UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Dalam 3 tahun, 91.968 orang jadi korban konflik pertanahan

29/10/2013

Dalam 3 tahun, 91.968 orang jadi korban konflik pertanahan thumbnail

 

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) menyebutkan dalam tiga tahun terakhir terdapat 91.968 orang dari 315 komunitas adat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan.

“Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus,” kata Direktur Huma, Andiko Sutan Mancayo, dalam peluncuran sekolah rakyat dan pendampingan hukum di kampus Universitas Bengkulu, Senin (28/10/2013), seperti dilansir kompas.com.

Andiko melanjutkan, Huma juga melaporkan konflik sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektare di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30.000 hektare.

Andiko mengatakan, terdapat enam pelaku yang paling dominan dalam konflik sumberdaya alam dan agraria dengan proporsi keterlibatannya yakni Taman Nasional/menteri kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan/koperasi, perusahaan daerah, dan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia lalu menjelaskan, sering terjadinya tindak kekerasan selama kasus berjalan dan negara justru menjadi pelanggar terbesar dengan keterlibatan mencapai 45 persen, instansi bisnis 36 persen dan individu berpengaruh sebanyak 10 persen.

Terdapat tujuh provinsi terbanyak mengalami konflik yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Huma merekomendasikan, penghentian sementara atas semua perijinan untuk perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir. Lalu, kedua, menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan, ketiga membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik agraria.

Keempat, penindakan pidana atas perusahaan yang melanggar, Kelima, melakukan peninjauan kembali terhadap perundang-undangan yang tumpang tindih. Keenam, mengembalikan tanah rampasan perusahaan maupun pemerintah kepada masyarakat.

Foto: spi.or.id

 

  • fransiscus sudirman

    Memang saat ini sejak reformasi dan otonami daerah pejabat pemerintah cenderung tidak memihak pada rakyat.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Agama Sebagai Permainan Politik: Meningkatnya Intoleransi di Indonesia
  2. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  3. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  4. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  5. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  6. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  7. Paus Fransiskus berperan penting dalam pemulihan hubungan AS-Kuba
  8. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  9. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  10. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  1. 22 pelajaran bijak dari seorang ibu
  2. Para kandidat berjanji tidak kekerasan pemilu selama perjalanan paus di Sri Lanka
  3. Para pengungsi Kristen keluar dari hutan Kamboja
  4. Para uskup Pakistan himbau umat Kristiani merayakan Natal secara sederhana
  5. Muhammadiyah tak haramkan Muslim ucapkan Natal
  6. Pemuda-Pemudi Muslim meriahkan Christmas Carol di Ambon
  7. Kalbar miliki gereja Katolik berkapasitas 3.000 Orang
  8. Agama Sebagai Permainan Politik: Meningkatnya Intoleransi di Indonesia
  9. Umat Katolik di Tiongkok adakan Malam Kasih Natal
  10. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online