UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Kasus suap ketua MK runtuhkan wibawa hukum

04/10/2013

Kasus suap ketua MK runtuhkan wibawa hukum thumbnail

Aksi Akil Mochtar menampar wartawan salah satu media cetak nasional usai diwawancara di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/10).

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/10) resmi menetapkan sebagai tersangka dan menahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama lima orang lainnya dalam kasus suap yang dinilai banyak pihak sebagai hantaman keras bagi upaya penegakan hukum Indonesia.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, Akil ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam di rumah dinasnya di Jakarta Barat bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan seorang pengusaha berinisial CN. Sesudahnya, KPK juga menangkap calon petahana Bupati Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu HB dan seorang lain berinisial DH.

KPK  juga menangkap adik Gubernur Propinsi Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaery Wardana. Di Lebak, Banten, KPK juga menangkap perempuan berinisial STA. Wardana maupun STA diduga terlibat kasus suap Akil terkait sengketa pilkada Kabupataen Lebak.

Mochtar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Kabupaten Lebak, Banten. Saat melakukan operasi tangkap tangan ini, KPK menemukan uang suap senilai  hampir 3 miliar rupiah.

Keperihatian dan kecaman terhadap peristiwa ini mencuat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, ia merasakan kemarahan seluruh rakyat Indonesia atas kasus ini.

Peran MK, kata Presiden, sangat kuat karena putusannya final, dan kasus yang diputuskan sangat fundamental,.

Mochtar diangkat pada bulan April lalu sebagai Ketua MK, yang memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi, sengketa antar lembaga negara, sengketa dalam pemilihan umum kepala daerah.

“Bayangkan apabila putusannya salah, bayangkan kalau ada penyimpangan atas putusan itu.  Tidak ada penyimpangan pun kalau putusannya salah karena mengikat dan final dampaknya tentu amat besar dalam kehidupan bernegara,” kata SBY.

Ia mengingatkan para penegak hukum untuk adil, tidak main-main dengan politik, apalagi dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan.

Presiden mengatakan, ini menjadi pelajaran bagi semua termasuk para hakim di manapun, untuk menghindarkan diri dari kepentingan politik.

Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM menyebut kasus yang menimpa pucuk tertinggi penjaga konstitusi ini sebagai petaka.

“Ini merupakan bencana bagi kita sebagai negara hukum”, ungkapanya kepada ucanews.com.

Eva mengatakan, wibawah hukum runtuh akibat peristiwa ini.

“Saya yakin hal ini mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum. Publik tak lagi bisa berharap banyak pada kewibawaan hukum. Ternyata semuanya bisa dibeli”, kata Sundari.

Sementara itu, Emerson Yuntho, Koordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, penangkapan Mochtar melengkapi fakta bahwa korupsi Indonesia sudah terjadi di semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif,dan yudikatif.

“Lembaga hukum yang diharapkan bebas dari praktek korupsi ternyata hancur juga”, jelasnya.

Ia berharap, hukuman berat diberikan kepada Mochtar. “Hukuman berat diharapkan bisa membuat penegak hukum lain akan jera. Ini juga untuk menunjukkan komitmen negara pada upaya memerangi korupsi”.

Penangkapan Mochtar hanya terjadi kurang dari dua bulan setelah penangkapan pejabat tinggi negara lain, yaitu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pertengahan Agustus lalu yang terlibat kasus suap dengan perusahan minyak.

Ryan Dagur, Jakarta

Foto: republika.co.id

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Delegasi Indonesia meriahkan WYD di Polandia
  2. Para uskup Timor Leste ingin memperbaiki liturgi
  3. Gereja diminta ikut mengawasi penggunaan dana desa
  4. Tiongkok akan tutup gereja selama KTT G20
  5. Pakistan mengambil langkah mengakhiri ‘pembunuhan demi kehormatan’
  6. Ratusan OMK Malaysia turut berpartisipasi di WYD
  7. Menggunakan Injil untuk perubahan sosial
  8. Romo Magnis: Peristiwa pelanggaran HAM 1965 digolongkan sebagai genosida
  9. Pemuda Katolik: Jokowi tak banyak janji, tapi kerja
  10. Menjelang IYD 2016, OMK gelar pentas seni
  1. Semoga berhasil ditiadakan.....
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 19:50:21
  2. Pengawasan dana desa?? Bukannya itu urusan pemerintah?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 17:08:38
  3. Jangan kareta kesalahan satu orang, ratusan orang dikorbankan. Kalau memang yang...
    Said brian on 2016-07-25 11:16:27
  4. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  5. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  6. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  7. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  8. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
  9. Membuat UU tidak bisa baik karena niatnya sudah tidak adil Legislator bergelar ...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-10 09:15:14
  10. Merawat orang sakit jiwa menakutkan dan sangat tidak mudah. Obat2an tentu tidak...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-09 15:19:50
UCAN India Books Online