UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Masalah HAM dihindari selama dialog AS-Tiongkok

Juni 26, 2015

Masalah HAM dihindari selama dialog AS-Tiongkok

Sekretaris Negara AS John Kerry (kanan) dan Wang Yang dari Tiongkok (kiri) menyampaikan pernyataan penutup pada 24 Juni di Washington, DC.

 

Amerika Serikat (AS) kurang memperhatikan  masalah HAM di Tiongkok selama dialog  yang berakhir di Washington, DC pada Rabu, kata kelompok HAM.

Pembicaraan yang berfokus pada isu-isu mendesak termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan, pihak AS yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri John Kerry membuat beberapa referensi publik terkait  situasi HAM di Tiongkok karena masih belum jelas apa yang dibahas secara pribadi.

Sebelum Dialog tentang Strategi dan Ekonomi  AS-Tiongkok, sembilan kelompok HAM termasuk China Aid dan Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) menulis surat kepada pemerintah AS menyerukan untuk membahas masalah  HAM saat  para pejabat Tiongkok mengunjungi negara  itu.

“Kami menerima laporan bahwa masalah hak asasi manusia tidak diangkat oleh Amerika Serikat seperti yang kami harapkan,” kata ketua ICT Matteo Mecacci kepada ucanews.com.

Surat itu mendesak para pejabat AS untuk mengangkat berbagai kasus, termasuk kasus klerus  bawah tanah Pastor  Yang Rongli, yang dihukum tujuh tahun penjara sejak  2009 karena ia dituduh “mengganggu ketertiban umum”, dan secara terbuka membahas masalah HAM dengan para pejabat Tiongkok.

Dalam pidato penutupan kemarin, Kerry mengatakan dia telah berbicara  tentang catatan HAM di Tiongkok selama pertemuan tiga hari yang mencakup sehala hal  dari lingkungan hingga keamanan cyber, tanpa memberikan rincian.

“Sangat penting bagi AS menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok,” jawab Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Yang yang duduk bersama Kerry. “Dalam memajukan hak asasi manusia, prestasi Tiongkok  telah Anda saksikan semua.”

Pada hari pembukaan pembicaraan pada Senin, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan AS mencari “dasar untuk berkomunikasi yang lebih baik” terkait isu-isu kebebasan.

Sejak Xi Jinping menjadi presiden pada Maret 2013, kelompok HAM mengadu intoleransi meningkat seperti tindakan keras terhadap gereja-gereja rumah, penghapusan ratusan salib di Provinsi Zhejiang, dan penganiayaan terhadap Muslim di Xinjiang yang bergolak.

Sumber: ucanews.com

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi