Para uskup dari Keuskupan Isabela de Basilan dan Keuskuapan Malaybalay di wilayah Mindanao mendesak orang-orang yang akan dipilih untuk mengatur keuangan untuk Bangsamoro agar transparansi.
“Pemerintahan adalah masalah utama dengan Bangsamoro,” kata Uskup Martin Jumoad dari Isabela dalam sebuah wawancara dengan Radio Veritas, yang dikelola Gereja.
Sebagian besar Keuskupan Isabela berada dalam Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM).
Uskup Jumoad tidak menentang pemerintah Filipina yang menganggarkan 35 miliar Peso untuk Bangsamoro sebagai dana awal. Namun, mengutip dugaan sejarah terkait suap dan korupsi di ARMM tersebut, prelatus itu mengingatkan pemimpin yang akuntabel dan tranparansi keuangan untuk Bangsamoro.
Uskup José Cabantan dari Malaybalay mengatakan bahwa semua transaksi yang melibatkan dana miliaran Peso harus dipublikasikan sehingga orang Filipina, terutama di Mindanao, mengetahui apakah uang mereka digunakan dengan baik.
Uskup Cabantan berharap pemerintahan Aquino tidak hanya menggunakan isu Bangsamoro untuk memenangkan dukungan rakyat di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada 28 September, Konferensi Waligereja Filipina telah meminta Kongres untuk menempatkan kepentingan bangsa.
Ketua Presidium Konferensi Waligereja Filipina Uskup Agung Socrates Villegas dari Lingayen-Dagupan menekankan bahwa Bangsamoro perlu diperlakukan sama dengan warga Filipina lain. Jangan melihat keyakinan agama, etnis atau bahasa mereka.
“Saudara-saudara Muslim adalah saudara-saudari kita. Mereka adalah bagian dari bangsa kita. Mereka menetap di banyak provinsi yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang Kristen. Sejauh yang kami tahu, mereka telah disambut, diterima dan dihormati,” tambahnya.
Sumber: ucanews.com