UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Hukuman mati mengancam 265 TKI

16/10/2013

Hukuman mati mengancam 265 TKI thumbnail

 

Kasus Wilfrida Soik (22), tenaga kerja Indonesia asal Belu, NTT, yang terancam hukuman mati di Malaysia, ibarat fenomena “gunung es”. Di balik itu, masih ada sekitar 264 TKI lain yang terancam hukuman mati. Namun, pemerintah belum menyiapkan langkah antisipasi akibat lemahnya pembenahan.

Data Migrant Care menyebutkan, ke-265 TKI itu hingga Oktober masih menjalani proses hukum di sejumlah pengadilan di luar negeri dengan dakwaan hukuman mati. Sebanyak 213 TKI di antaranya di Malaysia berjumlah 33 orang, di Arab Saudi (18), di China, dan 1 orang lagi di Iran. Mereka didakwa membunuh, mengedarkan narkoba, dan melakukan tindak kriminal lainnya, termasuk tuduhan sihir.

“Meskipun tercatat 70 TKI baru divonis mati di tingkat pengadilan rendah, 17 orang sudah memiliki kekuatan hukum pasti sehingga sewaktu-waktu mereka akan menjalani hukuman pancung, gantung, atau ditembak mati. Adapun 62 TKI lain dinyatakan bebas dari hukuman mati,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Minggu (13/10), seperti dilansir kompas.com.

Koordinator Crisis Centre Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Henry Prajitno mengatakan, data lebih pasti soal jumlah TKI yang terancam hukuman mati ada di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri.

“Ini karena data itu berasal dari pelaporan yang masuk ke perwakilan di tiap negara penempatan,” katanya.

Perwakilan yang dimaksud ialah Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, yang menangani fungsi ketenagakerjaan, atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. “Kami bersifat memberi dukungan. Misalnya, data yang menguatkan, TKI ternyata di bawah umur sehingga agar diupayakan pembelaan atau hukuman TKI diringankan,” ujarnya.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Budi Razak tak menyebut data TKI yang terancam hukuman mati. Namun, ia keberatan dengan kebijakan Malaysia memberlakukan journey performed visa sehingga digunakan pihak di Malaysia dan Indonesia merekrut TKI untuk bekerja, di antaranya oleh calo, seperti terhadap Wilfrida. “Kita sangat keberatan sehingga journey performed visa sudah dicabut sejak 1 Oktober lalu,” ujarnya.

Informasi keluarga

Salah satunya, Satinah (41), TKI asal Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Ia dituduh membunuh istri majikannya dan mencuri 37.970 riyal (setara Rp 17,5 miliar) milik majikan pada 2008. Kini, Satinah mendapat maaf dari Pemerintah Arab Saudi, tetapi belum disepakati diyat atau uang tebusan yang disepakati bersama keluarga majikan yang harus dibayar Satinah.

Meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Rp 12 miliar sebagai diyat, hingga kini Satinah belum bebas dari hukuman mati. Itu karena jumlah uang belum sesuai dengan keinginan keluarga majikan. Pemerintah mencoba menegosiasikan jumlah tersebut. Adapun keluarga Satinah tak mampu menambah.

“Pemerintah tak bisa menambah lagi uang. Jadi, sampai sekarang belum jelas,” ujar kakak ipar Satinah.

Kasus serupa mengancam Tuti Tursilawati (29), TKI asal Majalengka, Jawa Barat, yang kini masih dalam proses pengadilan di Arab Saudi dengan ancaman hukuman mati. Ia didakwa membunuh majikannya di Kota Saif, Arab Saudi, Mei 2010.

“Kami berharap Tuti segera dibebaskan. Pemerintah harus bekerja membebaskan Tuti,” kata Siti Sarniti (44), ibunda Tuti.

Terkait dengan kasus Wilfrida, dosen Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT, Pastor Urbanus Ola Hurek menegaskan, tindakan Wilfrida mendorong majikannya hingga tewas adalah upaya membela diri karena selama itu, Wilfrida disiksa orangtua majikan.

“Tak layak jika Wilfrida dihukum mati. Apalagi, dia masih belum cukup umur saat memukul,” ujarnya.

Tak perlu debat

Anis menyatakan, saat ini sebaiknya tidak mendebatkan jumlah buruh migran yang terancam hukuman mati. Jika mendebatkan, ini menunjukkan cara pandang yang tak menghargai HAM yang dimiliki tiap orang. Di sisi lain, tidak ada kepastian jumlah TKI yang terancam hukuman mati. Namun, data itu penting agar pemerintah dapat mengupayakan bantuan yang maksimal.

Bahkan, menurut Anis, buruh migran yang berangkat ke luar negeri hingga hari ini berpotensi menghadapi masalah hukum, termasuk hukuman mati. Celakanya, upaya mencegah hukuman mati tidak banyak dilakukan pemerintah.

”Inilah yang membuat hukuman mati masih membayangi nasib TKI di luar negeri. Selain perbaikan pengiriman, harusnya ada penyadaran optimal bagi para TKI agar benar-benar siap sebelum berangkat, seperti soal kesadaran hukum, situasi kerja di negara penempatan, termasuk menghadapi masalah hukum. Juga pengetahuan, di beberapa negara masih berlaku hukuman mati sehingga mereka tahu tindakan yang harus dihindari,” tutur Anis.

Menurut dia, selama ini, pemerintah kurang peduli dengan para pekerja migran yang memikul tanggung jawab hukum di negeri orang meskipun sering dijuluki “Pahlawan Devisa”.

“Sejumlah TKI terpaksa harus menjalani hukuman mati di tengah sunyinya perhatian pemerintah dan pemberitaan media. Mereka baru diangkat ke publik setelah tinggal nyawa, seperti Ruwiyati,” lanjut Anis.

Dia juga mempertanyakan efektivitas lembaga pemerintah, seperti satgas perlindungan TKI yang dibentuk tahun 2011 khusus menangani TKI hukuman mati.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  2. Jesuit akan fokus pada pendidikan di Asia
  3. Di Bangladesh, pernikahan anak menghadapi kenyataan suram
  4. Ensiklik Paus Fransiskus tentang lingkungan dibahas dalam acara buka puasa bersama lintas agama
  5. Mahasiswa Papua demo di Jakarta tuntut merdeka
  6. Pesan Toleransi Azizah Bagi Hubungan Antaragama
  7. Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM
  8. Di Tacloban, korban topan kembalikan keceriaan dengan festival
  9. Umat Katolik di Hong Kong adakan ibadat Jalan Salib demi demokrasi
  10. Keuskupan Manado terus melakukan persiapan untuk IYD 2016
  1. Di Tacloban, korban topan kembalikan keceriaan dengan festival
  2. Radikalisme akan tetap ada selama adanya ketidakadilan
  3. Agama ramah dimulai dari diri sendiri
  4. Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM
  5. Di Bangladesh, pernikahan anak menghadapi kenyataan suram
  6. Jesuit akan fokus pada pendidikan di Asia
  7. Terlepas dari keputusan AS, Filipina tidak setuju pernikahan gay
  8. Ketika rumah bukan lagi sebuah tempat aman
  9. Dubes Vatikan ajak umat berdoa bagi Paus Fransiskus
  10. 15 tahun sahur bareng kaum pinggiran
  1. 1) "Sekolah cinta kasih" untuk orang tua sebelum menikah, agar tahu mengasihi an...
    Said on 2015-06-24 06:48:00
  2. Suster2 di biara butuh penjaga keamanan wanita (satpam wanita) yang terlatih men...
    Said on 2015-06-23 04:35:00
  3. Memprihatinkan... masalah bisa dipecahkan hanya kalau banyak minat menjadi imam ...
    Said on 2015-06-19 06:15:00
  4. Ribut selalu soal puasa dan warung. Mungkin karena jengkel bahwa puasa itu diwa...
    Said on 2015-06-19 05:59:00
  5. Kita dukung Paus Fransiscus - titik. Sebagian penentang besar ada di Amerika.. ...
    Said on 2015-06-18 08:01:00
  6. Katanya, Australia memang mengakui menyuap. Paling tidak, jujur....
    Said on 2015-06-12 08:11:00
  7. Sudahlah, jangan terlalu vokal. Kekhawatiran sebaiknya tidak diucapkan.. Memang...
    Said on 2015-06-12 08:08:00
  8. Bpk Menteri Lukman pikiriannya lurus, tulus dan peduli. Masih ada saja orang bi...
    Said on 2015-06-12 07:45:00
  9. Bangga ada siswi dari Makassar terpilih dan diundang sebagai wakil Indonesia.. k...
    Said on 2015-06-12 07:35:00
  10. Takut para migran membawa penyakit? Memang harus di karantina dulu.. Australia ...
    Said on 2015-06-11 17:18:00
UCAN India Books Online