UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Diskriminasi terhadap minoritas berakar dari kepentingan politik

26/11/2013

Diskriminasi terhadap minoritas berakar dari kepentingan politik thumbnail

 

Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas masih saja berlangsung di Indonesia. Selain akibat penegakan hukum lemah, kondisi itu diperparah dengan adanya kelompok-kelompok politik yang bermain dan berusaha memanfaatkan sentimen perbedaan untuk kepentingannya.

”Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama keyakinan beragama, masih terus berlangsung. Faktor penyebabnya soal politik. Kepentingan politik membuat masalah itu muncul dan meruncing lagi,” kata Sinta Nuriyah Wahid, istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dalam pembukaan ”Dengar Kesaksian Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (25/11), seperti dilansir kompas.com.

Forum yang digelar Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) itu menghadirkan 32 saksi korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Mereka menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami dan perjuangan kembali menjadi manusia. Kisah mereka didengarkan, dicatat, dan didalami Majelis Warga yang juga berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sinta Nuriyah Wahid mengungkapkan, faktor politik yang mendorong kekerasan dapat dilihat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Menjelang pemilihan biasanya ada upaya memanfaatkan sentimen mayoritas yang menekan minoritas, termasuk lewat cara-cara kekerasan. Permainan itu ditujukan untuk memperoleh simpati dari mayoritas yang diharapkan meningkatkan elektabilitas kelompok politik tertentu.

”Kalau mau ada pilkada, kekerasan terhadap kelompok minoritas itu cenderung menguat. Masyarakat hendaknya menyadari kondisi ini dan jangan mudah terprovokasi. Percayalah kepada diri sendiri dan jangan mudah terpancing,” katanya.

Kelompok-kelompok minoritas harus terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran tanpa henti. Dengan begitu, publik luas dan pemerintah semakin terbuka matanya tentang keadilan dan kebenaran. Saat bersamaan, pemerintah diminta untuk menjalankan konstitusi yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

”Pemerintah harus bertindak tegas untuk memisahkan antara politik dan perlakuan terhadap minoritas. Dalam situasi politik apa pun, kelompok minoritas harus diperlakukan secara sama dan memperoleh keadilan. Jangan untuk kepentingan mendapat suara, lalu muncul diskriminasi kepada kelompok-kelompok kecil,” katanya.

Dalam forum ”Dengar Kesaksian”, sejumlah orang mengisahkan pelanggaran HAM yang dialaminya. Kristina Sumarniati asal Yogyakarta, misalnya, menceritakan dua kali dipenjara akibat salah tangkap setelah peristiwa kekerasan 1965. Selama penangkapan, proses interogasi, dan penjara, perempuan itu mengalami kekerasan dalam berbagai cara yang sangat tidak manusiawi.

Kesaksian lain disampaikan Net Markus dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Delapan keluarganya ditangkap, sebagian hilang, setelah peristiwa 1965. Mereka disiksa, dihilangkan, dan dilanggar haknya sebagai manusia tanpa proses peradilan. ”Saya menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan menegakkan keadilan. Generasi baru harus tahu cerita sebenarnya,” katanya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Walikota Bogor tetap tidak akan buka segel GKI Yasmin
  2. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  3. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  4. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  5. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  6. Kemenag tidak buat aturan penggunaan atribut keagamaan
  7. PGI: Sebelum hadiri Natal di Papua, Jokowi harus tunjukkan sikap tegas atas tragedi Paniai
  8. Para uskup Australia kecam UU baru terkait pencari suaka
  9. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  10. Jemaat GKI Yasmin tolak ibadah Natal di tempat lain
  1. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  2. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  3. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  4. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  5. Teh dan kue untuk Paus Fransiskus saat ia merayakan ulang tahunnya ke-78
  6. Pengadilan Iran mengurangi hukuman penjara tiga klerus Kristen
  7. Pakistan berduka terkait serangan mematikan di sekolah
  8. Seorang pastor bantah menjual buku berisi kata ‘Allah’ di Malaysia
  9. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  10. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online