfrida diserahkan ke DPR

20/09/2013

Tolak tuntutan mati, 10.000 dukungan Wilfrida diserahkan ke DPR thumbnail

Aksi tolak hukuman mati di Bundaran HI, Jakarta (Foto: dokumen)

 

Lembaga petisi online, Change.org, menyerahkan petisi dukungan penolakan vonis hukuman mati terhadap Wilfrida Soik (20), seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ke pimpinan DPR RI. Wilfrida didakwa membunuh majikannya, Yeap Seok Pen (60).

Direktur Kampanye Change.org, Usman Hamid, mengatakan, meski bersalah dalam kasus dugaan pembunuhan, Wilfrida sebenarnya merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Ia terpaksa membunuh majikannya sendiri lantaran kerap disiksa.

“Hari ini kita menyerahkan 10.000 petisi dukungan yang berasal dari warga Indonesia dan Malaysia untuk membebaskan Wilfrida ke pimpinan DPR Pramono Anung,” kata Usman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2013), seperti dilansir kompas.com.

Ia mengatakan, petisi ini pertama kali dibuat pada Selasa (10/9/2013) oleh pegiat buruh migran, Anis Hidayah. Sejak Selasa, setidaknya sudah ada 9.877 dukungan yang menolak Wilfrida memperoleh ancaman hukuman mati.

Rencananya, petisi ini akan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Negara diminta melakukan tindakan yang dapat mencegah Wilfrida divonis mati. 

“Kami juga meneruskan petisi ini ke Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Najib Tun Razak dan Ketua Pengadilan Tinggi Malaysia Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin,” ujar Usman.

Korban perdagangan

Sejak Maret 2010, Wilfrida sudah berada di Malaysia. Saat itu, ia menjadi korban perdagangan manusia oleh agensi pekerjaan Lenny di Malaysia. Agenda ini diduga sengaja mencari tenaga kerja asal Indonesia melalui seorang calo bernama Deni.

Calo dan agen dikatakan memalsukan usia Wilfrida pada dokumen tenaga kerja. Saat itu, Wilfrida berusia 17, tetapi pada dokumen itu tertulis 21 tahun. Hal ini bertujuan agar Wilfrida dapat bekerja sebagai TKI di Malaysia.

“Di tahun itu pula, Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sehingga Wilfrida berstatus ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia,” kata Usman.

Ia menambahkan, kasus TKI yang mendapat hukuman mati seperti Wilfrida sebenarnya bukan kasus yang pertama terjadi. Banyak kasus serupa, tetapi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak maksimal dalam menanganinya. Kedua kementerian tersebut justru saling melempar tanggung jawab ketika terjadi kasus atas TKI.

“Kemenlu merasa kalau mereka hanyalah tukang cuci piring kotor ketika persoalan terjadi, sedangkan Kemenakertrans merasa jika Kemenlu kurang maksimal dalam membela kepentingan TKI,” ujarnya.

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  4. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  5. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  6. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  7. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  8. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  9. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  10. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  4. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  5. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  6. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  7. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  10. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online