UCAN Indonesia Catholic Church News

Keluarga korban peristiwa pembantaian 1965 diserang

29/10/2013

Keluarga korban peristiwa pembantaian 1965 diserang thumbnail

Para anggota keluarga korban 1965/1966 menghadiri aksi kamisan di seberang Istana Presiden.

 

Anggota keluarga korban pembantaian massal 1965-1966 – yang dituduh bagian dari komunis – diserang oleh kelompok anti-komunis, Minggu (27/10) saat mereka hendak menggelar pertemuan dengan sesama anggota keluarga korban lainnya di Sleman, Yogyakarta.

Syamsudin Nurseha, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan kepada ucanews.com, Senin, sebanyak 30 orang anggota keluarga yang dianggap eks komunis ini hendak menggelar acara pelatihan pembuatan pupuk organik di Wisma Santidharma, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman saat kelompok Forum Anti Komunis Indonesia (FAKI) tiba-tiba menyerang.

“Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sesama sebagai keluarga korban”, kata Nurseha.

Sebelum kegiatan berlangsung, katanya, polisi dan aparat setempat mendatangi lokasi kejadian, dan menanyakan maksud kegiatan tersebut serta mengabarkan akan ada kelompok yang berencana menyerang.

“Mendapat informasi demikian, panitia pun membatalkan acara ini. Tetapi, kemudian, tiba-tiba datang kelompok FAKI lalu memukul peserta. Lima orang mengalami luka”, katanya. “Saat itu, aparat dan polisi sudah tidak ada di tempat”.

Para korban luka dilaporkan terkena pukulan di bagian wajah.

Nurseha menegaskan, saat ini LBH berupaya mengadvokasi masalah ini, serta mendesak agar aparat mengambil langkah hukum untuk menindak pelaku.

“Negara gagal melindungi warganya. Para pelaku harus diproses sehingga hal serupa tidak terjadi lagi”.

Eva Kusuma Sundari, Anggora DPR Bidang Hukum dan HAM mengatakan, menyesalkan tindakan aparat yang tidak mampu melakukan pencegahan walau sudah mengetahui informasi penyerangan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa kelompok korban memiliki hak yang sama untuk berkumpul dan mendapat perlindungan dari negara.

“Mereka sebagai kelompok minoritas di negara ini seharusnya dilindungi”, katanya.

Selain itu, kata Eva, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mesti segera menuntaskan kasus pembantaian massal 1965-66 yang tergolong masalah pelanggaran HAM berat, karena hal ini terus menimbulkan luka dalam sejarah serta potensial melahirkan konflik horizontal di masa mendatang.

Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mengatakan, keluarga kelompok yang dituduh eks komunis di Indonesia masih mengalami stigmatisasi dan dicap terus memperjuangan ideologi komunisme.

“Padahal, itu tidak benar. Tapi, kami masih saja mengalami kekerasan dan diskriminasi”, jelasnya.

Ia menegaskan, serangan kelompok anarkis tidak akan menyurutkan perjuangan mereka sebagai korban dan keluarga korban pembantaian massal 1965-66 untuk menuntaskan kasus ini.

“Pertemuan yang berlangsung di Sleman itu hanya pertemuan biasa, untuk memupuk solidaritas sesama korban dan memberdayakan ekonomi mereka. Tapi serangan itu tidak mematahkan komitmen kami”.

Sementara itu, Burhannudin, Ketua FAKI  DIY mencurigai kegiatan tersebut sebagai kongres kader-kader Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berkedok arisan dan karena itu wajib dibubarkan.

Menurutnya, tidak ada toleransi bagi kegiatan-kegiatan PKI di Yogyakarta.

“Tidak ada ampun bagi orang-orang komunis berada dan mengadakan pertemuan di Yogya. Itu sudah harga mati,” tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Lebih dari setengah juta orang dilaporkan menjadi korban pembantain masal pada tahun 1965-66 karena dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.

Hingga kini, keluarga korban masih menuntut agar para pelaku, yang sebagiannya masih hidup, diadili serta menuntut negara menyatakan permohonan maaf atas tragedi tersebut.

Film dokumenter Act of Killing, besutan sutradara Joshua Oppenheimer yang dirilis  tahun lalu mengungkap pengakuan 2 algojo yang terlibat dalam pembantaian ini, sebuah bukti bahwa masih ada pelaku yang masih hidup.

Ryan Dagur, Jakarta

 

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  3. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  4. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  5. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  6. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  7. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  8. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  9. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  10. Paroki harus manfaatkan FKUB
  1. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  2. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘kondisi berbahaya’
  3. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  4. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  5. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  6. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  7. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  8. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  9. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  10. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online