UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Agama diwajibkan cantum dalam KTP, Penganut Kepercayaan menolak

28/11/2013

Agama diwajibkan cantum dalam KTP, Penganut Kepercayaan menolak thumbnail

 

Para penggiat penganut aliran kepercayaan di Jawa Tengah menolak mencantumkan pilihan agama dalam kartu tanda penduduk sesuai dengan Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan yang baru disahkan DPR, Selasa 26 November 2013.

“Kebebasan memeluk agama dan aliran kepercayaan itu dijamin undang-undang dasar tapi ini kok ada undang-undang malah membatasi aliran kepercayaan,” kata Divisi Hukum dan HAM Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Tengah Tito Hersanto, seperti dilansir Tempo.com, Rabu 27 November 2013.

Tito menilai secara materiil UU Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setia warga mencantumkan salah satu dari lima agama yang diakui pemerintah bertentangan dengan konstitusi dasar, terutama pasal 28e UUD 1945.

Tito menyatakan karena penganut aliran kepercayaan juga sama-sama warga negara Indonesia maka seharusnya juga dibebaskan dalam memilih agama dan aliran kepercayaan.

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Tengah sendiri menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang Administrasi Kependudukan.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi UU Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR, Selasa, 26 November 2013. Pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Dalam revisi terhadap UU Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dengan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.

Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Jawa Tengah Tedi Kholiluddin juga menolak kewajiban mencantumkan salah satu agama untuk penganut aliran kepercayaan. “Karena mereka bukan meyakini salah satu lima agama maka seharusnya dalam pencantuman identitas memakai status kepercayaan,” kata Tedi.

Tedi menilai meski saat ini adalah era reformasi dan demokrasi tapi pemerintah masih membelenggu para penganut aliran kepercayaan. Ada kebebasan tapi pemerintah masih terus melakukan pengawasan. “Ibaratnya, penganut aliran kepercayaan dikeluarkan dari penjara tapi lehernya masih dikalungi celurit,” kata Tedi.

Selain soal identitas, penganut aliran kepercayaan di Jawa Tengah juga dihadapkan pada masalah pendidikan agama dan sulitnya mendirikan tempat ibadah.

Tedi menyatakan banyak sekali anak-anak penganut aliran kepercayaan yang masih dipaksa belajar salah satu agama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Selain itu, penganut kepercayaan juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan izin pendirian rumah ibadah.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  3. Pekan Persatuan Umat Kristiani diadakan di Hong Kong
  4. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  5. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  6. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  7. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  8. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  9. Jaringan Islam Liberal: Charlie Hebdo tidak anti-Islam
  10. Duta Vatikan menekankan dialog antaragama dalam pertemuan dengan para uskup di Malaysia
  1. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  2. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  3. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  4. 35 Ormas akan amendemen UU Narkotika
  5. Gerakan iklim Katolik global pertama diluncurkan
  6. Model pewartaan yang kontekstual
  7. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata ‘Allah’ masih digunakan dalam Misa
  8. Kardinal Filoni memuji komunitas Katolik di Vietnam
  9. Presiden Jokowi harus buktikan penegakan HAM di 2015
  10. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online