UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi

22/10/2013

Penghayat kepercayaan masih alami diskriminasi thumbnail

Salah satu aliran kepercayaan di Indonesia.

 

Nasib penghayat kepercayaan masih terpinggirkan, sekalipun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Bahkan, mereka juga sering diintimidasi oleh kelompok mayoritas.

Direktur III pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) Budi Prasetyo mengakui, penghayat kepercayaan masih sering dizalimi oleh kelompok Islam mayoritas.

Oleh karena itu, Kemendagri mengeluarkan aturan tentang pedoman bagi kepala daerah dalam melayani penghayat kepercayaan.  Pedoman itu terkait dengan pemakaman, sarasehan, tempat ritual maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengaturan soal pemakaman diperlukan karena selama ini, pemeluk penghayat kepercayaan kesulitan untuk dimakamkan dengan alasan agama yang tidak jelas. Indonesia saat ini baru mengakui enam agama secara resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Penghayat kepercayaan selama ini juga kesulitan menjalankan sarasehan maupun ritual karena dianggap kafir oleh kelompok mayoritas. “Pernah ada satu acara perkawinan karena memakai ritual yang membakar kemenyan diserbu sama kelompok mayoritas,” katanya seperti dilansir Sinar Harapan.

Soal KTP, penghayat kepercayaan menghadapi hambatan akibat ketidaktahuan kepala desa atau lurah. Banyak lurah sampai saat ini masih memaksa penghayat kepercayaan untuk memilih salah satu agama resmi.

“Padahal penghayat sudah diperbolehkan untuk tidak memilih agama tertentu. Cuma di KTP-nya saja dikosongi,” paparnya.

Dia menyatakan, penghayat kepercayaan harus dilindungi karena mereka sudah ada sejak bangsa ini belum merdeka. Bahkan, keadaan mereka saat ini tetap eksis. Jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia sekitar 10 juta. Mereka terhimpun dalam kelompok-kelompok besar maupun kecil. Kelompok besar yang mendaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 132 lembaga.

Adapun kelompok yang memiliki Status Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri ada dua. “Kita bikinkan mereka untuk tempat ritual di Taman Mini, supaya mereka tetap bisa mengekspresikan kepercayaannya,” katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Wigati, mengatakan, selama ini, pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan di daerah dirasa kurang maksimal. Padahal, pemenuhan atas hak-hak sipil penghayat kepercayaan dipayungi regulasi.

Pemerintah telah melahirkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia, antara lain UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan itu, kata dia, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37/2007 tentang pelaksanaan regulasi itu, seperti untuk pengurusan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Misalnya, pencantuman keterangan mengenai kolom agama pada KTP dan KK. Bagi penghayat kepercayaan murni tidak diisi atau dikosongi. Itu sudah tertuang dalam UU Administrasi Kependudukan,” katanya.

Namun, selama ini masih ada aparat pemerintah daerah yang tidak tahu sehingga takut memenuhi hak sipil penghayat kepercayaan, padahal pemenuhan hak sipil sudah diatur jelas dalam regulasi.

Ia mengatakan, permasalahan yang paling sering dialami penghayat kepercayaan adalah menyangkut perkawinan dan pemakaman, padahal seharusnya pemenuhan hak sipil mereka dijamin pemda setempat.

“Pernikahan antarsesama penghayat kepercayaan murni ditangani pemuka penghayat, setelah disahkan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, selama ini masih ada yang tidak terlayani,” katanya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus Fransiskus doakan korban gempa di Aceh
  2. Renungan Hari Minggu Adven III/A bersama Pastor Bill Grimm
  3. Presiden Jokowi: Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan
  4. Kongres Katolik yang dikelola negara Tiongkok dijadwalkan setelah Natal
  5. Rumah sakit Gereja berjuang mengatasi ketakutan warga tentang HIV
  6. Uskup tolak distribusi kondom di sekolah
  7. Organisasi mahasiswa lintas agama serukan kemajemukan NKRI
  8. Potret kehidupan dua pelajar SD di Indonesia
  9. Pemerintah Timor Leste dikritik ‘mengabaikan kaum difabel’
  10. KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati
  1. Merepotkan banyak pejabat... lain kali ditangani dan dilawan sendiri saja sebelu...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 10:20:27
  2. Setiap kali membaca ttg hukuman mati, ingat Mary Jane.. Untuk orang yang tidak b...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 09:33:17
  3. Aku ingin kuliah di Vietnam .aku tertarik dng negara itu .aktivitas ya tidak bed...
    Said Roby.chandra on 2016-12-06 23:11:33
  4. Alkitab bahasa kanayant...
    Said Dolina on 2016-12-04 20:38:14
  5. ternyata banyak pengikutnya tidak menemukan ketenangan batin.. tidak ada jaminan...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-30 10:02:53
  6. i Like,..it,.....
    Said Damianus Ahen on 2016-11-28 11:09:07
  7. Dimana toleransi beragama yg selalu di dengung dengungkan,,,...
    Said kamboti marassan salatiga on 2016-11-27 21:01:42
  8. Ada upaya uskup dan menteri yang Katolik.. ini cukup menjelaskan... Semoga napi ...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-23 10:02:16
  9. Terima kasih Pak Benyamin....
    Said cnindonewsletter on 2016-11-22 16:34:32
  10. Terima kasih. Saya senang dengan UCAN INDONESIA. syallom benyamin...
    Said Benyamin Mali on 2016-11-21 16:53:07
UCAN India Books Online