UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Himpunan Penghayat Kepercayaan: Hukum adat perlu dimasukkan dalam tatanan hukum Indonesia

13/11/2013

Himpunan Penghayat Kepercayaan:  Hukum adat perlu dimasukkan dalam tatanan hukum Indonesia thumbnail

 

Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Pusat, Hadi Prajoko mendesak pemerintah segera memasukkan unsur-unsur hukum adat dalam tatanan hukum positif Indonesia. Selama ini pemerintah dinilai terlalu banyak mengadopsi aturan hukum dari luar sehingga melupakan, bahkan menafikan hukum adat yang merupakan hukum asli dan berlaku mengakar dalam masyarakat Indonesia.

“Harus ada revolusi hukum di Indonesia sehingga hukum adat asli Indonesia diakui dan bisa diterapkan secara nyata dalam tata perundangan Indonesia,” Hadi menegaskan, disela-sela musyawarah nasional luar biasa (munaslub) HPK di Gedung Gelombang Samudra Wisma Gajah Mada Pangkalan TNI AL Malang, Senin (11/11), seperti dilansir tribunnews.com.

Contoh paling sederhana, Hadi melanjutkan, adalah pengakuan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini pemerintah hanya mengakui dan memerhatikan enam agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal Pasal 29 UUD1945 tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dengan tegas diakui adanya aliran kepercayaan yang tentu bukan merupakan bagian dari keenam agama tersebut.

Dampaknya, para penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terpaksa mencantumkan agama tertentu sebagai identitasnya di KTP agar tidak dianggap minoritas, berbeda, dan lebih mudah bersosialisasi.

Revolusi

Pada munaslub, para penganut HPK yang mengaku sebagai original religion (penganut agama asli Indonesia) bertekad menyatukan visi dan misi untuk meneguhkan kembali kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menurutnya, sejak dini anak-anak harus dibekali wawasan luhur yang orisinal dan tidak direkayasa.

Dalam munaslub yang berlangsung hingga 13 November, juga digelar orasi kebudayaan dalam rangka revolusi kebudayaan. Hadi lantas mengilustrasikan kehebatan bangsa Cina dalam merevolusi kebudayaan sehingga berdampak positif bagi kemajuan negaranya saat ini.

Sebaliknya, bangsa Indonesia yang kaya justru tetap tertinggal karena masyarakatnya belum optimal memaknai kekayaan budayanya. “Bangsa Cina bisa maju pesat karena mereka benar-benar menggali identitas bangsanya. Mereka percaya diri menggunakan identitas itu sekalipun zaman terus berkembang. Tapi bagi bangsa kita, rasa seperti itu justru semakin luntur,” kata pria yang juga dosen ilmu hukum ini.

Sebanyak 1.223 rumpun kepercayaan di Indonesia hadir dalam munaslub di Wisma Gajahmada Kota Malang, 10-13 November 2013.

Acara lima tahunan tersebut sekaligus sebagai ajang tukar pikiran anggota HPK dalam upaya melestarikan kebudayaan asli Indonesia.

HPK berdiri sejak tahun 1955, tetapi baru dilegalisasi pemerintah tahun 1978 melalui Ketetapan MPR No 4 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 20 dan 40 Tahun 1978.

Indonesia memiliki ribuan rumpun kepercayaan, tetapi hanya sebagian kecil yang menunjukkan eksistensinya.

Di Jatim, misalnya, terdata ribuan himpunan kepercayaan, tetapi yang terdaftar hanya 600 rumpun.

 

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. ASEAN dan koalisi masyarakat sipil luncurkan inisiatif sekolah aman
  2. Wapres: Masih banyak pemimpin yang "jual murah" surga
  3. Tiongkok bebaskan Uskup Yujiang setelah enam bulan ditahan
  4. Mgr Soegijapranata dan Romo Mangun jadi tokoh kesetaraan Indonesia dalam acara Bandung Lautan Damai
  5. Jutaan orang diharapkan akan menghormati relikwi Santo Fransiskus Xaverius
  6. Paus Fransiskus: Anak-anak berhak memiliki ibu dan ayah
  7. Konferensi Vatikan mencari bahasa baru terkait perkawinan
  8. Pelanggaran kebebasan beragama diperparah kebijakan pemerintah
  9. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SIGNIS Asia
  10. Amnesty Internasional kritik UU Penodaan Agama di Indonesia
  1. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami ‘niat baik’ Paus Fransiskus
  2. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  3. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  4. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  5. ASEAN dan koalisi masyarakat sipil luncurkan inisiatif sekolah aman
  6. PBB tekan Myanmar terkait hak-hak kewarganegaraan Rohingya
  7. Tokoh agama dan seniman kampanye Jakarta damai
  8. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  9. Pemimpin Kristen dan Muslim desak revisi UU Penghujatan
  10. Keluarga berperan cegah kekerasan pada anak
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online