UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Diskriminasi terhadap minoritas berakar dari kepentingan politik

26/11/2013

Diskriminasi terhadap minoritas berakar dari kepentingan politik thumbnail

 

Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas masih saja berlangsung di Indonesia. Selain akibat penegakan hukum lemah, kondisi itu diperparah dengan adanya kelompok-kelompok politik yang bermain dan berusaha memanfaatkan sentimen perbedaan untuk kepentingannya.

”Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama keyakinan beragama, masih terus berlangsung. Faktor penyebabnya soal politik. Kepentingan politik membuat masalah itu muncul dan meruncing lagi,” kata Sinta Nuriyah Wahid, istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dalam pembukaan ”Dengar Kesaksian Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)” di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (25/11), seperti dilansir kompas.com.

Forum yang digelar Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) itu menghadirkan 32 saksi korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Mereka menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami dan perjuangan kembali menjadi manusia. Kisah mereka didengarkan, dicatat, dan didalami Majelis Warga yang juga berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sinta Nuriyah Wahid mengungkapkan, faktor politik yang mendorong kekerasan dapat dilihat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Menjelang pemilihan biasanya ada upaya memanfaatkan sentimen mayoritas yang menekan minoritas, termasuk lewat cara-cara kekerasan. Permainan itu ditujukan untuk memperoleh simpati dari mayoritas yang diharapkan meningkatkan elektabilitas kelompok politik tertentu.

”Kalau mau ada pilkada, kekerasan terhadap kelompok minoritas itu cenderung menguat. Masyarakat hendaknya menyadari kondisi ini dan jangan mudah terprovokasi. Percayalah kepada diri sendiri dan jangan mudah terpancing,” katanya.

Kelompok-kelompok minoritas harus terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran tanpa henti. Dengan begitu, publik luas dan pemerintah semakin terbuka matanya tentang keadilan dan kebenaran. Saat bersamaan, pemerintah diminta untuk menjalankan konstitusi yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

”Pemerintah harus bertindak tegas untuk memisahkan antara politik dan perlakuan terhadap minoritas. Dalam situasi politik apa pun, kelompok minoritas harus diperlakukan secara sama dan memperoleh keadilan. Jangan untuk kepentingan mendapat suara, lalu muncul diskriminasi kepada kelompok-kelompok kecil,” katanya.

Dalam forum ”Dengar Kesaksian”, sejumlah orang mengisahkan pelanggaran HAM yang dialaminya. Kristina Sumarniati asal Yogyakarta, misalnya, menceritakan dua kali dipenjara akibat salah tangkap setelah peristiwa kekerasan 1965. Selama penangkapan, proses interogasi, dan penjara, perempuan itu mengalami kekerasan dalam berbagai cara yang sangat tidak manusiawi.

Kesaksian lain disampaikan Net Markus dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Delapan keluarganya ditangkap, sebagian hilang, setelah peristiwa 1965. Mereka disiksa, dihilangkan, dan dilanggar haknya sebagai manusia tanpa proses peradilan. ”Saya menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan menegakkan keadilan. Generasi baru harus tahu cerita sebenarnya,” katanya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Aktivis tolak rencana penerapan Hukum Syariah bagi non-Muslim di Aceh
  2. Guru Agama Kristen, Islam, demo tuntut pencairan dana sertifikasi
  3. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  4. KWI tolak PP No. 61/2014 tentang Aborsi karena urgensi medik dan akibat perkosaan
  5. Romo Hariyanto: Negara tak boleh masuk ranah teologi
  6. Gereja Katolik Kepulauan Cook menghormati dua imam yang melayani 120 tahun
  7. Hukum Syariah berlaku bagi non-Muslim di Aceh
  8. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  9. Paus Fransiskus akan sampaikan pidato di Parlemen Eropa
  10. Perlindungan anak jadi prioritas utama Paus Fransiskus
  1. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  2. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  3. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  4. PBNU: Jokowi tak boleh hapus Kementerian Agama
  5. Lampung jadi prioritas penerapan program sekolah toleransi
  6. Guru Agama Kristen, Islam, demo tuntut pencairan dana sertifikasi
  7. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  8. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  9. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  10. Gereja: Sri Lanka tidak boleh mempolitisasi kunjungan Paus
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online