UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Perda bernuansa agama berkurang

25/10/2013

Perda bernuansa agama berkurang thumbnail

 

Keberadaan peraturan daerah (perda) bernuansa agama mulai menurun. Penurunan terjadi sejak 2007 karena adanya perubahan pandangan elite politik dalam melihat masalah kebangsaan.

Saat ini, perda bernuansa agama hanya efektif dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dua kabupaten, Garut dan Tasikmalaya.

Pantauan Setara Institute menunjukkan, keberadaan perda bernuansa agama sempat meningkat tajam tahun 2000, namun menurun tahun 2007.

“Di daerah-daerah yang tadinya memiliki perda bernuansa agama, hingga kini masih tetap ada, tetapi tidak diimplementasikan. Yang benar-benar diimplementasikan  hanya tinggal di tiga daerah Garut, Tasik, dan Aceh,” kata Sekjen Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos,  Selasa (22/10), seperti dilansir sinar harapan.

Dia mengatakan, keberadaan perda bernuansa agama marak tahun 2000 karena didukung partai politik (parpol) non-agama. Mereka melahirkan perda bernuansa agama karena membutuhkan dukungan dari konstituen berlatar belakang agama. “Penduduk di kabupaten tersebut umumnya beragama Islam,” ujarnya.

Namun, pandangan negatif tentang perda bernuansa agama muncul di kalangan masyarakat, setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan agama mengganggu ketertiban dan keamanan, serta meresahkan.

Akibatnya, parpol berpikir ulang. Parpol tidak mau lagi secara tegas mengimplementasi perda bernuansa agama karena takut kehilangan konstituen dari kalangan nasionalis. “Partai sudah melihat kelompok agama sebagai konstituen satu-satunya,” katanya.

Selain itu, sosialisasi empat pilar juga mendorong adanya perubahan konsep berpikir para elite politik. Mereka mulai menyadari tindakan mereka mempolitisasi agama terlihat terlalu kasar di hadapan rakyat.

Sosialisasi empat pilar juga berhasil menanamkan pentingnya menjaga perbadaan yang dimiliki bangsa Indonesia. “Mereka terlihat terlalu kasar mempolitisasi agama, sehingga kalau tetap bertahan dengan hal itu akan merugikan mereka,” katanya.

Evaluasi

Dihubungi terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, hingga kini evaluasi terkait perda-perda di daerah yang melanggar keanekaragaman terus dievaluasi. Evaluasi terhadap Perda yang melanggar dilakukan langsung oleh provinsi. “Kami terus evaluasi perda bermasalah. Kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi perda-perda anti-keberagaman, dengan menggelar sosialisasi ke daerah-daerah yang masih memiliki perda bermasalah.

“Setidaknya ada 4.000 perda yang sesungguhnya bertentangan dengan UU. Meski sebenarnya secara otomatis tidak berlaku karena bertentangan dan ada di bawah  UU, tidak semua masyarakat tahu perda tersebut sudah tidak lagi berlaku. Sebaiknya Kemendagri dan Kemenhukham melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu perda tersebut sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.

 

  • fransiscus sudirman

    Saya ragu dengan kesungguhan Gimawan, tentang hal ini karena himbauannya agar daerah kerjasama dengan FPI.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  3. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  4. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  7. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  8. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  9. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  10. Agama, Hanya Sebatas Sumpah dan Doa?
  1. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  2. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  3. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  4. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  5. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  6. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  7. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  8. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata ‘Allah’ hanya untuk Islam adalah ‘keliru’
  9. Paroki Santo Petrus di perbatasan Papua dikunjungi KSAD dan Pangdam Cendrawasih
  10. Meneropong keberagaman agama lewat media
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online