UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Kasus suap ketua MK runtuhkan wibawa hukum

04/10/2013

Kasus suap ketua MK runtuhkan wibawa hukum thumbnail

Aksi Akil Mochtar menampar wartawan salah satu media cetak nasional usai diwawancara di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/10).

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/10) resmi menetapkan sebagai tersangka dan menahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama lima orang lainnya dalam kasus suap yang dinilai banyak pihak sebagai hantaman keras bagi upaya penegakan hukum Indonesia.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, Akil ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam di rumah dinasnya di Jakarta Barat bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan seorang pengusaha berinisial CN. Sesudahnya, KPK juga menangkap calon petahana Bupati Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu HB dan seorang lain berinisial DH.

KPK  juga menangkap adik Gubernur Propinsi Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaery Wardana. Di Lebak, Banten, KPK juga menangkap perempuan berinisial STA. Wardana maupun STA diduga terlibat kasus suap Akil terkait sengketa pilkada Kabupataen Lebak.

Mochtar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Kabupaten Lebak, Banten. Saat melakukan operasi tangkap tangan ini, KPK menemukan uang suap senilai  hampir 3 miliar rupiah.

Keperihatian dan kecaman terhadap peristiwa ini mencuat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, ia merasakan kemarahan seluruh rakyat Indonesia atas kasus ini.

Peran MK, kata Presiden, sangat kuat karena putusannya final, dan kasus yang diputuskan sangat fundamental,.

Mochtar diangkat pada bulan April lalu sebagai Ketua MK, yang memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi, sengketa antar lembaga negara, sengketa dalam pemilihan umum kepala daerah.

“Bayangkan apabila putusannya salah, bayangkan kalau ada penyimpangan atas putusan itu.  Tidak ada penyimpangan pun kalau putusannya salah karena mengikat dan final dampaknya tentu amat besar dalam kehidupan bernegara,” kata SBY.

Ia mengingatkan para penegak hukum untuk adil, tidak main-main dengan politik, apalagi dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan.

Presiden mengatakan, ini menjadi pelajaran bagi semua termasuk para hakim di manapun, untuk menghindarkan diri dari kepentingan politik.

Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM menyebut kasus yang menimpa pucuk tertinggi penjaga konstitusi ini sebagai petaka.

“Ini merupakan bencana bagi kita sebagai negara hukum”, ungkapanya kepada ucanews.com.

Eva mengatakan, wibawah hukum runtuh akibat peristiwa ini.

“Saya yakin hal ini mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum. Publik tak lagi bisa berharap banyak pada kewibawaan hukum. Ternyata semuanya bisa dibeli”, kata Sundari.

Sementara itu, Emerson Yuntho, Koordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, penangkapan Mochtar melengkapi fakta bahwa korupsi Indonesia sudah terjadi di semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif,dan yudikatif.

“Lembaga hukum yang diharapkan bebas dari praktek korupsi ternyata hancur juga”, jelasnya.

Ia berharap, hukuman berat diberikan kepada Mochtar. “Hukuman berat diharapkan bisa membuat penegak hukum lain akan jera. Ini juga untuk menunjukkan komitmen negara pada upaya memerangi korupsi”.

Penangkapan Mochtar hanya terjadi kurang dari dua bulan setelah penangkapan pejabat tinggi negara lain, yaitu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pertengahan Agustus lalu yang terlibat kasus suap dengan perusahan minyak.

Ryan Dagur, Jakarta

Foto: republika.co.id

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Dijual ke Tiongkok
  2. Para imam, aktivis HAM menyambut baik RUU Hak Atas Informasi
  3. Umat Katolik berpartisipasi doror darah memenuhi kekurangan darah selama Ramadan
  4. Ribuan anak dan remaja ikuti jambore keuskupan Sintang
  5. Biarawati bantu para penyandang cacat hidup bermartabat
  6. Tokoh Dayak raih penghargaan PBB mengaku dapat ancaman
  7. Mahasiswa KAJ dituntut lebih aktif membangun masyarakat
  8. Uskup minta tindakan terhadap anti Ibu Teresa
  9. Gereja, aktivis khawatir hukuman mati diterapkan kembali
  10. VPI dan FMKI gelar seminar mencari pemimpin tepat DKI Jakarta
  1. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  2. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  3. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  4. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  5. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
  6. Apa yang terjadi sudah tercatat dalam sejaran Tiongkok kan? Tidak dapat disembu...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-07 13:03:09
  7. Kagum bagi yang "diam diam, kerja banyak" daripada "ramai ramai demo,tak hasilka...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-06 15:15:38
  8. Melihat gundukan sampah di Bantargebang rasanya mau angkat tangan. Jutaan orang ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 20:20:38
  9. Kagum atas kerelaannya.. sambil juga rasa prihatin.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-03 10:06:08
  10. Yang memberi Ijin biasanya para politikus busuk yg mencari keuntunga pribadi dan...
    Said Eduardus on 2016-06-02 13:46:02
UCAN India Books Online