UCAN Indonesia Catholic Church News
Tomorrows church today

Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi

22/10/2013

Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi thumbnail

Salah satu aliran kepercayaan di Indonesia.

 

Nasib penghayat kepercayaan masih terpinggirkan, sekalipun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Bahkan, mereka juga sering diintimidasi oleh kelompok mayoritas.

Direktur III pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) Budi Prasetyo mengakui, penghayat kepercayaan masih sering dizalimi oleh kelompok Islam mayoritas.

Oleh karena itu, Kemendagri mengeluarkan aturan tentang pedoman bagi kepala daerah dalam melayani penghayat kepercayaan.  Pedoman itu terkait dengan pemakaman, sarasehan, tempat ritual maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengaturan soal pemakaman diperlukan karena selama ini, pemeluk penghayat kepercayaan kesulitan untuk dimakamkan dengan alasan agama yang tidak jelas. Indonesia saat ini baru mengakui enam agama secara resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Penghayat kepercayaan selama ini juga kesulitan menjalankan sarasehan maupun ritual karena dianggap kafir oleh kelompok mayoritas. “Pernah ada satu acara perkawinan karena memakai ritual yang membakar kemenyan diserbu sama kelompok mayoritas,” katanya seperti dilansir Sinar Harapan.

Soal KTP, penghayat kepercayaan menghadapi hambatan akibat ketidaktahuan kepala desa atau lurah. Banyak lurah sampai saat ini masih memaksa penghayat kepercayaan untuk memilih salah satu agama resmi.

“Padahal penghayat sudah diperbolehkan untuk tidak memilih agama tertentu. Cuma di KTP-nya saja dikosongi,” paparnya.

Dia menyatakan, penghayat kepercayaan harus dilindungi karena mereka sudah ada sejak bangsa ini belum merdeka. Bahkan, keadaan mereka saat ini tetap eksis. Jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia sekitar 10 juta. Mereka terhimpun dalam kelompok-kelompok besar maupun kecil. Kelompok besar yang mendaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 132 lembaga.

Adapun kelompok yang memiliki Status Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri ada dua. “Kita bikinkan mereka untuk tempat ritual di Taman Mini, supaya mereka tetap bisa mengekspresikan kepercayaannya,” katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Wigati, mengatakan, selama ini, pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan di daerah dirasa kurang maksimal. Padahal, pemenuhan atas hak-hak sipil penghayat kepercayaan dipayungi regulasi.

Pemerintah telah melahirkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia, antara lain UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan itu, kata dia, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37/2007 tentang pelaksanaan regulasi itu, seperti untuk pengurusan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Misalnya, pencantuman keterangan mengenai kolom agama pada KTP dan KK. Bagi penghayat kepercayaan murni tidak diisi atau dikosongi. Itu sudah tertuang dalam UU Administrasi Kependudukan,” katanya.

Namun, selama ini masih ada aparat pemerintah daerah yang tidak tahu sehingga takut memenuhi hak sipil penghayat kepercayaan, padahal pemenuhan hak sipil sudah diatur jelas dalam regulasi.

Ia mengatakan, permasalahan yang paling sering dialami penghayat kepercayaan adalah menyangkut perkawinan dan pemakaman, padahal seharusnya pemenuhan hak sipil mereka dijamin pemda setempat.

“Pernikahan antarsesama penghayat kepercayaan murni ditangani pemuka penghayat, setelah disahkan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, selama ini masih ada yang tidak terlayani,” katanya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemuda bawa bom masuk gereja berusaha menyerang pastor
  2. Renungan Hari Minggu Biasa XXII/C bersama Pastor Bill Grimm
  3. Gereja Filipina tampung calon jamaah haji asal Indonesia
  4. Paroki-paroki di Korea Selatan membentuk komite rekonsiliasi
  5. Sudah saatnya katekis Gereja tidak membuat ngantuk umat
  6. Paroki diminta mempersiapkan keterampilan menghadapi bencana
  7. BNN siapkan buku dakwah anti-narkoba untuk berbagai agama
  8. Gereja baru menyembuhkan luka warga Timor Leste
  9. Para uskup Timur Tengah dan Balkan menghadiri forum perdamaian di Seoul
  10. Sekolah menjadi target pengedar narkoba
  1. Ada baiknya (sudah waktunya..) para pastor dan pegawai gereja belajar karate kah...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-28 19:52:15
  2. Baik juga ada gagasan mengajak masyarakat "bela negara" baru2 ini (entah inisiat...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-25 14:35:10
  3. Jarang kita dengar berita kebaikan dari suatu pemerintah.. ini salah satunya. L...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-22 11:22:02
  4. Orang mau menyumbang organ badan atau mata dsb. pantasnya tidak diminta, tidak d...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-16 14:53:44
  5. Tidak perlu dibaca - kalau dari keuskupan pasti hal hal yang baik......
    Said Jenny Marisa on 2016-08-15 13:23:14
  6. Memang ada orang yang terpanggil untuk "pembersihan" kebobrokan... Pikir2 lagi, ...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-14 19:25:14
  7. Jadi bukan terrorist.. itu lebih gawat....
    Said Jenny Marisa on 2016-08-10 10:41:31
  8. Tidak dapat mengubah pembantaian, ya tinggal mendoakan saja untuk arwah korban.....
    Said Jenny Marisa on 2016-08-09 10:06:22
  9. Belajar dari gereja di Barat adalah sangat baik bagi orang Katolik Cina yang kir...
    Said Jenny Marisa on 2016-08-04 09:22:18
  10. Benar kata imam Abdelatif Hmitou, karena jelas didengar dan mudah dimenterti sia...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-30 13:31:58
UCAN India Books Online