Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi

22/10/2013

Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi thumbnail

Salah satu aliran kepercayaan di Indonesia.

 

Nasib penghayat kepercayaan masih terpinggirkan, sekalipun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Bahkan, mereka juga sering diintimidasi oleh kelompok mayoritas.

Direktur III pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) Budi Prasetyo mengakui, penghayat kepercayaan masih sering dizalimi oleh kelompok Islam mayoritas.

Oleh karena itu, Kemendagri mengeluarkan aturan tentang pedoman bagi kepala daerah dalam melayani penghayat kepercayaan.  Pedoman itu terkait dengan pemakaman, sarasehan, tempat ritual maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengaturan soal pemakaman diperlukan karena selama ini, pemeluk penghayat kepercayaan kesulitan untuk dimakamkan dengan alasan agama yang tidak jelas. Indonesia saat ini baru mengakui enam agama secara resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Penghayat kepercayaan selama ini juga kesulitan menjalankan sarasehan maupun ritual karena dianggap kafir oleh kelompok mayoritas. “Pernah ada satu acara perkawinan karena memakai ritual yang membakar kemenyan diserbu sama kelompok mayoritas,” katanya seperti dilansir Sinar Harapan.

Soal KTP, penghayat kepercayaan menghadapi hambatan akibat ketidaktahuan kepala desa atau lurah. Banyak lurah sampai saat ini masih memaksa penghayat kepercayaan untuk memilih salah satu agama resmi.

“Padahal penghayat sudah diperbolehkan untuk tidak memilih agama tertentu. Cuma di KTP-nya saja dikosongi,” paparnya.

Dia menyatakan, penghayat kepercayaan harus dilindungi karena mereka sudah ada sejak bangsa ini belum merdeka. Bahkan, keadaan mereka saat ini tetap eksis. Jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia sekitar 10 juta. Mereka terhimpun dalam kelompok-kelompok besar maupun kecil. Kelompok besar yang mendaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 132 lembaga.

Adapun kelompok yang memiliki Status Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri ada dua. “Kita bikinkan mereka untuk tempat ritual di Taman Mini, supaya mereka tetap bisa mengekspresikan kepercayaannya,” katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Wigati, mengatakan, selama ini, pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan di daerah dirasa kurang maksimal. Padahal, pemenuhan atas hak-hak sipil penghayat kepercayaan dipayungi regulasi.

Pemerintah telah melahirkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia, antara lain UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan itu, kata dia, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37/2007 tentang pelaksanaan regulasi itu, seperti untuk pengurusan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Misalnya, pencantuman keterangan mengenai kolom agama pada KTP dan KK. Bagi penghayat kepercayaan murni tidak diisi atau dikosongi. Itu sudah tertuang dalam UU Administrasi Kependudukan,” katanya.

Namun, selama ini masih ada aparat pemerintah daerah yang tidak tahu sehingga takut memenuhi hak sipil penghayat kepercayaan, padahal pemenuhan hak sipil sudah diatur jelas dalam regulasi.

Ia mengatakan, permasalahan yang paling sering dialami penghayat kepercayaan adalah menyangkut perkawinan dan pemakaman, padahal seharusnya pemenuhan hak sipil mereka dijamin pemda setempat.

“Pernikahan antarsesama penghayat kepercayaan murni ditangani pemuka penghayat, setelah disahkan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, selama ini masih ada yang tidak terlayani,” katanya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online