Agama diwajibkan cantum dalam KTP, Penganut Kepercayaan menolak

28/11/2013

Agama diwajibkan cantum dalam KTP, Penganut Kepercayaan menolak thumbnail

 

Para penggiat penganut aliran kepercayaan di Jawa Tengah menolak mencantumkan pilihan agama dalam kartu tanda penduduk sesuai dengan Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan yang baru disahkan DPR, Selasa 26 November 2013.

“Kebebasan memeluk agama dan aliran kepercayaan itu dijamin undang-undang dasar tapi ini kok ada undang-undang malah membatasi aliran kepercayaan,” kata Divisi Hukum dan HAM Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Tengah Tito Hersanto, seperti dilansir Tempo.com, Rabu 27 November 2013.

Tito menilai secara materiil UU Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setia warga mencantumkan salah satu dari lima agama yang diakui pemerintah bertentangan dengan konstitusi dasar, terutama pasal 28e UUD 1945.

Tito menyatakan karena penganut aliran kepercayaan juga sama-sama warga negara Indonesia maka seharusnya juga dibebaskan dalam memilih agama dan aliran kepercayaan.

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Tengah sendiri menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang Administrasi Kependudukan.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi UU Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR, Selasa, 26 November 2013. Pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Dalam revisi terhadap UU Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dengan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.

Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Jawa Tengah Tedi Kholiluddin juga menolak kewajiban mencantumkan salah satu agama untuk penganut aliran kepercayaan. “Karena mereka bukan meyakini salah satu lima agama maka seharusnya dalam pencantuman identitas memakai status kepercayaan,” kata Tedi.

Tedi menilai meski saat ini adalah era reformasi dan demokrasi tapi pemerintah masih membelenggu para penganut aliran kepercayaan. Ada kebebasan tapi pemerintah masih terus melakukan pengawasan. “Ibaratnya, penganut aliran kepercayaan dikeluarkan dari penjara tapi lehernya masih dikalungi celurit,” kata Tedi.

Selain soal identitas, penganut aliran kepercayaan di Jawa Tengah juga dihadapkan pada masalah pendidikan agama dan sulitnya mendirikan tempat ibadah.

Tedi menyatakan banyak sekali anak-anak penganut aliran kepercayaan yang masih dipaksa belajar salah satu agama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Selain itu, penganut kepercayaan juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan izin pendirian rumah ibadah.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online