UCAN Indonesia Catholic Church News

Perda bernuansa agama berkurang

25/10/2013

Perda bernuansa agama berkurang thumbnail

 

Keberadaan peraturan daerah (perda) bernuansa agama mulai menurun. Penurunan terjadi sejak 2007 karena adanya perubahan pandangan elite politik dalam melihat masalah kebangsaan.

Saat ini, perda bernuansa agama hanya efektif dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dua kabupaten, Garut dan Tasikmalaya.

Pantauan Setara Institute menunjukkan, keberadaan perda bernuansa agama sempat meningkat tajam tahun 2000, namun menurun tahun 2007.

“Di daerah-daerah yang tadinya memiliki perda bernuansa agama, hingga kini masih tetap ada, tetapi tidak diimplementasikan. Yang benar-benar diimplementasikan  hanya tinggal di tiga daerah Garut, Tasik, dan Aceh,” kata Sekjen Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos,  Selasa (22/10), seperti dilansir sinar harapan.

Dia mengatakan, keberadaan perda bernuansa agama marak tahun 2000 karena didukung partai politik (parpol) non-agama. Mereka melahirkan perda bernuansa agama karena membutuhkan dukungan dari konstituen berlatar belakang agama. “Penduduk di kabupaten tersebut umumnya beragama Islam,” ujarnya.

Namun, pandangan negatif tentang perda bernuansa agama muncul di kalangan masyarakat, setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan agama mengganggu ketertiban dan keamanan, serta meresahkan.

Akibatnya, parpol berpikir ulang. Parpol tidak mau lagi secara tegas mengimplementasi perda bernuansa agama karena takut kehilangan konstituen dari kalangan nasionalis. “Partai sudah melihat kelompok agama sebagai konstituen satu-satunya,” katanya.

Selain itu, sosialisasi empat pilar juga mendorong adanya perubahan konsep berpikir para elite politik. Mereka mulai menyadari tindakan mereka mempolitisasi agama terlihat terlalu kasar di hadapan rakyat.

Sosialisasi empat pilar juga berhasil menanamkan pentingnya menjaga perbadaan yang dimiliki bangsa Indonesia. “Mereka terlihat terlalu kasar mempolitisasi agama, sehingga kalau tetap bertahan dengan hal itu akan merugikan mereka,” katanya.

Evaluasi

Dihubungi terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, hingga kini evaluasi terkait perda-perda di daerah yang melanggar keanekaragaman terus dievaluasi. Evaluasi terhadap Perda yang melanggar dilakukan langsung oleh provinsi. “Kami terus evaluasi perda bermasalah. Kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi perda-perda anti-keberagaman, dengan menggelar sosialisasi ke daerah-daerah yang masih memiliki perda bermasalah.

“Setidaknya ada 4.000 perda yang sesungguhnya bertentangan dengan UU. Meski sebenarnya secara otomatis tidak berlaku karena bertentangan dan ada di bawah  UU, tidak semua masyarakat tahu perda tersebut sudah tidak lagi berlaku. Sebaiknya Kemendagri dan Kemenhukham melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu perda tersebut sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.

 

  • fransiscus sudirman

    Saya ragu dengan kesungguhan Gimawan, tentang hal ini karena himbauannya agar daerah kerjasama dengan FPI.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pengadilan Pakistan tunda eksekusi mati wanita Katolik ini
  2. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  3. Tantangan dan masa depan kaum religius di Asia Tenggara
  4. Usai kecelakaan maut, uskup Filipina desak reformasi tambang
  5. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  6. Kardinal Myanmar kritik pemerintah sebagai pelindung kapitalisme
  7. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  8. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  9. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  10. Unika Parahyangan guncang Polandia dengan Tari Saman
  1. Mengenang ‘Juli Kelabu’ aktivis Sri Lanka desak hapus rasisme
  2. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  3. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  4. Komunitas suku dominasi panggilan religius di Asia Selatan
  5. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  6. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  7. Renungan Hari Minggu Biasa ke-17 (B) bersama Pastor Bill Grimm
  8. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  9. Pengadilan Pakistan tunda eksekusi mati wanita Katolik ini
  10. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  1. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  2. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  3. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  4. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  5. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  6. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  7. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  8. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  9. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  10. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
UCAN India Books Online