UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Perda bernuansa agama berkurang

25/10/2013

Perda bernuansa agama berkurang thumbnail

 

Keberadaan peraturan daerah (perda) bernuansa agama mulai menurun. Penurunan terjadi sejak 2007 karena adanya perubahan pandangan elite politik dalam melihat masalah kebangsaan.

Saat ini, perda bernuansa agama hanya efektif dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dua kabupaten, Garut dan Tasikmalaya.

Pantauan Setara Institute menunjukkan, keberadaan perda bernuansa agama sempat meningkat tajam tahun 2000, namun menurun tahun 2007.

“Di daerah-daerah yang tadinya memiliki perda bernuansa agama, hingga kini masih tetap ada, tetapi tidak diimplementasikan. Yang benar-benar diimplementasikan  hanya tinggal di tiga daerah Garut, Tasik, dan Aceh,” kata Sekjen Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos,  Selasa (22/10), seperti dilansir sinar harapan.

Dia mengatakan, keberadaan perda bernuansa agama marak tahun 2000 karena didukung partai politik (parpol) non-agama. Mereka melahirkan perda bernuansa agama karena membutuhkan dukungan dari konstituen berlatar belakang agama. “Penduduk di kabupaten tersebut umumnya beragama Islam,” ujarnya.

Namun, pandangan negatif tentang perda bernuansa agama muncul di kalangan masyarakat, setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan agama mengganggu ketertiban dan keamanan, serta meresahkan.

Akibatnya, parpol berpikir ulang. Parpol tidak mau lagi secara tegas mengimplementasi perda bernuansa agama karena takut kehilangan konstituen dari kalangan nasionalis. “Partai sudah melihat kelompok agama sebagai konstituen satu-satunya,” katanya.

Selain itu, sosialisasi empat pilar juga mendorong adanya perubahan konsep berpikir para elite politik. Mereka mulai menyadari tindakan mereka mempolitisasi agama terlihat terlalu kasar di hadapan rakyat.

Sosialisasi empat pilar juga berhasil menanamkan pentingnya menjaga perbadaan yang dimiliki bangsa Indonesia. “Mereka terlihat terlalu kasar mempolitisasi agama, sehingga kalau tetap bertahan dengan hal itu akan merugikan mereka,” katanya.

Evaluasi

Dihubungi terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, hingga kini evaluasi terkait perda-perda di daerah yang melanggar keanekaragaman terus dievaluasi. Evaluasi terhadap Perda yang melanggar dilakukan langsung oleh provinsi. “Kami terus evaluasi perda bermasalah. Kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi perda-perda anti-keberagaman, dengan menggelar sosialisasi ke daerah-daerah yang masih memiliki perda bermasalah.

“Setidaknya ada 4.000 perda yang sesungguhnya bertentangan dengan UU. Meski sebenarnya secara otomatis tidak berlaku karena bertentangan dan ada di bawah  UU, tidak semua masyarakat tahu perda tersebut sudah tidak lagi berlaku. Sebaiknya Kemendagri dan Kemenhukham melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu perda tersebut sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.

 

  • fransiscus sudirman

    Saya ragu dengan kesungguhan Gimawan, tentang hal ini karena himbauannya agar daerah kerjasama dengan FPI.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. KKPK kumpulkan laporan peristiwa HAM selama 40 tahun
  2. Empat orang Asia masuk Komisi Teologi Internasional
  3. Penyerang sebuah kelompok doa Rosario di Sleman dituntut empat bulan penjara
  4. Qanun Jinayat disahkan, warga non Muslim cemas
  5. Ancaman ISIS membuat para uskup Filipina gugup
  6. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  7. Tim pelayanan penjara Yesuit mengunjungi keluarga para napi Laos di Thailand
  8. Paus Emeritus Benediktus XVI disebut kakek dari semua kakek
  9. Surat Gembala Hari Pangan Sedunia 2014
  10. Biarawati juara The Voice luncurkan album Natal
  1. Kardinal Hong Kong serukan perdamaian di tengah aksi protes
  2. Pesparawi XIII: Seni robohkan tembok pemisah umat beragama
  3. KKPK kumpulkan laporan peristiwa HAM selama 40 tahun
  4. Perempuan memiliki banyak karisma pribadi untuk dipersembahkan bagi Gereja
  5. Para wartawan Katolik hadapi resiko besar mengungkap penganiayaan
  6. PBNU khawatirkan gerakan pelunturan Pancasila
  7. Tim pelayanan penjara Yesuit mengunjungi keluarga para napi Laos di Thailand
  8. Penyerang sebuah kelompok doa Rosario di Sleman dituntut empat bulan penjara
  9. Universitas Yesuit di Asia-Pasifik bahas peran mereka dalam bidang keadilan sosial
  10. PID: Wadah pemuda lintas agama menyatukan perbedaan
  1. Hendaknya banyak paroki di wilayah keuskupan-keuskupan meniru hal yang baik yang...
    Said pandenaker simanjuntak on 2014-09-23 09:39:00
  2. Tujuan Paus mungkin yang terpenting adalah bahwa orang tidak dijauhkan dari Sakr...
    Said on 2014-09-21 06:16:00
  3. Puji Tuhan, kalau ada titik terang dari Pak Mengeri Agama yang baru.. Terkabull...
    Said on 2014-09-19 11:42:00
  4. Mantap... hidup santo paulus... Dari muka semua guru, yg kukenal banget itu pak...
    Said Ria on 2014-09-17 22:11:00
  5. KWI sudah mengeluarkan pernyataan resmi menolak PP tersebut. Berarti Ibu Menteri...
    Said chris on 2014-09-13 19:50:00
  6. Bravo... sudah didaftar untuk hak paten? Mau dengar lebih lanjut kalau sudah ad...
    Said on 2014-09-12 07:20:00
  7. Hukuman pilihan...atau nilai emasnya itu... baru tahu ini.. Kalau diberi kesemp...
    Said on 2014-09-12 07:03:00
  8. K-13: guru yang sudah mendapat pelatihan pun msh tetap bingung. Sekarang buku pe...
    Said Lakestra on 2014-09-08 13:49:00
  9. apapun argumennya, masalah patung itu suda beda sejak dulu, tidak heran.......
    Said tri siwi ibar santoso on 2014-09-08 13:13:00
  10. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
UCAN India Books Online