UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM

Juni 30, 2015

Integrasi politik di Papua stagnan akibat pelanggaran HAM

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

 

Sikap sejumlah negara Melanesia yang justru lebih mendukung adanya kemerdekaan Papua menggambarkan jika Indonesia gagal menghapus anggapan ada aneksasi di wilayahnya tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi akibat proses integrasi politik di tanah Papua selama ini selalu terhambat, salah satunya karena masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi.

Munculnya dukungan oleh negara-negara resmi itu dikatakan Natalius tentunya menjadi sebuah ancaman serius yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus.

“Adanya dukungan masyarakat di bawah gereja di negara-negara Melanesia ditambah pula sikap satu-dua orang politisi di negara-negara tersebut tidak bisa dimungkiri basisnya karena sering terjadi pelanggaran HAM di Papua,” sebut Natalius kepada SH, Senin (29/6) pagi.

Untuk dapat meredam adanya dukungan dari negara-negara tetangga itu, Natalius menyarankan sudah seharusnya pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu melakukan pendekatan internal baru yang berbeda untuk masyarakat Papua. Natalius mengatakandiplomasi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan uang. Hal ini disebutnya menyangkut tindakan Indonesia belum lama ini, melalui Kementerian Luar Negeri yang justru memberi bantuan kerja sama teknis sebesar 20 juta dolar AS bagi negara-negara “Melanesian Spearhead Group” (MSG).

“Menjadi persoalan, pendekatan diplomasi kita adalah pendekatan uang. Bukan itu yang harus dilakukan. Tetapipembangunan di Papua-lah yang digenjot, dan juga dibuka dialog dengan semua komunitas di Papua. Hal ini sama sekali belum ada di zaman Presiden Jokowi,” kata Natalius.

Untuk persoalan Papua, dia juga mengungkap kalau seharusnya Presiden Jokowi mau bergerak mencari sosok yang mengerti problem secara menyeluruh di Papua. Presiden Jokowi juga harus segera membangun komunikasi terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua.

Upaya-upaya tersebut diucapnya harus dilakukan Jokowi, mengingat pendekatan di Papua dirasakannya masih terjadi pendekatan keamanan. “Bahkan beberapa hari lalu masih ada penembakan di kabupaten Paniai. Kalau dari dulu tidak melakukan pendekatan keamanan, pasti integrasi politik di Papua sudah selesai,” sebut Natalius. (Sinar Harapan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi