UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Dari rumah kontrakan, seorang Satpam perjuangkan korban PHK

26/09/2013

Dari rumah kontrakan, seorang Satpam perjuangkan korban PHK thumbnail

Marten Boiliu menunjukkan putusan uji materiil Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang permohonannya dikabulkan oleh MK.

 

Marten Boiliu, seorang petugas keamanan (satuan pengamanan/satpam), menang melawan negara di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan untuk dirinya sendiri, kemenangannya juga menjadi kemenangan ribuan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Siapa sangka, perjuangannya dia lakukan seorang diri dari rumah kecil yang dikontraknya di Bekasi, Jawa Barat.

Perjuangan Marten dimulai ketika dia dan tidak kurang dari 3. 000 buruh PT Sandy Putra Makmur (SPM) di-PHK secara sepihak tanpa alasan dan tanpa pesangon pada 30 Juni 2009. Padahal, dia bekerja sejak 15 Mei 2002.

“Selama itu saya dipekerjakan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak).? Perjanjian itu diperpanjang terus. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian itu maksimal tiga tahun,” jelas Marten, saat ini sebagai karyawan dan mahasiswa? Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur, seperti dilansir kompas.com.

Berdasar UU Ketenagakerjaan, untuk pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jika sudah bekerja melewati masa tiga tahun, pekerja harusnya sudah diangkat sebagai karyawan tetap.

Dengan status pegawai kontrak itu, Marten dan lebih dari 3.000 karyawan PT SPM yang dipekerjakan untuk PT Telekomunikasi (Telkom) Divisi Regional (Divre) 2 dipecat secara sepihak. Marten kemudian bekerja di PT Graha Sarana Duta, tetapi tetap menjadi satpam yang ditugaskan di PT Telkom.

Pada 2012, baru terpikir oleh pria kelahiran Soe, Nusa Tenggara Timur, itu untuk memperjuangkan hak pesangonnya dari PT SPM. “Tapi saya kan harus mempelajari dulu, jangan sampai perjuangan saya sia-sia,” lanjutnya.

Pasalnya, kata dia, setelah mempelajari banyak kasus serupa bahkan hingga yang ditangani Mahkamah Agung (MA), pihak buruh selalu kalah.

Lagi pula, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, masa kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh maksimal dua tahun jika terkena PHK. Marten tentu tidak ingin mengalami kekalahan yang sama dengan buruh-buruh lainnya. “Jadi, ketentuan Pasal 96 itu harus dibatalkan dulu. Karena ketentuan itu yang membuat gugatan para buruh ditolak di PHI (pengadilan hubungan industrial),”

Maka, bermodal nekat dan ilmu yang diperolehnya saat kuliah, lelaki kelahiran 1974 itu mengajukan judicial review (JR) ke MK agar para hakim membatalkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan. Dengan didukung buku-buku hukum yang tidak banyak yang dia simpan di rumahnya di Jalan Selatan 8, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Marten menyusun gugatannya.

Dari rumah kontrakan berukuran sekitar 7 x 4 meter persegi itu dia susun strategi perjuangannya. Dari rumah itulah dia mendaftarkan gugatannya pada September 2012 lalu.

Lama waktu berlalu, tidak juga ada kabar soal gugatannya. “Saya sempat pesimistis. Di sisi lain, reaksi teman-teman juga beragam. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang pesimistis bahkan mencibir. Ya, apalah saya ini. Seorang mahasiswa yang bekerja sebagai satpam, berjuang sendiri tanpa didampingi advokat,” katanya.

Marten memang tidak didampingi advokat. Ia mengaku hanya bermodal membaca buku dan pengalamannya beberapa kali mengadvokasi buruh. Ia sempat berkonsultasi dengan beberapa dosennya.

Dalam persidangan, Marten menghadirkan Mansyur Effendi dan Margarito Kamis sebagai ahli. Ia mengungkapkan, Mansyur berpendapat UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. “Kalau mau adil dan pasti, selayaknya enam tahun baru kedaluwarsa,” ungkap Marten menirukan keterangan Mansyur. Sedangkan Margarito berpendapat tidak perlu ada masa kedaluwarsa untuk pembayaran upah buruh yang di-PHK.

Marten mengaku tidak menyangka permohonannya akan dikabulkan sepenuhnya. “Saya berpikir, paling (banyak) dikabulkan sebagian. Tapi ternyata seperti mukjizat saja, hakim mengabulkan semua,” tutur mahasiswa yang sedang menyusun skripsi untuk kelulusannya itu.

Kini, dengan bermodal putusan MK itu, dia ingin melanjutkan perjuangannya bersama 66 buruh lain di PHI Jakarta Pusat. “Agendanya penyerahan bukti tambahan dari tergugat dan penggugat. Putusan MK ini ingin saya jadikan bukti tambahan,” jelas Marten.

 

Comments are closed.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  2. Ratusan demonstran berbaris meminta pengesahan amademen konstitusi
  3. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  4. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  5. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  6. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  7. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  8. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  9. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  10. NIIS dan Janji Surga
  1. Terpidana mati Katolik sudah terima “ritus terakhir”
  2. Umat Katolik KAJ diajak mendoakan para terpidana mati
  3. Kasih wanita Katolik Tiongkok terhadap anak terlantar menginspirasi anaknya menjadi imam
  4. Jesuit bantu korban gempa di Nepal
  5. Warga Filipina mengadakan tuguran untuk berdoa bagi Mary Jane
  6. Wapres: Prostitusi “online” atau tidak, bawah umur atau atas umur, tetap dilarang
  7. Ratusan demonstran berbaris meminta pengesahan amademen konstitusi
  8. KWI: Hukum untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan
  9. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  10. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  1. Selalu ada Kartini di setiap zaman......
    Said Viktor Sagala on 2015-04-28 14:58:00
  2. Ya pak Kalla, tolong Anda bantu Pak Jokowi yang masih muda dalam segala hal deng...
    Said on 2015-04-28 09:58:00
  3. Istilah "kedaulatan hukum" seperti arti Kudus saja.. bukan! Sekarang dengan kep...
    Said on 2015-04-28 09:52:00
  4. Benar, setiap detik adalah baik untuk pengampunan. Terima kasih untuk petisi An...
    Said on 2015-04-28 09:35:00
  5. Beberapa tahun lagi kita akan meninggalkan bumi termasuk Indonesia. Pada waktu ...
    Said on 2015-04-24 08:03:00
  6. Diharap Bapak Menteri menyertakan pemuka agama lain disamping pemuka agama Islam...
    Said on 2015-04-24 07:52:00
  7. Orang berniat kurang baik takut pada simbol Salib Kristen... entah takut kejatuh...
    Said on 2015-04-23 07:55:00
  8. Senyum manis Kartini Susi penuh kasih pada bundanya... Siapa duga pada suatu har...
    Said on 2015-04-23 07:45:00
  9. Saya rasa saat yang tepat memohon grasi untuk Mary Jane dan yang lain adalah wak...
    Said on 2015-04-21 08:23:00
  10. Inilah orang kudus dewasa ini,, mereka mengorbankan diri tanpa takut dan dengan ...
    Said Boni Farneubun on 2015-04-19 06:56:00
UCAN India Books Online