Para petani tak bertanah menggelar aksi protes pada Selasa, sehari setelah Presiden Benigno Aquino menolak seruan dari para uskup  untuk melanjutkan distribusi lahan di bawah program reformasi agraria pemerintah.

Pada Minggu, 81 uskup  mengeluarkan seruan kepada presiden yang  tidak “mengizinkan program reformasi agraria karena cara itu akan membunuh para petani  sebelum misi mulia untuk memberdayakan dan membebaskan para petani kita”.

Dalam surat itu, yang dirancang berdasarkan seruan  Paus Fransiskus selama kunjungannya pada Januari lalu, para uskup mengatakan bahwa mengabaikan nasib orang-orang yang bergantung pada pertanian sama saja dengan “mencabut hak mereka” sekitar satu juta petani dari hak mereka untuk memiliki lahan garapan milik mereka … dan menemukan jalan keluar dari kemiskinan”.

Namun, istana presiden menolak seruan uskup dengan mengatakan bahwa para pemimpin Gereja harus menekan Kongres untuk mengesahkan RUU  yang akan menjamin distribusi tanah langsung.

“Mungkin para uskup dapat memerintahkan para pemimpin Kongres untuk mengesahkan RUU itu,” kata Edwin Lacierda, juru bicara Aquino.

Ia mengatakan presiden telah “menunjukkan niat” baik dan telah melakukan “tindakan segera” terkait RUU itu yang telah didukung oleh para uskup.

Namun, pengunjuk rasa pada Selasa mengatakan mereka menuntut tanggung jawab presiden secara pribadi menyusul jaminan bahwa tanah akan didistribusikan.

“Apakah itu sulit bagi presiden untuk mengatakan bahwa ia mendukung kami para petani kecil?” kata Dorita Vargas pada aksi protes di luar kantor Departemen Reformasi Agraria (DAR) di Manila. “Apakah itu benar-benar sulit bagi presiden untuk memberitahu legislator untuk mengesahkan RUU itu yang tertunda sehingga kami tidak mati kelaparan?”

Vargas, yang berasal dari kota La Castellana di Provinsi Negros Occidental, berada di antara sekitar seratus petani dari Filipina tengah secara pribadi dijanjikan oleh Aquino, dalam pertemuan tahun 2012, untuk menerima tanah dari pemerintah.

Namun, tiga tahun kemudian Vargas tetap tak memiliki tanah. Pemerintah hanya mampu mendistribusi lima hektar dari lahan 126 hektar di provinsi itu untuk 16 petani, atau hanya sekitar 3.000 meter persegi per petani.

Program Reformasi Agraria Komprehensif, yang berakhir tahun lalu, mengamanatkan bahwa setiap petani akan diberikan hingga tiga hektar di lahan pertanian.

Meskipun undang-undang memerintahkan distribusi besar lahan, data dari kantor reformasi agraria pada Agustus 2014 sekitar 708.000 hektar belum didistribusikan kepada para petani yang merupakan penerima manfaat dari program reformasi agraria pemerintah.

Pada Juni 2014, Aquino mensertifikasi sebagai bagian dari dua undang-undang yang diusulkan, tetapi DPR, yang didominasi oleh Partainya  Aquino, belum melakukan pengesahan.

Setelah beberapa revisi, para uskup telah mengimbau Aquino untuk kembali “sertifikasi” karena dua undang-undang yang diusulkan yang akan menyediakan dana yang memadai untuk mendukung kepemilikan lahan pertanian yang belum ditempatkan di bawah program.

Para uskup juga ingin mengesahkan RUU lain yang akan menciptakan sebuah komisi reformasi agraria independen untuk meninjau prestasi yang sebenarnya program reformasi tanah pemerintah dan menyelidiki pelanggaran hukum.

Alberto Jayme, presiden federasi  Gugus Tugas Mapalad, mengatakan presiden harus mendengarkan para uskup dan membela petani “di tengah keras kepala dan keserakahan sejumlah (legislator)”.

Jayme mengatakan, “Yang membingungkan dan mengganggu” mengapa Kongres tidak bertindak pada undang-undang yang diusulkan tersebut.

Perwakilan Walden Bello dari Partai Akbayan mengungkapkan pada Selasa bahwa kelompok legislator yang kuat dan kaya dari Filipina tengah memblokir dua RUU itu untuk disahkan.

“Kepemimpinan DPR masih ragu-ragu untuk membawa (RUU) itu ke pleno diskusi,” kata Bello. Dia mengatakan para pemimpin kongres tidak ingin memprovokasi sekelompok legislator kaya dari Filipina tengah.

Sumber: ucanews.com