UCAN Indonesia Catholic Church News

Dalam 3 tahun, 91.968 orang jadi korban konflik pertanahan

29/10/2013

Dalam 3 tahun, 91.968 orang jadi korban konflik pertanahan thumbnail

 

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) menyebutkan dalam tiga tahun terakhir terdapat 91.968 orang dari 315 komunitas adat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan.

“Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus,” kata Direktur Huma, Andiko Sutan Mancayo, dalam peluncuran sekolah rakyat dan pendampingan hukum di kampus Universitas Bengkulu, Senin (28/10/2013), seperti dilansir kompas.com.

Andiko melanjutkan, Huma juga melaporkan konflik sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektare di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30.000 hektare.

Andiko mengatakan, terdapat enam pelaku yang paling dominan dalam konflik sumberdaya alam dan agraria dengan proporsi keterlibatannya yakni Taman Nasional/menteri kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan/koperasi, perusahaan daerah, dan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia lalu menjelaskan, sering terjadinya tindak kekerasan selama kasus berjalan dan negara justru menjadi pelanggar terbesar dengan keterlibatan mencapai 45 persen, instansi bisnis 36 persen dan individu berpengaruh sebanyak 10 persen.

Terdapat tujuh provinsi terbanyak mengalami konflik yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Huma merekomendasikan, penghentian sementara atas semua perijinan untuk perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir. Lalu, kedua, menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan, ketiga membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik agraria.

Keempat, penindakan pidana atas perusahaan yang melanggar, Kelima, melakukan peninjauan kembali terhadap perundang-undangan yang tumpang tindih. Keenam, mengembalikan tanah rampasan perusahaan maupun pemerintah kepada masyarakat.

Foto: spi.or.id

 

  • fransiscus sudirman

    Memang saat ini sejak reformasi dan otonami daerah pejabat pemerintah cenderung tidak memihak pada rakyat.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pengadilan Pakistan tunda eksekusi mati wanita Katolik ini
  2. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  3. Tantangan dan masa depan kaum religius di Asia Tenggara
  4. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  5. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  6. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  7. Kardinal Myanmar kritik pemerintah sebagai pelindung kapitalisme
  8. Tidak ada tempat bagi radikalisme di Indonesia
  9. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  10. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat hari ini
  1. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat hari ini
  2. Gereja Katolik harus ‘semakin berani bersuara’ soal perubahan iklim: KWI
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Mengenakan kerudung dan salib, biarawati ini dilarang ikut ujian
  5. Lembaga kemanusiaan kecam pemblokiran bantuan untuk pengungsi
  6. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  7. Tidak ada tempat bagi radikalisme di Indonesia
  8. Mengenang ‘Juli Kelabu’ aktivis Sri Lanka desak hapus rasisme
  9. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  10. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  1. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  2. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  3. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  4. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  5. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  6. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  7. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  8. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  9. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  10. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
UCAN India Books Online