UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Perda bernuansa agama berkurang

25/10/2013

Perda bernuansa agama berkurang thumbnail

 

Keberadaan peraturan daerah (perda) bernuansa agama mulai menurun. Penurunan terjadi sejak 2007 karena adanya perubahan pandangan elite politik dalam melihat masalah kebangsaan.

Saat ini, perda bernuansa agama hanya efektif dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan dua kabupaten, Garut dan Tasikmalaya.

Pantauan Setara Institute menunjukkan, keberadaan perda bernuansa agama sempat meningkat tajam tahun 2000, namun menurun tahun 2007.

“Di daerah-daerah yang tadinya memiliki perda bernuansa agama, hingga kini masih tetap ada, tetapi tidak diimplementasikan. Yang benar-benar diimplementasikan  hanya tinggal di tiga daerah Garut, Tasik, dan Aceh,” kata Sekjen Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos,  Selasa (22/10), seperti dilansir sinar harapan.

Dia mengatakan, keberadaan perda bernuansa agama marak tahun 2000 karena didukung partai politik (parpol) non-agama. Mereka melahirkan perda bernuansa agama karena membutuhkan dukungan dari konstituen berlatar belakang agama. “Penduduk di kabupaten tersebut umumnya beragama Islam,” ujarnya.

Namun, pandangan negatif tentang perda bernuansa agama muncul di kalangan masyarakat, setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan agama mengganggu ketertiban dan keamanan, serta meresahkan.

Akibatnya, parpol berpikir ulang. Parpol tidak mau lagi secara tegas mengimplementasi perda bernuansa agama karena takut kehilangan konstituen dari kalangan nasionalis. “Partai sudah melihat kelompok agama sebagai konstituen satu-satunya,” katanya.

Selain itu, sosialisasi empat pilar juga mendorong adanya perubahan konsep berpikir para elite politik. Mereka mulai menyadari tindakan mereka mempolitisasi agama terlihat terlalu kasar di hadapan rakyat.

Sosialisasi empat pilar juga berhasil menanamkan pentingnya menjaga perbadaan yang dimiliki bangsa Indonesia. “Mereka terlihat terlalu kasar mempolitisasi agama, sehingga kalau tetap bertahan dengan hal itu akan merugikan mereka,” katanya.

Evaluasi

Dihubungi terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, hingga kini evaluasi terkait perda-perda di daerah yang melanggar keanekaragaman terus dievaluasi. Evaluasi terhadap Perda yang melanggar dilakukan langsung oleh provinsi. “Kami terus evaluasi perda bermasalah. Kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi perda-perda anti-keberagaman, dengan menggelar sosialisasi ke daerah-daerah yang masih memiliki perda bermasalah.

“Setidaknya ada 4.000 perda yang sesungguhnya bertentangan dengan UU. Meski sebenarnya secara otomatis tidak berlaku karena bertentangan dan ada di bawah  UU, tidak semua masyarakat tahu perda tersebut sudah tidak lagi berlaku. Sebaiknya Kemendagri dan Kemenhukham melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu perda tersebut sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.

 

  • fransiscus sudirman

    Saya ragu dengan kesungguhan Gimawan, tentang hal ini karena himbauannya agar daerah kerjasama dengan FPI.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Komnas PA berharap Jokowi bentuk Kementerian Perlindungan Anak
  2. Protes menandai ulang tahun kekerasan anti-Kristen di India
  3. Cina ingatkan Vatikan tidak mengganggu terkait agama
  4. DPR didesak sahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban
  5. Kisah utusan pribadi Paus Fransiskus setelah kembali dari Irak
  6. Seminar Asia Selatan desak UU untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi
  7. Mantan budak seks tentara Jepang dapat peneguhan setelah pertemuan pribadi dengan Paus
  8. Demi cinta, pasangan beda agama harus bersembunyi dari ancaman pembunuhan
  9. Seorang katekis khusus lansia menuai hasil berkat pelayanannya
  10. Presiden SBY: ISIS 'memalukan' umat Muslim
  1. Fransiskan menandai 75 tahun misi di Pakistan
  2. Setelah SBY dinilai gagal pelihara kebebasan beragama, kini harapan ada pada Jokowi
  3. Serikat Guru: Kurikulum 2013 itu celaka 13
  4. Protes menandai ulang tahun kekerasan anti-Kristen di India
  5. Hanura dukung Jokowi bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
  6. Seorang katekis khusus lansia menuai hasil berkat pelayanannya
  7. Paus akan mengunjungi warga Tamil yang masih terluka akibat perang saudara
  8. Kisah utusan pribadi Paus Fransiskus setelah kembali dari Irak
  9. Orang Asia masih mengenang dampak kunjungan Paus Fransiskus
  10. Para tokoh agama diajak untuk terlibat dalam pencegahan penularan HIV/AIDS
  1. Tiada orang dari golongan apapun yang dilupakannya...Motto untuk Asian Youth Day...
    Said on 2014-07-27 11:04:00
  2. Sebelum pengikut muhammad menyebut "allah", kristen arab sudah menggunakan kata ...
    Said umat on 2014-07-26 06:05:00
  3. sembuhkan!...
    Said tuhan on 2014-07-25 02:51:00
  4. Semestinya bisa dihindarkan. Mengapa suster membiarkan anak itu tinggal sendiri...
    Said on 2014-07-22 07:06:00
  5. Penderitaan mereka mengapa tak kunjung berakhir.. Sudah sampai urgensi, sebaikny...
    Said on 2014-07-22 07:01:00
  6. Jelas kalau Jokowi mempunyai pandangan dan niat yang sama (dengan bapak Uskup). ...
    Said on 2014-07-22 06:54:00
  7. Semakin banyak larangan... mau mempersempit hidup orang yang hanya mau berdoa. ...
    Said on 2014-07-20 08:25:00
  8. Selamat menjalankan tugas baru Mgr...
    Said Adonia Sihotang on 2014-07-19 23:27:00
  9. Sudah terlalu sering terdengar protes atas pernyataan yang menyudutkan islam seb...
    Said pluralis on 2014-07-18 04:28:00
  10. Paus Emeritus Benediktus baru tahun lalu diganti oleh Paus Fransiskus. Beliau t...
    Said on 2014-07-16 08:11:00
UCAN India Books Online