UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

RUU Kesehatan Jiwa cegah koruptor pura-pura gila

Nopember 20, 2013

RUU Kesehatan Jiwa cegah koruptor pura-pura gila

Nova Riyanti Yusuf

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa akan mempersulit koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa tak bisa lagi berpura-pura karena RUU Kesehatan Jiwa akan dipakai untuk menentukan apakah seorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ada bab dan pasal yang mengatur,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Selasa (19/11).

RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak gila.

“Nanti akan diberikan sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Dari situ akan diketahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka korupsi yang berpura-pura gila,” ujarnya.

Sebaliknya Poempida Hidayatulloh memiliki pendapat berbeda. Ia menilai, upaya keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak koruptor di negeri ini akan kandas. Pasalnya, RUU ini memberikan peluang bagi siapa pun yang terjerat masalah hukum, termasuk tindak pidana korupsi untuk dapat menghindar dari tuntutan hukum.

“Gerakan melawan lupa para aktivis anti-korupsi pun akan kemudian teralih dengan disahkan RUU ini menjadi UU,” ujarnya.

RUU Kesehatan Jiwa ini akan memberikan wewenang besar kepada dokter ahli jiwa, psikiater atau psikolog untuk menentukan seseorang itu apakah terganggu atau tidak kejiwaannya.

“Yang menjadi permasalahan adalah, kembali kepada integritas para ahli kejiwaan dan komunitas profesi yang mewadahi para ahli kejiwaan,” ungkapnya.

Jika kemudian mereka mudah dibeli opininya, tandas dia, maka siapa pun yang terjerat hukum dan mengalami sakit jiwa akan terbebas dari ancaman hukuman dan hanya diwajibkan menjalani terapi kejiwaan.

RUU ini sudah selesai melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

Nova Riyanti Yusuf, yang juga ketua Panitia Kerja RUU tersebut menjelaskan bahwa RUU Kesehatan Jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dengan masalah kejiwaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum dan sosial yang memadai.

Sumber: antara, gatra

Foto: surabayapagi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi